Rima-rima Politik Malaysia

Majelis Tinggi UMNO Gantung Kedudukan Muhyiddin

| dilihat 1940

KUALA LUMPUR, AKARPADINEWS.COM | KRISIS politik di lingkungan UMNO (The United Malay Nation Organization) – Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu belum akan berakhir. Majelis Tinggi UMNO, Jum’at 26/2/16, di Menara Dato’ Onn, sepakat memutuskan untuk menggantung posisi Tan Sri Muhyiddin Yassin dari jabatannya sebagai Wakil Presiden UMNO, sampai terjadi kepemimpinan partai pada Perhimpunan Agung, 2018 mendatang.

Tentu banyak pertimbangan yang melatarinya. Antara lain adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pilihan Raya Umum) ke 14, tahun (2016) ini.  Majelis Tinggi UMNO mengambil keputusan, itu sebagai hukuman disiplin atas Muhyiddin, yang sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia, beberapa waktu berselang.

Muhyiddin dan beberapa pengurus UMNO yang menjabat menteri dalam kabinet Najib Tun Razak, diberhentikan karena gencar melancarkan kritik, termasuk ihwal transparansi menyangkut sumbangan dari Saudi Arabia kepada UMNO, yang masuk ke rekening atas nama Najib. Semula dana senilai Rp9.4 triliun, itu diduga merupakan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menghebohkan.

Isu tentang korupsi 1MDB itu merebak. Lalu memicu sejumlah tokoh dalam UMNO, termasuk mantan Presiden UMNO / Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohammad, mendesak agar Najib mundur dari kedudukannya sebagai Presiden UMNO/PM Malaysia. Kalangan pembangkang, yang digerakkan oleh Liem Kit Siang (Democratic Action Party) dan Wan Azizah (Parti Keadilan Rakyat) menggerakkan demonstrasi massa Bersih 4.0 yang sempat ‘melumpuhkan’ Kuala Lumpur, disertai aksi anarki.

SPRM mengklarifikasi, dana yang masuk ke dalam rekening Najib tersebut, sesuai hasil investigasi yang mereka lakukan, bukan berasal dari 1MDB – lembaga pengelola dana investasi bentukan Najib. Melainkan merupakan dana sumbangan. Belakangan diketahui sebagai dana sumbangan dari sejumlah kalangan di Saudi Arabia.

Berbagai informasi yang dihimpun akarpadinews di Kuala Lumpur menyebut, klarifikasi itu sempat menyejutkan masyarakat dan kalangan pembangkang. Apalagi, kasus tersebut sudah memakan korban, penggantian Abdul Gani Patail dari jabatan Jaksa Agung Malaysia, yang memimpin penyelidikan atas kasus tersebut. Dan, Muhyiddin Yassin merupakan orang dari dalam kabinet dan pucuk pimpinan UMNO yang gencar melontarkan kritik pasal dana tersebut.

Tidak seperti pendahulunya (Anwar Ibrahim 1998, yang kemudian memimpin PKR dan kaum pembangkang; atau Timbalan Presiden UMNO yang terbelit krisis internal partai Allahyarham Tun Ghafar Baba dan Tun Musa Hitam yang mundur secara sdukarela), Muhyiddin tetap bertahan sebagai Wakil Presiden UMNO. Ia seolah tak memusingkan posisinya yang tak lagi menjabat Wakil Perdana Menteri, setelah digantikan Ahmad Zahid Hamidi.

Muhyiddin memilih bertahan di UMNO dan berjiwa besar. Termasuk bersabar hati menghadapi ‘hantaman’ dari kalangan pendukung dan ‘orang kanan’ Najib. Sambil berjanji akan terus bersuara kritis, Muhyiddin yang ‘tak ramai cakap’ itu mengalir saja. Dalam rapat Majelis Tinggi UMNO, itu Muhyiddin tak hadir, meski menerima undangan. Dia sedang berada di luar negeri. Rapat Majelis Tinggi UMNO itu, itu sendiri ditinggalkan Najib dan Dr. Ahmad Zahid Hamidi (Wakil Perdana Menteri yang menggantikan Muhyiddin) sebelum usai. Keduanya ingin memberi kesan, tak akan memengaruhi keputusan Majelis Tinggi.

 Muhyiddin tidak bereaksi negatif, ketika keputusan Majelis Tinggi UMNO yang dipimpin Hishammuddin Tun Hussien -- Menteri Pertahanan dalam pemerintahan -- menggantung posisinya, mengikuti Fasal 10.15 Perlembagaan UMNO. Termasuk, ketika dia dipersalahkan masih menyampaikan sikap kritisnya dalam pertemuan dengan pengurus dan pimpinan cabang UMNO di Negeri Sembilan. Muhyidin sendiri merupakan anggota parlemen dari Pagoh.

Keputusan Rapat yang menggantung posisi Muhyidin, itu diumumkan oleh Setiausaha Agung (Sekretaris Jendral) UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. Tengku Adnan menyatakan, rapat yang berlangsung selama dua jam itu, mengambil keputusan secara aklamasi, alias sebulat suara. Dan dugaan yang dilontar Utusan Malaysia (25/2) Muhyidin bakal dipecat, tak kesampaian.

 “Majlis Tertinggi telah bersetuju sebulat suara untuk menggantung jawatan Timbalan Presiden UMNO yang disandang Muhyiddin berkuat kuasa serta merta. Tempoh penggantungan hingga pemilihan parti akan datang,”jelas Tengku Adnan.

Adnan melanjutkan, Muhyiddin selaku Timbalan Presiden UMNO, sesuai fasal 9.8.2.1 partai adalah membantu Presiden partai, tetapi khusus untuk Muhyidin, dia tidak menjalankan tanggungjawab yang diperuntukkan dalam Perlembagaan UMNO. Majelis Tinggi memandang serius, siapa saja pemegang jabatan utama dalam partai UMNO yang tidak mendukung aspirasi dan dasar parti.

Selain Muhyidin, Naib Presiden UMNO - Datuk Seri Mohd. Shafie Apdal yang sama bersikap kritis terhadap Najib Tun Razak, tak nampak dalam rapat itu.

Selanjutnya, Tengku Adnan mengemukakan, Majelis Tinggi UMNO mendukung prinsip kebebasan bersuara dan tidak pernah mengekang siapa saja pemimpin untuk menyuarakan pendapat, tetapi pendapat itu perlu disampaikan melalui saluran yang betul. “Perilaku Muhyiddin tidak mencerminkan tanggungjawab beliau selaku Timbalan Presiden yang sepatutnya membantu Presiden dalam mengukuhkan partai, sebaliknya beliau melemahkan partai,” ungkap Adnan.

Karena penilaian yang negatif semacam itu terhadap Muhyidin, tugas-tugasnya akan dilaksanakan oleh Naib Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi. Hal tersebut berlaku, karena konstitusi partai UMNO tidak mengatur hal ihwal jabatan Timbalan Presiden UMNO.

Sebelum rapat Majelis Tinggi UMNO itu, banyak kalangan dan media berspekulasi, Muhyiddin akan pecat dari jabatannya sebagai Timbalan Presiden UMNO. Spekulasi itu berkembang, karena diklaim, banyak kalangan pemimpin UMNO menghendaki, partai mengambil tindakan tegas terhadap Muhyid­din. Terutama berkaitan dengan kritik kerasnya atas kepemimpian UMNO dan negara, berhubungan dengan isu 1MDB dan dana sebesar RM2.6 bilion (Rp9.4 triliun) yang ditujukan kepada Najib.

Menjelang rapat Majelis Tinggi, salah seorang anggotanya, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Senin lalu, mendesak Muhyiddin mundur dari jabatannya dalam partai. Hal yang sama juga dikemukakan oleh veteran UMNO, Tan Sri Abdul Rahim Thamby Chik. Veteran UMNO ini meminta meminta Muhyiddin meletakkan jabatan, bila sudah tak sehaluan lagi dengan kepemimpinan partai yang lain.

Sejak merebak isu 1MDB yang menimbulkan guncangan dalam UMNO, sudah banyak korban berjatuhan. Antara lain, Mukhriz Mahathir yang diserang mosi tidak percaya seluruh pengurus UMNO Bahagian Kedah. Situasi itu dimanfaatkan juga oleh partai-partai pembangkang. Karenanya, ketika berlangsung dengar pendapat dengan seluruh anggota Dewan Undangan Negeri – DUN (di Indonesia, DPRD) Kedah, mosi tidak percaya itu kian membesar. Dan, Mukhriz sambil senyum, menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Menteri Besar Kedah (di Indonesia, Gubernur). Lalu kembali ke Kuala Lumpur. Mukhriz sejak PRU 12 dan 13 terpilih sebagai anggota parlemen dan anggota DUN di Jerlun.

Korban lain adalah Ketua Wanita UMNO Bahagian Gopeng, Datuk Hamidah Osman yang dipecat atas kesalahan melanggar disiplin parti. Berdasarkan Fasal 20.9 konstitusi partai UMNO, siapa saja anggota yang melanggar peraturan disiplin partai boleh digantung keanggotaannya atau dipecat, selain diberi peringatan serta dilarang mewakili UMNO dalam pilihan raya umum (Pemilihan Umum).| JM Fadhillah

Editor : sem haesy | Sumber : UMNO dan sumber lain
 
Lingkungan
03 Mar 24, 09:47 WIB | Dilihat : 167
Ketika Monyet Turun ke Kota
22 Jan 24, 08:18 WIB | Dilihat : 338
Urgensi Etika Lingkungan
18 Jan 24, 10:25 WIB | Dilihat : 364
Penyakit Walanda dan Kutukan Sumber Daya
06 Jan 24, 09:58 WIB | Dilihat : 333
Pagi Lara di Haurpugur
Selanjutnya
Sporta
07 Jul 23, 08:50 WIB | Dilihat : 1095
Rumput Tetangga
Selanjutnya