Pemanasan Menuju Pilpres 2019
AKARPADINEWS.COM | TIDAK ada yang tahu topik yang dibicarakan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat meninjau pelaksanaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Dukuh Atas dan proyek Light Rail Transit (LRT) di sisi jalan tol Jagorawi.
Dalam pertemuan yang berlangsung Jum'at, 30 September lalu itu, Jokowi didampingi Ahok, berjalan-jalan, sambil mengarahkan pandangannya ke proyek transportasi massal itu. Keduanya juga berbicara serius. Sesekali, Jokowi-Ahok tertawa lepas.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Namun, Rini dan Basuki, tidak nimbrung saat Presiden berbincang-bincang dengan Ahok.
Kepada wartawan, Presiden menyatakan, akan terus memantau kemajuan proyek MRT dan LRT. Presiden ingin mengatasi hambatan dalam pelaksanaan proyek itu. "Perkembangan-perkembangannya terus saya ikuti, saya terus ke lapangan dan jangan sampai terlambat," kata Presiden.
Presiden pun ingin mengetahui alasan jika ada keterlambatan dalam pengerjaan proyek tersebut. "Saya harus tahu alasannya, apakah masalah pendanaan, masalah teknis, dan lainnya," kata Presiden seperti dikutip Antara (30/9). Presiden menjelaskan, Stasiun Dukuh Atas nantinya terdiri dari tiga lantai.
Kepala Negara mengapresiasi penggarapan terowongan MRT yang sudah tembus sehingga diperkirakan tahun 2019 proyek dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) akan selesai. "Panjangnya kurang lebih 15,7 km, kalau ini selesai perjalanan bisa ditempuh di bawah 30 menit, sangat cepat sekali," ucapnya.
Demikian pula proyek LRT. Presiden mengapresiasi karena progresnya sangat cepat dan diharapkan 2018 sudah tersambung di Cawang dan sudah dimulai pembangunannya di Jakarta pada Oktober 2016. "Di Jakarta, sekarang sudah pada posisi pembersihan lahan atau land clearing," ucapnya.
Menurut Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk Ki Syahgolang Permata, penggarapan proyek LRT, baru memasuki pengerjaan struktur pada Lintas Pelayanan 1 Cawang-Cibubur (14,5 kilometer) dan Lintas Pelayanan 3 Cawang Bekasi Timur (18,5 kilometer), serta Lintas Pelayanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (10,5 kilometer) dalam tahap persiapan.
Untuk Lintas Pelayanan 1 dan 3 sudah dalam tahap pengerjaan pondasi, pier, pier head dan U-Shaped Girder. Untuk Lintas Pelayanan 2 memasuki tahapan detil desain dan koordinasi Dinas terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Saat ini, pekerjaan konstruksi Lintas Pelayanan 1 mencapai kurang lebih 15 persen, sedangkan untuk kemajuan pekerjaan Jalur Layang Lintas Pelayanan 3 kurang lebih enam persen. Pengerjaan pembangunan prasarana LRT menggunakan dana PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp1,4 triliun.
******
Presiden Jokowi memang perlu memastikan proyek itu berjalan dengan baik dan pencapaiannya harus sesuai target yang telah ditetapkan. Karena, proyek MRT itu telah dicanangkan Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
10 Oktober 2013, proyek MRT tahap pertama diresmikan Jokowi. Di era gubernur Fauzi Bowo, proyek MRT itu baru konsep di atas kertas. Bahkan, konon, pelaksanaan proyek itu telah tertunda selama 26 tahun.
Dengan kata lain, penyelesaian proyek itu merupakan upaya Jokowi melunasi janji kepada warga DKI Jakarta yang merindukan transportasi publik yang lancar, aman, nyaman, dan manusiawi.
Nantinya, satu rangkaian MRT akan mengangkut 1.200 orang dan jarak antarkereta sekitar lima menit, dengan total gerbong mencapai 96. Targetnya, proyek MRT tahap pertama yang menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan Lebak Bulus, selesai pada kuartal pertama tahun 2018.
Proyek MRT dibiayai dari APBN dan APBD melalui pinjaman lunak dari Japan International Coorporation Agency (JICA). Anggaran yang dibutuhkan sebesar 140 miliar yen. Sementara pinjaman dari JICA sebesar 125 juta yen. Pinjaman dari Jepang itu akan dikembalikan selama 40 tahun. Sisanya, sebesar 15 miliar yen menggunakan APBD DKI Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, proyek MRT sempat terhambat lantaran kewenangan pemerintah pusat, khususnya terkait penutupan Stadion Lebak Bulus untuk depo MRT dan lahan pengganti Terminal Lebak Bulus yang harus disetujui Kementerian Pemuda dan Olahraga yang kala itu dipimpin Roy Suryo.
Padahal, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan Stadion Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) dan anggaran pembangunan stadion itu untuk mengganti Stadion Lebak Bulus. Stadion BMW berada di area seluas 12 hektar, sementara Stadion Lebak Bulus luasnya 4,5 hektar. Sementara terkait anggaran, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp50 miliar dari total kebutuhan anggaran yang mencapai Rp1,2 triliun.
Kala itu, hambatan dihadapi kala Jokowi belum menjadi Presiden. Karenanya, Jokowi yang kini menjabat Presiden, diharapkan memangkas persoalan yang menghambat pelaksanaan proyek itu, khususnya terkait kewenangan pemerintah pusat.
Di kala kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Jokowi memang berjanji akan menuntaskan permasalahan transportasi guna mengurai masalah kemacetan, termasuk banjir, yang kerap menerpa warga DKI Jakarta.
Jokowi menyakinkan warga Jakarta jika dirinya menjadi presiden, akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk bekerja sama menuntaskan masalah kemacetan dan banjir Jakarta.
Karenanya, cukup beralasan jika pertemuan Jokowi-Ahok saat meninjau proyek MRT dan LRT itu, dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat memang sangat penting dalam mengurai masalah transportasi, termasuk masalah banjir di Jakarta.
Dua persoalan klasik itu tidak dapat dituntaskan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri. Dibutuhkan peran pemerintah pusat untuk mendorong daerah-daerah penyangga lainnya dalam membantu Jakarta menyelesaikan masalah itu.
Memanfaatkan Pengaruh
Namun, pertemuan yang digelar di kala musim politik di DKI Jakarta saat ini, memunculkan tafsir yang berbeda. Ada kesan, Jokowi ingin memperlihatkan dukungan kepada Ahok, yang merupakan calon gubernur petahana DKI Jakarta, berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Atau, Ahok yang ingin memperlihatkan kepada khalayak jika dirinya mendapatkan dukungan dari Presiden.
Jokowi yang saat ini menjabat presiden, tentu memiliki magnet elektoral. Elektabilitasnya masih berada di puncak, dibandingkan politisi-politisi lainnya.
Sebagai presiden, Jokowi masih menjadi top of mind. Hasil survei Saiful Mujani Reseaerch and Consulting (SMRC) yang dirilis 24 Juli 2016 lalu menunjukan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi masih tinggi, berada di angka 67 persen.
Dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, dukungan dari Jokowi, baik langsung maupun tidak langsung, bisa turut mempengarui elektabilitas pihak-pihak yang dikesankan didukungnya. Bahkan, pengaruh Jokowi juga diyakini dapat berdampak bagi para pihak maupun partai politik yang mendukungnya.
Karenanya, Partai Golkar merapat ke Jokowi--bahkan sejak dini, mendukung Jokowi sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2019. Manuver Golkar itu, tak lain ingin memanfaatkan Jokowi untuk meraih dukungan para pendukungnya. Dalam politik, sah-sah saja jika Golkar mengarahkan bandul politik ke Jokowi yang memiliki pengaruh, apalagi tengah menjabat sebagai presiden.
Elit Golkar sadar betul jika ketua umum partainya, Setya Novanto, tidak memiliki daya ungkit untuk menjadi juara di Pilpres 2019. Pasalnya, politisi dengan latar belakang pengusaha dan karib disapa Setnov itu dilengserkan dari jabatan Ketua DPR lantaran diduga mencatut nama Jokowi dalam kasus "Papa Minta Saham" PT Freeport Indonesia.
Dia juga pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue PON XVIII di Riau.
Dengan menjagokan Jokowi, maka peluang untuk merebut kekuasaan lebih besar. Tetapi, dengan catatan: Jokowi tidak menyisahkan catatan buruk di era kepemimpinannya. Bisa saja dukungan Golkar itu berubah jika tingkat elektabilitas Jokowi melorot lantaran buruknya kinerja pemerintahan yang dipimpinnya.
Di kala Pemilu 2014 lalu, harus diakui, elektabilitas Jokowi yang tinggi, turut berpengaruh dalam memobilisasi dukungan masyarakat sehingga mengantarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang (the ruling party) di Pemilu 2014.
Di musim kampanye, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sering mengajak Jokowi kampanye, termasuk mengkampanyekan calon kepala daerah yang diusung PDIP di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Jokowi yang elektabilitasnya tinggi kala itu, dimanfaatkan untuk menjadi pendulang suara (vote getter). Dan, itu berhasil. Di Pemilu 2014, PDIP meraih dukungan di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 20 persen. Dengan begitu, PDIP dapat mencalonkan paket capres-wapres sendiri.
Jelang Pemilu 2014, hasil survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukan, Jokowi Effect dapat menggerus suara partai lain. Jika PDIP mencapreskan Jokowi, maka Golkar hanya mendapat 15 persen. Sebaliknya, bila Jokowi tidak dicapreskan PDIP, maka elektabilitas Golkar melonjak hingga 22 persen.
Efek pencapresan Jokowi juga berdampak bagi partai lainnya, dengan kisaran di bawah lima persen. Selain itu, jelang Pilpres 2014, meski PDIP memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, tidak berarti mudah memenangkan Megawati jika melaju di ajang suksesi.
Bisa saja PDIP meraih dukungan mayoritas dari rakyat saat pemilihan umum legislatif. Namun, tatkala memajukan Megawati sebagai capres, maka PDIP tidak akan berhasil memuluskan Megawati menduduki kursi RI-1, meski dengan menjadikan Jokowi sebagai calon wakil presiden.
Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berpotensi mengalahkan Megawati. Apalagi, elektabilitas Megawati berada di bawah Prabowo. Hasil simulasi survei yang dilakukan Indo Barometer jelang Pilpres 2014 menunjukan, jika Megawati dipasangkan bersama Jokowi, maka akan kalah dengan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa.
Megawati-Jokowi mendapatkan 23,3 persen, sementara Prabowo-Hatta meraih 24,1 persen suara. Survei yang dilakukan tanggal 14-25 Februari 2014 itu merekrut sampel di 33 provinsi, dengan jumlahnya 1.200 orang. Karena diyakini bisa menjadi vote getter, banyak kader PDIP yang menjadi calon anggota legislatif, memanfaatkan Jokowi untuk mendompleng perolehan suaranya di pemilihan legislatif.
Caranya, misalnya, dengan memajang fotonya di baliho atau spanduk bersama Jokowi. Bahkan, caleg dari partai lain pun memanfaatkan Jokowi untuk mendongkrak suara. Fenomena itu serupa dilakoni kader Partai Demokrat, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berada di puncak popularitas saat menjabat Presiden RI (2004-2009 dan 2009-2014).
Lantas, muncul pertanyaan, apakah pertemuan di proyek MRT dan LRT itu menunjukan dukungan Jokowi kepada Ahok? Juru bicara Presiden Johan Budi menegaskan, Presiden berada pada posisi yang netral dalam Pilkada DKI Jakarta.
Dia menyakinkan, Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi di Pilkada DKI Jakarta. Presiden hanya ingin Pilkada berlangsung jujur, adil, dan demokratis.
Secara lisan, memang tidak ada dukungan yang disampaikan Jokowi. Karena, ini menyangkut soal netralitas seorang presiden. Namun, sebagai petugas partai, Jokowi rada sulit melepaskan dukungan lantaran PDIP menjadi pendukung utama Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017-2022.
*****
Dalam konteks politik, apalagi jelang suksesi, wajar jika muncul persepsi jika pertemuan Jokowi-Ahok itu bermakna politis. Jokowi tentu berkepentingan di Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, jika dikait dengan Pilpres 2019. Jokowi tentu mencermati dinamika politik di DKI Jakarta yang diyakini menjadi barometar perpolitikan nasional.
Pilkada DKI Jakarta merupakan ajang pemanasan menuju Pilpres 2019. Karenanya, sejumlah tokoh politik senior seperti Megawati, SBY, Prabowo Subianto, dan sejumlah pentolan partai politik lainnya, pada turun gunung untuk memenangkan jagoannya masing-masing.
Pengalaman politik Jokowi juga menunjukan jika kontestasi politik di DKI Jakarta dapat menjadi tahapan menuju Pilpres 2019. Dan, bukan mustahil, jika menang, ketiga calon gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono, mengikuti jejak Jokowi, menuju Istana Presiden.
Karenanya, kemesraan Jokowi-Ahok, bisa ditafsirkan sebagai bagian dari komunikasi politik menuju Pilpres 2019. Sosok Ahok, disebut-sebut memiliki kans kuat, setidaknya menduduki kursi RI-2. Sosok Ahok dapat mengukuhkan dukungan dari kelompok nasionalis, moderat, maupun non muslim. Karenanya, bukan hal mustahil, jika Jokowi melanjutkan duetnya bersama Ahok di Pilpres 2019. Jika motifnya demikian, sulit bagi Jokowi untuk bersikap netral.
Jokowi juga tentu mencermati sosok Anies dan Agus, yang juga disebut-sebut punya kans kuat untuk berlaga di ajang Pilpres 2019. Anies, namanya sudah berkibar saat Pilpres 2014 lalu, tatkala menjadi salah satu peserta konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat.
Anies kala itu bertarung dengan peserta konvensi lainnya antara lain Ali Masykur Musa, Dahlan Iskan, Dino Patti Jalal, Endriartono Sutanto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang. Mereka berasal dari kader maupun non kader partai Demokrat, dengan latar belakang yang berbeda-beda.
Anies dikenal sebagai pemimpin yang orientasi perjuangannya membangun kualitas manusia Indonesia. Misalnya, dia mengembangkan dan mengelola Indonesia Mengajar.
Dalam dunia pendidikan, lulusan Doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat itu, pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina, sekaligus rektor termuda di Indonesia.
Anies menjadi rektor kala usianya belum genap 40 tahun. Tak hanya itu, Anies pun masuk 100 intelektual dunia versi jurnal Foreign Policy (FP) yang terbit di Amerika Serikat. Namanya sejajar dengan tokoh dunia seperti Noam Chomsky, Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus, dan Amartya Sen, serta Vaclav Havel.
Sementara, World Economic Forum, yang berpusat di Davos, pada Februari 2009 lalu, memilih Anies sebagai salah satu Young Global Leaders. Anies juga terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010 lalu. Anies juga pernah dipercaya oleh Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Demikian pula Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebagian pihak menilai, Agus merupakan metamorfosis SBY yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat. Meski sudah tak lagi menjabat presiden, figur SBY diyakini masih berpengaruh dalam memobilisasi dukungan rakyat. Sebagian besar rakyat tentu akan mengkaitkan kepemimpinan SBY selama dua periode dengan kepemimpinan saat ini.
Sama halnya dengan pengalaman Jokowi, SBY di kala elektabilitasnya moncer lantaran ditopang kinerja pemerintahan yang dipimpinnya, khususnya selama 2004-2009, turut mendongkrak kemenangan Demokrat.
Demokrat pernah berjaya di Pemilu Legislatif tahun 2009. Demokrat menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2009, mengalahkan partai-partai yang usianya jauh lebih tua: Golkar dan PDIP. Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Perolehan dukungan suara itu melonjak drastis dibandingkan dari hasil Pemilu Legislatif tahun 2004 yang hanya 7,45 persen.
Namun, di Pemilu Legislatif 2014, perolehan suara Demokrat turun drastis, dengan berada di posisi keempat dari 10 partai di DPR. Demokrat hanya memperoleh 12.728.913 (10,19%) dari total suara nasional. Anjloknya perolehan suara itu tidak terlepas dari opini negatif masyarakat yang terbentuk akibat kader Demokrat yang terseret kasus korupsi. Beruntung, Demokrat memiliki figur SBY yang memiliki peran besar dalam menyelamatkan suara Demokrat.
Ada juga yang menganggap pencalonan Agus bagian dari investasi politik jangka panjang yang tengah dibangun SBY. Bagi Agus, pencalonannya merupakan tahapan politik awal untuk mengukur respons publik. Kalau pun kalah, dia kelak akan memimpin Partai Demokrat yang didirikan SBY sebagai kendaraan politik yang akan datang. Setidaknya, pengalaman bertarung di ajang Pilkada DKI menjadi langkah awalnya meniti karir dalam politik praktis.
SBY tentu tidak akan mempertaruhkan karir militer anaknya jika tahu akan kalah. Atau, bisa juga SBY menganggap karir militer Agus belum tentu lancar jika tidak ditopang kekuatan politik setelah dirinya tak lagi menjadi presiden. Seperti diketahui Agus, berlatarbelakang militer dengan menyandang penghargaan Adhi Makayasa. Penghargaan kepada lulusan terbaik dari Akademi Militer itu, diraih Agus pada Desember 2000.
Agus juga meraih gelar Master of Science in Strategic Studies dengan predikat sangat memuaskan dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University tahun tahun 2005. Agus juga bergelar Master Administrasi Publik dari John F Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat tahun 2010, dan Master of Arts Leadership and Management dari George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University tahun 2015.
Agus memang awam dalam politik praktis. Namun, dia tentu paham politik lantaran berguru dengan ayahnya. Dalam politik pun tidak ada yang mustahil karena politik senantiasa bergerak dinamis.
Dan, tak dinyana, kemunculan Agus menuai respon khalayak. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan Oktober ini menunjukan, Agus yang berpasangan dengan Syliviana Murni tidak dapat diremehkan.
Tingkat elektabilitasnya mencapai 20,20 persen, kalah tipis dibandingkan Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno yang elektabilitas mencapai 22,30 persen. Sementara elektabilitas pasangan calon petahana, Ahok-Djarot, mencapai 31,1 persen, dan menunjukan tren penurunan yang signifikan.
Sementara responden yang belum menentukan pilihan mencapai 26,40 persen. Survei itu dilaksanakan 28 September hingga 2 Oktober, dengan merekrut 440 responden warga DKI Jakarta. Sementara pada Maret lalu, elektabilitas Ahok yang disurvei LSI, mencapai 59,3 persen, menenggelamkan sejumlah nama yang disebut-sebut layak bertarung di ajang suksesi.
Menurut Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, selisih elektabilitas Ahok dengan Anies dan Agus yang di bawah 15 persen menunjukan pertarungan Pilkada DKI kian ketat. "Prediksi kami, kemungkinan dua putaran sangat besar. Ketiga calon mempunyai peluang sama untuk masuk dalam putaran kedua," katanya.
Jika mencermati hasil ketiga lembaga survei itu, nampak jumlah pemilih mengambang (swing voters) cukup signifikan. Pasangan yang bisa mendominasi pemilih mengambang, kemungkinan besar akan memenangi pertarungan. Karenanya, masing-masing kandidat bersama para pendukungnya, dituntut menerapkan strategi pamungkasnya dalam menggalang dukungan pemilih mengambang.
Sebagai seorang Presiden, Jokowi tentu harus menjaga netralitas, khususnya kepada para calon yang diusung PDIP. Tujuannya, untuk memastikan Pilkada DKI Jakarta berlangsung lebih demokratis. Presiden juga harus bisa memastikan Pilkada damai, termasuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan calon petahana dalam memobilisasi dukungan birokrasi dan memanfaatkan program-program pemerintah untuk kepentingan politik.
Karenanya, penting kiranya Presiden menunjukan kenegarawanannya karena dirinya adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden partai politik. Tatkala menjadi presiden, loyalitas Jokowi kepada partai harusnya berhenti. Seperti dinyatakan Presiden ke-35 Amerika Serikat John F Kennedy, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins." | M. Yamin Panca Setia
