Silaturahmi Mengurangi Tensi Politik

AKARPADINEWS.COM | PERTEMUAN antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto berlangsung akrab. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10) itu, menunjukan sikap kenegarawanan kedua tokoh.

Prabowo, selaku tuan rumah merasa terhormat dikunjungi Presiden. Saat mobil Presiden tiba di halaman rumahnya, Prabowo memberi salam hormat layaknya seorang prajurit kepada panglima. Dia lalu menghampiri Presiden. Keduanya bersalaman, saling menyapa, menebar senyum, dan tertawa.

Keakraban keduanya seakan memperlihatkan tidak ada sekat politik yang membatasi. Jokowi dan Prabowo juga seakan ingin menunjukan kepada khalayak jika rivalitas politik tak selamanya berlangsung dan perbedaan arah politik dapat disatukan oleh kepentingan yang lebih luas, kepentingan bangsa dan negara.

Presiden bertandang ke rumah Prabowo didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, tidak turut menemani Presiden.

Sebelum pertemuan digelar, Jokowi yang berpakaian batik lengan panjang dan Prabowo dengan pakaian khasnya, baju putih lengan panjang, memberikan penghormatan saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Lalu, mereka menggelar pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam.

Usai pertemuan yang berlangsung santai, sambil menikmati hidangan nasi goreng, Prabowo mengajak Jokowi naik kuda. Dia juga memberikan sebuah topi cowboy kepada Jokowi. Salero, kuda berwarna putih ditumpangi Presiden. Sementara Prabowo menaiki kuda berwarna cokelat yang bernama Prinsipe. Keduanya bercakap-cakap di atas tunggangannya.

Setelah itu, mereka mengurai maksud pertemuan kepada wartawan. Menurut Presiden, kedatangannya sebagai bentuk silaturahmi, sekaligus merealisasikan janji dua tahun lalu. Usai memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, Jokowi pernah berjanji akan bertandang ke kediaman Prabowo. “Hari ini saya memenuhi janji itu,” kata Jokowi.

Dalam pertemuan itu, Presiden mengatakan, banyak hal yang dibicarakan, khususnya menyangkut masalah makro yang dihadapi bangsa, baik politik maupun ekonomi. Jokowi mengapresiasi Prabowo yang memberikan banyak pandangan dan masukannya. “Beliau banyak memberikan masukan-masukan. Pemerintah sangat menghargai apa yang tadi disampaikan Pak Prabowo," ujarnya.

Sebagai Kepala Negara, Jokowi tentu perlu mendengar pandangan dan masukan terkait persoalan yang tengah dihadapi bangsa dari Prabowo, pemimpin partai yang tidak berada dalam gerbong pemerintah.

Jokowi sepertinya tak ingin hanya mendengar masukan dari orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaannya. Dia ingin mendengar pandangan dari pihak yang berseberangan secara politik dengan pemerintah.

Sementara Prabowo merasa terhormat dikunjungi Presiden. "Ini kehormatan besar Pak," katanya sambil merundukan sedikit kepalanya, yang kemudian dibalas Presiden Jokowi lewat bahasa tubuhnya. Prabowo, yang pernah menjadi rival politik Jokowi dan kini memimpin gerbong oposisi, menunjukan sikap bersahabat kepada sosok yang mengalahkannya di ajang Pilpres 2014 lalu.

Prabowo mengenal Jokowi jauh sebelumnya. Saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2012, Prabowo adalah salah satu pentolan partai yang gencar menggalang dukungan untuk memenangkan Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kala itu, dukungan Prabowo dan Gerindra diarahkan ke Ahok, yang sempat menjadi kader Gerindra setelah meloncat dari Partai Golkar. Namun, pada September 2014, Ahok keluar dari partai besutan Prabowo lantaran berbeda sikap soal pemilihan kepala daerah. Gerindra bersama beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendorong mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Prabowo pun mengapresiasi Jokowi yang bersikap terbuka menerima pandangan dan masukan darinya terkait kepentingan negara. Prabowo mengakui, hubungannya dengan Presiden sangat baik, meski dirinya bersama kader Gerindra sering mengkritik keras pemerintah, termasuk kepada Presiden. “Beliau baik sama saya, jadi komunikasi itu baik, dan saya kira itu bagus dalam budaya bangsa,” ujarnya.

Sebagai pemimpin partai yang berada di luar pemerintahan, Prabowo menilai, kritik adalah bagian dari tanggungjawab dirinya dan Gerindra kepada konstituen. Meski demikian, kritik yang dilancarkan muaranya pada kepentingan yang sama, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk siap setiap saat bila diminta memberi masukan demi kepentingan negara. "Dalam hal-hal tertentu, kita harus ketemu, dan kita harus menyampaikan. Beliau (Presiden) sangat terbuka, beliau meminta pandangan saya, tentang beberapa hal,” katanya. Pernyataan Prabowo itu direspons oleh Jokowi. Lewat bahasa tubuh, Jokowi setuju dengan sikap Prabowo itu.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai, pertemuan Jokowi dan Prabowo sangat penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya terkait rencana aksi besar-besaran 4 November 2016. Dia menilai, keduanya adalah tokoh yang sama-sama memiliki banyak pendukung. Pertemuan itu diharapkan dapat menjaga situasi yang sejuk dan kondusif. "Pertemuan tersebut menjadi penting agar tidak ada pihak-pihak yang mempertentangkan perbedaan dalam suku, agama, dan ras," katanya di Jakarta seperti dikutip Antara, Senin (31/10).

Pertemuan Jokowi dan Prabowo itu sebenarnya bukan kali pertama. Sebelumnya, mereka bertemu usai Pilpres 2014, pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan saat kisruh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pilkada dan Kekhawatiran Aksi 4 November

Jokowi berinisiatif menemui Prabowo di kala suhu politik yang memanas. Seperti diketahui, musim politik tengah bersemi. Ada 101 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pertarungan politik di tingkat lokal itu tentu rawan konflik yang harus diantisipasi. Peran pentolan partai sangat dibutuhkan untuk meredam suhu politik. Jangan sampai, perhelatan politik di tingkat lokal itu diwarnai tindakan anarkis dan mengusik harmoni sosial.

Konflik sulit dihindari karena Pilkada menjadi ajang pertarungan yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, baik bersifat politik, ekonomi, maupun ideologis. Pilkada kerap diwarnai konflik lantaran dipicu ketidakpuasan dan ketidakdewasaan kandidat dan pendukungnya dalam menerima kekalahan. Mereka yang tidak puas lalu memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi. Tak jarang, demonstrasi menolak hasil Pilkada berakhir anarki.

Dalam kesempatan itu, Jokowi dan Prabowo juga menyikapi soal rencana demontrasi besar-besaran yang digalang sejumlah organisasi Islam pada tanggal 4 November mendatang. Massa menuntut proses hukum terhadap Ahok yang kini menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, lantaran dianggap menistakan Islam setelah mengutip Al Quran Surat Al-Maidah 51.

Pernyataan Ahok, "Dibohongin pake Surat Al Maidah 51 dan dibodohin gitu ya,"  di hadapan warga di Kepulauan Seribu, menabuh gemuruh. Kecaman terhadap Ahok tidak hanya menggema di Jakarta, namun juga di daerah. Permintaan maaf Ahok tak mampu meredam kemarahan umat Islam. Aparat penegak hukum didesak untuk tetap memproses Ahok secara hukum.

Perkara yang menyeret Ahok sepertinya menjadi perhatian khusus Presiden. Presiden menyatakan unjuk rasa adalah hak warga. Namun, Presiden mengingatkan, tidak disertai pemaksaan kehendak dan merusak. Kepala Negara juga berharap, tokoh-tokoh agama ikut mendinginkan suasana, memberikan kesejukan.

Sikap serupa juga disampaikan Prabowo. "Sebagai anak bangsa saya ingin suasana yang baik." Dia tak ingin unjuk rasa ditujukan untuk memecah belah bangsa."Itu yang kita jaga. Kita negara majemuk, banyak suku, agama dan ras. Kalau ada masalah diselesaikan dengan sejuk dan damai," harap Prabowo.

Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, Presiden juga bersilaturahmi dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11).

Kepala Negara menyakini ulama sebagai pewaris nabi, yang tugasnya membawa kabar baik, memberikan peringatan dan tuntunan kepada umat. "Nasehat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian, saya kira sekarang ini sangat di nanti-nanti dari para ulama,” kata Presiden.

Presiden juga ingin ulama bersama-sama pemerintah tetap menjaga keuntuhan NKRI. Untuk itu, ulama diharapkan bersikap tegas antara Islam dan keindonesiaan, bukan dipertentangkan, tetapi dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan.

Pertemuan itu dihadiri Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj, dan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Harapan Presiden itu diamini para ulama. “Kami sepakat, bersiap untuk membela negara, dan bagi kami NKRI adalah final, tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini," kata Ma’ruf Amin kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11) siang usai diterima Presiden Jokowi.

Sementara terkait kontroversi pernyataan Ahok, Ma'ruf menekankan penyelesaian secara hukum. Dalam perkara itu, Ma'ruf menyatakan, Presiden tidak akan mengintervensi. Sementara terkait demonstrasi tanggal 4 November 2016, Ma’ruf sepakat dengan pernyataan Presiden yang tidak melarang demonstrasi sepanjang sesuai hukum dan tidak anarkis. Ma’ruf juga menyerukan, demonstrasi berlangsung damai.

Terkait Pilkada, para ulama juga berharap berlangsung damai dan menghimbau masing-masing kandidat untuk siap menang dan siap kalah. Selain Jakarta, Pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua juga diprediksi rawan konflik.

Di Aceh, Pilkada akan digelar di 25 kabupaten dan pemilihan gubenur. Konflik rawan terjadi lantaran masing-masing kandidat memiliki pendukung yang fanatik. Selain itu, hampir semua kandidat merupakan mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sementara di Papua, ada 11 kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada, di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi,  Kabupaten Yapen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabuapaten Tolikara, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mapp. Konflik rawan terjadi di Pilkada Papua, karena fanatik kedaerahan dan kesukuan. Massa akan mudah dibakar emosinya karena faktor hubungan emosional, yang dilatarbelakangi kesamaan suku, budaya, ras, asal, dan sebagainya.

Para pendukung yang dimobilisasi tentu tidak akan bersedia menerima jagonya dikalahkan. Kekecewaan biasanya diekspresikan dengan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, kantor KPU di daerah, bahkan terlibat konflik horizontal dengan massa pendukung yang digalang dari kubu lawan. Dalam kondisi demikian, dibutuhkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elit politik untuk menggunakan otoritas politiknya dalam menjaga stabilitas politik.

Jokowi dan Prabowo nampaknya ingin memperlihatkan kepada khalayak jika tak selamanya rivalitas berlangsung. Presiden mencontohkan pernah menjadi rival Prabowo saat berlaga di Pilpres 2014 lalu. Kini, mereka bisa tertawa bersama dan saling bahu membahu. "Mungkin nanti 2019 bisa saja ada rivalitas lagi (Jokowi dan Prabowo). Tetapi, setelah itu bahu-membahu lagi," kata Jokowi.

Namun, bisa juga dibaca jika insiatif Jokowi menemui Prabowo terkait upayanya membangun hubungan dengan Gerindra guna menambah daya dukung politiknya. Jokowi ingin memperlihatkan jika dirinya diterima oleh semua pihak, termasuk dari partai oposisi. Itu perlu dilakukannya karena mitra koalisi tak menjamin akan konsisten untuk terus mendukungnya. Apalagi jelang suksesi, konstelasi politik biasanya berubah. Hampir semua partai, termasuk yang menjadi pendukung pemerintah, mengklaim memperjuangkan aspirasi rakyat.

Perannya bisa menjadi sebagai oposon yang mengkritik kebijakan dan implementasi program pemerintah, apalagi yang dianggap berseberangan dengan kepentingan masyarakat. Apalagi, Jokowi bukan pimpinan partai. Dia bukan orang nomor satu di PDIP yang bisa menggerakan mesin partai agar senantiasa mendukungnya. Jika dipastikan kewalahan menghadapi manuver politik jika pecah kongsi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Konsistensi Oposisi

Secara lisan, Prabowo menunjukan hormat pada Jokowi sebagai seorang presiden. Namun, Prabowo tentu masih menyimpan memorinya dengan Jokowi dan PDIP, partai pendukungnya. Prabowo adalah salah satu orang yang turut mengadang-gadang Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Kala itu, Jokowi yang masih menjabat Walikota Solo, popularitasnya tengah meroket. Prabowo pun mendukung Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta lantaran gaya kepemimpinannya yang sederhana dan merakyat. Namun, Prabowo tak mengira jika upaya itu justru kian membuka pintu bagi Jokowi untuk menuju Istana Presiden.

Saat kampanye Pilpres, di Gelora Bung Karno, Jakarta, 23 Maret 2014 lalu, Prabowo dalam pidatonya, mengingatkan para pendukungnya untuk menolak dipimpin boneka. Prabowo memang tidak menyebut langsung jika boneka yang dimaksud adalah Jokowi. Namun, sindiran itu jelas diarahkan ke Jokowi, yang menjadi lawannya menuju RI 1.

Prabowo pun seolah menyindir Megawati yang mengingatkan politisi untuk lebih santun berpolitik. Sindiran itu disampaikannya lewat sajak. "Boleh bohong asal santun. Boleh nipu asal santun. Boleh ingkar janji asal santun. Boleh menyerahkan kedaulatan asal santun," kata Prabowo.

Prabowo juga menggugat pencapresan Jokowi lantaran melanggar Perjanjian Batu Tulis, Bogor, yang pernah ditandatanganinya bersama Megawati, 16 Mei 2009 lalu. Prabowo yang pernah menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang berpasangan dengan Megawati yang menjadi capres di Pilpres 2009, mengungkit-ungkit janji Megawati yang akan mendukungnya sebagai capres di Pilpres 2014. Dalam perjanjian itu, di poin ketujuh memang dinyatakan, Megawati mendukung Prabowo menjadi Capres di Pilpres 2014. Sejak itulah, hubungan Prabowo dengan Megawati meregang.

Karenanya, meski kalah di Pilpres 2014, Prabowo bersama sejumlah pentolan partai yang tergabung dalam KMP, menggalang kekuatan untuk menghadang laju KIH mengausai parlemen. Soliditas KMP sempat menutup celah KIH, untuk menduduki jabatan strategis di DPR.

Kala masih mendominasi di parlemen, KMP yang terdiri dari Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP, ditambah dengan Demokrat, membuat KIH kewalahan. Kubu lawan pun merasa khawatir jika manuver KMP dapat menghambat kinerja pemerintah, khususnya terkait pembahasan penganggaran, penyusunan undang-undang, maupun pengawasan jalannya pemerintahan. Bahkan, muncul pula isu, KMP kelak akan menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden (impeachment).

Hubungan Prabowo dengan pemerintah pun kian memanas, lantaran manuver KMP dibalas dengan jurus politik pecah belah yang dilancarkan pemerintah. Caranya, pemerintah memanfaatkan konflik internal partai yang tergabung dalam KMP, yaitu Golkar dan PPP, agar meninggalkan KMP. Dalam perkara itu, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, terlihat memihak ke kubu di internal Golkar dan PPP yang mendukung pemerintah. Misalnya, merangkul Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono maupun Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Terkait manuver pemerintah itu, Prabowo pernah mengungkap keprihatinan. Dia mengingatkan, demokrasi membutuhkan kearifan, kedewasaan, kejujuran, fair play, dan taat peraturan."Jangan demokrasi menjadi akal-akalan, ajang premanisme, ajang menang untuk saya, habis untuk kamu. Ini sangat berbahaya," tegasnya. Di banyak negara, Prabowo mengingatkan, demokrasi yang tidak berjalan dengan baik, akan diwarnai kekerasan. "Ini yang harus dihindari."

Selain memanfaatkan konflik di internal Golkar dan PPP, tak dinyana, Jokowi juga merangkul Partai Amanat Nasional (PAN). Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu merapat ke gerbong pemerintah lantaran berdalih konflik KMP dan KIH, menjadi bagian dari masalah saat ini, khususnya ekonomi yang tengah terpuruk. Sementara di sisi lain, masyarakat menanti kerja nyata pemerintah yang hasilnya dirasakan langsung.

Kini, partai yang berada di luar pemerintah hanya Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Sementara Golkar, PPP, dan PAN, menjadi bagian dalam gerbong pemerintah. Selain karena ingin mendapat jatah kursi menteri, Golkar dan PPP merapat ke pemerintah karena ingin mendapatkan legalitas kepengurusan partai dari pemerintah.

Melemahnya kekuatan kubu di luar pemerintah, tentu mengurangi kualitas fungsi checks and balances antara lembaga politik. Tanpa kekuatan penyeimbang, maka kekuasaan akan rawan disalahgunakan. Karenanya, pernyataan Prabowo jika kritik yang disampaikannya dan kader Gerindra sebagai bentuk tanggungjawab kepada konstituen sudah tepat. Sebagai bagian dari oposisi atau penyeimbang pemerintah, Gerindra, bersama PKS dan Demokrat, menjadi mata, telinga, dan mulut rakyat. Melakoni peran sebagai oposisi sama halnya menanam investasi politik untuk merengkuh kepercayaan rakyat terhadap partai politik.

Oposisi tidak selamanya berperan sebagai musuh atau setan (devil) yang selalu menganggu pemerintahan. Namun, oposisi dapat menjadi malaikat yang selalu mengingatkan penguasa agar melaksanakan mandat kekuasaan secara bertanggungjawab (accountability). Negara yang sangat luas dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, tidak cukup diselesaikan hanya mengandalkan pemerintah. Karenanya, oposisi yang baik adalah melakukan pengawasan, kritik, sekaligus memberikan rekomendasi yang cerdas kepada pemerintah.

Pemerintah memang memiliki kepentingan untuk menekan oposisi di parlemen. Tujuannya untuk mengamankan kebijakan dan implementasi program pemerintah yang strategis. Tanpa dukungan mayoritas parlemen, pemerintah akan kerepotan dalam mengusulkan kebijakan-kebijakan strategis. Pada akhirnya, program-program pemerintah pun tidak akan berjalan dengan efektif.

Namun, demokrasi juga menuntut keseimbangan kekuasaan. Upaya mempreteli oposisi menyebabkan kekuasaan antar lembaga tak seimbang. Oposisi yang dibikin mati suri, tidak hanya mereduksi esensi demokrasi. Namun juga membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Jokowi dan Prabowo tentu sadar hal itu. Sebagai Presiden, Jokowi membutuhkan kontrol dari oposisi agar mandat dari rakyat dilaksanakan dengan baik olehnya. Demikian pula Prabowo yang memilih jalur oposisi karena sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintah agar tidak menyimpang dari relnya. | M. Yamin Panca Setia