Najib - Jokowi Bahas Keamanan Perairan Sulu

AKARPADINEWS.COM | PEMERINTAH Indonesia – Malaysia sepakat menyelesaikan isu perairan di Laut Sulawesi secara tuntas agar tidak tertunda terlalu lama. Kesepakatan itu diambil oleh Perdana Menteri Malaysia Mohd Najib Razak dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan – Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2016.

Penyelesaian tuntas tersebut, menurut PM Mohd Najib Tun Razak, menghasilkan satu keputusan yang komprehensif dan boleh diterima kedua negara dalam waktu yang tak akan lama.

Isu perairan Sulu mengemuka sejak beberapa waktu terakhir, karena munculnya berbagai kasus perompakan yang dilakukan oleh kalangan separatis di Filipina Selatan. Antara lain penculikan atas anak buah kapal Warga Negara Indonesia (WNI) dan nelayan Malaysia.

Perundingan antara Malaysia – Indonesia terkait dengan perbatasan sudah berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir, termasuk di perairan Sulu, namun belum mencapai keputusan yang final.

Dalam pertemuan konsultasi tahunan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Mohd Najib Tun Razak juga dibahas tentang perlindungan hak pekerja asing, rakyat Indonesia di Malaysia. 

Pertemuan kali ini merupakan pertemuan ke 11 dan pertama antara Presiden Joko Widodo dengan PM Najib Tun Razak. Sebelumnya kedua pemimpin pemerintahan itu bertemu ketika pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober 2014 dan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia menyambut baik hasil perundingan dan berharap, beberapa keputusan positif akan dicapai dan dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai agenda, meliputi tenaga kerja Indonesia di Malaysia, maritim, dan kerjasama ekonomi.

Para menteri yang bertanggungjawab terhadap sumberdaya manusia dari kedua negara akan menyampaikan beberapa rancangan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mengemuka, termasuk peningkatan keterampilan pekerja asing di Malaysia.

Dalam kerjasama ekonomi, Malaysia berkomitmen mencapai sekurang-kurangnya nilai perdagangan sebesar USD30 miliar di tahun-tahun mendatang.

Malaysia memuji langkah positif yang ditempuh oleh kepemimpinan Presiden Jokowi – terkait berbagai hal yang melancarkan penanaman modal di Indonesia. Kebijakan Presiden Jokowi membuat penanam modal ke Indonesia lebih nyaman. Malaysia merupakan penanam modal terbesar kedua.

Malaysia juga menghargai peluang bisnis yang telah diberikan Indonesia,  yang mutakhir adalah dilakukan memorandum of understanding (MOU – memerandum kesefahaman) antara kedua negara dalam sektor perumahan dengan biaya murah di Indonesia.

Setidaknya, menurut Najib, sebagaimana diberitakan Bernama, tiga badan usaha milik negara Indonesia akan sama-sama terlibat dalam program tersebut. Dikatakan oleh Najib, hal tersebut merupakan contoh sumbangan Malaysia dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang sudah menjadi agenda Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan itu juga dibahas tentang sekretariat bersama Indonesia – Malaysia sebagai sesama pengekspor minyak sawit. Hal tersebut dianggap penting karena hasil ekspor sawit amat penting bagi rakyat di kedua negara. Pembentukan sekretariat bersama pengekspor sawit diperkirakan akan memperkokoh kerjasama Indonesia – Malaysia di kalangan negara-negara pengekspor minyak sawit. Termasuk dalam menghadapi berbagai isu yang mengemuka dalam perdagangan sawit internasional.

Diketahui, Indonesia – Malaysia merupakan pemasok 91.2 persen ekspor minyak sawit dunia, dan berkontribusi terhadap 85 persen produksi kelapa sawit dunia. Najib mengemukakan, “Kita sudah ada perjanjian dan tindakan segera kedua-dua negara ini amat penting.”

Hal tersebut terkait dengan pemasaran dan penelitian bersama dalam usaha menjadikan minyak sawit ini sebagai satu produk yang dapat diterima di seluruh dunia.

Dalam konferensi bersama kedua pemimpin pemerintahan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia dan Malaysia adalah dua tetangga yang sudah lama sangat erat berhubungan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari angka-angka perdagangan, investasi, dan pariwisata di antara dua negara.

“Pertemuan konsultasi tahunan ke 11 ini merupakan kesempatan yang baik untuk membahas isu-isu prioritas yang perlu kita tingkatkan,”ujar Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan konsultasi itu, Indonesia mengemukakan tiga isu utama meliputi penetapan batas wilayah, kerjasama keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya. Indonesia concern terhadap kasus penculikan dan penyanderaan di wilayah tersebut, dan mendorong kerjasama trilateral Indonesia – Malaysia – Filipina. Isu lain yang dibahas menyangkut tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Dalam pertemuan itu kedua pemimpin pemerintahan tersebut menyaksikan penanda-tanganan MOU, yaitu: Perjanjian bilateral antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Negara Malaysia yang diwakili Ketua OJK Muliaman Hadad dan Gubernur BNM Datuk Muhammad Ibrahim.  Memorandum kesefahaman ini bertujuan mengurangi ketimpangan dalam akses pasar dan kegiatan perbankan kedua negara melalui kehadiran bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu (Qualified Asean Bank), diyuridiksi masing-masing berdasarkan prinsip timbal balik yang seimbang.

Memorandum kesefahaman lain yang ditanda-tangani adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Dewan Negara-Negara produsen Minyak Sawit tentang Sekretarian Dewan tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengapresiasi mendalam partisipasi PM Malaysia pada Konferensi Tingkat Tinggi World Islamic Economic Forum di Jakarta 2 – 4 Agustus ini. Dalam forum itu, PM Malaysia menjadi salah satu pembicara.

Dalam pertemuan kedua kepala pemerintahan itu, PM Malaysia didampingi oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahdzir Khalid, dan Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Muhammad Ibrahim.

Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryakudu.

Sebelum pertemuan kedua pemimpin pemerintahan tersebut, Duta Besar Malaysia di Indonesia, Datuk Seri Zahrain Mohammed Hashim, menerima akarpadinews.com di kantornya untuk wawancara khas,  Kamis : 27/7/16.

Dalam wawancara tersebut, Zahrain menjelaskan, belum tercapainya tarket nilai perdagangan kedua negara sebesar USD30 miliar disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain turunnya harga minyak mentah dunia, turunnya harga komoditas tambang, dan pengaruh perekonomian global lainnya.

Dijelaskannya, Malaysia menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai sektor, mulai dari perkebunan sawit, migas, industri jasa keuangan dan perbankan dan lainnya.

Dalam hal maritim, menurut Zahrain, selain kerjasama mengatasi kejahatan di perairan Sulu menghadapi para penjahat, sempalan dari Filipina Selatan, juga kerjasama mengatasi para lanun (perompak) di Selat Melaka.

Dikemukakannya, Malaysia dan Indonesia mesti saling menghormati hukum yang berlaku di kedua negara. Misalnya, Malaysia menghargai tindakan menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal nelayan yang mencuri ikan di perairan Indonesia setelah melewati proses hukum. Indonesia juga bersikap sama terhadap tindakan pemerintah Malaysia terhadap kasus-kasus pencurian ikan di perairan Malaysia.

Tak hanya itu, Malaysia dan Indonesia perlu bekerjasama untuk mengawasi bersama dan memperoleh manfaat atas zona penangkapan ikan yang berada di sekitar perbatasan kedua negara, agar tidak dicuri oleh nelayan dari negara lain.

Dengan menghormati hukum (undang-undang) yang berlaku di masing-masing negara, Zahrain yakin, kedua pemerintahan dapat menempuh langkah paling efektif ketika menghadapi berbagai isu dalam hubungan kedua negara yang sangat dinamis. | JM Fadhillah