Perundingan Paradox Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional di Seri Pacific

Norayatie Shari

Yang di Pertuan Agong Malaysia XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tak lagi menanti hasil perundingan para pemimpin partai yang memperoleh kursi terbanyak (Pakatan Harapan - PH), Perikatan Nasional - PN, Barisan Nasional - BN, Gabungan Parti Serawak - GPS), melalui speaker Dewan Rakyat - Tan Sri Azhar Azizan Harun yang akan datang menghadap ke Istana Negara, hari ini (Senin, 21.11.22) lepas tengah hari. Sultan memperpanjang waktu hingga Selasa (22.11.22) pukul 2 petang waktu setempat.

Informasi tersebut dikemukakan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Dato’ Seri Ahmad Fadil Bin Shamsuddin, Ahad (20.11) selepas menerima dokumen keputusan resmi Pilihan Raya Umum ke-15 dari Pengerusi (Ketua) Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia - Tan Sri Abdul Ghani Bin Salleh.

Para pemimpin koalisi partai yang akan berunding masing-masing tersebut adalah Anwar Ibrahim (PH), Zahid Hamidi (BN), Shafie Apdal (Warisan) di satu sisi dengan Muhyiddin Yassin (PN), Abdul Hadi Awang (PAS), Abang Abdul Rahman Johari Abang Openg (GPS) dan Datuk Hajiji Noor (GRS) di sisi lain.

Tentu, bersama PH terdapat juga : Lim Guan Eng (DAP), Mohammad Sabu (Amanah), Wilfred Madius Tangau (UPKO), dan Syed Shadiq (MUDA). Bersama PN, terdapat juga Dominic Lau Hoe Chai (Gerakan), Jeffrey Kitingan (STAR), dan Yong Teck Lee (SAPP).

Bersama BN tentu akan ada Wee Ka Siong (MCA), S.A. Vigneswaran (MIC), dan Arthur Joseph Kurup (PBRS), meski MCA dan MIC kecewa dengan keputusan Zahid membatalkan pertemuan Majelis Tertinggi BN yang seharusnya dilaksanakan Ahad (20.11).

Anwar Ibrahim dalam pernyataan pers menyatakan, dirinya dan PH sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai (tanpa menjelaskan partai apa) dan seperti biasanya, Anwar mengklaim perolehan dukungan kepada dirinya sudah mencapai 112.

Akan halnya Muhyiddin Yassin sudah berkomunikasi langsung dengan Abang Abdul Rahman Johari Abang Openg, bersama Abdul Hadi Awang di kediamannya. Muhyiddin juga sudah berkomunikasi dengan pemimpin GRS (Gabungan Rakyat Sabah), Datuk Hajiji Noor. Plus dukungan personal sejumlah peraih kursi dari BN yang dimungkinkan oleh konstitusi. Meski Zahid mengancam akan memecat mereka, menggunakan akta Anti Lompat Parti yang multi tafsir.

Sikap Hishamuddin

Dari seluruh partai dan koalisi partai yang mampu memenangkan kursi parlemen dalam PRU 15, hanya koalisi BN yang masih berkutat dengan konflik internal. Sampai Ahad (20.11) malam, bahkan lebih dari 20 calon BN yang memenangkan perebutan kursi parlemen, menolak BN/UMNO berkoalisi dengan PH.

Zahid selaku Presiden tetap ngotot dengan sikap, mendahulukan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan partai, serta bertahan di kursi Presiden BN/UMNO, dia akan mendapatkan perlawanan dari dalam UMNO.

Hishamuddin Hussein - pemenang kursi parlemen Sembrong - Johor, yang mengambil inisiatif mengumpulkan lebih dari 20 calon BN yang menang, Senin (21/11) pagi tegas menantang Zahid Hamidi.

Lewat akun facebook-nya, Hishamuddin Hussein menyatakan, "As I emphasized yesterday and before this again - still reject cooperation with Pakatan Harapan. I would be fired by the party but will never change this firm stance. No Anwar, No DAP - those who feel they can take action fire me for sticking to this stance, go ahead."

Hishamuddin konsisten dengan keputusan Perhimpunan Agung UMNO, tetap menolak kerjasama dengan Pakatan Harapan. "Saya rela dipecat oleh partai, namun tidak akan pernah mengubah sikap tegas ini. No Anwar, No DAP - pihak yang merasa bisa memecat saya karena berpeganmg teguh pada pendirian ini, silakan saja."

Dalam tradisi UMNO/BN, sejak PRU 12 (2008), mereka yang memangku jabatan Presiden BN/UMNO meletakkan jabatan sebagai manifestasi tanggung jawab atas kekalahan yang dialami.

Abdullah Badawi atau Pah Lah, meletakkan jabatan walau BN masih beroleh jumlah kursi mayoritas sederhana di parlemen (2009). Najib Razak, mundur dari jabatan Presiden BN/UMNO ketika partainya kalah dalam PRU14 (2018).

Mengelak Tanggung Jawab

Saat ini, ketika BN/UMNO kalah teruk (parah) dan hanya mampu meraih 30 kursi - terburuk sepanjang sejarah Malaysia, Zahid masih ngotot dan tak mau mundur.

Berbagai kalangan menduga, Zahid bergantung kepada Anwar Ibrahim, mentor politiknya sejak memimpin Pemuda UMNO pada dekade 1980-an. Terutama, karena dia dan sejumlah petinggi BN/UMNO klaster mahkamah (yang menghadapi lebih dari total 100 dakwaan mahkamah), harus menyelamatkan dirinya dari putusan mahkamah yang bisa membawanya ke penjara.

Kalau Anwar Ibrahim, demi kepentingannya meraih kursi Perdana Menteri (PM) 10, memberikan jaminan kepada Zahid cum suis, Zahid akan menyeret BN berkoalisi dengan PH, sehingga Anwar akan dapat melangkah menghadap Sultan untuk dilantik sebagai PM.

Dalam situasi darurat saat ini, karena tidak ada partai yang mampu mencapai jumlah kursi mayoritas sederhana (112 dari 220 kursi), BN menjadi penentu jumlah bilangan dukungan kepada PM untuk membentuk pemerintahan baru.

Sampai Senin (21.11) pagi, desakan agar Zahid meletakkan jabatan Presiden BN terus mengarus, dan Zahid bersama pendukungnya bertahan untuk mengelak tanggung jawab. Bung Mokhtar dari BN/UMNO Sabah bahkan menyatakan, bukan hanya Zahid yang mesti bertanggungjawab, tapi seluruh anasir pimpinan BN dan UMNO mesti bertanggung jawab.

Tapi, pada waktu yang bersamaan, Zahid dan Mohammad Hasan (Tok Mat) - Timbalan Presiden UMNO/BN tak ambil peduli, bahkan melakukan perundingan dengan PH via Anwar Ibrahim dan Mat Sabu pada waktu yang sama di Hotel Seri Pacific.

Pada waktu yang bersamaan, sejumlah akademisi - guru besar ilmu politik berbagai lembaga pendidikan tinggi, juga mendesak Zahid mundur dan mendahulukan kepentingan rakyat dan negara. Terutama karena Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2023 belum lagi dibahas di parlemen, setelah dipaparkan PM ke 9 Ismail Sabri Yaakob, sebelum parlemen dibubarkan Senin, 10 Oktober 2022.

Meski sejumlah akademisi lain memberikan dukungan kepada Anwar Ibrahim, pada umumnya kalangan akademisi, setelah melihat ancaman yang dihadapi Malaysia, khasnya krisis kesehatan, krisis moneter, krisis ekonomi, perubahan iklim, krisis instabilitas politik, mengisyaratkan dukungan lebih laik diberikan kepada yang telah berpengalaman melewati krisis (Muhyiddin dan Ismail Sabri).

Pertimbangan sebagian besar para akademisi dan berbagai kalangan, termasuk masyarakat awam yang saya jumpai dan saya hubungi di beberapa kawasan Negeri (Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan - Putrajaya dan Kuala Lumpur, Johor, dan Kelantan) memberikan keyakinan besar kepada koalisi yang dibangun PN.

Partisipasi Kritis

Koalisi PN mempunyai watak yang berbeda sangat kontras dengan PH. PN lebih sofat dan bijak dalam memilih jalan moderat mengelola pemerintahan untuk membangun stabilitas politik. PH terkesan dan terasa lebih keras dan retoris dengan lebih banyak menyerang dan menerjang, dan dikuatirkan akan menimbulkan instabilitas politik.

Ketika memenangkan PRU14 dan membentuk pemerintahan, koalisi PH terbukti tak mampu mewujudkan manifesto politik mereka. Lebih banyak menjanjikan harapan, sesuai dengan logonya dalam kertas suara dan bendera. Fokusnya hanya pada bagaimana menggunakan demokrasi untuk merebut kekuasaan.

Akan halnya PN lebih menggunakan kekuasaan untuk mengatasi masalah dan berkomitmen kuat menciptakan stabilitas sebagaimana diharapkan rakyat dan para Sultan. Ketika Ismail Sabri memimpin pemerintahan gabungan PN terusan, stabilitas tercapai.

Dengan sesanti Keluarga Malaysia, Ismail Sabri Yaakob sebagai PM ke 9 menerapkan minda demokrasi sebagai cara mencapai harmoni kebangsaan. Minda yang mengembalikan prinsip asasi Malaysia yang dibangun di atas harmoni ras, etnis, dan budaya. Sebagai pemimpin pemerintahan, Ismail Sabri bahkan membuka ruang partisipasi kritis bagi pembangkang (oposan).

Dua tahun terakhir, stabilitas politik terbentuk di tengah banjir informasi secara multi media, multi channel, dan multi platform. Para pemilih muda (usia 18 - 21 tahun) menghidupkan dinamika demokrasi, dan merayakan PRU15 dan memberikan tawaran berpolitik dengan riang gembira. Menguatkan para pemilih konvensional - tradisional, dalam menyikapi PRU dengan suasana yang lebih damai.

Pola retorika politik yang digerakkan PH dengan karakter retorika a la Anwar yang lebih penetratif hipodermis dengan cara menyerang dan menebar siasat pembunuhan karakter atas lawan politik, justru menurunkan perolehan kursi (dari 104 menjadi 80 kursi).

Bergantung Sultan

Situasi ini yang memberikan dorongan kuat bagi PN, GPS dan GRS dengan gaya yang lebih soft dan membangun kedewasaan politik rakyat justru berbuah penambahan bilangan perolehan kursi. PN sebagai gabungan partai politik berhasil mencapai 73 kursi. GPS merebut 22 kursi dan GRS meraih 6 kursi.

Dari media yang meliput seluruh rangkaian PRU15 dari detik ke detik, terserap aspirasi rakyat, khasnya kalangan generasi baru, mengisyaratkan pemimpin yang mempunyai integritas sebagai row model bagi kepemimpinan masa depan negara. Mereka menuntut kepastian para pemimpin untuk melakukan perundingan, guna melestarikan kestabilan. Dahulukan stabilitas politik untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks itulah perundingan 'ironis' para pemain watak paradox politisi, yakni pemimpin BN (Zahid Hamidi, Mohammad Hasan, Saravanan Muragan, Wee Ka Siong, Azalina Othman Said, Ahmad Maslan, Bung Mokhtar, dan Ismail Sabri) dengan pemimpin PH (Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Rafidzi, Syarifuddin Nasution, Fahmi Fadzli, dan lain-lain) di Hotel Seri Pasific pada Senin - 21/11) pagi, menjadi menarik perhatian di tengah mendung menyelimuti rakyat. Ismail Sabri meninggalkan Hotel Seri Pacific lebih awal.

Perundingan paradox tersebut dapat diduga sebagai reaksi atas perundingan pemimpin PN (Muhyiddin Yassin dan Abdul Hadi Awang) dengan pemimpin GPS (Abang Abdul Rahman Johari Abang Openg ) di kediaman Muhyiddin Yassin dan komunikasi pemimpin PN dengan pemimpin GRS - Datuk Hajiji Noor (20/11).

Juga sebagai reaksi atas pertemuan lebih dari 20 calon anggota parlemen BN yang berhasil merebut kursi, yang konsisten dengan keputusan Perhimpunan Agung UMNO, menolak koalisi BN dengan PH dan lebih mendukung PN.

Siapakah yang akan menjadi PM dan membentuk pemerintahan untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi besar dunia mulai tahun depan? Siapa pula yang bakal sanggup menjadi pembangkang (oposan)?

Kelak akan bergantung kepada keputusan Sultan, setelah memverifikasi dan mengkonfirmasi hasil rundingan para pemimpin partai, yang akan disampaikan Speaker Dewan Rakyat Malaysia - Tan Sri Azhar Azizan Harun, besok. |