Menyimak Pidato Kebangsaan Anies Baswedan

Merdeka itu Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

| dilihat 468

Catatan Bang Sèm

Merayakan 77 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memang tak cukup sekadar berteriak merdeka. Perlu perenungan mendalam tentang hakekat merdeka. Khasnya terbabit dengan kedaulatan politik, sosial, dan ekonomi yang berdampak baik secara langsung dengan kecerdasan, kesejahteraan, dan  keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dengan sedemikian, kita dapat merumuskan kembali hakikat Indonesia dan ke-Indonesia-an berdimensi religiusitas, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam satu tarikan nafas.

Dalam Pidato Kebangsaan di panggung Jakarta Melayu Festival X - 2022, Beach City Entertainment Centre - Ancol, Jakarta Utara - 17 Agustus 2022 lalu, Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan, sekali lagi mengingatkan.

Hakikat kemerdekaan adalah menggalang kesadaran kolektif untuk turun tangan menghadapi masalah dan menghadapi tantangan.

Anies mengandaikan, lebih dari dua tahun kita berhadapan dengan tantangan dan ujian pandemi Covid-19. Pada saat ujian tersebut muncul pribadi-pribadi yang sebagian terbesar tidak kita kenal, memilih untuk bekerja dan mengabdi,  hadir (di tengah situasi) untuk menyelamatkan sesama.

Realitas tersebut menunjukkan, bahwa bangsa kita tidak pernah kekurangan stock pejuang, yang kepeduliannya memberikan gambaran, bahwa kita mempunyai keluarga-keluarga yang di dalamnya tumbuh nilai dan kebiasaan untuk peduli dan membantu sesama.

77 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa dengan segala dinamikanya, tantangannya banyak. Selama masa itu banyak janji kemerdekaan yang sudah dilunasi, namun masih banyak juga yang belum tertunaikan.

Menurutnya, kemerdekaan bukan sekadar menggulung kolonial atau membebaskan diri bangsa ini dari penjajahan semata, yang lebih penting lagi adalah menggelar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah pekerjaan rumah yang ada di hadapan kita.

Menghadirkan keadilan, menurut Anies, bukan semata-mata, soal menegakkan hukum, menegakkan aturan. Memberikan rasa keadilan adalah soal bagaimana kita mulai dari menyusun aturan di pemerintahan sampai kepada eksekusi, memasukkan kata keadilan di dalam pikiran, di dalam pertanyaan, di dalam percakapan, dan di dalam eksekusi.

Mudah mengucapkan keadilan dan menyatakannya di dalam berbagai upacara. Tapi, seringkali pada saat yang sama, tanpa kita sadari, kita tidak memasukkan keadilan sosial (yang tersirat dan tersurat dalam Pancasila) itu dalam kehidupan keseharian.

Kita perlu selalu membaca terus sejarah penjajahan di tanah Nusantara, di sana penuh dengan kisah ekspolitasi lewat pajak selama masa penjajahan. Di mana hal itu, oleh penjajah merupakan alat untuk memeras rakyat. Tetapi, ketika kita merdeka, kita tak selalu memikirkan hal ini.

Dia mengungkapkan, seringkali kita bersikap inkonsisten. Kita undang keluarga pejuang dan veteran mengikuti upacara - upacara kemerdekaan, tapi tanpa kita sadari, kita juga membiarkan mereka terusir dari rumah-rumah peninggalan orang tua yang sudah berjuang memerdekakan bangsa ini. Karena pajak di tempat mereka tinggal, tak terkira tingginya. Karenanya, sejak empat tahun terakhir, di Jakarta kepada keluarga pejuang dan mereka yang sudah berjasa kepada bangsa ini, kita nol-kan Pajak Bumi dan Bangunan-nya.

Hal tersebut sebagai salah satu cara berterima-kasih kepada pejuang yang sudah memerdekakan bangsa ini, membayar balik yang tak seberapa dibandingkan dengan perjuangan dan jasa mereka. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, bukan kemerdekaan yang seremonial. Kemerdekaan hakiki itu ditandai dengan keadilan.

Apa yang dikemukakan Anies Rasyid Baswedan, itu relevan dengan yang disuarakan secara lantang oleh Haji OmarSaid Tjokroaminoto - pemimpin Syarikat Islam, perintis kesadaran kebangsaan yang mendidik Bung Karno dan sejumlah pejuang lainnya, ketika menyampaikan pidato Zelfbestuur (16/6/2016) di Societat Concorde (Gedung Merdeka) - Bandung.

Relevan pula dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan - pendiri Muhammadiyah, KH Hasyim Asy'ari - pendiri Nahdlatul Ulama, KH Achmad Soorkati pendiri  Al Irsyad Al Islamiyah, dan para pelopor kebangsaan lainnya.

Dalam banyak hal, apa yang dikemukakan Anies seolah terkoneksi dengan dengan pemikiran Refly Harun, Faisal Basri, Rocky Gerung, dan La Nyalla Mahmud Mattaliti dalam Sarasehan Kebangsaan 2 Syarikat Islam (14/8/22), yang melihat dimensi kemerdekaan dalam konteks mewujudkan kedaulatan politik, sosial, dan ekonomi di atas kesejahteraan dan keadilan sosial.

Suatu simpul kesepahaman dari beragam pemikiran akal budi yang mengusik kesadaran kolektif kita untuk tak henti terlibat dalam proses panjang mengembalikan dinamika dan arah penyelenggaraan negara dan pemerintahan ke garis azimuth-nya, sebagai tersurat dan tersirat dalam pembukaan dan batang tubuh naskah asli Undang Undang Dasar 1945 (konstitusi negasra yang disahkan dan diberlakukan pada 18 Agustus 1945).

Simpul pemikiran yang menyadarkan kita, bahwa empat kali amandemen konstitusi, telah menghilangkan esensi dan desain dasar kenegaraan para pejuang kemerdekaan, yang bertumpu pada kecerdasan bangsa, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Termasuk ekuitas dan ekualitas rakyat dalam seluruh konteks kebangsaan.

Amandemen konstitusi (1999 - 2002), menurut La Nyalla, sudah mengubah total naskah asli UUD 1945 yang kalimatnya tidak karuan dari segi tata bahasa..," sehingga tidak lagi  memiliki penjelaskan terkait Pasal 33 tentang orientasi kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, termasuk dalam mengelola kekayaan sumberdaya tanah air. Amandemen tersebut sudah mengubah fundamental norm kebangsaan dan desain negara Republik Indonesia.

Apa yang dikemukakan Anies, adalah isyarat menarik yang mendalam dan praksis untuk mencegah, jangan sampai potensi ekonomi nasional itu -- dalam istilah La Nyalla -- dirampok oleh bukan orang Indonesia asli dengan intervensi non militer.

Pada sarasehan tersebut, Refly Harun (yang juga nampak menyimak Pidato Kebangsaan Anies Baswedan) dalam konteks kemerdekaan sejati (yang pertama kali dikemukakan HOS Tjokroaminoto) dari perspektif konstitusi, pentingnya amandemen Undang Undang Dasar kelima yang berorientasi pada kecerdasan bangsa, kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

Antara lain, untuk mengatur berbagai hal asasi tentang partai politik, agar jangan sampai partai politik itu dikuasai orang per orang untuk jangka waktu yang lama. Tanpa kecuali pula, mengatur berbagai hal asasi tentang orientasi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, agar tak dikuasai oligarki atau para begundal.

Kemerdekaan sejati yang berorientasi pada kecerdasan bangsa, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, menurut Faisal Basri, mesti konsisten dengan apa yang sudah dilakukan para pejuang dan perintis kemerdekaan, dan penyelenggara negara di fase awal kemerdekaan. Berpijak pada kemandirian ekonomi rakyat, agar -- misalnya -- untuk urusan perut dan keperluan barang industri, Indonesia tidak lagi lebih banyak membeli daripada menjual. Tidak lagi lebih banyak mengimpor bahan dasar hajat hidup orang banyak.

Pandangan dan sikap Anies tentang perlunya memasukkan keadilan dalam pikiran, pertanyaan, tindakan, dan percakapan dalam kehidupan sehari-hari seirama dengan pandangan Faisal Basri. Khasnya, pertanyaan dasar: ke mana larinya kekayaan sumberdaya alam kita ?

Pidato Anies tentang ikhtiar mengembalikan konsistensi pemikiran, sikap dan tindakan atas keadilan sebagai esensi kemerdekaan, juga seirama dengan pandangan Rocky Gerung dalam Sarasehan Kebangsaan 2 Syarikat Islam. Antara lain, keadilan sosial mesti berlangsung dalam percakapan rakyat dalam berbagai dialog.

Menurut Rocky, dialog hanya akan mungkin terjadi antara kalangan atau kaum yang berpikir. Kaum yang dengan jeli melihat realitas ketimpangan dan ketidak-adilan di seluruh aspek kehidupan. Kemudian mengendalikan pemerintahan dan tata kelola negara kepada maksud pendiriannya dan berorientasi kepada tujuan kemerdekaan itu sendiri.

Menyimak Pidato Kebangsaan Anies malam itu, dari sudut pandang tata kelola penyelenggaraan negara dan pemerintahan, saya melihatnya sebagai suatu gagasan yang terang benderang narasinya. Pandangan yang jelas sentra kepeduliannya, tak rumit dihadapkan dengan faktor - daya dorongnya, dan tidak terlampau rumit diaplikasn dalam rencana program dan aksi seluruh fungsi pemimpin. Khasnya: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penguatan daya rakyat dalam mengelola kekayaan sumberdaya alam dan mengatasi kompleksnya masalah.

Pidato Anies, mencerminkan dirinya sebagai sosok satu dari amat sedikit pemimpin di tengah rimbunnya petinggi, satu dari sedikit negarawan di tengah belantakannya politisi, satu dari sedikit cendekiawan di tengah timbunan akademisi yang dimiliki bangsa ini.

Anies hadir sebagai model pemimpin yang mampunyai gagasan, piawai menarasikan gagasannya dan mengubahnya menjadi rancangan, dan mempunyai cara (the way of execution) - bukan hanya intuitive reason dalam membaca dan memberikan solusi atas masalah.

Ibarat nahkoda bagi kapal yang berlayar malam menuju lautan dalam, Anies adalah nahkoda yang paham bagaimana melintasi samodera zaman yang penuh ketidakpastian, kegamangan, keribetan dan kemenduaan. Kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta sudah membuktikan, dia tanggap menjaga agar kapal tak patah kemudi, ketika dihempas angin dan badai dari seluruh penjuru angin. Termasuk hempasan angin kepandiran ideologis.  Darah pejuang kemerdekaan, pahlawan AR Baswedan mengalir di darahnya. |

Editor : delanova
 
Budaya
28 Okt 22, 07:08 WIB | Dilihat : 186
Demokrasi, Musyawarah dan Mufakat
02 Agt 22, 10:32 WIB | Dilihat : 282
Merawat Negeri Terindah di Dunia
07 Jul 22, 22:03 WIB | Dilihat : 359
Anies Bicara tentang Perpustakaan dan Pustakawan
Selanjutnya
Sporta
02 Okt 22, 12:46 WIB | Dilihat : 269
Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan
12 Jul 21, 10:12 WIB | Dilihat : 465
Italia Boyong Piala Eropa via Penalti
Selanjutnya