Panglima TNI di Tengah Keragaman Kepentingan

| dilihat 938

N. Syamsuddin Ch. Haesy

PERGANTIAN jabatan adalah sesuatu yang niscaya dan biasa-biasa saja. Bukan peristiwa istimewa. Terutama karena setiap jabatan mempunyai bentang masa yang terbatas dan mesti mengikuti siklus yang sudah disepakati dan ditetapkan melalui aturan perundang-undangan. Tak terkecuali masa jabatan penyelenggara pemerintahan dan negara.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo – Panglima TNI, agaknya menyadari realitas itu. Jum’ at (8/12/17) lalu, Presiden Joko Widodo melantik Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Istana Negara, dan Sabtu (9/12/17) keduanya melakukan serah terima jabatan Panglima TNI di Markas Besar TNI – Cilangkap, Jakarta Timur. Setelah itu, keduanya akan menuju ke rumah dinas Panglima TNI di Jalan Diponegoro – Jakarta Pusat, yang berseberangan dengan Rumah Dinas Wakil Presiden dan Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta.

Gatot langsung mengemukakan kepada juruwarta, kini dirinya adalah anakbuah Hadi Tjahjanto yang sebelumnya adalah Kepala Staf Angkatan Udara. Gatot tak berniat pensiun dini dan akan menjalani sisa waktunya sampai pensiun, Maret 2018, sebagai jenderal aktif tanpa jabatan.

Banyak hal menarik dari peristiwa reguler pergantian jabatan itu, yakni TNI mampu memainkan peran dirinya sebagai institusi negara yang berdiri di tengah. Berjarak sama dengan semua kekuatan dan lembaga politik. Dan menunjukkan independensi kuat untuk hanya menjadi bagian dari negara dan bangsa, bukan bagian dari kekuasaan.

Sikap Gatot yang semacam itu, pun sesuatu yang semestinya, dan menjadi istimewa di tengah dinamika masyarakat yang sedang ‘galau’ dalam banyak melihat fenomena kehidupan sosial secara dramatik dan presumtif. Itu sebabnya, ketika Gatot selaku Panglima TNI melakukan mutasi (yang juga sesuatu yang biasa saja) sejumlah perwira tinggi, dianggap sesuatu yang tak biasa.

Di tengah masyarakat yang sedang genit dengan ashobiyah (pengelompokan) berdasarkan kepentingan, sikap dan tindakan Gatot memegang teguh prinsip dasar ketentaraan Indonesia berbasis Sapta Marga, dicurigai dengan beragam cara. Terutama, sejak berlangsung polarisasi sosial yang kental dalam menilai bagian-bagian kelam sejarah perjalanan bangsa ini.

Gatot adalah jenderal yang mempunyai integritas di tengah arus perubahan yang pusarannya nyaris tak terkelola baik. Tetapi dia berhasil menjaga TNI dari keberpihakan subyektif terhadap kekuasaan, dengan tetap patuh pada fatsoen politik kenegaraan yang terhubung dengan sejarah panjang independensi TNI.

Di tengah arus besar praktik politik yang terbelah oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan, Gatot beserta seluruh jajarannya, termasuk Hadi Tjahjanto yang menggantikannya, berhasil menunjukkan upaya serius agar bisa sejalan dengan peningkatan kemampuan  dan keunggulan bersaing di tataran global. Gatot mampu menerapkan prinsip manajemen strategic intent, dan senantiasa siaga dengan pergerakan aksi politik yang cenderung dihampiri dengan strategi kelontong (kitsch strategy) para pendulang untung dari situasi dan kondisi politik.

Dalam situasi demikian, frame kepemimpinan Gatot yang terus memelihara kekuatan relasi rakyat – tentara, menguatkan relasi korelasi sipil – militer, dan telah mampu menjaga momentum baik dalam pengembangan masyarakat madani (civil society).

Praktik dan model kepemimpinan Gatot, memang bukan sesuatu yang baru, tetapi memberikan kesan kuat kemampuannya untuk menjaga situasi dan kondisi untuk menjaga demokrasi sebagai cara mencapai harmoni kebangsaan. Karenanya, tidak berlebihan bila berkembang harapan kepada Hadi Tjahjono, menerapkan model kepemimpinan khas dirinya, dengan tetap melanjutkan pencapaian-pencapaian lima tahun terakhir di masa lima tahun ke depan.

Banyak godaan terhadap TNI lima tahun ke depan. Tak hanya karena akan berlangsungnya beragam peristiwa politik reguler: Pilkada serentak 2018, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2019.

Jauh dari itu, karena keterbatasan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang belum berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, dapat pula menimbulkan berbagai persoalan yang akan menguji kemandirian TNI.

Dari sudut pandang ini, keunggulan TNI sebagai kekuatan bersenjata mesti selalu berada di garda depan dalam menciptakan situasi dan kondisi masyarakat – negara – bangsa yang tetap stabil, meski dinamika perubahan masyarakat sering tidak terduga.

Alhasil, sebagai rakyat kita boleh berharap, di bawah kepemimpinan Hadi Tjahyanto peran strategis TNI dalam keseluruhan konteks perubahan bangsa dan negara kian terasakan oleh rakyat. Terutama dalam konteks perlindungan terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

\

Perubahan (secara gradual) peran TNI di tengah dinamika kebangsaan dan kenegaraan, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas TNI.

Dalam konteks itu, yang penting dan utama dalam pengembangan TNI ke depan, adalah keserasian pembangunan kekuatan alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan mutu pendidikan yang akan menjamin berlangsungnya kaderisasi dan suksesi kepemimpinan TNI.

Pedomannya sudah jelas, based on MEF (Minimum Essential Force) yang sudah masuk Rencana Strategi (Renstra) kedua, 2014-2019. Tinggal lagi, bagaimana memperjuangkan realisasinya, karena kondisi perekonomian negara masih belum kuat. Antara lain, pemenuhan pesawat tempur, radar, dan kapal selam.

Begitu juga halnya dengan sistem pendidikan, pedomannya sudah jelas, yang mengacu pada terbentuknya tentara profesional yang memahami eksistensi TNI yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat.

Dalam satu tarikan nafas, melihat perkembangan praktik otonomi daerah (yang masih dalam proses menuju otonomi luas nyata dean bertanggungjawab), masih sangat penting pembinaan teritorial.

Apalagi dari aspek demografis dan geografis, Indonesia sangat heterogen, dan dalam konteks budaya, sangat plural dan memerlukan kemampuan khas dalam memahami multikulturalisma masyarakat.

Dari sudut pandang ini, maka upaya membangun keselarasan hubungan antara TNI dengan seluruh lapisan masyarakat menjadi penting. Termasuk menerapkan zero tolerance untuk setiap aksi terorisme dan sparatisme.

Lima tahun ke depan adalah masa yang menentukan perjalanan lanjut bangsa ini – paling tidak sampai 2045. Selama masa itu, TNI mesti mengambil peran sebagai perekat utama integralitas dan integritas bangsa, di tengah konflik kawasan (khasnya konflik Laut China Selatan) terus memendam bara, dan perubahan orientasi global dari Amerika – Eropa ke Asia Pasifik. Termasuk perubahan pola perang, dari perang fisik bersenjata ke perang teknologi informasi, dengan beragam ‘pertempuran’ dalam proxy war yang dampaknya terasakan, tapi wujudnya tak nampak.

Tidak mudah menjadi Panglima TNI di tengah pusaran keragaman kepentingan politik menjelang sukses kepemimpinan nasional. Apalagi, tumpuan harapan rakyat menyertainya, ketika tanda jabatan disematkan Presiden RI di dadanya.

Selamat melanjutkan pengabdian, Jenderal Gatot. Selamat berjuang Marsekal Hadi. Teruskan sikap: apa yang terbaik bagi rakyat, itu juga yang terbaik bagi TNI. |

 

Penulis adalah jurnalis dan budayawan

 

Editor : sem haesy | Sumber : foto-foto: setkab dan puspen tni
 
Humaniora
22 Mei 20, 08:48 WIB | Dilihat : 422
Prof. Dr. Hj. T. Fatimah Djajasudarma dalam Kenangan
21 Mei 20, 00:28 WIB | Dilihat : 85
Ke Mana Nalar Keadaban
15 Mei 20, 04:27 WIB | Dilihat : 84
Khalwat
09 Mei 20, 09:06 WIB | Dilihat : 255
Tantangan Cendekiawan Muslim Sejati
Selanjutnya
Polhukam
26 Mei 20, 23:16 WIB | Dilihat : 44
Tak Kan Patah Pena Meneruskan Perjuangan Tok Mat
18 Mei 20, 05:16 WIB | Dilihat : 149
Anies Mendayung di Antara Kemanusiaan dan Keadilan
17 Mei 20, 05:33 WIB | Dilihat : 144
Realita Kepemimpinan Pandir
Selanjutnya