Militer Kudeta, Aung San Syuu Kyi dan Presiden di Tahan

Titik Balik Demokrasi Masa Pandemi

| dilihat 259

MALAM bergerak lambat tanpa geliat. Ibukota Nay Pyi Daw, yang lengang dan sepi, pengganti Yangoon yang sesak dan padat penduduk, terusik oleh aksi militer pada dinihari Senin, 1 Februari 2021.  

Stasiun televisi (TV) militer mengabarkan informasi yang menebar was-was.

Kudeta militer telah terjadi. Kekuasaan sudah beralih, tak lagi berada di bawah kendali Aung San Suu Kyi, ikon demokrasi yang dipuja media Barat dan internasional, itu.

Menurut siaran TV militer itu, Kekuasaan sudah diserahkan (dan berada di bawah kendali) Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing.

Pemimpin penguasa tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya ditangkap dalam serangkaian penggerebekan.

Kudeta tanpa dilaporkan, berlangsung tanpa kekerasan. Tentara memblokir jalan di ibu kota, Nay Pyi Daw --  (yang biasa dibaca Nay Pyi Taw), dan kota utama - bekas ibukota Myanmar, Yangon.

Di sejumlah kota besar, pasukan melakukan patroli. Sampai sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Panglima Tertinggi militer menyatakan sebagai pihaknya bertanggungjawab atas negeri, itu setelah sebelumnya menyatakan keadaan darurat selama satu tahun.

Kudeta itu dilakukan militer yang menganggap kemenangan kembali Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional Demokrat (NLD - National League Democrat) pada Pemilihan Umum 2020 yang berlangsung November 2020 lalu, rusak oleh berbagai aksi manipulasi. Militer berpandangan, kemenangan Aung San Suu Kyi dan NLD yang berkuasa, tidak sah.

Aung San Suu Kyi tak kuasa 'meraung,' dia hanya menulis surat kepada pendukungnya untuk memprotes dan menolak aksi kudeta militer, itu.

Tindakan kudeta militer ini, menurutnya, membuat negara Myanmar yang dulu dikenal sebagai Burma, itu membuat negara kembali ke dalam kediktatoran.

Aung San Suu Kyi dan partai NLD, telah memimpin negara, itu sejak memenangkan Pemilihan Umum 2015. Kemenangan itu terjadi, setelah dia 'bergerilya' selama 21 tahun.

Suu Kyi mengalami masa tahanan selama 15 tahun dan menunggu peluang untuk merebut kekuasaan selama 6 tahun - sejak 1989 hingga 2010.

Selama masa itu dia melakukan gerakan aksi 'bawah tanah' mengusung semboyan reformasi, sehingga berhasil memercikkan semangat demokrasi pada 2011, dengan gerakan reformasi yang banyak mendulang dukungan internasional, sehingga sejak 2011 penguasa militer menerima kenyataan. Namun, memberikan dukungan kepada partai USDP yang pro militer untuk memenangkan pemilihan umum.  

Perjuangannya, beroleh penghargaan internasional. Suu Kyi mendapat Hadiah Nobel Perdamaian (1991), bahkan dirinya dipuja-puji oleh dunia internasional sebagai suar demokrasi di negara yang terkesan inklusif dan 'dingin' meskipun beriklim panas.

Pada Senin pagi, saat ditangkap, tak banyak yang bisa dilakukan Suu Kyi dan pendukungnya, karena layanan internet dan telepon sengaja tak beroperasi sebagaimana mestinya. Layanan bank tak bisa dilakukan. Sejak jelang pagi, rakyat antre di berbagai mesin ATM.

Rakyat was-was, sambil tidak tahu apa yang sungguh terjadi.  Kudeta itu berlangsung pada hari, yang seharusnya mereka memulai, setelah memerintah sejak 2015 dalam proses pemungutan suara yang dinyatakan para pengamat internasional, berlangsung paling bebas dan adil selama 25 tahun terakhir.

Situasi yang terjadi pada Senin dinihari, itu merupakan titik balik demokrasi di tengah kepungan krisis politik dan resesi ekonomi di tengah pandemi nanomonster Covid-19, yang melanda dunia.

Sejumlah kalangan yang takut menyebut identitas dirinya menyatakan pendapatnya, pengakuan atas pemerintahan sipil selama lima tahun terakhir oleh rezim militer yang lama berkuasa di Myanmar, ternyata semu. Mereka tidak sabar melihat proses reformasi membuat demokrasi bergerak ke arah deformasi.

Menurut Flora Dury dari BBC,   maklumat militer Myanmar tentang pengambil-alihan kekuasaan negara, itu telah menimbulkan ketakutan di seluruh negeri.

Rakyat was-was dan terkepung trauma, akan kembali ke dalam kehidupan yang tak bebas, seperti mereka alami hampir 50 tahun pemerintahan di bawah rezim militer yang menindas.

Penangkapan terhadap Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya pada pagi hari, terlalu mengingatkan mereka pada hari-hari kelam.

Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang pernah dilarang memimpin negara itu, sejak berkuasa 2015 memang belum nampak menunjukkan kemajuan berarti bagi Myanmar.

Mereka, bahkan terkesan lengah, bahwa sesungguhnya di balik apa yang nampak dalam kehidupan sehari-hari, militer tetap mencengkeram Myanmar.

Kalangan militer dan partai USDP (Partai Solidaritas dan Pembangunan) yang mereka dukung, diduga terkena imbas gerakan Trumpis di Amerika Serikat yang menjebol Gedung Capitol Hill (Jum'at, 6 Januari 2020) saat akan mengesahkan kemenangan Biden dan Harris. Tuduhan yang dikemukakan terhadap Suu Kyi dan NLD sama dengan klaim Trump dan pendukungnya di Amerika Serikat, telah terjadi manipulasi dalam proses akhir pemilihan umum.

Jonathan Head, wartawan BBC untuk Asia Tenggara melaporkan, suasananya persis. Seni pagi, itu direncanakan parlemen Myanmar - yang terletak di sebelah istana Nay Pyi Daw, akan memulai persidangan sesi pertama untuk mengesahkan kemenangan NLD. Tapi, kudeta ini tak memungkinkan sesi pertama persidangan parlemen itu terjadi.

Militer telah mengkudeta pemerintahan Suu Kyi - NLD. Aksi militer melakukan kudeta tak sepenuhnya menimbulkan antipati rakyat. Terutama pendukung USDP. Mereka, keukeuh menyatakan, terjadi manipulasi dalam proses penghitungan suara dalam pemilihan umum yang berlangsung 8 November 2020.

Dalam pemilihan umum, itu NLD memenangkan lebih dari 80 persen suara. Suu Kyi dan NLD tetap sangat populer, bahkan dalam situasi menghadapi tuduhan, pemerintahannya melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya di negara itu.

Sikap tidak jelas Suu Kyi terhadap nasib Muslim Rohingya yang sangat menderita dan terpaksa harus bertarung nyawa, keluar dari negara itu dalam keadaan tanpa status kewarganegaraan yang jelas. Situasi ini menyebabkan terjadi desakan dari berbagai kalangan di berbagai negara berpenduduk muslim, agar hadiah nobel Suu Kyi dicabut.

Kendati demikian, serangan oposisi yang didukung militer lebih bertumpu pada tuduhan manipulasi setelah pemungutan suara. Tuduhan itu sangat diyakini, meskipun hanya didukung dengan sedikit bukti.

Tuduhan itu disampaikan berulang-ulang melalui pernyataan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Min Aung Hlaing, penjabat presiden yang baru dilantik, untuk membenarkan penerapan keadaan darurat selama setahun.

Akan halnya Myint Swe, mantan jenderal yang pernah menjadi wakil presiden, menuding, biang kerok persoalan sampai terjadi kuideta itu adalah Komisi Pemilihan Umum yang gagal menyelesaikan ketidakberesan daftar pemilih yang besar dalam pemilihan umum multi-partai Nopember, itu.

Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch (HRW) di Asia, kepada BBC menyatakan, "Aung San Suu Kyi jelas memenangkan pemilu yang gemilang. Tuduhan yang dilontarkan pendukung, tanpa bukti."

Sulit bagi Robertson menggambarkan, bagaimana kudeta itu dilakukan. | razali, aishah

Editor : delanova | Sumber : BBC, Reuter, dan berbagai sumber
 
Ekonomi & Bisnis
14 Mar 21, 23:46 WIB | Dilihat : 235
Sindroma Ambivalensia
16 Des 20, 07:56 WIB | Dilihat : 402
Peta Bank Syariah di Indonesia Berubah
09 Okt 20, 21:01 WIB | Dilihat : 398
Mengharap Garuda di Langit
03 Okt 20, 19:40 WIB | Dilihat : 337
KAMI Tolak Bailout Jiwasraya 22 Triliun Rupiah
Selanjutnya
Energi & Tambang
29 Mar 21, 20:15 WIB | Dilihat : 177
Pertamina Jamin Pasokan BBM Aman
28 Jan 20, 13:31 WIB | Dilihat : 1042
Komitmen Budaya pada Reklamasi Pertambangan
22 Okt 19, 12:46 WIB | Dilihat : 1251
Sinergi PHM dengan Elnusa Garap Jasa Cementing di Rawa
Selanjutnya