PENGHUJUNG tahun (30 Desember) 2023 Malaysia dilanda heboh merebaknya isu yang kemudian dikenal sebagai Dubai Step (Langkah Dubai), persekongkolan untuk menggulingkan pemerintahan PMX Anwar Ibrahim.
Adalah Wakil Direktur Jenderal (Komunitas) Kantor Komunikasi Masyarakat (J-KOM), Datuk Ismail Yusop, yang mengaku Langkah Dubai itu muncul di tengah berliburnya para petinggi oposisi Pakatan Nasional (PN), termasuk dari kalangan pemerintah di ibu kota Uni Emirat Arab (UEA) baru-baru ini.
Dugaan tersebut menciapkan persekongkolan politik, seperti Sheraton Step dan London Step, yang diduga diatur oleh para petinggi partai oposisi termasuk perwakilan tertentu dari pemerintah. Tujuannya sama untuk menjatuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Ismail Yusof mengklaim, pertemuan tersebut terjadi untuk melakukan negosiasi selain memberikan tugas khusus kepada 'pejabat' yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi anggota Parlemen yang berpotensi mengalihkan dukungan kepada oposisi, hanya ingin membangun pemerintahan, 'terobosan atap.'
Selain pimpinan PN, Ismail Yusop mengklaim ada juga keterlibatan tokoh politik veteran berpengaruh bergelar Tun yang berkonspirasi dengan oposisi, termasuk diduga menggunakan 'sumber asing' untuk menggulingkan pemerintahan pimpinan Anwar.
Memasuki tahun 2024, berkembang bergaung gosip politik, upaya terobosan untuk mengambil alih Pemerintahan Madani. Berbagai media Malaysia menyebutkan, Ismail Yusop mengungkapkan, bahwa kelompok yang tidak senang dengan kepemimpinan PM X Anwar Ibrahim, menjalin komunikasi dengan sejumlah petinggi oposisi PN dan oknum petinggi dari koalisi pemerintahan yang sedang berkuasa kini.
Bermula dari Ismail Yusop
Ismail Yusop, sebagaimana dikutip media, mengungkap informasi ihwal rumusan ‘Langkah Dubai’ yang disusun, sekaligus menugaskan PIC (person in charge) untuk bertemu, bernegosiasi dan menawarkan kepada pihak-pihak yang teridentifikasi mampu mengalihkan dukungan kepada oposisi. Termasuk politisi di Serawak dan Sabah.
Ia, sebagaimana dikutip media, mengklaim ada mantan perdana menteri dan mantan menteri keuangan serta sekutunya terlibat dalam perencanaan untuk menggulingkan pemerintahan PM X Anwar Ibrahim, dengan menggunakan seluruh sumber daya dalam dan luar negeri.
Kepada Berita Harian (BH), Ismail Yusop mengaku memperoleh informasi mengenai gerakan mutakhir penggulingan pemerintah dari berbagai sumber, tidak hanya satu pihak. Kepada wartawan BH, Ismail Yusop juga mengakui memiliki rincian ihwal petinggi PN dan pemerintah yang terlibat dalam 'Langkah Dubai.' Namun begitu, ia memilih untuk tidak mengungkapkan rinciannya, dengan alasan bahwa hal itu bukan tanggung jawabnya.
“Sebagai pendukung PMX dan Pemerintahan MADANI, saya bertanggung jawab memberikan pandangan. Saya harap tidak hanya bisa memberi pencerahan tapi juga membantu siapa pun yang membaca pesan tersebut," ungkap Ismail Yusop kepada BH.
“Biarkan saya percaya bahwa keamanan, otoritas yang lebih tinggi lebih tahu dan tahu (siapa yang terlibat dalam langkah Dubai). Saya rasa saya tidak mau mengambil tanggung jawab untuk mengungkapkan nama siapa pun tetapi siapa pun yang makan cabai rasanya pedas," ungkapnya.
Lebih jauh Ismail Yusop mengatakan, “Pokoknya saya tidak mau membeberkan, tapi posisi saya dengan jabatan yang saya pegang (di J-KOM), saya (bisa) mengakses banyak informasi (diantaranya) dalam konteks yang saya pertimbangkan jika sampai pada level mengancam keamanan nasional, mengganggu stabilitas dan keharmonisan masyarakat, tidak adil jika saya diam saja.”
Menguraikan apa yang dianggapnya sebagai upaya pengkhianatan, Ismail Yusop mendesak PM X Anwar Ibrahim memiliki dasar yang kuat untuk bertindak tegas. Menurutnya, gerakan tersebut jelas menunjukkan adanya konspirasi politik jahat selain berpotensi mengancam kedaulatan dan keamanan negara.
“Secara pribadi, saya menganggap semua tindakan mereka 'sebagai tindakan makar' atau upaya atau gerakan pengkhianatan untuk menggulingkan pemerintahan yang dibentuk oleh Yang di-Pertuan Agong," ungkapnya.
Iming Iming Perluasan Otonomi Serawak
Ismail Yusop berpendapat, PMX mempunyai dasar yang kuat untuk bertindak tegas. PMX juga perlu segera menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri, kepolisian dan keamanan nasional untuk menyelidiki beberapa individu yang kedapatan terlibat langsung. Termasuk menyeret mereka yang berhubungan dengan upaya jahat ini (Dubai Step) untuk diinterogasi atau diambil keterangannya.
Ungkapan Ismail Yusop itu, terkorelasi dengan infomasi viral di beberapa aplikasi media sosial terkait pertemuan tertutup beberapa anggota Parlemen PN dengan dua anggota parlemen dari Barisan Nasional (BN) di Dubai.
Di kalangan khalayak berkembang gosip, gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang dipimpin PM X Anwar Ibrahim tersebut diduga diorganisir oleh beberapa petinggi PAS (Parti Al-Islam Se-Malaysia) dan Partai Bersatu untuk mendapatkan dukungan dari beberapa anggota parlemen BN dan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB).
Informasi yang berkembang di kalangan khalayak juga menyebut, Langkah Dubai tersebut antara lain bertujuan menarik dukungan masyarakat Melayu, khususnya UMNO, terhadap pembentukan pemerintahan baru. Mereka merancang pembentukan kembali Muafakat Nasional (MN) seperti yang pernah dilakukan UMNO dan PAS pasca Pilihan Raya ke-14.
Selain itu, isu yang berkembang menyebutkan, gerakan menggulingkan PM X Anwar Ibrahim mengiming-imingi perluasan otonomi - selain royalti pendapatan minyak sebesar 20 persen kepada Sarawak.
Isu yang dipicu oleh pernyataan Ismail Yusop tersebut, sontak mendapat sanggahan dari Pemimpin Oposisi, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang menyatakan, pihak oposisi sendiri tidak mengetahui rencana Dubai Step yang diduga akan digunakan untuk menggulingkan pemerintah.
Hamzah menyatakan, hal tersebut merupakan fitnah yang sengaja dirancang dan dimainkan oleh pihak tertentu yang jelas-jelas tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Kisah Dubai Step terus beredar di media sosial. Hamzah bertanya, "Siapa yang menjawab bahwa oposisi tidak mempunyai cukup dukungan? Siapa yang meminta oposisi untuk memasukkan Parlemen?"
Dendam Bukan Solusi
Hamzah, yang juga Sekretaris Jendral PN dan Partai Bersatu menegaskan, bahwa pernyataan politik saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dan tuduhan bukanlah solusi. "Menyimpan dendam terhadap teman atau saudara juga bukan solusi, justru pemerintah perlu menerima kenyataan bahwa mereka juga punya banyak kelemahan dan kekurangan," ungkapnya.
Hamzah justru mengingatkan, ada hal yang lebih urgen, yakni “Inefisiensi dalam pengelolaan pemerintah yang harus segera diatasi. Perekonomian yang baik dapat membantu. Menemukan dan menciptakan kekayaan baru bagi negara juga dapat membantu. Gunakan kekuatan yang ada untuk mengatasi perlambatan ekonomi, bukan untuk menakut-nakuti investor – baik investor lokal maupun asing."
Hamzah mengemukakan, sebaiknya pemerintahan PM X Anwar Ibrahim “Meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mampu mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan keamanan nasional. Yakinkan semua orang bahwa pemerintah bekerja untuk semua orang, tanpa memandang ras dan agama."
Anggota Parlemen dari daerah pemilihan Larut, ini ingin pemerintah menunjukkan keadilan kepada semua orang dan praktik demokrasi tetap berjalan serta undang-undang tidak disalahartikan. “Jangan menakut-nakuti semua pihak di negara ini. Jangan berkata-kata berbeda kepada pihak lain. Jangan sampai masyarakat merasa muak dengan semua janji yang diucapkan," tegasnya.
Hamzah mengingatkan, "Oposisi, kawan, pendukung dan siapapun bisa menjadi sahabat, bisa juga menjadi musuh kapan saja. Bangunlah negara ini dengan keikhlasan, keadilan dan keseriusan. Insya Allah Malaysia sukses. Demi agama bangsa dan negara."
Pernyataan Ismail Yusop tentang Dubai Step itu, juga direspon Wakil Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Mantan menteri dalam kabinet pemerintahan Muhyiddin Yassin, tersebut yang menyeru PM X Anwar Ibrahim menindak tegas Ismail Yusop sebagai pemimpin Departemen Komunikasi Masyarakat (J-KOM), yang diduga mencetuskan rumor tentang gerakan Dubai Step, itu.
Ibrahim yang juga anggota parlemen Kubang Kerian, ini memposting di akun Facebook-nya, bahwa laporan polisi telah dibuat mengenai masalah tersebut, dan menyerukan tindakan yang harus diambil terhadap spekulasi upaya untuk menggulingkan pemerintah persatuan.
“Sibuk di medsos (media sosial) membicarakan Dubai Steps, ada yang lapor (melapor) ke polisi dan ngotot ambil tindakan dan sebagainya. Saya mau tanya siapa yang memulai cerita Dubai Step. Bukankah J-KOM (Departemen Komunikasi Komunitas) yang memulai. Ambil tindakan kepada mereka yang memulai masalah ini," kata Ibrahim.
Tun M dan Ismail Sabri Membantah
PM IV dan VII Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad hari ini membantah dirinya terlibat dalam gerakan Dubai Step. Dua kali Tun M menegaskan, dirinya tidak berada di Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab (UEA) seperti yang diisukan.
Melalui akun X (twitter)-nya, Tun M mengungkapkan, “Beberapa hari terakhir ada banyak desas-desus tentang Dubai Step dan beberapa orang telah melibatkan saya dalam apa yang dikatakan sebagai pemerintahan pintu belakang."
Tun menegaskan, "Pertama-tama, saya sudah lama tidak ke Dubai. Kedua, sejauh yang saya ingat, upaya politik selangkah demi selangkah, pemerintahan pintu belakang adalah spesialisasi Perdana Menteri (Datuk Seri Anwar Ibrahim)."
Lebih jauh Dr Mahathir yang juga mantan Anggota Parlemen Langkawi, itu mengingatkan semua pihak tentang gerakan yang sama pada 16 September 2008 serta Langkah Kajang sekitar tahun 2013-2014, hal yang sering dikaitkan dengan Anwar Ibrahim saat memimpin oposisi sebelumnya. .
Tun M mengingatkan pernyataan Anwar Ibrahim sebagai pemimpin oposisi yang kerap membuat gerakan yang bertumpu pada pernyataan dukungan atasnya: ‘Saya punya angkanya’ untuk menegaskan, bahwa dirinya memperleh dukungan yang kuat untuk menjadi PM VIII kala itu.
“Semua itu adalah langkah pengambilalihan pemerintahan melalui pintu belakang dan selama dilakukan tidak dianggap sebagai pemberontakan, pengkhianatan, atau menyebabkan pemerintahan tidak stabil, merusak perekonomian, atau melanggar prinsip demokrasi," sebut Tun M. Lalu menegaskan, di mata Anwar Ibrahim kala itu, "Pemerintahan pintu belakang itu halal dan suci asalkan bisa menjadi Perdana Menteri."
Sanggahan atas gosip tersebut juga diungkapkan PM IX Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan dirinya tidak berada di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), sehingga otomatis membantah dirinya terlibat dalam dugaan gerakan untuk menggulingkan pemerintah yang menjadi inti gosip Dubai Step tersebut.
Ismail Sabri mengemukakan, adalah fitnah, mengaitkan dirinya dengan gerakan tersebut. “Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Saya tidak terlibat, saya juga tidak di sana." ungkapnya melalui media. Kepada BH, Ismail Sabri menjelaskan, “Saat itu saya sedang berada di Makkah dan Madinah untuk menunaikan umrah.”
Lebih lanjut Ismail Sabri mengatakan, dirinya sudah kembali ke tanah air sejak tanggal 24 Desember 2023, dan tidak berada di lokasi atau bertemu pihak manapun seperti yang dituduhkan. | Sharia