Manuver Memecah Golkar
AKARPADINEWS.COM| Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono, mematik amarah kubu Aburizal Bakrie.
Keputusan Menkumham itu dianggap beraroma politis. Yasonna yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dituding memanfaatkan konflik di internal Golkar dengan cara memihak kubu Agung lantaran ingin Golkar merapat ke pemerintah.
Manuver Menkumham itu dibalas dengan langkah politik. Selain melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kubu Ical juga akan melancarkan upaya politik lewat hak angket DPR. Sementara kubu Agung mengingatkan para pendukung Ical agar mengikhlaskan mandat kepada Agung untuk memimpin Golkar.
Keputusan Menkumham itu membuat beringin semakin goyang. Sampai-sampai, kedua kubu saling gontok-gontokan. Perilaku memalukan disuguhkan dua politisi Golkar, Yorrys Raweyai (kubu Agung) dan Ali Mochtar Ngabalin (kubu Ical). Keduanya perang kata-kata yang tidak mencerdaskan di hadapan publik. Di sebuah tayangan televisi swasta, Yorrys berang tatkala Ngabalin melontarkan tudingan jika Golkar kubu Agung hasil Munas "abal-abal".
Ngabalin juga bersikap tak senonoh, dengan gaya kekanak-kanakan. Tudingan itu dibalas Yorrys. Dia menyebut Ngabalin sebagai orang baru yang telah merusak Golkar. Keduanya saling mengolok-olok, emosional, bahkan saling ancam.
Esoknya, Selasa, 10 Maret 2015, sekitar pukul 20.45 WIB, Ngabalin diserang orang tak dikenal yang menyusup saat kader Golkar kubu Aburizal menggelar konsolidasi nasional di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Konsolidasi digelar untuk menyikapi surat Menkumham.
Pelaku memukul Ngabalin dengan menggunakan kayu. Melihat aksi penyerangan itu, beberapa kader Golkar kubu Aburizal bertindak. Mereka mengeroyok si penyerang. Merasa menjadi korban kekerasan, Ngabalin melapor ke Polda Metro Jaya. Menurut dia, pelaku penyerangan itu bernama Roger Raweyai, yang merupakan anak Yorris. Penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya telah memeriksa Roger.
Kepada wartawan, Roger mengakui memukul Ngabalin karena tersinggung ucapan Ngabalin yang merendahkan Yorris. Dia tidak takut dengan ancaman hukuman. Dia justru bangga melakukan penyerangan itu. Roger pun mengingatkan jika Ngabalin banyak hutang budi kepada Yorris.
Bagi Yorrys, Ngabalin, yang bukan kader Golkar tulen, adalah biang kerusuhan. Sebelumnya, Ngabalin adalah politisi Partai Bulan Bintang (PBB). Dia hijrah ke Golkar lantaran perolehan suara PBB tak mampu melewati ambang batas parlemen.
Bukan kali pertama kericuhan terjadi di Golkar. 24 November 2014 lalu, sekelompok massa yang menyebut diri sebagai Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), memaksa masuk ke ruang rapat pleno yang digelar di DPP Partai Golkar, di Slipi, Jakarta.
Nampak pula Yoris yang juga merupakan Ketua AMPG. Di ruang itu, mereka mencari-cari Nurdin Halid. Nurdin, yang menjadi Ketua Steering Committee Munas Golkar Bali, dituding mengarahkan pengurus daerah agar memilih Ical. Kemelut di tubuh Golkar, bukan mustahil berakhir dengan perpecahan. Golkar memiliki pengalaman gagal menyelesaikan konflik hingga menyebabkan perpecahan.
Para pentolannya yang tersingkir, membuat partai baru. Beberapa partai yang dilahirkan karena ketidakpuasan elit Golkar antara lain Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) bentukan Jenderal Hartono dan Mbak Tutut, kemudian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dipimpin Jenderal Edi Sudrajat.
Prabowo dan Wiranto yang juga pernah menjadi kader Golkar mendirikan Partai Gerindra Partai Hanura. Setelah itu, giliran Surya Paloh membentuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) lantaran kalah dengan Ical dalam pertarungan memperebut kursi ketua umum Partai Golkar. Selain karena ambisi elit untuk berkuasa di Golkar, perpecahan juga tidak terlepas dari campur tangan pihak luar.
Sulit dibantah jika pemerintah cawe-cawe dalam urusan Golkar. Bagi pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dukungan politik Golkar sangat diharapkan. Di bawah kepemimpinan Aburizal, Golkar memilih merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai kekuatan penyeimbang.
Sebaliknya, Agung ingin Golkar mendukung pemerintah. Dengan mengesahkan kubu Agung, pemerintah mendapatkan dukungan politik yang kuat di parlemen. Manuver KMP bersama Golkar yang menyapu bersih jabatan strategis di parlemen memang membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pendukung pemerintah kewalahan.
Sebenarnya, tak hanya Golkar yang dipreteli pemerintah, Menkumham sebelumnya melakukan manuver serupa untuk menggiring Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar mendukung pemerintah. 28 Oktober 2014, Menkumham mengesahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) kubu Muhammad Romahurmuziy lantaran cenderung mendukung pemerintah. Sementara PPP yang dipimpin Djan Faridz yang didukung Suryadharma Ali, memilih merapat ke KMP.
Dukungan dari PPP sangat penting untuk mengamankan kebijakan pemerintah tatkala berhadapan dengan parlemen yang didominasi kekuataan KMP. Putusan Menkumham pun diperkarakan kubu Suryadharma ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hingga akhirnya, majelis hakim membatalkan SK Menkumham tersebut. lantaran melanggar Pasal 33 Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Jejak Suryadharma itu diikuti Ical. Dia mengganggap putusan Menkumham itu mencederai keadilan dan demokrasi. "Keputusan Menkumham adalah keputusan politik," tegas Ical. Dalih Yasonna jika keputusannya berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar dianggap Ical mengada-ada. Pasalnya, mahkamah tidak pernah memenangkan kubu Agung. "Karenanya, Golkar segera menggugat keputusan cacat hukum itu ke PTUN," ujar Ical.
Yasonna sebelumnya berdalih jika keputusan itu mengacu pasal 32 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan putusan nahkamah partai bersifat final dan mengikat. Namun, dua hakim Mahkamah Partai Golkar, Muladi dan Has Natabaya, tidak menyatakan kepengurusan mana yang sah.
Karenanya, Muladi merasa bingung dengan putusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung. Muladi dikenal berpatron ke Ical. Sementara dua hakim lainnya, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, memenangkan kubu Agung. Andi Mattalata dikenal dekat dengan Jusuf Kalla sehingga condong ke Agung.
Selain memperkarakan keputusan Menkumham, kubu Ical juga melaporkan dugaan tindak pidana, berupa pemalsuan dokumen pada Munas Ancol ke Bareskrim Polri. Bahkan, politisi Golkar pendukung Ical, Bambang Soesatyo berencana menggalang dukungan DPR untuk mengulirkan hak angket.
Golkar di bawah kendali Agung, nampaknya tidak rela Golkar berada di luar pemerintahan. Golkar memang tidak memiliki tradisi menjadi oposisi. Namun, meski selalu berada di pemerintahan, politisi Golkar sering melakoni oposisi. Partai yang dibesarkan rezim Orde Baru itu tak pernah kehabisan akal dalam bermanuver guna merebut kekuasaan.
Meski kandidat presiden dan wakil presiden yang didukung Golkar saat Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004 dan 2009, tidak menang, Golkar selalu sukses menempatkan kadernya menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Di Pilpres 2004 lalu, Golkar dapat jatah kekuasaan di kala pemerintahan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, Golkar lebih mendukung calon presiden, Megawati Soekarnoputri yang berpasangan calon wakil presiden Hasyim Muzadi. Dua kader Golkar yakni Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Saat isu perombakan kabinet begitu kencang berhembus pada Novemver 2005, Golkar juga berhasil mengamankan Aburizal. Tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dikomandoi Aburizal dituding gagal menjaga stabilitas ekonomi.
Melihat gelagat yang dapat mengancam kadernya, elite Golkar grasak-grusuk berupaya mempertahankan kadernya. Demikian pula saat Pilpres 2009. Meski JK dan Wiranto yang diusung Golkar kalah dari pasangan SBY dan Boediono, Golkar tetap memasukan kadernya di pemerintahan.
Mereka antara lain Agung Laksono (Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat), Fadel Muhammad yang kemudian diganti Sjarif Tjitjip Soetardjo (Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Mohamad Suleman Hidayat (Menteri Perindustrian).
Kini, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, berupaya merangkul Golkar. Namun, belajar dari pengalaman pemerintahan yang dipimpin SBY, Golkar piawai dalam melancarkan manuver. Di satu sisi mendukung kebijakan pemerintah lantaran masuk dalam koalisi, di sisi lain melakoni peran oposisi yang menyerang pemerintah untuk mendongkrak citra di hadapan rakyat. Kekuatan di parlemen seringkali digunakan Golkar menjadi alat posisi tawar di hadapan pemerintah.
