TNI Mesti Tumpas Pemberontak Papua Merdeka
Ahad dan Senin (2 dan 3 Desember 2018), tak kurang dari 31 pekerja jembatan proyek Istaka Karya dibunuh pemberontak di perbatasan Wamena - Nduga - Papua.
Pada hari pertama, pemberontak menyerang 24 pekerja hingga tewas. Delapan orang berhasil melarikan diri, namun keesokan harinya, tujuh dari delapan pekerja yang lolos itu, disergap pemberontak, dan dibunuh hingga tewas.
Satu pekerja yang selamat belum ditemukan, dan belum juga diketahui nasibnya.
Kepala Humas Polda Papua, Kombes Pol Mustafa kamal, kepada wartawan menerangkan, pembunuhan itu terjadi di Kali Yigi Dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga.
Para pemberontak menghalangi akses menuju tempat kejadian perkara (TKP) dengan palang pohon, sehingga petugas kepolisian kesulitan mengambil jenazah korban.
Para pekerja itu diserang pemberontak, ketika sedang mengerjakan proyek jembatan Trans Papua, salah satu proyek pembangunan yang menjadiu prioritas pemerintah, sesudah sebelumnya memberlakukan BBM satu harga se Indonesia.
Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryakudu, di kompleks Parlemen (Selasa, 4/12) menyatakan kepada wartawan, "Sudahlah, kalau begitu OPM (Organisasi Papua Merdeka)."
Mantan Kepala Staf TNI AD itu, nampak yakin, OPM lah yang melakukannya. Karenanya, ia berpendapat, masalah itu sudah masuk kategori besar.
Ryamizard mengemukakan, TNI sudah harus turun tangan. Dia sendiri, selaku Menteri Pertahanan, menyatakan ikut bertanggungjawab. "Saya bertanggungjawab," ungkapnya di hadapan wartawan.
Tentara pembebasan Papua Barat pimpinan Egianus Kogeya , telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu - yang paling mematikan selama bertahun-tahun dalam konflik kemerdekaan yang sedang berlangsung - tetapi ada versi yang berbeda dari pihak berwenang Indonesia.
Sehari sebelumnya, sejumlah warga Papua melakukan aksi di Surabaya, memperingati Hari Papua dengan membawa bendera Bintang Kejora, dan nyaris bentrok dengan massa beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas).
The Associated Press (AP) mengutip keterangan Suryadi Diaz - pejabat Polda Papua, mengabarkan, serangan pemberontak OPM itu, merupakan yang terburuk, dan dilakukan ketika pemerintah sedang melakukan pembangunan intensif di provinsi berstatus otonomi khusus, itu.
South China Morning Post mengabarkan, pihak keamanan Indonesia juga mengalami kesukitan, karena pemberontak sparatis OPM telah menyebar jenazah korban ke seluruh distrik yang mereka kuasai.
Perlawanan Meningkat
Meskipun Presiden Joko Widodo telah memberikan prioritas atas pembangunan di Papua, belakangan hari perlawanan para pemberontak, meningkat, meskipun secara sporadis.
Peningkatan aksi pemberontak itu, antara lain disebabkan oleh dukungan negara-negara di wilayah Pasifik, yang memandang Papua merupakan bagian dari bangsa Melanesia dan berhak hidup merdeka.
The Guardian mengabarkan, pada September 2017, para pemimpin Melanesia mengutuk PBB karena dianggap telah menutup telinga atas laporan mereka tentang kekejaman di Papua Barat. Para pemimpin negara Kepulauan Solomon dan Vanuatu menghendaki, PBB melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Papua. Mereka juga memberikan dukungan untuk kampanye kemerdekaan atas Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga mendesak dunia untuk mendukung kampanye kemerdekaan di kawasan itu.
Pada Sidang Umum PBB di New York (September 2017), perdana menteri Kepulauan Solomon dan Vanuatu meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk secara resmi menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah berlangsung lama di sana.
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, mengatakan orang-orang Papua dan Papua Barat harus diizinkan menggunakan hak menentukan nasib sendiri, untuk mereka, membebaskan diri dari -- apa yang mereka sebut -- diri dari "kuk kolonialisme".
Di depan Majelis Umum PBB, Salwai mengemukakan dugaannya, bahwa lebih setengah abad rakyat Papua dan papua Barat. Karena itu, dia mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki berbagai kasus di Papua dan Papua Barat yang mereka tuduhkan.
Secara retoris, Salwai juga mengemukakan, "Kami meminta rekan-rekan kami di seluruh dunia untuk mendukung hak hukum Papua dan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, kemudian bersama-sama Indonesia mengakhiri semua jenis kekerasan, dan merumuskan bersama, suatu proses yang akan memungkinkan mereka untuk merdeka mengekspresikan pilihan mereka.
Akan halnya Pemimpin Solomon, Manasseh Sogavare, mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB sehingga "tidak ada yang tertinggal" akan "identik dengan janji kosong, kecuali kita di PBB mengambil langkah aktif untuk mengatasi penderitaan rakyat Papua Barat".
Pidato provokatif kedua pemimpin Melanesia, itu mendapat sanggahan langsung dari Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK), Senin (2/10/18). JK sudah yang keempat kalinya memimpin delegasi Indonesia di majelis Umum PBB.
Kalla mengemukakan, Vanuatu telah lama menjadi pendukung pemberontak OPM, untuk kemerdekaan dari Indonesia. Hal itu telah 'merusak' hubungan persahabatan antar kedua negara dan telah memberikan dukungan kepada gerakan pemerontakan sparatis Papua.
Di Majelis Umum PBB ke 73, itu Indonesia, menggunakan hak jawab kedua dan mengemukakan, Vanuatu tidak tahu apa-apa tentang Papua dan Papua Barat.
Perwakilan Indonesia di PBB, Aloysius Selwat Taborat, mengemukakan, "Meskipun disamarkan dengan keprihatinan hak asasi manusia yang berbunga-bunga, niat dan aksi tunggal Vanuatu secara langsung menantang prinsip hubungan persahabatan antara negara, kedaulatan dan integritas teritorial (Indonesia) yang disepakati secara internasional.
Pemberontak OPM menduga, sebagai reaksi atas serangan mereka yang menewaskan 31 pekerja dari PT Istaka Karya - salah satu BUM Konstruksi - akan berbalas. Mereka buru-buru melontarkan isu, bahwa pasukan TNI akan diterjunkan dan melakukan penumpasan atas mereka dengan kekerasan.
Terkait pasukan pemberontak dengan senjata organik militer telah menyerang pasukan TNI yang bertugas menjaga keamanan di Papua dan Papua Barat.
Papua dan Papua Barat yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia, setelah direbut dari tangan penjajah Belanda tahun 1963 melalui Operasi Trikora yang dilancarkan Presiden Soekarno. Tetapi, para pemimpin pemberontak mendoktrin seluruh anggotanya, bahwa Indonesia telah menganeksasi, sehingga mereka terlepas dari Papua New Guinea.
Lebih dari separuh abad, mereka menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat dan penindasan kekerasan terhadap gerakan kemerdekaan daerah.
Mereka juga mendoktrin, bahwa orang Papua dan Papua Barat adalah bangsa Melanesia, yang secara secara etnis berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Para pemimpin pemberontak mendoktrin, bahwa Papua dan Papua Barat, lebih dekat dengan orang Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan Kaledonia Baru. | delanova / sem
