Ulla Turun Gelanggang, Darul Nasihati Akbar Tandjung dan Agung Laksono

Tokoh perempuan Partai Golkar (Golongan Karya) asal Sulawesi Selatan, dr. Ulla Nuchrawati mengambil sikap, turun gelanggang dan ambil bagian dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.

Keputusan itu dikemukakan kembali Ulla di Jakarta, Sabtu (3/7/19), setelah sebelumnya menyampaikan dalam deklarasi bersama dengan Bambang Susatyo, Ali Yahya, dan Marlindawati.

"Saya akan ambil bagian dalam kontestasi itu," kata pengusaha restoran dan hotel yang pernah sukses dalam bisnis studio foto di Indonesia, itu.

Saat deklarasi sebelumnya, Ulla, Bambang, Ali, dan Malinda sama sependapat tentang perlunya pergantian Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang dinilai gagal mencapai target perolehan suara pada Pemilu 2019.

Dokter lulusan Universitas Hasanuddin yang setiap Jum'at menggratiskan makanan bagi kaum dhu'afa di Yogyakarta, itu termotivasi untuk ambil bagian dalam kontestasi itu, karena ada kecenderungan mendorong peserta Munas Partai Golkar mendatang untuk aklamasi memilih salah satu calon yang bertandang.

Sampai Ahad (4/7/19) kandidat yang bertandang dan siap bertanding dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, itu menjadi lima orang dengan Airlangga Hartarto - Ketua Umum petahana - yang kini menjabat Menteri Perindustrian dan Bambang Susatyo yang kini menjabat Ketua DPR RI.

"Kita harus cegah upaya mendorong pemilihan aklamasi tersebut, karena tidak sehat bagi proses demokrasi," kata Ulla.

Kecenderungan menciptakan kondisi pemilihan secara aklamasi, itu terindikasi dengan gencarnya Akbar Tandjung (Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar) dan Agung Laksono (Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar) menggalang dukungan dari pimpinan daerah partai berlambang beringin, itu kepada salah satu di antara dua calon.

Aksi Akbar dan Agung mendapat kritik dari politisi senior Partai Golkar Darul Siska, lewat surat terbuka.

Melalui surat terbuka, itu Darul Siska meminta Akbar dan Agung lebih mendorong Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sesegera mungkin menggelar Rapat Pleno guna membahas rencana Musyawarah Nasional.

"Mungkin lebih baik mengingatkan, mengimbau, mendorong DPP untuk melaksanakan rapat pleno. Lebih cepat, lebih baik," kata Darul melalui keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (3/8/19).

Darul mengemukakan, sejak Pemilu digelar 17 April 2019 lalu, partai yang pertama kali memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya, itu belum menggelar rapat harian maupun rapat pleno, sebagaimana diatur dalam Tata Kerja Partai.

 Menurut Darul, lebih tepat Akbar dan Agung mendesak Ketua Umum DPP Partai Golkar melaksanakan tata kerja partai, daripada gencar menggalang dukungan dari daerah untuk mendukung salah satu calon ketua umum Golkar.

Menurut Darul, belum waktunya Akbar dan Agung ikut melakukan penggalangan dukungan daerah, kecuali keduanya sudah menjadi tim sukses, atau langkah yang keduanya lakukan sudah menjadi keputusan Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar.

Bila Ulla mengemukakan kecenderungan mendorong proses pemilihan secara aklamasi membuat iklim yang tidak sehat di lingkungan internal partai yang semula bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar itu, Darul memandang aksi Akbar dan Agung dapat menciptakan situasi tidak sehat dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Darul mengemukakan, saat ini rapat harian dan rapat pleno belum dilaksanakan, rapat pimpinan (RAPIM) dan musyawarah nasional (MUNAS) belum dibicarakan, tetapi sebagian fungsionaris DPP Partai Golkar dengan jabatan dan fungsinya sudah sibuk menggalang dukungan dari pemilik suara di forum Munas.

"Apakah ini bukan kooptasi demokrasi dan membangun tradisi yang tidak sehat di Partai Golkar?" tanya Darul.  

Dampaknya, ungkap Darul, dialektika antar kader Partai Golkar di media sosial menjadi tidak sehat, tidak obyektif, tidak produktif, saling serang pribadi, dan cenderung menimbulkan friksi dan konflik antar kader. | karim labai