AS Mengakui Yerusalem Ibu Kota Israel

Trump Menabuh Genderang Perang

| dilihat 2201

KEKERASAN di kota tua yang disucikan para penganut agama Samawi, Yerusalem, nampaknya bakal memasuki episode baru. Letupan senjata makin sulit diredam setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump seperti menabuh genderang perang antara Palestina dan Israel yang sudah sekian lama tertatih melewati masa-masa kritis akibat perang berkepanjangan. Pengumuman resmi yang disampaikan Trump terkait status Yarusalem itu juga memicu kecaman dan keprihatinan sejumlah pemimpin negara.

Rezim Trump pun mendelegitimasi ikhtiar Pemerintahan AS yang sejak tahun 1993 mendamaikan Palestina-Israel. Pemerintah AS sebelumnya menentang okupasi ilegal Israel atas tanah Palestina, khususnya di wilayah Al-Quds.

Kamis (7/12), rakyat Palestina menggelar demonstrasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dikuasai Israel. Aksi tersebut merespon keberpihakan AS kepada Israel. Mereka meneriakan yel-yel, "Yerusalem adalah ibu kota Palestina." 

Rakyat Palestina tentu tak akan rela Al-Quds jatuh ke Israel. Mereka telah berjuang mempertahankan hak atas kepemilikan wilayah Al-Quds dari invasi militer Israel sejak meletusnya peperangan di Timur Tengah tahun 1967. Penentangan rakyat Palestina itu sejalan dengan aspirasi umat Islam sedunia yang mengagungkan Al-Quds.

Demonstrasi yang dipusatkan di Hebron dan Al-Bireh itu diwarnai bentrokan. Dengan kekuatan ala kadarnya, pejuang Palestina melempari batu ke arah tentara Israel yang dilengkapi senjata anti huru-hara. Sedikitnya, 31 pejuang Palestina terluka akibat ditembak tentara Israel.

Kekerasan diperkirakan bakal berlanjut. Apalagi, Pemerintah Palestina menyerukan rakyatnya menggelar demonstrasi besar-besaran. Kala berpidato yang disiarkan di televisi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan, pengakuan Pemerintah AS itu kian memperdalam konflik Palestina-Israel. Abbas juga menyebut, peperangan di kota suci tidak akan pernah berakhir.

Kelompok militan bersenjata Palestina juga bersumpah melanjutkan operasi bersenjata di Tepi Barat. Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas menyatakan, keberpihakan Trump tidak akan mengubah status Yerusalem sebagai tempat suci umat Islam. "Keputusan bodoh dan waktu akan mengatakan bahwa pecundang terbesar adalah Trump dan Netanyahu (Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel)," tegasnya.  

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pembebasan Palestina, Saeb Erekat menegaskan, Trump melakukan kesalahan besar yang merusak proses perdamaian yang telah dilakukan. "Presiden Trump baru saja menghancurkan kemungkinan (terbentuknya) dua negara (sebagai solusi)," kata Erekat yang juga merupakan negosiator Palestina.

"Alih-alih mendorong para pihak untuk duduk bersama, menempatkan semua isu utama, termasuk Jerusalem di atas meja perundingan dan bernegosiasi dengan itikad baik, (namun) dia (Trump) mendikte," imbuhnya seraya menuding pejabat Israel turut menghancurkan solusi dua negara. Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina mengilustrasikan pengakuan Trump sebagai "lonceng kematian" bagi perdamaian Palestina-Israel.

Jelang pengumuman keputusan pemerintah AS terhadap status Yerusalem, Trump berbicara dengan Abbas, Raja Yordania Abdullah, Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi, dan Raja Salman dari Arab Saudi. Dalam percakapan via telepon tersebut, Trump diingatkan akan ancaman keamanan di wilayah yang dipersengketakan. Karena, Yerusalem sejatinya kota yang tidak hanya disucikan bagi bagi umat Yahudi. Namun juga kota suci bagi umat Islam dan Kristen.

Di sana, terdapat Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Lalu, Nabi Muhammad SAW memindahkan posisi kiblat ke arah Kabah di Masjidil Haram, setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Masjid Al-Aqsa mengandung nilai sejarah karena merupakan tempat Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tahun 620 M.

Dari sana, Rasullulah memulai perjalanan menuju Langit ke Tujuh (Sidrat Al Muntaha). Masjid yang juga dikenal dengan nama Baitul Maqdis itu menjadi tempat Rasulullah shalat, menjadi imam, berjamaah bersama 25 rasul dan lebih dari 160 ribu nabi.

Di Palestina juga terdapat Tembok Ratapan yang disucikan umat Yahudi. Tembok itu dibangun Raja Herodes dan pernah dihancurkan lantaran pemberontakan orang-orang Yahudi terhadap Kerajaan Romawi tahun 70 Masehi. Panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter, dan sekarang tersisa sekitar 60 meter. Kaum Yahudi sempat angkat kaki dari Palestina karena diserbu tentara Romawi.

Orang Yahudi menyakini tembok itu tidak akan hancur karena menjadi tempat berdiam Shekhinah (kehadiran Ilahi). Dulu, tembok itu dikenal sebagai Tembok Barat. Kini, disebut Tembok Ratapan dan menjadi tempat kaum Yahudi meminta ampunan dosa. Yahudi juga mempunyai doktrin bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan.

Palestina juga disucikan umat Nasrani. Di sana terdapat Gereja Kuburan Suci yang menjadi tempat penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Yesus.

Kecaman Pemimpin Dunia

Karenanya, Raja Abdullah mengingatkan, pengabaian hak-hak umat Islam dan Kristen di kota suci, dapat memicu radikalisme. Dengan rasa prihatin, Raja Abdullah mendesak semua pihak bekerja cepat mencari solusi terkait status kota Yarussalem lewat kesepakatan damai.

Pemimpin umat Katholik sedunia, Paus Fransiskus juga meminta semua pihak berhat-hati guna mencegah ketegangan. "Saya tidak dapat diam mengenai keprihatinan mendalam terhadap situasi yang telah berkembang beberapa hari ini," katanya.

Paus juga menyerukan semua pihak berkomitmen untuk menghormati status quo Yerusalem sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Yerusalem adalah kota yang unik, suci bagi orang Yahudi, Kristen dan Muslim, di mana tempat-tempat suci untuk agama-agama masing-masing, dihormati dan memiliki panggilan untuk perdamaian."

Kerajaan Saudi menyatakan kekecewaan yang luar biasa terhadap Pemerintahan Trump. Dalam pernyataan resminya, pihak kerajaan memperingatkan konsekuensi serius yang muncul dari langkah Pemerintah AS yang tidak bertanggung jawab dan tidak beralasan. Kerajaan Saudi juga mendesak Pemerintah AS membatalkan pengakuan status Yerusalem sebagai ibukota Isreal karena mengabaikan sisi historis.

Mesir juga menyampaikan penolakan. "Keputusan ini mengabaikan posisi khusus Yerusalem bagi orang Arab dan Muslim," kata Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan juga mengingatkan AS akan munculnya reaksi di seluruh umat Islam di dunia sehingga bisa menghancurkan fondasi perdamaian.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menganggap, pengakuan AS itu sebagai bentuk keputusasaan dan kelemahan. "Tangan mereka (AS) terikat dan mereka tidak bisa mencapai tujuan mereka," tulis Khamenei di akun twitternya. "Palestina akan bebas. Bangsa Palestina akan meraih kemenangan," imbuhnya. Kementerian Luar Negeri Iran juga memperingatkan akan kemarahan umat Islam terhadap rezim Trump dan Zionis. Iran menuding AS melakukan provokasi dan melanggar resolusi internasional.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mendesak AS meninjau kembali keputusannya untuk menghindari dampak yang sangat serius. Islamabad menyambut usul Turki untuk mengadakan Konferensi Luar Biasa Islam guna membahas masalah tersebut. Sejumlah pemimpin negara-negara barat juga menentang keputusan Trump. Berbicara di Algiers, Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai, keputusan Trump bertentangan dengan hukum internasional.

Pemerintah Jerman lewat juru bicara Kanselir Angela Merkel, Steffen Seibert, tidak mendukung keputusan Trump. "Pemerintah Jerman tidak mendukung keputusan ini karena status Yerusalem akan dinegosiasikan dalam kerangka solusi dua negara."

Juru bicara Kremlin, Rusia, Dmitry Peskov mengatakan, Presiden Vladimir Putin telah berbicara dengan Presiden Abbas dan menyatakan keprihatinan. Peskov menilai, situasi di Yerusalem saat ini tidak mudah diselesaikan. Perdana Menteri Inggris Theresa May menegaskan konsistensi negaranya dalam penentuan status Yerusalem yakni lewat perundingan antara Israel dan Palestina.

Pemerintah China juga prihatin dengan potensi meningkatnya eskalasi kekerasan dan menghimbau semua pihak untuk bertindak hati-hati. "China konsisten mendukung dan mendorong proses perdamaian Timur Tengah dan mendukung tujuan Palestina untuk memulihkan hak-hak nasionalnya yang sah," kata Geng Shuang, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres juga menyatakan, status Yerusalem harus diselesaikan lewat perundingan, dengan mewujudkan visi dua negara agar hidup berdampingan dalam damai dan saling mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan Palestina. "Semua masalah harus diselesaikan secara permanen melalui negosiasi," katanya.

Kecaman juga disampaikan Pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang dihuni penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia sejak lama menentang invasi Isreal terhadap Palestina. Sikap Indonesia jelas dan tegas: mendukung kemerdekaan Palestina.

Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (7/12) juga mengecam keberpihakan AS itu. Indonesia mendesak AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Menurut Presiden, pengakuan sepihak tersebut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” tegas Presiden. Kepala Negara menegaskan, Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina adalah harga yang tak bisa ditawar. Indonesia memiliki tanggungjawab moral untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena, Indonesia berhutang pada Bangsa Palestina yang paling terdepan mendukung kemerdekaan Indonesia, bahkan jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Naif tentunya jika Indonesia tutup mata dengan penjajahan Israel terhadap Palestina.

Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia berupaya melakukan diplomasi, mengirim bantuan kemanusiaan, mengerahkan pasukan perdamaian, dan kerjasama luar negeri lainnya.

Indonesia berdiri bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk meneruskan perjuangan Palestina merebut kemerdekaan. Saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI, di Jakarta, awal Maret 2016 lalu, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya, mengecam kebijakan-kebijakan ilegal dan hukuman yang diterapkan Isreal yang menyulitkan Palestina.

Indonesia juga mengecam Israel yang menutup akses umat Islam ke tempat suci: Masjid Al-Aqsa di Jerusalem. Sikap Indonesia itu juga diamini negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. KTT Luar Biasa OKI yang berlangsung di Jakarta itu menghasilkan sejumlah deklarasi.

OKI sepakat membentuk kekuatan politik di forum internasional untuk mendesak PBB agar memberikan dukungan nyata kepada Palestina. OKI juga mendesak Israel mencabut pembatasan akses beribadah di Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status-quo dan demografi Al-Quds Al-Sharif.

Deklarasi Jakarta juga mengutuk Israel untuk menghentikan pendudukan atau okupasi terhadap Yerusalem dan Palestina, serta pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk memboikot produk Israel. Namun, desakan Indonesia dan negara-negara Islam lainnya, termasuk negara-negara barat, tak bisa memaksa Isreal menghentikan agresi.

Mendelegitimasi Upaya AS

Trump merestui Yerusalem sebagai ibu kota Israel karena terikat janji kampanye di Pemilihan Presiden 2016 lalu. Namun, Trump mengabaikan dimensi historis status Yerusalem.

Dalam pidatonya, Trump menyatakan, sejak tahun 1995, Kongres AS mengadopsi Undang-undang Kedutaan Yerusalem yang mendorong relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal itu, menurut Trump, sekaligus mengukuhkan sikap AS menempatkan Yerusalem sebagai kota penting dan merupakan ibu kota Israel. Namun, selama lebih dari 20 tahun, Presiden AS sebelumnya menolak memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, apalagi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump menganggap, cara-cara itu nyatanya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. "Akan menjadi kebodohan jika beranggapan bahwa mengulang formula yang sama akan menghasilkan hasil yang lebih baik."

Karenanya, Trump pun menyatakan, "Saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel." Presiden AS yang didukung kubu Republik itu menyakini, pengakuan itu untuk mendorong perdamaian dan mengupayakan kesepakatan abadi antara Palestina-Israel.

Trump mengklaim, Israel adalah negara berdaulat. Dan, sejak 70 tahun lalu, AS telah mengakui negara Israel. Sejak itu, Israel menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota. Kini, kata Trump, Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Israel yang modern. Di sana terdapat Parlemen dan Mahkamah Agung Israel. Kota itu juga menjadi lokasi kediaman resmi perdana menteri dan presiden Israel.

Trump juga menganggap Israel telah membangun sebuah negara, di mana umat Yahudi, Muslim dan Kristen, bebas menjalankan aktivitas keagamaan. Dan, Trump berharap, Yerusalem harus tetap menjadi tempat bagi umat Yahudi berdoa di Tembok Ratapan. Termasuk, tempat bagi umat Kristen yang menapaki jalan salib dan bagi umat Islam yang beribadah di Masjid Al-Aqsa.

Trump juga memerintahkan Kementerian Luar Negeri AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah itu memang sudah lama direncanakan. Namun, diabaikan Presiden AS sebelumnya karena ancaman keamanan. Masyarakat internasional juga menyetujui jika wilayah Yerusalem akan dipecah sebagai bagian dari kesepakatan perundingan antara Israel dan Palestina.

Pemerintahan Trump telah memutar arah kebijakan AS terkait masalah Palestina-Israel. Di era Presiden Barack Obama, Pemerintah AS melakoni peran dalam mendamaikan Palestina-Israel.

Bahkan, melalui Menteri Luar Negeri, John Kerry, Pemerintah AS mengutuk Israel yang membangun permukiman di Tepi Barat karena merusak upaya damai yang diinsiasi sekian lama oleh AS. Pemerintahan Obama juga menyerukan Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara berdasarkan wilayah yang diduduki sebelum meletupnya peperangan di tahun 1967.

Pemerintah AS kala itu juga ingin Yerusalem diakui sebagai ibu kota kedua negara dan menyerukan internasional untuk tidak mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Namun, tak mudah membangun kesepakatan damai yang diamini Palestina-Israel. Pemerintahan Obama dibuat frustasi. Upaya mendamaikan Palestina-Israel, dihadapi jalan buntu. Bahkan, menuju kegagalan.

Keberpihakan Pemerintahan Trump itu tentu disambut gembira Pemerintah Israel. Netanyahu menghimbau negara-negara lain mengikuti langkah Trump yang penting bagi terciptanya perdamaian.  "Tidak ada perdamaian, tanpa Yerusalem sebagai ibu kota Negara Israel," tegas Netanyahu. Dia pun  mengklaim, "Yerusalem telah menjadi ibukota orang Yahudi selama 3.000 tahun."

Presiden Israel Reuven Rivlin menganggap, pengakuan Trump itu sebagai hadiah terindah bagi Isreal. "Yerusalem tidak akan pernah menjadi hambatan bagi perdamaian bagi mereka yang menginginkan perdamaian," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dia pun mengutip Mazmur (Zabur) 122, yang menyatakan, "Berdoalah untuk kedamaian Yerusalem, semoga semua yang mencintainya mazmur, ada kedamaian di istana dan tempat tinggalnya."

Sebagai kota suci pemeluk Yahudi, Kristen, dan Islam, Netanyahu berjanji, tidak akan melakukan perubahan terkait begitu banyaknya situs suci di kota itu. "Israel akan selalu menjamin kebebasan beribadah untuk orang Yahudi, Kristen, dan Islam," katanya.

Namun, fakta mengurai tak demikian. Isreal kerap ingkar. Otoritas Isreal memberlakukan pajak berlebihan, melarang akses ke tempat ibadah, dan menghancurkan rumah-rumah warga. Bahkan, tentara Isreal mengusir warga Palestina dari Al-Quds dan tidak menghormati kesucian tempat suci bagi Muslim dan Kristen.

Palestina seakan ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang merana. Kemerdekaan dan perdamaian kian jauh dari harapan. Persoalan yang menyayat luka Palestina telah menjadi perhatian bangsa-bangsa sejak lama. Berbagai opsi ditawarkan. Namun tak juga bermuara pada perdamaian.

Di antaranya, two-states solution, yaitu menempatkan Palestina-Israel untuk melahirkan kesepakatan agar sama-sama saling mengakui kedaulatannya. Opsi itu nyatanya gagal. Palestina-Israel tetap dengan pendiriannya, sama-sama berhak menduduki tanah bersejarah di sana.

Lalu, one-states solution, yaitu menyelesaikan konflik dengan menyatukan wilayah konflik keduanya menjadi satu negara. Namun, opsi itu sulit direalisasikan karena Palestina-Isreal tidak bersedia hidup bersama.

Kemudian, interrspersed nations-state atau non-territorial state system. Pendekatan ini tidak sebatas membagi wilayah menjadi dua negara. Namun juga memerintah warga masing-masing. Misalnya, dalam pemerintahan di Israel juga diisi perwakilan Palestina. Begitu pula sebaliknya. Opsi itu juga menghadapi jalan buntu.

Akar Konflik

Konflik Palestina-Israel, memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang. Berbagai literatur sejarah memapar asal muasal konflik mengemuka. Rakyat Palestina menyatakan sebagai pribumi yang berhak menempati tanah leluhurnya. Palestina diperkirakan sudah ada sejak 8000 tahun sebelum masehi (SM). Namun, ada pula sejarah yang mencatat, Palestina adalah tanah leluhur umat Yahudi yang menempati kawasan itu tahun 1000 SM-135 masehi.

Yahudi memang merupakan agama Bani Israel yang di bawah Nabi Daud AS, Sulaiman AS, Musa AS, dan nabi-nabi lainnya. Isreal pun mengklaim sebagai penganut Yahudi. Dan, perseteruan memuncak karena Yahudi menentang nabi terakhir yang berpindah ke Bani Ismail.

Yahudi menentang ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Umat Yahudi, khususnya kelompok Haredim yang saat ini berkuasa di Israel, mengklaim umat Allah yang istimewa dibandingkan lainnya. Pandangan itu persis klaim Nazi, Jerman, yang menempatkan Ras Arya, lebih istimewa dibandingkan ras-ras lainnya.

Palestina juga pernah berada di bawah kendali Kerajaan Achaemanid Persia (1000 SM-135 M). Lalu, Palestina jatuh ke tangan Dinasti Ptomely dari Mesir, dan Dinasti Selecuid dari India bagian barat. Sampai kemudian, Romawi menaklukkan Dinasti Selecuid pada tahun 63 SM. Kemudian, kekuasaan Romawi direbut Raja Chosroes dari Kerajaan Sasan (Persia) tahun 611 M.

Setelah itu, Romawi berhasil merebut kembali Palestina tahun 628 M, pada masa pemerintahan Raja Heraclius. Setelah itu, Umar bin Khattab menyerang Palestina pada tahun 636 M dan berhasil menguasainya. Pemerintahan Islam kemudian beralih dari Umar bin Khattab RA ke Dinasti Umayyah (661-749 M) hingga akhirnya Dinasti Abbasiyyah (749-940 M).

Para sejarawan merunut kronologi konflik Palestina-Israel, tak hanya sebatas perebutan wilayah. Namun, juga bernuasa konflik antaragama. Tiga agama langit (samawi) yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen, sama-sama menganggap Palestina adalah tanah suci. Perebutan kekuasaan dan klaim-klaim yang menganggungkan agama yang dianut, menyebabkan tanah suci dinistakan.

Konflik Palestina-Israel memanas tatkala Isreal diakui PBB sebagai negara tahun 1948. Beberapa negara Islam di negara di Timur Tengah menentang keputusan PBB itu. Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Irak melancarkan serangan. Negara-negara itu membela Palestina dari upaya pencaplokan wilayahnya oleh Israel. Namun, Israel tidak berdiam. Negara Zionis itu menggalang koalisi dengan negara-negara barat. Perang itu dimenangkan Israel.

Di tahun 1967, Israel makin agresif menyerang negara-negara yang menentang pengakuan kedaulatannya seperti Mesir, Yordania, dan Suriah. Invasi Israel juga berhasil menguasai Sinai, Jalur Gaza, dataran tinggi Golan (Suriah), dan Yerussalem. Kemenangan Israel itu memaksa warga Palestina mengungsi karena tanahnya direbut Israel.

Konflik Palestina-Israel pun sulit terurai lantaran tak sekadar menyangkut batas teritorial. Namun karena klaim rasialis, di mana Yahudi menganggap lebih tinggi kedudukannya dibanding Bangsa Arab dan mengatasnamakan kesucian agama.

Bagi muslim Palestina, Israel adalah kafir harbi, yang layak diperangi karena telah merampas hak-haknya. Ketamakan dan kesombongan Yahudi juga ditegaskan dalam Al-Qur’an, di mana Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.” (QS Al-Maaidah: 82).

Upaya perdamaian sebenarnya telah diupayakan. 13 September 1993 lalu, AS memfasilitasi pertemuan antara Presiden Otoritas Nasional Palestina, Yasser Arafat bersama Perdana Menteri Kelima Israel, Yitzhak Rabin. Namun, inisiatif tersebut tak mampu meredam peperangan.

Dukungan negara-negara Islam dalam membebaskan Palestina juga dinyatakan tegas. Dukungan itu tidak terlepas dari latarbelakang agama dan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Namun, dukungan itu tak mengubah nasib Palestina. Pasalnya, beberapa negara Islam menerapkan standar ganda dalam memberikan dukungan kepada Palestina.

Arab Saudi misalnya, memiliki hubungan spesial dengan Tel Aviv. Di bawah kendali rezim Al Saud, Riyadh dan Tel Aviv, sangat mesra. Saudi juga bekerjasama dengan Zionis untuk menyerang Yaman dan Suriah.

Saudi juga mengembangkan kerjasama militer dengan Israel secara diam-diam untuk menghadapi Iran yang dikhawatirkan menyebarkan paham Syiah di negara timur tengah. Kuwait juga disebut-sebut menjalin hubungan dengan Israel.

Dan, posisi Israel kian kokoh karena ditopang AS. Warga Yahudi memang piawai dalam melobi. Kemampuannya itu tidak terlepas dari kekuatannya mengontrol sebagian besar media massa, sumber keuangan, dan jabatan-jabatan strategis di AS.

Wajar, jika AS selalu menerapkan standar ganda dalam menyikapi agresi militer Israel terhadap Palestina. AS juga merangkul Israel untuk menjaga kepentingannya di kawasan Timur Tengah yang kaya akan minyak. Standar ganda itu yang membuat Palestina merana karena tak juga terlepas dari cengkraman penjajahan Israel.

Umat Islam seringkali marah, mengecam, dan melakukan perlawanan lantaran cara-cara agresi yang dilakukan Israel terhadap terhadap Palestina. Agresi Israel itu pun kian mengukuhkan kebencian umat Islam terhadap Isreal. Inilah yang membentuk afiliasi negara yang anti-Israel. Saat Israel memproklamirkan sebagai negara tahun 1948, sentimen kebencian terhadap Israel telah mengkristal di negara-negara Arab.

Di sisi lain, kaum Yahudi mengukuhkan eksistensinya dengan mengklaim sebagai umat Tuhan yang paling mulia dibandingkan umat lainnya. Klaim itu mengakar kuat dalam masyarakat Yahudi yang hidupnya terpencar-pencar di berbagai penjuru dunia.

Sentimen dan ego sebagai “umat terhormat” yang disuarakan Zionis itu yang menyatuhkan solidaritas umat Yahudi agar dapat mendeklarasikan negara di Tanah Palestina, yang diklaimnya sebagai Tanah yang Dijanjikan. Meski sebenarnya, sebagian besar orang-orang Yahudi mengadopsi paham sekulerisme. | M. Yamin Panca Setia

Editor : sem haesy | Sumber : CNN/IRNA/Reuters
 
Ekonomi & Bisnis
09 Mei 20, 04:13 WIB | Dilihat : 181
Al Quran Petunjuk Hadapi Krisis
16 Apr 20, 19:11 WIB | Dilihat : 209
Transformasi Digital Total Pertamina
15 Apr 20, 08:14 WIB | Dilihat : 179
Bank Indonesia Longgarkan Kebijakan Kartu Kredit
Selanjutnya
Sainstek
20 Nov 19, 13:05 WIB | Dilihat : 1193
Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading
08 Nov 19, 23:07 WIB | Dilihat : 1584
Kebijakan Perikanan Belum Berbasis Sains yang Utuh
26 Agt 19, 10:46 WIB | Dilihat : 775
Daya tarik Magnetis Monza SP2 Ferrari
30 Okt 18, 00:11 WIB | Dilihat : 1196
Menerima Realitas Kecelakaan Lion JT610
Selanjutnya