Timang-timang Tribrata 1

AKARPADINEWS.COM | KEPALA Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti tak lama lagi purna tugas. Bursa pemilihan Kapolri baru pun mulai menghangat. Beberapa nama jenderal bintang tiga mulai berselancar di ranah khalayak.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo, sang pemegang hak prerogatif pengangkatan Kapolri mengatakan, belum memutuskan siapa yang bakal menggantikan Badrodin. Presiden belum menerima nama-nama calon Kapolri yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Belum diputuskan, belum sampai di meja saya dari Kompolnas," kata Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menghadiri acara Buka Puasa Bersama Partai Nasdem di Jakarta, Selasa malam (7/6).

Dalam penentuan Kapolri baru, Presiden berjanji akan mempertimbangkan masukan dari seluruh pihak, baik itu dari internal Polri, Kompolnas, masyarakat, dan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga menjabat Ketua Kompolnas dikabarkan sudah mengusulkan beberapa nama. Namun, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, tidak bersedia menyebut nama-nama tersebut. “Kami tidak akan menyampaikan berapa banyak, siapa orangnya, apakah nanti bentuknya bagaimana, sampai dengan ada putusan dari Presiden mengenai hal tersebut,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo meminta semua pihak memberi keleluasaan kepada Presiden dalam memilih Kapolri baru. Dia menilai, banyak perwira Polri yang memiliki kemampuan memimpin korps Bhayangkara.  

Misalnya, Wakil Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Budi Waseso, Inspektur Pengawas Umum Komjen Polisi Dwi Priyatno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Tito Karnavian, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Polisi Syafruddin.

Di kala bursa pemilihan Kapolri mengemuka, dua nama yang disebut-sebut bakal menjadi Kapolri yakni Budi Waseso dan Tito Karnavian bertandang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/6). Hadir pula Badrodin di acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2015.

Budi Waseso yang akrab disapa Buwas enggan mengomentari kabar namanya yang disebut-sebut menjadi calon kuat Kapolri. "Nanti sajalah. Kan melalui proses. Ada Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi)," katanya.

Dia juga menganggap, beberapa nama yang beredar merupakan perwira Polri terbaik. "Semuanya punya peluang bagus," kata mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Polri itu.

Dalam kesempatan itu, Buwas juga menyatakan, tidak menutup kemungkinan perwira dengan bintang dua menjadi Kapolri. Menurut dia, tidak masalah jika Presiden mengangkat Kapolri dari perwira tinggi berbintang dua atau berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen). "Enggak masalah. Demi kepentingan institusi Polri, kenapa tidak?" ujarnya.

Dia mencontohkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Timur Pradopo didapuk sebagai Kapolri. Kala itu, Timur masih berpangkat Irjen. Namun, pangkatnya naik menjadi Komjen dan tak lama berselang, ditunjuk menjadi Kapolri. "Itu kan kewenangannya Presiden. Jadi bisa-bisa saja," ujar Buwas.

Dari sisi senioritas, Budi Gunawan menempati posisi teratas. Dia juga memiliki dukungan politik paling kuat dibandingkan nama-nama lainnya. Mantan ajudan Presiden Kelima, Megawati Soekarnoputri itu nyaris menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal (purn) Sutarman. Namun, lajunya menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara terhambat lantaran ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan rekening mencurigakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Budi Gunawan lalu mengajukan pra peradilan. Dan, gugatannya dimenangkan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, pada pertengahan Februari 2015 lalu. Meski tak jadi Kapolri, Budi Gunawan dilantik menjadi Wakil Kepala Polri.

Awalnya, setelah pengadilan menganulir status tersangkanya, Presiden diperkirakan bakal menyerahkan tongkat Tribrata 1 kepada Budi Gunawan. Apalagi, Budi Gunawan telah direstui mayoritas anggota DPR yang lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Namun, Jokowi dihadapkan dilema. Presiden tak bisa mengabaikan desakan publik yang menentang Budi Gunawan menjadi Kapolri. Koalisi masyarakat sipil menolak Budi Gunawan menjadi Kapolri karena diragukan integritasnya. Meski status tersangkanya dibatalkan oleh pengadilan, koalisi memandang, perkara yang menimpa Budi Gunawan dapat sewaktu-waktu dibuka kembali jika ditemukan bukti kuat.

Budi Waseso juga tidak terlepas dari kontroversi. Saat menjadi Kabareskrim, menggantikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Budi Waseso menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas tuduhan kesaksian palsu di bawah sumpah. Sosoknya juga disebut-sebut dekat dengan Budi Gunawan.

Wajar bila muncul spekulasi yang menyebut penangkapan terhadap Bambang bermotif balas dendam. Budi Waseso juga pernah berseteru dengan Buya Ahmad Syafii Maarif yang mengkritik penangkapan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto. Budi Waseso menganggap, Buya Syafii tidak memiliki kapasitas, tidak mengerti soal penegakan hukum. Pernyataan itu memicu lahirnya petisi pencopotan Budi Waseso sebagai Kabreskrim.

Meski dikritik publik lantaran kontroversi, Buwas tetap dengan pendiriannya. Selain memeroses Abraham dan Bambang, anak buahnya pun dikerahkan untuk mengusut kembali penyidik KPK, Novel Baswedan, dengan tuduhan penganiayaan.

Budi Waseso tidak peduli, meski masyarakat sipil menyebut tindakannya itu sebagai kriminalisasi terhadap Novel. Dia juga menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka dugaan korupsi Payment Gateway lantaran sebelumnya menyebut Budi Gunawan menggunakan "Jurus Mabuk" lantaran menolak panggilan KPK.

Namun, proses penyelidikan kasus-kasus itu tidak jelas, tidak berlanjut ke meja hijau. Terlepas dari berbagai kontroversi, Budi Waseso pernah melakukan gebrakan dengan mengusut kasus korupsi jual beli kondensat bagian negara yang melibatkan petinggi BP Migas. Dia turun tangan lantaran kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Dia juga membongkar dugaan korupsi pengadaan mobil crane di Pelindo II. Mantan dirut BUMN tersebut, RJ Lino kini menjadi tersangka KPK. Gebrakan Buwas "mengacak-acak" Pelindo II membuat marah Jusuf Kalla yang memintanya untuk tidak melakukan pengusutan. Lantaran dianggap membuat kegaduhan, Buwas pun dimutasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Meski dianggap gaduh, selama menjabat Kabreskrim, terlepas dari segala kontroversinya, Budi Waseso menunjukan kinerja dengan baik. Setidaknya, dalam menjalankan tugasnya, dia ingin terbebas dari campur tangan pihak lain, khususnya dari pihak pemegang kekuasaan. Dia berani berseberangan dengan Jusuf Kalla.

Sikapnya yang berani berseberangan dengan atasan juga diperlihatkan saat menangkap atasannya, Komjen Susno Duadji, mantan Kabareskrim di era Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Kala itu, Budi Waseso masih berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

Saat menjabat Kepala BNN, Buwas juga melakukan sejumlah gebrakan. Di antaranya, menangkap Ahmad Wazir Noviadi Mawardi, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan lantaran diketahui mengkonsumsi narkoba.

Bagaimana dengan Tito Karnavian? Lelaki kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964 ini dikenal sebagai perwira Polri yang berpengalaman dalam menangani terorisme. Dia turut membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin Top kala berpangkat Kombes.

Hingga akhirnya, dipercaya menjadi Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri, menggantikan Komjen Pol Saud Usman Nasution. Kini, Tito menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tito terlibat dalam pemburuan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005 lalu, dan berhasil menangkap puluhan tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) saat terjadi konflik di Poso, Sulawesi Tengah.

September 2012, Tito diangkat sebagai Kapolda Papua, dengan pangkat Irjen. Dia menangani sejumlah penembakan misterius dan kelompok separatis. 5 Juni 2015, Tito dipercaya menjabat Kapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Polisi Unggung Cahyono.

Awal Januari 2016, Tito berurusan dengan kasus teror bom dan penembakan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat. Dengan pengalamannya menangani terorisme, Tito dan anak buahnya berhasil dengan cepat mengamankan Ibukota dan menangkap tujuh tersangka.

Dia juga berjibaku dalam menghadapi ancaman bom di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang, kontroversi penetapan status siaga satu Jakarta saat Final Piala Presiden 2015, penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara, dan penggusuran perumahan bantaran sungai Kampung Pulo, Jakarta Timur, serta kasus pembunuhan Wayan Mirna melalui zat sianida yang menyeret Jessica Kumala Wangsa sebagai tersangka.

Saat mencuat rekaman pembicaraan kasus pemufakatan jahat yang melengserkan posisi Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR lantaran mencatut nama Presiden, November 2015 lalu, nama Tito Karnavian disebut dalam rekaman yaitu berhubungan dengan Pilpres 2014 dalam kapasitasnya sebagai Kapolda Papua. Tito mengaku pernah membicarakan Freeport. Tetapi, konteksnya memberikan saran pengamanan Freeport kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan nama-nama calon Kapolri, Presiden Jokowi perlu mendengar aspirasi publik, yang ingin penentuan Kapolri baru berdasarkan pertimbangan objektif, dengan melihat rekam jejak, integritas, dan kemampuan manajerial dalam mengupayakan pembenahan secara terus menerus di tubuh Polri. Publik berharap, Polri terus membenahi kultur, meningkatkan profesionalitas, dan bersedia diawasi publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

DPR sebagai institusi pengawas agaknya perlu mengajukan kontrak kerja kepada Kapolri baru, dengan lebih menekankan program strategis dan meningkatkan performa Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kontrak kerja itu juga harus diawasi publik. Bisa pula calon Kapolri diminta menandatangani fakta integritas dengan menyatakan kesiapan mundur dari jabatan jika gagal melaksanakan tugasnya sebagai Kapolri sebelum masa jabatannya berakhir.

Tugas yang diemban Kapolri baru juga tidak mudah. Dia harus memulihkan citra dengan cara meningkatkan profesionalitas jajaran Polri. Tak bisa dibantah, publik seringkali geram dengan aparat kepolisian lantaran sering melabrak aturan dan tidak menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam menjalan peran dan fungsinya.

Sementara di sisi lain, Polri senantiasa mengutamakan citra korps daripada menjawab tuntutan publik. Cara yang diperlihatkan adalah resistensi terhadap kontrol publik. Misalnya, terkait kematian Siyono usai ditangkap Densus 88 dalam kasus terorisme. Polri menolak hasil autopsi yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terhadap jasad Siyono. Polri mengklaim hasil autopsi sendiri yang menyimpulkan, ada tanda-tanda kekerasan. Artinya, ada upaya perlawanan yang dilakukan Siyono.

Namun, hasil autopsi yang dilakukan Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Komnas HAM dan PP Muhammadiyah, di jasad Siyono ditemukan patah tulang di bagian dada yang mengarah ke jantung. Hasil autopsi tersebut juga tak menunjukkan ada tanda-tanda perlawanan atau tangkisan dari Siyono.

Masalah profesionalitas dan kinerja Polri sudah lama menjadi sorotan publik. Publik sering mengkritik penanganan kasus yang cenderung mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Misalnya, upaya Polri dalam memerangi terorisme. Tidak jelas, standar pendekatan HAM yang dikedepankan. Penanganan terorisme tidak hanya memunculkan kekhawatiran masyarakat, namun juga menyisahkan stigmatisasi bagi keluarga terduga maupun tersangka teroris. Padahal, mereka sama sekali tidak terlibat dalam aksi terorisme.

Polri, seperti dijelaskan guru besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Satjipto Rahardjo, merupakan etalase bagi perubahan di masyarakat. Karena itu, Polri harus membenahi kultur masyarakat. Bagaimana mungkin dapat menjalankan tugas itu jika Polri sendiri belum optimal mengubah kulturnya sebagai pengayom masyarakat.

Para petinggi Polri, berulang kali menegaskan komitmennya mereformasi Polri, baik secara institusional maupun kultural. Kapolri Bambang Hendarso Danuri juga telah mengeluarkan Perkap Pemolisian Masyarakat No 7/2008 dan Perkap HAM No 8/2009. Harus diakui, Polri sudah terbuka dalam merespons kritik publik. Namun, publik masih belum melihat keseriusan Polri dalam menindaklanjuti kritik publik.

Setelah lepas dari TNI, selama kurun waktu 1998-1999, dalam masa transisi, Polri memang telah melakukan reformasi dengan pendekatan struktural, instrumental, dan kultural. Pendekatan struktural menuntut Polri meninggalkan doktrin-doktrin militerisme.

Pendekatan instrumental diarahkan agar Polri menjadi pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, penegak hukum, yang juga menjunjung tinggi HAM. Pendekatan struktural dan instrumental memang dirasakan ada perubahan. Namun, pendekatan kultural yang paling sulit dilakukan.

Polri harus lebih optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain menjaga (to prevent), melindungi (to protect), melayani (to serve) dan menerapkan hukum (to enforce rule of law) agar tercipta ketertiban dan keamanan. Polri juga dituntut mendorong demokrasi, transparansi, akuntabel, profesional, dan mengedepankan HAM.

Polisi tidak bisa menjalankan tugasnya tanpa mengedepankan nilai-nilai yang dianutnya, tidak sekadar menjalankan hukum (the task officer), menerapkan hukum atau bertindak sebagai penegak hukum. Namun, Polri harus membantu memecahkan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Tentu, harapan itu sangat tergantung kepemimpinan Polri yang akan datang.

M. Yamin Panca Setia