Kunjungan PM Malaysia ke Kamboja

Tun Mahathir Kecam Sanksi Negara Adidaya kepada Negara Kecil

| dilihat 484

Selasa (3/9/19) di Istana Kpresidenan Kamboja, Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir, dengan nada suara biasa, tetapi meletupkan 'teriakan.'

Tun Mahathir mengemukakan realitas pahit yang dialami negara-negara kecil, khasnya di ASEAN, menghadapi kekuasaan negara-negara adidaya.

Tun Dr Mahathir Mohamad, seperti diberitakan Bernama,  mengecam beberapa negara adidaya dunia karena menjatuhkan sanksi pada negara-negara kecil di kawasan serantau ini.

Dia mengatakan, sanksi itu akan melukai tidak hanya negara yang terlibat tetapi juga negara-negara lain tanpa alasan sama sekali.

“Kami tidak memiliki pertengkaran dengan negara ini, tetapi kami berhenti melakukan bisnis dengan negara ini karena sanksi. Ini sangat tidak adil," ucap Tun.

Dia mengemukakan, “Sebagai negara kecil, kita tidak bisa menerapkan sanksi pada siapa pun, tetapi kekuatan besar yang menerapkan sanksi dan karenanya merampas kebebasan negara-negara kecil."

Di hadapan jurnalis pada sesi konferensi pers bersama Perdana Menteri Hun Sen di kantor Perdana Menteri yang berada di Istana Perdamaian, itu Tun Mahathir mengemukakan, "Terlepas dari kenyataan bahwa mereka terus berbicara tentang hak asasi manusia dan kebebasan, mereka mengambil kebebasan kami untuk berdagang dengan mitra dagang kami sendiri."

Tun Mahathir berjanji akan membawa persoalan ini dalam Sidang Majelis Umum PBB yang akan berlangsung 17-30 September 2019.

"Ini adalah platform yang baik bagi kami untuk mengangkat masalah ini," katanya.

Tun Mahathir yang berada Pnom Phen, sejak Senin (2/9/19) dalam kunjungan resmi tiga hari ke negara anggota ASEAN, itu. Kamboja sempat dilanda konflik internal berkepanjangan.

Indonesia mengambil inisiatif dan melibatkan negara-negara anggota ASEAN lain, seperti Malaysia, mendamaikan perseteruan,  itu ketika Raja Kamboja Norodom Sihanok masih hidup. Perdamaian terjadi.

Juli 2019 lalu, anggota parlemen Amerika Serikat (AS) telah mengirimkan sinyal yang jelas kepada para pemimpin Kamboja, menuding para pemimpin negara itu, telah meninggalkan lagi demokrasi (dalam persepsi AS).

Mereka mendesak para pemimpin Kamboja, harus berbalik arah pada pembatasan demokrasi atau menghadapi konsekuensi.

Steve Chabot, anggota parlemen AS, seorang Republikan dari Ohio mengemukakan ihwal Undang Undang Demokrasi Kamboja. Dia katakan, "Pengesahan Undang-Undang Demokrasi Kamboja adalah langkah penting mendesak Perdana Menteri Hun Sen dan kroninya bertanggung jawab atas tindakan menginjak-injak hak-hak rakyat Kamboja."

Sebelumnya, Anggota Kongres Republik Ted Yoho dari Florida memperkenalkan RUU tersebut pada bulan Januari, setelah pihak berwenang Kamboja membungkam kritik dengan menindak kelompok masyarakat sipil, media independen dan politisi oposisi menjelang pemilihan umum pada Juli 2018.

Parlemen AS, dengan suara bulat mengeluarkan Undang-Undang Demokrasi Kamboja bipartisan tahun 2019 pada hari Senin (2/9/19).

Undang-undang itu akan membekukan aset dan membatasi visa bagi pejabat senior, jenderal militer dan petugas keamanan Hun Sen karena dituding telah merusak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia.

Pengesahan Undang Undang itu ditentang oleh Kamboja. Juru bicara pemerintah Phay Siphan mengemukakan, Undang-undang ini hanya bertujuan untuk menghancurkan demokrasi yang terus diperkuat Kamboja, yang dimulai dari hak pemilu untuk rakyat.

Undang-undang ini, juga, bertujuan menghancurkan upaya membangun hubungan dan kerja sama antara kedua bangsa.

Senat Kamboja menyebut undang-undang itu "suatu gangguan terhadap urusan dalam negeri Kamboja."

Wal hal, undang-undang itu mengekspresikan ketidak-senangan AS terhadap pemerintahan Hun Sen.

Anggota Kongres Demokrat Alan Lowenthal dari California mengatakan, "Kami telah berbicara tentang betapa tidak senangnya kami bersamanya (Hun Sen) karena menyingkirkan demokrasi, menjaga tahanan rumah, Kem Sokha, dan mengasingkan Sam Rainsy."

Lowenthal menegaskan, “Kami sudah bicara. ... Sekarang, saatnya untuk bertindak. "

Sedangkan Yoho mengatakan, “Ini adalah langkah yang menunjukkan bahwa Amerika percaya bahwa rakyat Kamboja harus memiliki demokrasi..... Ini adalah langkah ke arah yang benar untuk menekan orang-orang yang menyangkal hal itu. Dari Hun Sen hingga jenderal pasukannya - orang-orang yang menghalangi kebebasan berbicara di negara itu dan pemilihan umum yang adil dan terbuka. "

Tindakan para anggota parlemen AS yang menerbitkan sanksi atas Kamboja itulah yang disoal Tun Mahathir dalam konferensi Pers itu.

Sebagai satu dari dua pendiri ASEAN - perserikatan negara-negara Asia Tenggara -- Tun Mahatahir dan Malaysia, terusik oleh tindakan para anggota parlemen AS, itu.

Di Kamboja, Tun Mahathir menjalin erat hubungan kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Hun Sen, Tun Mahathir menyatakan, Malaysia dan Kamboja sepakat bahwa lautan di kawasan itu harus bebas untuk navigasi tanpa batasan.

Tun Mahathir menilai, pembatasan laut, akan bermasalah. "Ini akan menghambat perkembangan negara-negara yang berbatasan dengan laut," katanya.

Pada kesempatan, itu Hun Sen mengatakan, Malaysia dan Kamboja berkomitmen untuk mendorong komitmen Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dalam tahun ini, karena sangat penting untuk integrasi dan pertumbuhan ekonomi regional.

“Kami mengakui perlunya mempromosikan pelatihan dan berbagi informasi di bidang keamanan dan pertahanan nasional dan menyambut baik diskusi antara kedua kementerian pertahanan mengenai peningkatan kerja sama," katanya.

Hun Sen juga menegaskan, “Kami mendorong lembaga-lembaga terkait dari kedua negara untuk mempercepat kesimpulan dari nota kesepahaman tentang kerja sama dalam memerangi perdagangan orang,” katanya.

Tun Mahathir dan Hun Sen menyaksikan penandatanganan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTA) dan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama di Bidang Pariwisata.

Perjanjian dan MoU ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Ekonomi dan Keuangan Kamboja Aun Pornmoniroth dan Menteri Pariwisata Kamboja Dr Thong Khon.

Perdagangan Malaysia-Kamboja tahun lalu mencapai US $ 558mil (RM2.35bil) sementara selama enam bulan pertama tahun ini, nilainya mencapai US $ 422,6mil (RM1.78bil), meningkat 39,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu .

Saat ini, sekira 400 perusahaan Malaysia beroperasi di negara ini, antara lain di bidang perbankan, perhotelan, telekomunikasi dan perminyakan.

Kehadiran Tun Mahathir disambut dengan karpet merah, sebagai senior yang bertandang, di Istana Perdamaian.

Hun Sen dan istrinya Bun Rany menyambut Dr Mahathir dan istrinya Tun Dr Siti Hasmah Mohd Ali ketika tiba di istana pada pukul 9 pagi waktu setempat (jam 10 pagi waktu Malaysia) sebelum lagu kebangsaan Malaysia dan Kamboja diperdengarkan.

Tun Mahathir memeriksa barisan kehormatan Angkatan Bersenjata Kamboja.

Ratusan siswa dan penduduk, berbaris di pintu Istana Perdamaian, menyambut sukacita kedatangan Tun Mahathir dan isterinya, Tun Siti Hasmah. | Noora

Editor : Web Administrator | Sumber : Bernama, KhmerTimes, SHS Official
 
Energi & Tambang
22 Okt 19, 12:46 WIB | Dilihat : 322
Sinergi PHM dengan Elnusa Garap Jasa Cementing di Rawa
03 Okt 19, 12:21 WIB | Dilihat : 79
Pertamina Bersinergi dengan PLN di Bisnis Kelistrikan
04 Okt 19, 12:21 WIB | Dilihat : 83
Sekolah Percaya Diri Pertamina
Selanjutnya
Ekonomi & Bisnis
06 Nov 19, 11:12 WIB | Dilihat : 813
Penguatan Profesionalisme Transformasi BUMN
05 Nov 19, 11:16 WIB | Dilihat : 879
Jalan Tol Sumatera Telangkai Mega Region
04 Nov 19, 13:44 WIB | Dilihat : 523
Benahi Hukum dan Prasarana Utama Investasi
Selanjutnya