Menjadi Pemilih Berdaulat
Pemilihan Umum anggota legislatif dan Pemilihan Presiden / Wakil Presiden 2019 sudah dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Calon Anggota (DPRD, DPR RI, DPD) tetap, serta Capres-Cawapres 2019.
Jangan cuek. Jadilah pemilih cerdas. Pemilih berdaulat. Pemilih yang sangat menentukan, siapa yang paling layak dan pantes dipilih. Pergunakan hak pilih sebaik-baiknya.
Siapa pemilih berdaulat? Tak lain dan tak bukan adalah pemilih yang mau dan mampu menggunakan hak pilihnya dengan baik, benar, bebas, dan rahasia. Yaitu, pemilih yang menentukan pilihannya sendiri. Tidak mau dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun.
Jangankan dipengaruhi oleh kepala dusun, perangkat desa, kepala desa, babinsa, perangkat desa, babinkamtibmas, dan kepala desa yang harus bersikap netral. Dipengaruhi oleh orang terdekat saja (mertua, orangtua, ipar, suami, istri, dan keluarga) jangan. Kecuali yang menjadi caleg yang kita ketahui betul bagaimana watak dan kepribadiannya, dan bagaimana pula kehidupannya sehari-hari. Apalagi dipengaruhi oleh siapa saja yang menyebut diri sebagai tim sukses atau relawan. Termasuk yang selama ini disebut tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Pemilih cerdas kudu berani bersikap. Memilih berdasarkan keyakinan sendiri, setelah mengetahui dengan cermat dan teliti, siapa calon yang sungguh-sungguh sesuai dengan aspirasi dan getaran hati (sir).
Jangan juga terpengaruh oleh iklan di media massa, baik suratkabar, pamflet, poster, spanduk, dan baliho atau billboard. Begitu juga alat peraga kampanye lain, seperti kartu nama dan sticker. Terutama karena apa yang ditampakkan oleh para caleg di semua alat peraga, tidak mencerminkan keadaan atau sosok pribadi yang sebenarnya.
Memilih calon yang berbeda dengan mertua, suami, isteri, ipar, adik, kakak, paman dan bibi, halal-halal saja. Pilihlah mereka yang sudah dikenal betul dirinya selama mereka bolak balik sowan.
Ingat baik-baik, terlalu banyak mereka yang sesudah mendapatkan amanat rakyat, malah menghianati rakyat.
Ingat betul-betul watak dan akhlaknya.
Apalagi di musim kampanye, mereka menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi dan meyakinkan rakyat. Mereka datang ke kampung-kampung dan ke rumah-rumah rakyat, bahkan sampai menginap atau hidup bersama-sama di rumah rakyat.
Bahasa yang mereka pakai, klise. Misalnya : ingin mengabdi kepada rakyat, ingin melanjutkan perjuangan leluhur di daerah pemilihan, ingin membela kepentingan rakyat, dan sejuta keinginan lagi.
Hanya satu keinginan yang jarang mereka kemukakan, yaitu: ingin memperoleh kursi dan kekuasaan, yang tidak sepenuhnya sama dengan keinginan rakyat.
Ingat-ingat dengan baik, selama lima tahun terakhir, banyak sekali wakil rakyat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal pendapatan mereka sangat cukup.
Kalau rakyat harus jungkir-balik bekerja mengolah sawah atau melaut, atau bekerja sebagai buruh untuk mendapatkan rejeki yang halal. Para wakil rakyat, selain mendapatkan gaji, juga mendapatkan berbagai pendapatan lain. Mulai dari uang rapat sampai fasilitas yang tak terbayangkan oleh rakyat, antara lain uang komunikasi dan transportasi.
Bila mereka bertugas ke luar negeri, mereka masih mendapatkan uang saku, yang sebagian besar, bersumber dari pajak dan retribusi.
Ingat, para wakil rakyat mempunyai fungsi membuat undang-undang atau peraturan daerah, memutuskan dan menetapkan anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Tak sedikit undang-undang atau peraturan daerah yang dibuat, tidak berpihak kepada rakyat. Tapi berpihak pada kepentingan golongan, termasuk kepentingan mereka yang sudah hidup makmur, agar makmur terus-terusan.
Tidak banyak undang-undang atau peraturan daerah yang berpihak kepada rakyat.
Tidak sedikit caleg yang tidak mengetahui persis aspirasi rakyat di daerah pemilihannya, karena mereka tinggal jauh di ibukota kabupaten, provinsi, dan Jakarta.
Di musim kampanye semua caleg akan mengemas dirinya sebaik mungkin, supaya rakyat dan pemilih senang hati. Dengan cara itulah mereka meyakinkan rakyat pemilih.
Termasuk mengganti ongkos transport ketika rakyat diundang berkumpul di satu tempat untuk ngobrol bertatap muka.
Ujilah mereka dengan cara-cara sederhana. Minta kartu namanya, minta nomor teleponnya. Pastikan, bahwa dia mau menerima panggilan telepon untuk mendengar aspirasi dan keluhan kita. Kemudian lakukan tes. Telepon mereka. Bila tidak direspon atau direspon oleh orang lain (biasanya tim sukses atau relawan), tandai dengan baik. Hal itu merupakan salah satu isyarat watak yang sesungguhnya.
Jangan mudah percaya dengan omongannya, apalagi omongan tim sukses atau relawannya, sampai mereka bisa membuktikan, bahwa tindakannya sama dengan apa yang mereka omongkan. Termasuk cerita tentang asal-usul mereka. Karena watak mereka belum tentu sama dengan watak dan karakter leluhurnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua anak kyai, berwatak sama dengan orangtuanya. Kita mesti paham betul, yang akan dipilih bukan orangtua atau leluhurnya, melainkan dirinya sendiri.
Seleksilah para caleg dengan bersungguh-sungguh dengan cara mengamati jejak dan jalan hidupnya. Bila ketahuan pernah menjadi narapidana – terutama kasus korupsi – segera hapus namanya dari dalam pikiran.
Catat dan simpan baik-baik nama dan nomor urut caleg yang kita anggap baik dan mampu memperjuangkan aspirasi kita, sesuai dengan nomor urut partai.
Supaya tidak pusing di tempat pemungutan suara (TPS) karena ada lima jenis kartu suara, tandai sejak awal: warna abu-abu untuk capres dan cawapres; hijau untuk caleg DPRD Kabupaten/Kota, biru untuk caleg DPRD Provinsi; kuning untuk caleg DPR RI, merah untuk DPD RI, dan abu-abu untuk Capres-Cawapres.
Dahulukan yang abu-abu. Sesudah itu kartu suara warna hijau, lalu biru, lalu kuning, dan terakhir warna merah.
Tak usah tanya warna-warna itu dengan caleg atau tim sukses atau relawannya. Tanyakan hanya kepada relawan pemantau Pemilu, yang sungguh-sungguh tidak punya kepentingan. Bantu relawan pemantau pemilu untuk mengawasi setiap TPS.
Selamat berjuang menjadi pemilih berdaulat ! | James Ballo
