Celaru Politik Mencongak Malaysia Berebut Kursi Perdana Menteri
bang sèm
Yang Dipertuan Agong - Raja Malaysia, Sultan Abdullah (Pahang) dan timbalannya, Sultan Nazrin Shah (Perak) sepanjang tengah hari sampai petang, Selasa (17 Agustus 2021) memanggil seluruh pemimpin politik Malaysia.
Baik Sultan Abdullah dan Sultan Nazrin, maupun para Sultan Negeri lain, seperti tercermin oleh sikap Sultan Ibrahim, nampak gusar dengan perilaku politisi Malaysia, yang sejak Pilihan Raya Umum (PRU) ke 14, 9 Mei 2018 tak henti bertikai.
Pemerintahan Pakatan Harapan (PH) sebagai koalisi pemenang PRU yang menghantarkan Tun Mahathir Mohammad, tak bisa bekerja dengan tenang, karena selalu diganggu dari dalam dan luar pemerintahan.
Dari dalam pemerintahan, ketika Tun Mahathir dan Wan Azizah Wan Ismail (Timbalan Perdana Menteri) sedang bekerja memastikan pelaksanaan Manifesto Politik PH, para pendukung Anwar Ibrahim tak henti meluahkan desakan, agar Tun Mahathir mundur dan memberi kesempatan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Padahal kemenangan koalisi PH bukan kemenangan 'majoriti kuat.'
Tun Mahathir akhirnya meletakkan jabatan. Anwar Ibrahim -- sepeti biasa -- mengklaim, memperoleh dukungan mayoritas dari anggota Dewan Rakyat, dan selalu tak mampu membuktikannya.
Tun Mahathir sebagai pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) meletakkan jabatan PM, karena tak sepenuh hati didukung oleh partai yang didirikannya sendiri. Muhyiddin - Presiden Bersatu menarik dukungan kepada Tun dan PH, demikian juga Azmin Ali - Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin Anwar Ibrahim, mereka pindah ke Bersatu yang membentuk koalisi Perikatan Nasional (PN) - hasil koalisi dengan PAS (Partai Al-Islam Se-Malaysia) yang dipimpin Abdul Hadi Awang, Gabungan Parti Serawak (GPS), Malaysia China Association (MCA), Malaysia India Congress (MIC), dan Gerakan, serta berkongsi dengan United Malay Nation Organization (UMNO).
Sultan Abdullah memanggil seluruh anggota Dewan Rakyat. Klaim Anwar yang menyampaikan kepada Sultan dan media beroleh dukunga mayoritas, tak terbukti. Bilangan anggota Dewan Rakyat yang mendukung Muhyiddin di atas bilangan dukungan kepada Anwar Ibrahim.
29 Februari 2020 Muhyiddin dilantik sebagai PM dan memberikan posisi penting sebagai Menteri Kanan kepada politisi UMNO (Ismail Sabri Yakoob - Menteri Pertahanan, Hishmuddin Husein - Menteri Luar Negeri, dan Azmin Ali - Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri).
Sejak dilantik sebagai PM, Muhyiddin tak henti mendapat rongrongan dari pembangkang (PH dan faksi bebas - tanpa partai). Selepas Presiden UMNO Zahid Hamidi dan Penasehat UMNO Najib Razak didakwa di Mahkamah atas kasus rasuah dan korupsi, dukungan UMNO kepada Muhyiddin tak lagi penuh.
Maret 2020 pandemi nanomonster Covid-19 (coronastrope) menerjang Malaysia. Pemerintahan Muhyiddin (PN) bak 'terpanggang di atas bara.' Harus mengatasi coronastrope dengan masalah turunan (krisis kesehatan, resesi ekonomi, merebaknya pengangguran, dan meningkatnya utang negara).
Dalam situasi demikian, PH dan Barisan Nasional - BN (yang dimotori UMNO) mendesak penyelenggaraan Pilihan Raya Negeri (PRN) Sabah ke 16, 26 September 2020 untuk memilih anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) dan Ketua Menteri. Tun memperingatkan agar perhelatan demokrasi lokal Sabah, itu ditunda, mengingat kondisi kesehatan masyarakat yang relatif rawan dan jalur jangkitan wabah yang terbuka.
Ambisi politik mengalahkan segalanya. Banyak petinggi dan kaki tangan partai politik dari Semenanjung yang terjun ke Sabah. PN berkongsi dengan PBS (Parti Bersatu Sabah) hang keluar dari BN, mendominasi kemenangan, disusul BN, mengungguli Parti Warisan (yang dipimpin Sjafie Apdal) yang memerintah Sabah. Selepas, itu coronastrope menggila, bahkan angka jangkitan Covid-19 di seluruh Malaysia meningkat.
Muhyiddin dan PN nampak gamang menghadapi wabah. PH dan pembangkang lain kian gencar menyerang di parlemen, bahkan kalangan UMNO yang kluster Zahid Hamidi, ikut pula menyerang. PN mengajukan rancang keadaan darurat, tapi ditolak Sultan, sesuai musyawarah para Sultan dan Yang Dipertua Negeri (Malaka, Sarawak dan Sabah).
Ironisnya, para politisi dan petinggi UMNO menyerang kawan mereka sendiri. Karena yang mengemban tanggungjawab sebagai menteri yang secara langsung berada di depan dalam menghadapi coronastrope (Ismail Sabri Yakoob, Hishamuddin Husein, dan Khairy Jamaluddin).
Sejak Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang digelar Maret 2021. Dalam forum kongres partai itu, Presiden UMNO pada pidato penutupan, menyerukan penarikan dukungan UMNO kepada PN. Secara emosional dan tak terkendali (sehingga terkilir lidah menyebut No UMNO) dia menyatakan, "No Anwar! No DAP! No Bersatu!" Namun, pemilihan Presiden UMNO tak dilakukan dalam perhimpunan agung tersebut.
Kemelut di tubuh UMNO kian menjadi. Beberapa faksi memecah soliditas, termasuk faksi yang ingin menurunkan Zahid dari posisinya sebagai Presiden UMNO, menyusul isu percakapan telepon Anwar - Zahid yang sempat menggegerkan. Zahid menempatkan Anwar sebagai guru politiknya.
Muhyiddin memainkan taktik 'slingshot politic.' Dia mengangkat Ismail Sabri Yakoob sebagai Timbalan Perdana Menteri. Zahid, sebagai Presiden UMNO, berkeras dengan sikapnya, dia menyerukan agar para menteri dari unsur UMNO meletakkan jabatan dan menarik dukungan kepada Muhyiddin.
Politik ambigu UMNO mampu mempengaruhi enam kader utamanya, masing-masing: Shamsul Anuar Nasarah (Lenggong) yang juga Menteri Tenaga dan Sumber Aseli; Mohamad Alamin (Kimanis), Azalina Othman Said (Pengerang) - Timbalan Speaker Dewan Rakyat; Tan Sri Noh Omar (Tanjung Karang), Abdul Azeez Abdul Rahim (Baling). Kemudian disusul oleh Noraini Ahmad (Parit Sulong) - Menteri Pengajian Tinggi.
Penarikan dukungan mereka dan peletakan jabatan Shamsul Anuar, Azalina, dan Noraini melemahkan posisi Muhyiddin, dari 106 dukungan wakil rakyat, hanya menjadi 100 dukungan.
Politik ambigu UMNO juga memantik rumors sejumlah anggota dewan rakyuat UMNO mendukung Anwar Ibrahim. Dalam situasi semacam itu, Muhyiddin mengambil keputusan, meletakkan jabatan dan kemudian ditugaskan Agong menjabat PM Caretaker, 16 Agustus 2021. Agong tak membuang waktu, bersama Sultan Perak Nazrin Shah - Timbalan selaku YDPA, menerima para ketua-ketua dan pimpinan partai politik. Antara lain : Anwar Ibrahim (PKR), Lim Guan Eng (DAP), Mat Sabu (Amanah), Sjafi Apdal (Warisan), Muhriz Mahathir (Pejuang), Zahid Hamidi (UMNO), Tuan Ibrahim Tuan Man (PAS), Takiyudin (Bersatu). Juga dengan Gabungan Parti Sarawak (GPS) James Jemut Masing secara virtual, dan lain-lain.
Pertemuan selama 90 menit pemimpin-pemimpin partai dengan Sultan Abdullah dan Sultan Nazrin di Istana Negara, itu juga dihadiri Ketua Setia Usaha Negara, Mohd Zuki Ali; Yang Dipertua Dewan Negara, Rais Yatim; dan Speaker Dewan Rakyat, Azhar Azizan Harun.
Pada kesempatan itu, Sultan Abdullah mengemukakan, siapa saja yang akan dilantik sebagai PM Malaysia ke 9 sesuai dengan perlembagaan (konstitusi). Sultan juga mengingatkan, tidak pantas kemelut politik tak berkesudahan menjadi beban rakyat, ketika rakyat sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat coronastrope Covid-19.
Sultan juga menuntut kesepakatan dan kejujuran para politisi, anggota Dewan Rakyat untuk memastikan "kemaslahatan dan keselamatan rakyat" sebagai isu utama. Mereka semestinya menunjukkan solidaritas dengan meneruskan ikhtiar, memberikan komitmen yang tinggi, memberikan layanan utama kepada rakyat.
Sultan mengingatkan, para frontliner (dari petugas kesehatan, polisi, tentara sampai penggali kubur) sudah letih karena berhadapan dengan ribuan pasien Covid-19 baru setiap hari. Bahkan fasilitas kesehatan negara dalam situasi yang menguatirkan diri.
Sultan juga mengingatkan rencana pembangunan yang ada dan berkait dengan berbagai program, program vaksinasi untuk mencapai herd immunity, program penanggulangan Covid-19, dan pemulihan negara harus dilaksanakan tidak boleh terganggu.
Dalam kesempatan itu, Sultan menitahkan seluruh anggota (220) parlemen mengirimkan pernyataan dukungan (akuan) mereka, langsung kepada setia usaha kanan (sekretaris pribadi) Sultan. Pernyataan dukungan diberikan tenggat, Rabu (18 Agustus 2021) pukul 16.00.
Sultan menegaskan, kemelut politik berlarut-larut dan mencelarukan (membingungkan) telah menimbulkan kondisi buruk sangat mendalam bagi ekonomi negara. Untuk itu, menurut Sultan, diperlukan kesadaran bagi siapa yang dilantik sebagai PM Malaysia ke 9, untuk membangun 'kerajaan perpaduan' politik gabungan, tanpa menghilangkan check and balances.
Sultan meminta, para pemimpin politik itu menciptakan suasana harmonis dan membuka ruang kerjasama, bersatu melayani rakyat. "Yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua," ungkap Sultan.
Situasi rumit politik Malaysia terpicu oleh tidak adanya anggota parlemen yang layak dilantik (Anwar Ibrahim, Ismail Sabri, Panglima Shafie Apdal) mampu membuktikan diri mereka memperoleh dukungan mayoritas.
Para politisi sibuk dengan politik mencongak (hitung menghitung) bilangan (angka) dukungan yang selalu berubah-ubah. Sampai Rabu (18 Agustus 2021) rumor yang berkembang, Ismail Sabri Yakoob dengan dukungan PAS yang dikemukakan Tuan Ibrahim Tuan Man beroleh dukungan sehingga 115 dukungan. Maknanya, dukungan kepada Anwar Ibrahim sebesar 105. Tapi, pada pukul 18.00 komposisi angka-angka itu segera berubah, karena nama Panglima Shafie Apdal yang semula dijangka akan mendampingi Anwar Ibrahim, melejit mencari kuda hitam. Melejitnya nama Shafie Apdal, dengan sendirinya akan mengurangi komposisi suara Anwar Ibrahim dan Ismail Sabri Yakoob.
Bilangan-bilangan yang naik turun secara fluktuatif dan beragam informasi celaru (membingungkan) di berbagai platform media, membuat rakyat Malaysia mulai jenuh. Bahkan, seperti diekpresikan Sultan Ibrahim, Johor, mulai 'menyebalkan.' Bila mereka tak mengubah perangai dan aksi politiknya dan hanya berburu kekuasaan, rakyat akan mengukum mereka di PRU, sebagaimana dialami UMNO.
Di antara Anwar Ibrahim, meski paling tua - 74 tahun (kelahiran 10 Agustus 1947), nampak masih segar. Begitu juga Shafie Apdal - 64 tahun (kelahiran 10 Oktober 1957). Ismail Sabri Yakoob, meski berusia paling muda - 61 tahun (kelahiran 18 Januari 1960) tampilannya nampak sebaya dengan Anwar.
Ketiga nama yang diunggulkan sebagai PM Malaysia ke 9, sama mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan dan politik dan terjun ke dunia politik dari partai yang sama, UMNO.
Rute perjalanan karir ketiganya dalam politik dan pemerintahan relatif sama. Anwar dan Ismail Sabri sama pernah menjabat menteri dan Timbalan Perdana Menteri, Apdal juga pernah menjabat menteri dan Ketua Menteri 15 Sabah.
Anwar dan Ismail Sabri sama pernah pernah menjadi Ketua Pembangkang di parlemen, akan halnya Apdal dikenal sebagai anggota parlemen yang kritis namun mampu mengendalikan dirinya dalam melakukan kritik dengan menggunakan data. Apdal dan Ismail tak suka memainkan retorika politik, akan halnya Anwar sangat piawai dalam retorika politik. Tak banyak anggota dewan rakyat (di luar Tun Mahathir) yang mampu mengimbangi retorika politik Anwar, kecuali Anuar Musa - wakil rakyat Ketereh.
Anwar diakui banyak politisi yang kini berkiprah di dewan rakyat sebagai 'cik gu' - guru politik. Hidupnya amat berwarna dibandingkan dengan Ismail dan Apdal. Jejaring pribadinya ke luar negara juga bagus, termasuk dengan Indonesia, Amerika Serikat, dan China.
Akan halnya Apdal, dalam konteks Indonesia, termasuk politisi Malaysia yang paling cepat merespon rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur. Sebagai mantan menteri pembangunan luar bandar mempunyai kepekaan yang lebih soal ini.
Anwar tak pernah menyembunyikan ambisi dan taktiknya untuk mencapai kursi PM Malaysia. Ini yang membedakannya dengan Ismail dan Apdal. Namun ketiganya, selain bergantung kepada takdir Tuhan, amat dipengaruhi oleh politik mencongak di era pandemi. |
