BUDAPEST – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, meninjau proving ground, kawasan pengujian kendaraan bermotor, di Zalaegerszeg, Hungaria.
“Ini sangat penting bagi Indonesia agar kita bisa mendapatkan perbandingan model proving ground seperti apa yang akan dikembangkan Indonesia dalam membangun industri otomotif di Tanah Air,” katanya, Selasa, 21 Februari 2023.
Proving ground milik Automotive Proving Ground Zala Ltd itu berada di luar kota Budapest. Dengan mengendarai mobil dari Budapest, ibukota Hungaria, menuju Zalaegerszeg, dibutuhkan waktu 2,5 hingga 3 jam. Kawasan yang dinamakan Zala Zone itu berada di areal seluas 500 hektare. Sedangkan kawasan pengujiannya sendiri menempati 250 hektare.
Pembangunan Zala Zone ini menelan investasi 140 juta euro atau sekitar Rp 2,4 triliun. Di Zala Zone ada sekitar 40 jenis kendaraan yang diuji. Di Eropa, terdapat empat proving ground. Lainnya berada di Jerman, Prancis, dan Inggris.
Di Hungaria terdapat tiga pabrik perakitan mobil, yaitu Mercedes, Audi, dan Suzuki. Karena itu negeri ini memiliki proving ground sendiri sejak 2019. Salah satu keunggulan proving ground ini dibandingkan tiga proving ground lain di benua Eropa adalah karena mengembangkan fasilitas pengujian untuk kendaraan masa depan, yaitu mengembangkan kemungkinan lahirnya mobil yang ‘auto pilot’ maupun drone. Dalam kunjungan ini, Gobel didampingi anggota DPR lain, yaitu Supratman Andi Agtas dan Duta Besar Indonesia untuk Hungaria Dimas Wahab.
Gobel mengatakan, sejak 2022, Indonesia mulai membangun proving ground sendiri di Bekasi. Konsorsium Jepang-Indonesia berhasil memenangkan tender pembangunan proving ground di atas lahan seluas sekitar 250 hektar tersebut.
Pembangunan proving ground ini menelan biaya lebih dari Rp 1 triliun. Di Asia Tenggara, Thailand juga telah memiliki proving ground. Namun nantinya lebih kecil daripada proving ground di Bekasi. Pembangunan proving ground ini, katanya, merupakan bagian dari pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, yang juga merupakan investasi Jepang.
Pasar Indonesia yang besar merupakan daya tarik tersendiri untuk memiliki fasilitas proving ground. “Dengan adanya proving ground di Bekasi maka Indonesia bisa menjadi basis industri otomotif. Bukan hanya untuk pasar dalam negeri tapi juga untuk kebutuhan ekspor,” katanya.
Kehadiran Pelabuhan Patimban dan kawasan proving ground di Bekasi, kata Gobel, akan mendorong langkah berikutnya, yaitu kehadiran industri perakitan mobil secara lebih komprehensif.
“Hal ini akan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), menyerap tenaga kerja yang besar, menumbuhkan UMKM sektor otomotif, dan menghasilkan devisa,” katanya. Namun ia mengingatkan, nilai strategis kehadiran proving ground adalah Indonesia akan memiliki data tentang pengembangan dan tren teknologi industri otomotif. “Ini pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan inovatif para insinyur kita,” katanya.
Gobel kembali menekankan tentang tahapan transfer teknologi. Pertama, pengembangan sumberdaya manusia melalui pekerjaan yang ditekuninya. Keduanya, memahami know how sebuah industri berbasis teknologi. Ketiga, terjadi transfer teknologi melalui kemampuan inovasi teknologi.
“Melalui inovasi maka insinyur kita telah memiliki kemampuan memperbarui dan menciptakan teknologi baru. Itu hanya terjadi jika kita memiliki data memadai dan riset yang terus menerus. Kehadiran proving ground memungkinkan untuk itu,” katanya.
Dalam peninjauan itu, Gobel menyaksikan fasilitas pengujian rem, fasilitas pengujian di tanjakan, fasilitas pengujian di jalan basah, fasilitas pengujian di berbagai jenis medan jalan, fasilitas pengujian di permukiman, fasilitas pengujian kebisingan kendaraan, dan sebagainya.
Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Tol
Sehari sebelumnya, Senin (20.02.23), dalam kunjungannya ke Hungaria, Gobel mendapat penjelasan dari pimpinan Roatex Ltd, sebuah perusahaan jasa pelayanan sistem pembayaran jalan tol dari Hungaria. Dalam kunjungan, itu selain didampingi sejumlah anggota DPR RI, Gobel didampingi Duta Besar Indonesia untuk Hungaria, Dimas Wahab; Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Eka Pria Anas dan Mahbullah Nurdin. Dari pihak Roatex hadir CEO Roatex Ltd Zoltan Varga dan Direktur Utama Roatex Indonesia Toll System, anak usaha Roatex di Indonesia, Musfihin Dahlan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, menyatakan, digitalisasi sistem pembayaran jalan tol merupakan hal yang baik dan patut didukung.
“DPR mendukung digitalisasi sistem pembayaran jalan tol ini. Namun harus ada sosialisasi yang baik, pelayanan yang makin baik, serta perlindungan terhadap data pribadi,” katanya, Senin, 20 Februari 2023.
Roatex telah memenangkan tender dari Kementerian PUPR senilai 300 juta dollar pada 15 Maret 2021 untuk penerapan digitalisasi sistem pembayaran jalan tol. Menurut Zoltan Varga, sesuai rencana, pada Juni 2023, sistem ini akan diterapkan di Bali. Selanjutnya pada Desember, sistem ini akan diterapkan untuk seluruh jalan tol di Indonesia.
Dengan demikian, katanya, jalan tol di Indonesia nantinya tak lagi ada gardu fisik di pintu tol. Selanjutnya, yang ada adalah portal virtual. Sensor di portal virtual akan mencatat mobil yang melintas dan berapa yang harus dibayarkan saat keluar dari jalan tol. Sensor di portal virtual akan terhubung dengan aplikasi di handphone pengemudi.
Di dalam aplikasi tersebut terdapat dompet elektronik (e-wallet). Untuk menjaga setiap mobil yang lewat membayar tol maka akan ada mobil patroli di jalan tol yang dikelola polisi. Di jalan tol akan terpasang banyak kamera yang terhubung ke server sehingga setiap mobil yang melintas akan direkam. Roatex memegang kontrak untuk sembilan tahun, dan setelahnya sistem tersebut menjadi milik pemerintah Indonesia.
Digitalisasi sistem pembayaran jalan tol ini, kata Gobel, akan menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan produktivitas. Hal ini terjadi karena terjadi penghematan dalam operasional jalan tol maupun mengurangi kemacetan di pintu tol. “Mobilitas jadi lebih baik, penggunaan bahan bakar menjadi berkurang, dan polusi udara akibat kemacetan pun menjadi berkurang,” katanya. Adapun Charles Meikyansyah meminta agar server harus ada di Indonesia dan perlindungan data pengguna jalan tol terjamin dan tidak bocor.
Zoltan mengatakan, inefisiensi akibat kemacetan di jalan tol mencapai 300 juta dollar AS. Karena itu, digitalisasi sistem pembayaran jalan tol ini memiliki banyak keuntungan. Pertama, tidak ada kemacetan di pintu tol. Kedua, polusi berkurang. Ketiga, digitalisasi di Indonesia makin baik. Keempat, optimalisasi yang bisa dinikmati oleh operator jalan tol. “Ada efisiensi sekitar tujuh persen. Namun kami butuh dukungan DPR, terutama agar segera hadirnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri,” katanya.
Saat ini, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.578 km dengan 47 konsesi operator. Roatex berharap hingga masa kontrak berakhir panjang jalan tol Indonesia mencapai 6.000 km. Jalan tol di Indonesia dimulai pada 1978 dengan sistem bayar tunai, lalu pada 2017 mulai diterapkan non-tunai melalui penggunaan kartu e-money, dan pada 2023 ini mulai digitalisasi (atau disebut sebagai multi lane free flow/MLFF) secara penuh. | rilisa / delanova