Anies Baswedan Bertukar Gagasan dengan DPD RI

JAKARTA | Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan merespon cepat pandangan dan pertanyaan yang diajukan Ketua, para Wakil Ketua, dan para Ketua Komite Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tentang berbagai hal kebangsaan dan pembangunan daerah pada Sarasehan DPD RI, Jum'at (2/2/24), di .Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan.

Pada kesempatan itu, dalam waktu 5 menit, Anies yang menjabat Gubernur DKI Jakarta (2017-2022) dan sempat menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se Indonesia memberikan aksentuasi penting atas Visi - Misi-nya "Indonesia Adil Makmur untuk Semua."

Acara Sarasehan DPD RI, itu bertema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan.' Ketua dan para pimpinan DPD RI dalam kesempatan itu mengajukan delapan pertanyaan penting yang  mereka pandang sebagai isu fundamental kebangsaan.

Dalam paparan yang dibatasi hanya lima menit dan jawaban atas pertanyaan rata-rata dua menit, Anies membangun situasi dialogis yang menarik. Termasuk menjelaskan dan menegaskan pandangan dan sikapnya ketika muncul pertanyaan tentang eksistensi dan fungsi DPD RI ke depan.

Anies mengemukakan, dalam konteks pembangunan untuk mencapai visi misi yang ditawarkannya, ia memilih strategi pembangunan nasional dengan perspektif sektor aldan teritorial.

Prespektif itu bertolak dari amanat konstitusi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yakni: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Anies memberikan aksentuasi pada ayat (3).

Ketimpangan

Beranjak dari amanah konstitusi tersebut, dalam perjalanan Republik hingga saat ini, menurut Anies, masih  terjadi ketidaksetaraan (ketimpangan) pembangunan.

"Ada daerah yang kemajuannya amat pesat dan ada daerah yang kemajuannya lambat dan tertinggal. Karena itu, misi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua," ungkap Anies.

Ihwal keadilan dan kesetaraan, Anies merespon cepat pertanyaan yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang asal-usul mengapa Republik ini didirikan. 

"Ketika didirikan, kalimat yang digunakan adalah 'dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa', karena kita bangsa yang berketuhanan sebagaimana Sila Pertama Pancasila, dan berujung di Sila Kelima sebagai tujuannya, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Anies.

Anies kjemudian menegaskan, jika ketidakadilan dan ketidaksetaraan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Ia mengambil contoh, pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa dan Sumatera adalah 74. Sedangkan luar Pulau Jawa dan Sumatera IPM 69.

"Ada selisih lima poin jika dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya, di mana IPM di Pulau Jawa dan Sumatera 69. Ini bukan sekadar angka. Tapi mari kita lihat sepuluh tahunnya. Untuk mengejar ketertinggalan dibutuhkan effort yang luar biasa. Harus ada langkah ekstra," tutur Anies.

Otonomi untuk Pelayanan Rakyat

Anies mengemukakan dalam program yang merupakan turunan Visi dan Misinya, ia memandang penting aspek kesejahteraan. Misalnya tentang anak Indonesia, yang kelaqk dilahirkan di mana saja harus bisa mendapat kesempatan yang sama, sehingga bisa meraih masa depan yang baik. "Itu artinya, fasilitas pendukungnya di seluruh daerah juga harus baik," tegasnya.

Saat merespon berbagai pertanyaan yang diajukan Komite I tentang Otonomi Daerah, Anies mengemukakan, Komite II tentang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan, Komite III yang  tentang Kesejahteraan Sosial, dan Komite IV yang bertanya tentang Fiskal Daerah. Juga pertanyaan Ketua Kelompok DPD di MPR tentang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertanya tentang Asas dan Sistem Bernegara Pancasila, Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono tentang Kepulauan dan Maritim dan Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin tentang Keadilan Fiskal antara Pusat dan Daerah.

Semua pertanyaan yang diajukan para pimpinan DPD RI tersebut, relevan dan seirama dengan gagasan yang dinyatakan dalam Visi dan Misi pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Ihwal Otonomi Daerah, Anies mengemukakan, berangkat dari tujuan melakukan desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999. Saat itu, kata dia, Indonesia berada pada situasi unik, di mana sentralisasi terjadi dengan dengan kuat. 

"Kemudian kita melakukan demokratisasi. Tak banyak negara di dunia yang melakukan demokratisasi di pusat dan pada saat bersamaan devolusi di daerah. Sebab, kapasitas pusat tidak memungkinkan melakukan delivery ke tingkat lokal ketika masih terpusat," ujar dia.

Tujuannya, kata Anies, agar pelayanan lebih cepat, pun halnya dengan aspirasi yang cepat terserap. Jarak antara rakyat dan pengelola anggaran menjadi lebih dekat. 

Senang dan Bangga

Terkait dengan konsep negara kepulauan, Anies memberi penegasan pada minda penyelenggaraan negara yang juga harus berbasis wawasan negara kepulauan. Bukan hanya perspektif negara kontinental. Karenanya rencana program pembangunannya mengambil peduli terhadap samudera, daratan, dan pesisir.

Anies memberi ilustrasi DKI Jakarta sebagai satu-satunya kota di dunia yang mempunyai kepulauan, yakni Kepulauan Seribu. Dia mengulang cerita tentang Pulau Sabira yang tak pernah dikunjung oleh Gubernur-gubernur sebelumnya. Lantas mengambil keputusan strategis tentang pulau tersebut dan pulau-pulau lainnya.

Anies juga bercerita tentang Maluku dan Maluku Utara yang menjadi sentra kepeduliannya hampir dua dekade lalu ketika melancarkan program Indonesia Mengajar.

Sebagaimana biasanya, setiap kali menjelaskan Visi dan Misi pasangan Capres-Cawapres AMIN (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar), Anies dalam waktu singat terbatas mengurai rencana programnya dengan jernih.

Usai sarasehan tersebut, kepada media, Anies menyatakan senang dan bangga diundang dalam forum yang digelar DPD RI tersebut. "Kita bertukar pikiran, yang dikemukakan bukan hanya pertanyaan, tetapi gagasan-gagasan strategis," ungkapnya.

Sarasehan tersebut juga dihadiri oleh para Raja dan Sultan Nusantara, beberapa Gubernur dan Bupati, serta utusannya.Juga, Wakil Ketua MPR RI - Fadel Muhammad. Ketua DPD RI La Nyalla memberikan Anikes jaket DPD yang diberi tanda No.1 Anies & Muhaimin (AMIN) yang langsung dikenakannya sampai pulang. Nampak juga Ketua Timnas AMIN, Syaugi.  | ri lisa