Perombakan Partai Golkar Mulai dari Sekretaris Jendral

| dilihat 560

Catatan Politik Sem Haesy

SEBERAPA sungguh Partai Golkar hasil Munaslub yang berlangsung di Jakarta (19/12/17) akan melakukan revitalisasi partai itu untuk bangkit dan keluar dari keterpurukan? Lantas siap berkompetisi di Pilkada serentak 2018, Pemilihan Umum 2019, dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2019.

Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat ditentukan oleh kesungguhan Airlangga Hartarto merombak kepengurusan dan kepemimpinan partai itu. Khasnya untuk memperkuat konsolidasi berbasis soliditas dan solidaritas partai yang secara alamiah sudah berfirqah-firqah. Terutama penggantian Sekretaris Jendral.

Isyarat yang nampak dan terasakan dari aspirasi pimpinan daerah (provinsi, kabupaten dan kota) di ajang Munaslub, boleh diserap Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebagai ‘amanah.’ Idrus Marham sendiri, selaku Sekretaris Jenderal, sudah mengisyaratkan dirinya legowo bila dia dicopot dari jabatan strategis itu.

Dalam konteks konstitusi Partai Golkar, sesungguhnya, siapa saja kader dapat diangkat dan diberi amanah sebagai Sekretaris Jenderal.

Adalah Karsten Grabow yang menyatakan, bahwa di seluruh dunia Sekretaris Jenderal partai politik merupakan posisi penting dan bermartabat, sekaligus merupakan energizer yang penting dan menentukan sukses tidaknya pelaksanaan program aksi partai. Sekretaris Jendral Partai Politik menentukan banyak hal terkait pelaksanaan aksi politik partai.

Sekretaris Jendral partai politik memimpin suatu kesatuan organisasi yang menyeluruh dan bertanggungjawab dalam pengelolaan partai. Dialah yang paling harus bertanggungjawab dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) partai.

Untuk menentukan siapa yang layak dan patut diberi amanah sebagai Sekretaris Jendral Partai Golkar, hal pertama yang harus menjadi pertimbangan utama adalah tantangan utama Partai Golkar lima tahun ke depan. Dalam konteks ini, perombakan partai Golkar harus dimulai dari penggantian Sekretaris Jenderal, selaras dengan pandangan fall in change.

Trisukses Partai Golkar

Meminjam trilogi lama Trisukses Golkar – yang masih relevan sampai kini – tantangan utama Partai Golkar adalah sukses konsolidasi organisasi, sukses dalam pemenangan Pilkada – Pemilihan Umum dan Pilpres 2019, dan peran serta aktif Partai Golkar dalam pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Trisukses Golkar ini menjadi relevan kini, karena sejak jauh-jauh hari Partai Golkar sudah menentukan Joko Widodo sebagai Calon Presiden.

Bahasa visual yang nampak dari foto viral dialog Juduf Kalla, Airlangga Hartarto, Megawati dan Puan maharani dengan Joko Widodo di sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengisyaratkan kemungkinan berlangsungnya koalisi permanen kedua partai nasionalis, itu menjawab tantangan yang sama ke depan.

Artinya koalisi besar (dan kalau mungkin permanen) antara Partai Golkar dan PDIP adalah keniscayaan, khasnya dalam berkontestasi dengan partai berbasis agama dan partai nasionalis relijius. Apalagi, bagi Joko Widodo selaku Presiden dan Petugas Partai – koalisi permanen itu akan memudahkan dirinya untuk menentukan pemerintahan lima tahun ke depan.

Dari prakiraan keadaan dan peta kontestasi tersebut, maka Sekretaris Jendral Partai Golkar tidak sekedar sosok kader yang loyal, dedikatif, dan tidak tercela saja. Melainkan juga harus seorang yang mumpuni dan mempunyai kapasitas serta kompetensi kuat dalam mengelola organisasi. (Baca: Munaslub Ajang Pembersihan Diri Partai Golkar?)

Dia, juga harus memainkan peran optimal sebagai utama sebagai telangkai yang mampu mempererat firqah-firqah di dalam partai berlambang beringin itu, sehingga tidak lagi menjadi suatu mosaik, melainkan utuh sebagai organisasi partai politik yang solid. Muaranya adalah menjamin manajemen partai bebas dari pengaruh firqah, independen.

Peta Pengaruh Partai

Pandangan ini, masih dengan presumsi, bahwa masing-masing figur tokoh dalam Partai Golkar masih ngotot mempertahankan pengaruhnya dan ingin cawe-cawe dalam pengelolaan Partai Golkar ke depan. Terutama Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Akbar Tandjung.

Akbar Tandjung sendiri, agaknya sudah sangat menyadari, bahwa era Partai Golkar kini bukan lagi merupakan era dirinya. Karena itu, secara gradual, sangat nampak, Akbar Tandjung melangkah ke posisi historis sebagai ‘pandito ratu.’

Pernyataan dan sikap Akbar Tandjung menunjukkan dirinya sudah sangat matang (bersama yang lain: BJ Habibie, Try Sutrisno, Cosmas Batubara, dan generasinya) untuk hanya menjadi suar yang memberi isyarat ke mana partai ini akan menuju dan berlabuh.

Gambaran ini menunjukkan secara formatif, sudah jelas peta pengaruh atas partai ini. Ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar malam menuju laut yang dalam, Ketua Umum Partai Golkar sebagai nahkoda sudah mempunyai expedition map yang jelas.

Karenanya, Sekretaris Jendral sebagai mualim atau navigator harus mempunyai kematangan akal budi (think, instink, sense, and feel intelligence) yang baik.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar ke depan, bukan lagi harus seorang yang cenderung genit memainkan peran sebagai speaker partai, melainkan sungguh sebagai COO (chief operation officer) dalam mengeksekusi program aksi partai. Khasnya terkait dengan pendidikan kader dan assesment kader yang lebih spesifik: siapa untuk fungsi apa dan bagaimana sesuai dengan parameter dan standar kualitas kader.
 

Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

UNTUK kategori jabatan Sekretaris Jenderal itu, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum harus pandai-pandai menentukan kriterium. Yang paling ideal adalah mempunyai basis intelektual yang matang (dan itu tidak ditentukan oleh gelar akademik), mumpuni dalam mengelola organisasi dan manusia, mampu menggerakkan seluruh lini organisasi sebagai simpul penggerak kader sebagai modal insan (human capital), sekaligus menjadi arranger yang baik dalam memadupadan kader muda potensial yang dimiliki Partai Golkar.

Boleh jadi banyak kader yang layak menerima amanah sebagai Sekretaris Jenderal, namun tak banyak yang patut menerimanya. Parameternya jelas sudah dimilik partai ini sejak lama: tidak tercela (baik yang berhubungan dengan rasuah – korupsi maupun yang berhubungan dengan moral personality).

Karena posisi Sekretaris Jenderal partai politik mengelola  secara simultan komunikasi resmi partai, memimpin perencanaan aksi (terutama yang berhubungan langsung dengan pemilihan umum), mengelola administrasi dan asset partai, menjamin kewajaran – akuntabilitas – responsibilitas, kejelasan dan kemandirian manajemen partai, maka tak bisa sembarang orang diberikan amanah itu. Secara personal, dia juga harus sangat dekat Ketua Umum.

Intinya adalah, Sekretaris Jendral partai politik harus menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi partai. Sekaligus mampu menekan dan menghambat terjadinya transaksi politik dan dominasi politik uang yang selama ini menjadi salah satu noktah di tubuh Partai Golkar.

Tentu Sekretaris Jenderal perlu yang diperkuat oleh beberapa kader potensial sebagai wakil sekretaris jenderal yang spesifik menangani bidang-bidang khas manajemen partai.

Pola harmonisasi sipil – militer atau sipil-sipil bukan soal, karena yang utama adalah, sekretaros jenderal harus mencerminkan sosok pribadi yang smart (bukan tricky), wise, dan fresh. Sosok semacam ini diperlukan untuk membangun soliditas dan solidaritas menyeluruh. |  

Editor : sem haesy | Sumber : foto-foto dari beragam sumber
 
Humaniora
14 Jan 18, 19:27 WIB | Dilihat : 602
Akalbudi
01 Jan 18, 01:35 WIB | Dilihat : 901
S.A.G.O.N
01 Jan 18, 01:37 WIB | Dilihat : 1535
Bercermin di Bawah Cahaya
Selanjutnya
Energi & Tambang
05 Des 17, 20:09 WIB | Dilihat : 311
Kelola Sumberdaya Alam secara Efisien
19 Des 16, 10:43 WIB | Dilihat : 711
Perlu Kesadaran Kolektif untuk Efisiensi Energi
15 Des 16, 21:23 WIB | Dilihat : 926
Pertamina Serius Investasi di Hulu
Selanjutnya