Sidang Kabinet Pakatan Harapan

Tabung Harapan Malaysia Tampung Sumbangan Rakyat Atasi Keuangan

| dilihat 3929

PUTRAJAYA – SIDANG kedua Kabinet Pakatan Harapan – Malaysia yang dipimpin Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad (Tun Dr. M) dan Timbalan Perdana Menteri Wan Azizah, Rabu (30/5/18), mengambil keputusan strategis kebijakan pemerintah.

Keputusan itu, mengoreksi dan mengubah berbagai kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan terdahulu, di bawah kepemimpinan Dato Seri Najib Tun Razak, dari UMNO/Barisan Nasional, yang dikalahkan oleh Pakatan Harapan dalam Pilihyan Raya Umum (PRU) 14, 9 Mei 2018 lalu.

Sidang Kabinet itu, antara lain memutuskan, pemerintah Malaysia akan membuka Tabung Harapan Malaysia untuk menampung sumbangan rakyat Malaysia untuk membantu mengatasi keuangan negara yang sedang mengalami masalah.

Tabung Harapan Malaysia ini digagas dan dibentuk sesuai dengan aspirasi yang berkembang, terutama dari berbagai kalangan rakyat Malaysia, yang menunjukkan sikap patriotik mereka, untuk berkontribusi pada pemulihan kondisi keuangan negara.

Tabung Harapan Malaysia akan dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan. Selama beberapa hari ke depan, akan diumumkan akun, sehingga rakyat bisa langsung berkontribusi. “Kami berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang sedia berkontribusi berperan serta mengatasi keadaan ini,” cetus Tun Dr. M. “Jurnalis juga dipersilakan menyumbang,” tuturnya sambil tersenyum.

Di depan para wartawan di kantornya, PM Malaysia Tun Dr. M yang didampingi seluruh menterinya mengemukakan, pemerintah mulai melaksanakan manifesto Pakatan Harapan, yang beberapa di antaranya diberlakukan selama masa 100 hari.

Tun Dr. M mengatakan, pemerintah Malaysia memastikan pengurusan keuangan negara diurus lebih hati-hati, supaya lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran belanja negara. Antara lain dengan menghilangkan berbagai pos belanja negara selama ini yang mubazir. Pemerintah Malaysia kini, fokus pada peningkatan pelayanan kepada rakyat.

Sejak terbentuk beberapa hari berselang, Kabinet Pakatan Harapan telah menemukan banyak masalah yang ditinggalkan pemerintah Najib.

Dalam melaksanakan janji-janji kampanye yang tertuang dalam manifesto Pakatan Harapan, Tun Dr. M mengatakan, pemerintahannya dalam waktu 100 hari akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mengingat kondisi keuangan negara yang sesungguhnya, jauh lebih parah dibandingkan dengan perkiraan ketika manifesto dibuat.

Tun Dr. M menegaskan, seluruh menteri dalam kabinetnya sepakat untuk membatalkan proyek Kereta Api Cepat (High Speed Rail) Kuala Lumpur – Singapura, yang dikerjasmakan dengan Tiongkok, karena berimplikasi keuangan yang tinggi. Keputusan segera dilaksanakan menyusul pembicaraan pemerintah Malaysia dengan Pemerintah Singapura. Sejalan dengan itu, Kabinet Pakatan Harapan juga memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan MRT (Mass Rapid Transportation) jalur 3.

Secara keseluruhan, Sidang Kabinet Pakatan Harapan kedua kalinya, itu memutuskan berbagai kebijakan. Antara lain, pemberian bonus sebesar RM400 kepada penjawat awam (aparatus sipil negara) dan RM200 kepada pesara Negara (termasuk PM) terkait dengan Idul Fitri 1 Syawal 1439 H.

Sejalan dengan itu, selama dua hari, pengguna jalan tol di seluruh ruas jalan tol (lebuh raya) mendapatkan discount sebesar 50 persen.

Sidang kabinet itu juga menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON95 seperti yang berlaku saat ini, sedangkan RON97 akan disesuaikan dengan harga pasaran.

Hari Kebangsaan Malaysia (31 Agustus 2018) akan menjadi momentum perubahan dan mengambil tema, “Sayangi Malaysiaku.”

Program PERMATAKU terkait dengan pendidikan, yang selama ini dikelola oleh kantor Perdana Menteri, dialihkan ke Kementerian Pendidikan.

Akan halnya pajak barang dan jasa (Good and Services Tax – GST) yang selama ini dipersoalkan, akan digantikan dengan pajak penjualan dan jasa (Sales and Services Tax – SST) mulai 1 September 2018.

Pemerintah juga membentuk Majelis Penasihat Pertanian untuk menggalakkan produksi pertanian.  Terkait dengan program bantuan langsung kepada rakyat, BR1M (Bantuan Rakyat 1 Malaysia) akan diubai namanya menjadi Bantuan Sara Hidup.

Kementerian Keuangan, segera akan mengumumkan kebijakan yang ditempuh pemerintah menurunkan belanja negara.

Dalam sidang kabinet itu, juga diputuskan, pencarian pesawat MH370 – Malaysia Airlines, yang raib tak tentu rimba dihentikan, sampai ditemukan bukti baru.

Menjawab pertanyaan pers, terkait berbagai hal yang mengemuka dalam perbincangan masyarakat, Tun Dr. M., mengatakan, kabinet belum membahas secara khusus. Karena masih dalam kajian, antara lain tentang JAKIM (Jawatan Khas ugama Islam Malaysia) yang selama ini ditangani menteri portofolio pada Kantor Perdana Menteri.

Tun Dr. M, hanya mengatakan, pemerintah akan mengundang para ulama dan cendekiawan muslim untuk membahas hal itu, sesuai dengan tujuan semula kantor dan jabatan itu diadakan. Tun Dr. M menegaskan, para ulama dan cendekiawan itu nanti yang akan merekomendasikan, apakah JAKIM akan dipertahankan atau diubah.

Yang sedang dalam kajian pemerintah saat ini, juga termasuk isu tentang Biro Tata Negara (BTN), East Coast Rail Link (ECRL), dan lainnya.

Tampak menyertai PM Malaysia Tun Dr. M pada jumpa pers itu, Timbalan Perdana Menteri - Menteri Pembangunan Wanita - Keluarga - Masyarakat Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Keuangan Lim Guan Eng, Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, dan menteri-menteri lainnya. | Razali

Editor : sem haesy | Sumber : Kosmo, NST, dan sumber lain
 
Polhukam
18 Okt 18, 21:22 WIB | Dilihat : 109
Zahid Hamidi Ditangkap, UMNO Marah
16 Okt 18, 13:49 WIB | Dilihat : 302
Rima Politik Malaysia Selepas Anwar Kembali ke Parlemen
04 Okt 18, 13:17 WIB | Dilihat : 451
Memulai Percakapan Penguasa dengan Rakyat
01 Okt 18, 22:27 WIB | Dilihat : 407
Menjadi Pemilih Berdaulat
Selanjutnya
Lingkungan
03 Okt 18, 15:25 WIB | Dilihat : 403
Gunung Soputan Minahasa Tenggara Meletus
01 Okt 18, 17:02 WIB | Dilihat : 314
Mari Menanam Kebajikan di Donggilu
29 Sep 18, 09:58 WIB | Dilihat : 239
Bangun Solidaritas Sosial Bantu Korban Gempa Sulteng
Selanjutnya