Politik Monumentasi

| dilihat 1819

Renungan Bung Sem

TAK ada yang memungkiri, membangun infrastruktur itu penting. Dalam konteks itu, langkah Presiden Jokowi memberi priroitas pada pembangunan infrastruktur tidak keliru. Persoalannya, barangkali, prioritas dan nilai hasilguna dari pembangunan infrastruktur itu yang harus diutamakan.

Tentu, pembangunan infrastruktur itu, tak terlepas dengan prioritas pembangunan, sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Nawacita.

Cita ketiga dalam Nawacita adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Akan halnya cita kelima adalah Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Lantas, cita ketujuh adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Terkait ketiga cita dari Nawacita tersebut, pembangunan infrastruktur dalam bentuk waduk, embung, jaringan irigasi, perumahan rakyat, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan rel double track menjadi penting. Termasuk pula di dalamnya, pembangunan rel kereta semi cepat Jakarta – Bandung, dan prasarana di lintas batas dengan negara-negara tetanggam baik di Kalimantan maupun Papua.

Tentu tak termasuk pula di dalamnya, pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pertahanan dan keamanan negara.

Belakangan, yang mengemuka adalah pembangunan jalan tol, baik lintas Jawa maupun lintas Sumatera, laintas kereta api dari Bandar Udara ke pusat kota, seperti dilakukan di Bandara Soekarno – Hatta, menyusul pembangunan yang sudah berlangsung sebelumnya di Kualanamu - Deli Serdang – Sumatera Utara. Tak terkecuali pembangunan rel kereta dari bandara Adi Soemarmo – Solo ke stasiun Solo Balapan.

Di wilayah Bodebek (Bogor - Depok - Bekasi) juga dibangun jaringan LRT (Light Rail Transit) untuk mendukung mobilitas sosial masyarakat, dari dan ke ibukota Jakarta.

Dari pemberitaan media kita peroleh kabar, proses pembangunan infrastruktur itu dikebut sejak 2014, sehingga ditargetkan, pada 2019 semua sudah rampung.

Sejumlah pengamat – di media arus utama dan media sosial -- menyoroti pembangunan infrastruktur itu dilakukan sebagai bagian dari politik monumentasi. Yaitu, aksi politik pembangunan yang terkait dengan image engineering (rekacitra) terkait dengan peristiwa demokrasi Pemilihan Presiden 2019, sekaligus berkaitan dengan legasi.

Politik monumentasi di Indonesia bermula di era Presiden Soekarno, antara lain dengan pembangunan Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Hotel Indonesia, Wisma Nusantara, Jembatan Semanggi, dan lain-lain.

Di era Presiden Soeharto banyak sekali yang dibangun, terutama berbagai waduk, karena prioritas pembangunan berorientasi pada pembangunan pertanian. Termasuk jalan tol di penghujung akhir kepemimpinannya.

Di era Presiden SBY, juga dilakukan pembangunan jalan tol di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta pembangunan berbagai bandar udara internasional, seperti bandara internasional Ngurah Rai (Bali), Sultan Hasanuddin (Makassar), Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Sepinggan – Balikpapan), dan lainnya.

Pandangan pengamat yang menilai pembangunan infrastruktur sebagai aksi politik monumentasi, pun wajar-wajar saja. Karena pengalaman selama ini memang menunjukkan, setiap pemimpin memerlukan legasi, meski tidak semua pemimpin memandang utama monumentasi kepemimpinannya.

Apalagi, setiap fase kepemimpinan mempunyai tantangan, prioritas, dan fokus program yang berbeda-beda.

Dinamika pembangunan infrastruktuur di era kepemimpinan Presiden Jokowi, serta-merta menjadi sorotan khalayak – yang diwakili media. Terutama, karena banyak kalangan, terutama pengamat, tidak melihat korelasi langsung pembangunan infrastruktur dengan kondisi masyarakat.

Pembangunan ruas jalan di Papua, misalnya, dilihat, tidak terkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan di ibukota Jakarta sendiri, ketimpangan sosial mengemuka. Pun demikian halnya dengan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan berbagai daerah lainnya.

Sejak penghujung 2017, sorotan tajam ke aksi pembangunan infrastruktur terpicu, karena banyak terjadi persoalan yang menghentak dan memakan korban. Mulai dari robohnya tiang sangga tol di Jawa Timur, jatuhnya box gilder proyek LRT, sampai robohnya tanggul penahan jalur rel kereta api bandara Soekarno Hatta, yang memakan korban. (Baca juga: Cukuplah Dianti Menjadi Korban)

Yang mutakhir, terjadi pada Selasa (20 Februari 2018) dinihari, adalah robohnya pier head tol Becakayu (Bekasi – Cawang – Kampung – Melayu), yang sedang dicor. Sejumlah pekerja pun menjadi korban.

Terkait robohnya bukit penyangga jalur kereta bandara Soekarno – Hatta, pihak kementerian Pekerjaan Umum, menyebut, disebabkan oleh kesalahan desain. Sedangkan kasus insiden lain, belum diketahui. Aneh kedengarannya, kalau persoalannya adalah desain.

Kalangan politisi di parlemen menyebut, peristiwa kecelakaan terkait langsung dengan politik monumentasi, sehingga pengerjaan proyek infrastruktur itu dilakukan secara terburu-buru. Sungguhkah demikian? Tak ada bantaran dari pihak eksekutif.

Dinamika pembangunan infrastruktur seperti elevate jalan tol Jakarta Cikampek, jalan tol Becakayu, jalan tol Antasari – Cinere, jalan tol Cimaci, jalur rel LRT, dan lain-lain memang terasa dan mudah menjadi obyek sorotan khas. Terutama karena secara kasad mata, terkesan dibangun tergesa-gesa.

Ada kesan pembangunan itu ‘dipaksakan,’ dan dalam banyak hal terkesan mengabaikan berbagai aspek yang menyertainya. Antara lain, analisis mengenai dampak lingkungan dan budaya.

Beragam isu juga mengemuka ke permukaan, karena dalam satu tarikan nafas, muncul beragam berita masih banyak desa di Jawa yang masih ‘terpencil,’ dan belum terhubung satu dengan lainnya. Kalaupun terhubung, pun hanya dengan infrastruktur yang sangat minim dan tidak berkualitas.

Saya tidak berpretensi menilai politik monumentasi baik atau buruk, karena yang harus dipedulikan utama adalah bagaimana pembangunan infrastruktur berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Tentu, yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh siapa saja.

Kita tak bisa menilai sekarang, apakah pembangunan infrastruktur sungguh memberi manfaat kepada rakyat dengan indikator dan parameter yang sama dengan yang dipergunakan pemerintah.

Beragam masalah yang menyertai pembangunan infrastruktur, bisa dianggap sebagian orang sebagai risiko pembangunan. Apalagi bila orang banyak berfikir, jer basuki mawa bea. Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan pengorbanan.

Tapi, boleh juga direnung dan dikaji pameo lain, “wajah dihias, perut terbiarkan lapar.” Politik monumentasi, boleh-boleh saja, tapi senyum bahagia rakyat justru merupakan investasi politik yang sangat besar.

Senyum bahagia rakyat adalah monumen kesuksesan yang sesungguhnya… |

Editor : sem haesy
 
Sainstek
20 Feb 18, 12:07 WIB | Dilihat : 1762
Tragedi Archimides di Tangan Serdadu
10 Jan 17, 15:25 WIB | Dilihat : 480
Honda Kembangkan Teknologi Motor Pintar
23 Des 16, 05:31 WIB | Dilihat : 476
Menanti Kehadiran Penghasil Listrik Berteknologi Nano
16 Des 16, 07:34 WIB | Dilihat : 701
Oasis, Mobil Unik dengan Kebun Mini
Selanjutnya
Budaya
20 Mei 18, 22:08 WIB | Dilihat : 1057
Abah Iwan Dian Tak Pernah Padam
04 Apr 18, 14:35 WIB | Dilihat : 3301
Budaya Tanding dari Wine ke Bir Pletok
06 Mar 18, 09:59 WIB | Dilihat : 1650
Jangan Sembarangan Nyomot Betawi
Selanjutnya