Demokrasi Halal Pemimpin Ideal

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam (SI) menggelar diskusi dan dialog interaktif, Syarikat Islam Leaders Forum di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (04/09/2024), bertajuk "Demokrasi Halal Pemimpin Ideal."

Presiden LT (Lajnah Tanfidziah) Dewan Pimpinan Pusat SI  Hamdan Zoelva, Peneliti Guru Besar ilmu politik BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Siti Zuhro, Guru Besar UIN (Universitas Islam Negeri) Ar Raniry Hasanuddin Yusuf, Rektor dan Guru Besar Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Apridar dan dipandu akademisi Universitas Abulyatama Aceh, Edwar M Nur.

Berbagai isu mutakhir dengan proyeksi masa depan terkait dengan  ekonomi, politik, dan agama menjadi bahasan pokok dalam forum khas para pemimpin dan bakal pemimpin yang dihadiri Timses Calon Gubernur Aceh, tokoh Agama, Rektor USK, Rektor UIN Ar-Raniry, Dekan Fisip USK dan UIN Ar-Raniry, Ormas - ormas Islam Muhammadiyah, NU, ICMI, PII, KAHMI Aceh, Badko HMI Aceh, KNPI Aceh serta berbagai Ketua Ormas Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Islam Aceh dan pemimpin lembaga swadaya masyarakat.

Dari forum tersebut mengemuka berbagai butir rekomendasi, baik yang bersentuhan dengan proses Pilkada Aceh yang dapat menjadi rujukan pula bagi penyelenggaraan Pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam konteks Pilkada Aceh, secara khas, forum tersebut mengingatkan seluruh proses dan tahapannya, muali dari kampanye hingga penetapan pemilihan, mesti  mesti dilaksanakan sesuai dengan hukum dan etika Islam. Tanpa praktik politik yang bertentangan dengan syariah, seperti kecurangan, money politics, perundungan, hoax, dan fitnah.

Forum juga merekomendasikan praktik politik berbasis ekuitas dan ekualitas. Maknanya, setiap person memiliki hak dan kedudukan yang sama dan setara dalam proses demokrasi. Baik terkait dengan akses informasi dan peluang partisipasi, maupun dalam memberikan suara.

Pilkada Bersih

Praktik Pilkada dalam terminologi demokrasi halal selain berpijak pada kaidah, nilai, dan norma yang sesuai dengan syariat Islam, diselenggarakan dan siikuti dengan tanggung jawab penuh bermuara pada terpilihnya pemimpin yang (sekurang-kurangnya mendekati) ideal.

Pemimpin ideal yang dimaksudkan juga mesti sesuai dengan kaidah amanah, shiddiq, fathanah, dan thabligh. Mempunytai integritas moral yang kuat: jujur - berintegritas tinggi, terpercaya, berkapasitas, visioner dan adil dalam mengelola pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan, dan mengembangkan masyarakat berdaya. Tercermin sikap dan tindakan adil dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Dengan demikian, mampu membawa Aceh ke arah yang lebih baik, mensejahterakan rakyat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pemimpin demikian mesti pula menunjukkan keteladanan dalam menjalankan aqidah, syariah, ibadah dan muamalah, dan akhlak. Dalam terminologi SI, sesuai dengan prinsip keseimbangan 'syariah wal ibadah.'  Karenanya, pilkada mesti diselenggarakan sebagai pilkada bersih dari praktik-praktik pragmatis dan transaksional yang tidak halal.

Senafas dengan hal tersebut, kaum cendekia dan ulama mesti diberi ruang partisipasi untuk memberikan panduan tentang kriteria pemimpin ideal menurut Islam, serta membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip agama.

Debat Terbuka dan Substantif

Para calon pemimpin yang berkontestasi dan berkompetisi perlu difasilitasi untuk berdebat secara terbuka dan substantif ihwal isu-isu penting yang dihadapi Aceh, dengan menekankan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Forum juga mendorong partisipasi aktif rakyat Aceh sebagai konstituen dalam seluruh proses pemilihan, baik sebagai pemilih, sekaligus aktif melakukan pengawasan. Penerapan hukum syariah dalam konteks pemilu perlu diwujudkan melalui regulasi yang tepat dan ketat.

Pemikiran dan konsep siyasah demokrasi halal, dalam pandangan yang berkembang pada forum tersebut, menjadi sangat relevan untuk diterapkan di Aceh yang menerapkan Syariah Islam. Karena demokrasi halal dipandang dapat menciptakan sistem pemerintahan demokratis berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Karenanya, perlu upaya bersama dari semua elemen masyarakat, yaitu cendikia, ulama, pemerintah, dan masyarakat luas, untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi halal.

Forum juga merekomendasikan, Aceh harus menjadi contoh, bagaimana Islam dan demokrasi berjalan seiring untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bersama. Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi halal diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menjadi teladan dalam menjalankan kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Ketua PW Syarikat Islam Provinsi Aceh, Zulmahdi Hasan, forum ini juga akan melahirkan fatwa Ijtihad Politik Syarikat Islam Aceh yang dirumuskan oleh Tim Dewan Pakar.

Kepedulian SI Aceh

Syarikat Islam Leaders Forum DPW SI Aceh mewujud dari kepedulian SI Aceh melihat kondisi bangsa saat ini khususnya pasca Pemilu 2024. Tanpa kecuali merupakan manifestasi yang mengemuka dari pemikiran Presiden LT DPP SI, Hamdan Zoelva usai melantik DPW SI Aceh, di Anjong Mon Mata - Kompleks Pendapa Gubernur Aceh, Rabu - 8 November 2023 malam.

Zulmahdi risau, karena dalam praktik demokrasi peran uang sangat menentukan terpilih atau tidaknya seseorang sebagai calon anggota legislatif, kepala daerah dalam Pilkada, termasuk juga dalam Pilpres. Itu sebabnya, forum ini digelar dan diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada khalayak dalam memilih calon kepala daerah serentak di Aceh.

Forum diselenggarakan, juga sebagai wujud nyata kehadiran Syarikat Islam Aceh dalam mengedukasi khalayak, khususnya masyarakat Aceh di mana pun berada .“Biar tidur di mana pun, tapi mimpi untuk Aceh mari bersama-sama,” ujar Zulmahdi Hasan.

Zulmahdi berharap, kegiatan ini bermanfaat bagi semua, khasnya bagi Aceh yang sedang dalam proses tahapan penyelenggaraan Pilkada, untuk memilih calon pemimpin Aceh,” harapnya.

Demokrasi Halal Pemimpin Ideal yang dicetuskan DPW SI Aceh, boleh jadi idiom yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.

Di bidang ekonomi, selaras dengan program sentral SI, Dakwah Ekonomi, setelah menggelar Leaders Forum, SI Aceh melakukan Soft Opening Kedai Kaõm, salah satu Badan Usaha Milik Syarikat Islam Provinsi Aceh di Banda Aceh.

Presiden LT DPP SI, Hamdan Zoelva dan Siti Zuhro menghadiri pembukaan kedai tersebut. Hamdan berharap, usaha seperti ini menjadi salah satu langkah aksi Syarikat Islam Aceh dalam mengembangkan dakwah ekonomi. |sari