YDPA Tugaskan Muhyiddin sebagai PM Caretaker

Agong Perlu Mendidik Politisi Menjadi Negarawan

| dilihat 533

Haèdar Mohammad

YANG di-Pertuan Agong (Raja) Malaysia, Al Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menerima dan menyetujui pengunduran diri Tan Sri Muhyiddin Yassin dari jabatannya sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia ke 8. beberapa saat kemudian, Muhyiddin ditugaskannya memangku jabatan sebagai PM caretaker, sampai Perdana Menteri yang baru dilantik.

Muhyiddin diterima menghadap di Istana Negara, Senin - 16 Agustus 2021. Kemudian dia kembali ke kantornya, Perdana Putra di Putrajaya sebagai PM caretaker dan menegaskan sikapnya untuk tak mau bekerjasama dengan politisi kleptokrat yang sedang berurusan di Mahkamah. Dia mengaku sudah membuka diri untuk bekerjasama mengatasi masalah negara bersama dengan kalangan pembangkang (oposan), tapi tertolak, karena masih tergoda oleh rakus kekuasaan, dan terus mendesak dirinya meletakkan jabatan.

 Sebelumnya, di Perdana Putra, itu dia memimpin sidang kabinet khusus, yang merupakan sidang kabinet terakhir setelah 22 bulan memerintah, dengan satu keputusan, kabinet dan pemerintahan berakhir.  

Kabinet itu terdiri politisi - anggota Dewan Rakyat beragam partai (Bersatu, PAS, Gabungan Parti Sarawak, MCA, MIC, Gerakan, dan UMNO), dan kalangan profesional, antara lain Menteri Keuangan.  

YDPA (Raja) Malaysia, dengan sendirinya menerima dan bersetuju dengan pengakhiran tugas seluruh menteri dalam kabinet PN tersebut.

Keputusan tersebut diambil raja,  selaras dengan Perkara 40 (2)(a) dan 43 (2)(a) Perlembagaan (baca: konstitusi) Persekutuan, yang menyatakan bahwa Raja hendaklah melantik seorang anggota Dewan Rakyat yang pada hematnya,  mungkin mendapat kepercayaan mayoritas anggota Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri baru untuk membentuk dan memimpin kabinet dalam pemerintahan baru.

Datuk Ahmad Fadil Shamsudin, Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, melalui keterangan pers tertulis, mengemukakan surat peletakan jabatan Muhyiddin diterima Sultan Abdullah pada pukul 12.30 selama 30 menit.

“Seri Paduka turut menzahirkan penghargaan kepada Muhyiddin dan Jemaah Menteri atas khidmat bakti dan urus tadbir negara yang telah dilaksanakan di bawah Perikatan Nasional bermula 1 Mac 2020, khususnya dalam memerangi pandemik COVID-19,”  jelas Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin.

Raja selaku Ketua Utama Negara, Seri Paduka memahami dan menghormati sistem dan proses perundangan negara dan juga menghormati segala keputusan yang dibuat oleh Muhyiddin berlandaskan keluhuran Perlembagaan dan Kedaulatan Undang-Undang.

Pada masa yang sama, Sultan Abdullah juga menerima informasi dari Suruhan Jaya Pilihan Raya (SPR) Malaysia, bahwa sehingga 10 Agustus lalu, 79 peratus (484) dari 613 kawasan DUN (Dewan Undangan Negeri) - daerah pemilihan di tingkat Negeri  merupakan zona merah COVID-19. Sultan juga beroleh informasi, berbagai fasilitas kesehatan negara juga berada pada situasi yang membimbangkan. Karenanya, Sultan menilai, dalam situasi semacam ini, membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pil;ihan raya umum, bukan merupakan pilihan yang terbaik atas faktor kemaslahatan dan keselamatan rakyat.

Sultan mengemukakan harapan, agar kemelut politik yang berlarut-larut di Malaysia, yang telah menganggu kelancaran pelayanan negara, itu dapat diakhiri untuk kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara yang terancam selama pandemi wabah COVID-19.

Sultan menyerukan rakyat Malaysia untuk tenang dan bersamanya, mendoakan agar negara sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT, dijauhi dari berbagai musibah. Sultan juga berharap, wabah COVID-19 dapat dibendung serta diakhiri dengan segera.

Anuar Musa, kemarin, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan menyebut, tiga wilayah dalam tanggungjawabnya, masing-masing Putrajaya dan Kuala Lumpur di Semenanjung, dan Labuan di Borneo sudah mencapai herd immunity, karena pencapaian vaksinasi sudah mencapai rerata 80 persen dari jumlah penduduk di masing-masing wilayah.

Muhyiddin kembali ke Perdana Putra dan berbicara di hadapan jurnalis berbagai media dalam dan luar negeri Malaysia. Dia menjelaskan sikapnya, harus memilih jalan meletakkan jabatan.

Muhyiddin yang juga dipanggil 'Abah' oleh berbagai kalangan rakyat, khususnya di wilayah Pagoh, Johor yang diwakilinya, memohon ma'af kepada para pendukungnya, karena harus memilih jalan 'sadar realitas' berkurangnya dukungan. Persisnya, setelah  sejumlah anggota Dewan Rakyat dari UMNO menarik dukungannya, serta meletakkan jabatan sebagai Menteri dan Timbalan Speaker Dewan Rakyat.

Semenjak dilantik sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin berhadapan dengan dua ancaman yang terus menekan, yakni pandemi global dan krisis multidimensi Covid 19 yang melanda dunia. Di dalam negeri, dia tak hendi diserang oleh para pembangkang pimpinan Anwar Ibrahim dan 'mitra setengah hati' dari UMNO, terutama Zahid Hamidi (Presiden UMNO) dan Najib Razak (Penasihat Pemimpin Tertinggi UMNO). Keduanya sedang bermasalah di mahkamah atas tuduhan rasuah dan korupsi.

Meski telah mengangkat petinggi UMNO sebagai TPM (Timbalan Perdana Menteri) Ismail Sabri Yakoob dan Menteri Kanan Luar Negara - Majelis Keselamatan Negara, Hishamuddin Husein, serta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang sekaligus bertanggungjawab mengurusi vaksinasi, tapi Zahid, Najib dan kawan-kawan tetap merongrong.

Ia juga diserang oleh Mukhriz Mahathir - Presiden Parti Pejuang, dan bekas anggota pimpinan Parti Bersatu yang memilih jalan sebagai anggota parlemen bebas (independen). Hanya PAS (Parti al-Islam se-Malaysia) mitra koalisi Perikatan Nasional yang konsisten mendukungnya. Sampai detik terakhir, Abdul Hadi Awang - Presiden PAS masih merayunya untuk tidak mengambil jalan meletakkan jabatan.

Ketika berkembang rumors, Ismail Sabri Yakoob disebut-sebut sebagai kalangan UMNO memainkan rol sebagai 'kuda hitam' untuk memangku jabatan PM, PAS langsung menerjang. Menolak Ismail Sabri Yakoob.

Tidak ditentukan, sampai berapa lama lagi Raja Malaysia akan melantik PM baru, jadi belum dapat diprakirakan, berapa lama, Muhyiddin akan menjalankan fungsi PM caretaker. Selama masa itu, dia akan menjalankan pemerintahan tanpa menteri dan menangani berbagai masalah pandemi dan krisis ekonomi dengan para pengarah (direktur jendral) yang sangat beragam.  Padahal dia harus fokus memulihkan negara.

Karenanya, wajar bila para akademisi berbagai universitas di berbagai acara temu bual (talkshow) dan dialog media - termasuk platform YouTube dan Facebook, mengharap Sultan tidak terlalu nama melantik PM baru.

Raja tak cukup mudah menentukan dan melantik PM baru, karena merujuk pada kondisi eksisting di Dewan Rakyat. Dari berbagai pendapat di media tersebut, mengemuka kesan, para politisi yang sejak Sabtu malam sibuk gerilya melakukan negosiasi dan transaksi politik, sulit dapat dipegang 'ekor'-nya.

Mengemuka pandangan untuk mengkaji lebih dalam makna tersurat dan tersirat perlembagaan (konstitusi) untuk mengukuhkan PM caretaker laiknya PM, terkait wewenang YDPA (Raja) melantik menteri dan kabinet dalam format zaken kabinet (kabinet pakar). Sekurang-kurangnya membantu PM Caretaker mencapai herd immunity nasional dan menekan kasus-kasus baru Covid-19, merancang belanja pemulihan, sampai situasi memungkinkan untuk menyelenggarakan Pilihan Raya Umum ke 15.

Di era modern kini, sejumlah raja di berbagai negara, mempunyai otoritas menafsir konstitusi, mengambil tindakan khas penyelamatan negara, mengkonsolidasikan kekuasaan dengan membentuk pemerintahan yang fokus pada people services. Mengubah paradigma dari  government centric kepada governance centric, program centric ke peoples centri, melalui aksi pemerintahan integral - progresif.  Capaiannya: peoples satisfaction dan economic growth, sebagai landasan untuk mewujudkan, 'government loyalty to peoples - king and country; loyalty peoples to country and king; and, protection of the king to peoples and country.'

Momentum ini harus dimanfaatkan Sultan, mendidik politisi menjadi negarawan. |

Berita Terkait :  Ihwal Perdana Menteri Malaysia Setelah Muhyiddin

Editor : eCatri | Sumber : berbagai sumber
 
Sporta
07 Jul 23, 08:50 WIB | Dilihat : 1096
Rumput Tetangga
Selanjutnya
Energi & Tambang