Parpol Wajib Mendidik Rakyat

DUA pekan terakhir, beberapa teman dan saya, ngobrol ringan dengan Dr (HC) Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) RI yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Banyak hal menarik dikemukakan tokoh penting bangsa ini.

Saya tertarik pada upayanya membentang silaturrahmi kepada seluruh potensi dan elemen bangsa, dengan cara konsisten berdiri tegak berakar kebangsaan kita (nasionalisme religius).

Hal itu dilakukannya untuk memaknai gagasan dan pemikirannya tentang keadilan kongkret, khasnya terkait kesejahteraan rakyat.

Zul berpandangan realistis: ketika terjadi penurunan kesejahteraan rakyat, upaya yang harus dilakukan seluruh potensi anak bangsa adalah menghidupkan hakikat keadilan secara nyata.

Dalam konteks itu, peran kaum muda menjadi penting dan strategis. Termasuk kaum muda yang bertumbuh sebagai ‘generasi kedai kopi,’ dengan bekal pengetahuan dan jejaring yang luas, yang selama ini mengambil jarak dengan partai politik. Bahkan, memilih posisi di luar sistem penyelenggaraan negara.

Bahasa yang dipergunakan Zul, jelas. Perlu kesadaran kolektif untuk memberikan ruang aktualisasi potensi yang nyata bagi kaum muda – yang sebagian terbesar merupakan kaum terdidik. Tidak lagi hanya sekadar menjadi politisi, pelaku ekonomi, dan penggerak gerakan sosial. Melainkan sebagai negarawan.

Di lapangan politik, partai politik, harus mengubah minda (mindset) : tak lagi menjadikan kaum muda dan rakyat sebagai obyek, karena mereka sesungguhnya merupakan subyek dalam seluruh proses pembangunan Indonesia.

Partai politik, wajib melakukan tugas utamanya, menyelenggarakan pendidikan politik secara nyata, melalui proses kaderisasi secara sistemik dan visioner.

Di lapangan ekonomi, tak cukup hanya memberdayakan potensi ekonomi rakyat. Karena yang diperlukan adalah adalah menguatkan akses rakyat terhadap modal, pasar, dan informasi yang akurat dan benar.

Inklusi keuangan mesti terjamin, berjalan baik. Melalui inklusi keuangan, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia (milik negara atau swasta) wajib menguatkan akses rakyat.

Di lapangan sosial, seluruh penyelenggara gerakan kemasyarakatan di seluruh lapisan, wajib memainkan peran memperkaya dinamika pendidikan dengan perubahan orientasi nyata. Menumbuhkan perluasan kewirausahaan, tak cukup hanya menyediakan tenaga kerja yang selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan industri.

Setarikan nafas, lembaga-lembaga pendidikan khas, seperti pondok pesantren perlu terus menerus menyempurnakan sistem (termasuk kurikulum) yang memungkinkan seluruh santri, kembali memainkan peran strategis mereka di wilayah ekonomi.

Sejarah perjuangan bangsa, bertolak dari kesadaran menjadi bangsa yang mandiri dan tidak mudah diatur oleh kekuasaan ekonomi yang berada di tangan penjajah.

Melandasi semua itu, seluruh penyelenggara negara mesti terus menerus menjamin kemerdekaan dan kenyamanan dalam mengaktualisasi ajaran agama yang tercermin dari kualitas kebajikan para pemeluknya.

Dalam konteks keberadaannya sebagai Ketua Umum PAN, Zul melihat perlunya penguatan ideologis, kesadaran kebangsaan yang lebih luas dan kuat, dan kompeten dari kader-kader partai. Khasnya dalam memainkan peran sebagai pelopor perubahan bangsa.

Penguatan ideologi kebangsaan menjadi penting untuk memberi nilai tambah pada kualitas kader, sehingga sungguh mampu berkompetisi (dan memenangkannya) secara fair, terbuka, bertanggungjawab, akuntabel, dan mandiri.

Di tengah pragmatisme politik yang telah menimbulkan politik transaksional, menurut Zul, kesadaran rakyat sebagai subyek dalam seluruh proses demokrasi, harus terus dibangunkan.

Mencapai dan merebut kekuasaan politik penting, tetapi menyiapkan rakyat sebagai penentu kekuasaan politik jauh lebih penting.

Kecerdaasan politik rakyat yang terus membaik, harus diimbangi dengan perilaku dan etika politik yang juga baik dan benar dari para politisi.

Jaman terus bergerak, disertai kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Perjuangan menegakkan keadilan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan prioritas.

Kompetisi politik di ajang demokrasi, mesti dilakoni dengan cara-cara yang terus mencerdaskan seluruh anak bangsa. Popularitas dan elektabilitas, memang penting. Tapi, yang utama adalah bagaimana menjadikan partai politik dan politisi sebagai wadah dan penggerak keadilan berbasis kesejahteraan yang kongkret.

Partai politik bertanggungjawab atas kualitas kader bangsa yang kelak menjadi penentu penyelenggaraan negara. Kita tak boleh lagi membiarkan keadaan, perjalanan kemajuan bangsa dirampas oleh para pengutip upeti, untuk dan atasnama kekuasaan | bang sem