Mencandai Masa Depan

Bang Sém

AMANAH konstitusi kepada siapa saja pemerintah Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan bangsa. Di dalam kata kecerdasan itu menyatu secara integral kecerdasan budaya, meliputi kecerdasan intelektual - spiritual - emosional, yang dengan bahasa lain kita sebut sebagai akal budi.

Amanah konstitusi itu urgen dan mesti dipahami secara bersungguh - sungguh tidak secara parsial, karena warisan masa lalu yang sangat relevan dengan masa depan hingga akhir zaman adalah budi.

Di dalam akal budi terdapat iman dan ilmu yang mesti dikelola dengan kebersihan jiwa. HOS Tjokroaminoto, Guru Utama Bangsa yang mendidik Bung Karno dan kawan-kawannya (termasuk yang menjadi lawan-lawan politiknya), memberi aksentuasi pada diksi aksentuatif: "sebersih-bersih tauhid, ilmu pengetahuan dan siasah." Siasah yang dimaksudkan bukan hanya sesuatu yang kemudian banyak ditafsirkan sebagai aksi politik praktis, melainkan cara hidup atau cara berkehidupan, way of life. Supaya dalam proses menjalani kehidupan kita tidak terjebak dengan rimba alasan.

Akal budi tak hanya berkaitan dengan kebudayaan yang menjadi penggerak utama untuk mentransformasi penegakan hukum menjadi penegakan keadilan, pengembangan estetika menjadi keunggulan peradaban, menyempurnakan cinta menjadi kemanusiaan. Dalam konteks ini, akal budi merupakan instrumen utama dalam menggerakkan kebudayaan sebagai pondasi utama peradaban.

Banyak nasihat ditinggalkan tokoh budayawan - pendidik yang kita sebut juga sebagai wiseman. Dari Buya Hamka, misalnya kita beroleh suluh budaya, bahwa "Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagai lentera di tangan pencuri." Petuah ini memandu kita memahami esensi akal budi sebagai suluh kehidupan. Karena hidup merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kualifikasi manusia mulia atau insan kamil.

Manusia berkebudayaan memadukan kebersihan tauhid dan ilmu pengetahuan dalam cara hidup yang memungkinkan dirinya bekerja tidak sekadar hanya memenuhi takdir naluriah sebagai homo faber, bukan sekadar manusia pekerja. Meskipun, menurut Buya Hamka, "Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas." Tetapi, ada nilai kerja, supaya manusia tidak menjadi hayawan an nathiq, hewan yang berakal.

"Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja," ungkap Buya Hamka. Dalam konteks inilah akan budi menjadi penting, karena Buya Hamka menegaskan, "Kemunduran negara tidak akan terjadi kalau tidak karena kemunduran budi dan kekusutan jiwa." Penegasan ini relevan dengan salah satu pantun Melayu, manusia yang hidup tanpa budi, akan menjadi manusia laku lajak. Manusia separoh, "Duduk tegak, berdiri canggung." Muaranya adalah "hancur budi, bangsa binasa."

Apapun metode dan caranya, secara didaktikal dan pedagogis, pendidikan akan menentukan kualitas akal budi seluruh peserta didik, tak hanya guru dan siswa, melainkan juga masyarakat - lingkungan sosialnya. Karenanya, kurikulum maupun metodologi pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan, apalagi ketika pendidikan hendak dimaksudkan sebagai cara menyiapkan manusia merdeka yang berdaulat atas dirinya, sekaligus bertanggungjawab terhadap lingkungan sosial, masyarakat, negara dan bangsanya.

Mengurus pendidikan dengan cara coba-coba dan hanya menggunakan perspektif tunggal, hanya akan menempatkan bangsa kehilangan identitas dan jatidiri, terutama karena luruhnya karakter atau integritas manusia yang dikondisikannya.

Komitmen penyelenggaraan berbasis kebudayaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata dalam praktik di lapangan. Jangan hanya jadi pemulas bibir dan gimmick retorika belaka. Terutama kini, ketika kita berhadapan dengan pusaran besar globalisme kapitalistik yang rapuh pondasinya.

Kita mesti jujur dan obyektif, membuka mata dan memandang dengan jernih lintasan perkembangan kehidupan dunia satu abad terakhir, yang menunjukkan, bagaimana kapitalisme -- sampai berkembangnya globalisme kapitalistik -- ternyata membuat kehidupan dunia menjadi tidak stabil. Termasuk pilihan atas demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara terbaik dari yang terburuk, terutama karena demokrasi yang dianut secara gradual -- dan belakangan secara gingkang -- tidak hanya meluruhkan keseimbangan hidup, juga menciptakan disharmoni.

Melalui beragam informasi yang mudah diakses oleh sebagian orang, kita menyaksikan bagaimana demokrasi merontokkan ketahanan budaya. Terutama ketika manusia didorong hanya menjadi homo economicus dan homo faber dengan arus besar demokrasi politik yang memelihara ketimpangan antara bangsa.

Selaras dengan itulah proses pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan mesti dikelola secara tepat dan benar dengan pemimpin yang tepat. Kelemahan kepemimpinan dalam seluruh proses pendidikan hanya akan membuat kita terjebak dalam situasi mencandai masa depan. Terutama ketika berlangsung proses ujicoba metode yang hanya mencontoh proses pendidikan di negara lain, yang secara budaya berbeda dengan realitas ke-Indonesia-an.

Keriuhan dan kegaduhan seputar 'organisasi penggerak pendidikan,' yang sedang berlangsung kini adalah salah satu contoh kongkret di depan mata. Black commedy yang mengubah harapan menjadi kecemasan, dan menunjukkan aksi mencandai masa depan dengan cara yang serampangan. Hal itu terjadi, ketika sebagian terbesar anak didik terjebak di dalam situasi kemampuan sosio ekonomi keluarga dihadang oleh pusaran besar krisis kesehatan yang menyeret kita ke dalam lembah ketidak-pastian. Sekaligus terancam resesi dunia yang datang sebagai taifun.

Kita tak lagi bisa diam mengikuti fenomena perubahan dramatik (transformasi) yang hanya dipahami para petinggi di sektor pendidikan. KIta harus menghidupkan sikap kritis - obyektif yang harus dilakukan secara terus menerus dan tanpa lelah. Terutama, karena transformasi dubieus yang sedang bergerak di sektor pendidikan berlangsung secara penetratif hipodermis. Tentu akan memakan korban, peserta didik, mulai dari guru yang mengalami reposisi sebagai mitra didik dan bukan lagi sebagai pemandu dalam proses interaksi belajar dan mengajar, dan tentu, akhirnya yang akan menjadi korban adalah anak cucu kita, generasi baru, masa depan bangsa ini.

Selaras dengan pandangan ini, saya sepaham dan sepakat dengan sikap Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mempunyai pengalaman panjang menyelenggarakan pendidikan, khas Indonesia. Terutama, ketika Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan PGRI meninggalkan program penggerak pendidikan, sebagai sikap kongkret untuk menegaskan kepada bangsa ini, ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola atau penyelenggaraan pendidikan.

Mencandai masa depan adalah bentuk nyata atau ekspresi langsung dari proses perontokan akal budi di tengah anak-anak dan cucu kita mengalami kelelahan virtual akibat kebijakan coba-coba. |