Lakon Paradoks di Laga Pilkada

| dilihat 1084

BANDUL politik telah diarahkan. Koalisi juga telah dideklarasikan. Dan, kontestasi politik dimulai. Panggung politik bakal kian riuh oleh berbagai manuver yang dilakoni para pemburu kekuasaan. Mereka beradu nasib di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Mereka bertarung merebut dan mempertahankan kekuasaan di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. 

Dinamika politik sejauh ini bergerak dinamis. Namun, di awal laga, sudah bermunculan lakon paradoks yang mendistorsi demokrasi. Belum lama ini, publik dihebohkan suguhan foto kurang senonoh yang bertebaran di lini maya. Foto itu memperlihatkan sosok lelaki yang mirip Abdullah Azwar Anas yang tengah memegang paha mulus.

Anas adalah bakal calon wakil gubernur Jawa Timur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia mendampingi Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) yang menjadi calon gubernur Jawa Timur.

Foto-foto yang bertebaran di ranah maya itu laksana peluru yang menghantam Anas. Sampai-sampai, Anas pun menyerah. Dia memilih mundur dari arena kontestasi. Bupati Banyuwangi itu menilai, foto-foto itu ditebar dengan motif melakukan pembunuhan karakter padanya.

Anas adalah salah satu korban kampanye hitam (black campaign). Dan, bukan mustahil, kampanye hitam bakal menyerang peserta Pilkada lainnya. Borok mereka akan dibongkar oleh para pihak yang kepentingan politiknya berseberangan. Pembusukan itu dilancarkan untuk mempreteli dukungan masyarakat.

Keputusan Anas untuk mundur dari arena pertarungan, patut diapresiasi. Mungkin, itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Keputusan itu lebih terhormat daripada politisi lain yang tetap melaju di ajang suksesi, meski diduga maupun terang-terangan bermasalah secara hukum. Mereka tanpa malu mengklaim sebagai calon pemimpin yang berintegritas. 

Jika melihat rekam jejaknya, diakui atau tidak, Anas layak memimpin Jawa Timur. Dia berhasil menyulap Banyuwangi yang sebelumnya daerah tertinggal, menjadi daerah berkembang. Dia mampu mendongkrak pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp20,8 juta, menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun di tahun 2016.

Di tahun yang sama, angka kemiskinan di Banyuwangi menurun, menjadi 8,79 persen, lebih rendah dibanding rata-rata daerah di provinsi di Jawa Timur yang tembus dua digit. Demikian juga Produk Domestik Regional Bruto (PDB), yang naik 104 persen dari Rp32,46 triliun menjadi Rp66,34 triliun. Banyuwangi menjadi daerah dengan inflasi terendah se-Jawa Timur.

Di awal laga, disayangkan pula munculnya pernyataan pentolan partai politik yang bernada primordialisme. Adalah Presiden PKS Sohibul Imam yang menyebut, Deddy Mizwar bukan berdarah Sunda. Penilaian itu sangat disayangkan. Belum tentu orang Sunda asli paham dan mampu memecahkan persoalan yang dihadapi warga di tanah Sunda.

Demiz, sapaan Deddy Mizwar, yang menjadi calon gubernur Jawa Barat adalah calon petahana. Dia adalah wakil gubernur, mendampingi kader PKS, Ahmad Heryawan, yang menjabat Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018. Demiz tentu tahu persoalan yang dihadapi warganya di Jawa Barat.

Pernyataan itu juga tidak akan dilesakkan Sohibul jika Demiz tetap berpasangan dengan Akhmad Syaikhu, calon wakil gubernur Jawa Barat yang dijagokan PKS. Seperti diketahui, Demiz dan Syaikhu sempat berkoalisi menghadapi suksesi. Namun, lantaran titah pimpinan partai, Syaikhu meninggalkan Demiz. Dia berlabuh bersama Mayor Jenderal TNI (Purn) Sudrajat.

Dan, tak dinyana, Demiz berduet dengan Dedi Mulyadi yang diusung Partai Golkar. Sebelumnya, Dedi Mulyadi pernah dituding sebagai bupati syirik karena dianggap memuja patung. Padahal, Bupati Purwakarta itu ingin menghidupkan ajaran Sunda Wiwitan. Baginya, patung merupakan produk seni dan budaya Sunda. Tudingan itu kemungkinan akan kembali bermunculan untuk menggerus dukungan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi.

Ada lagi meme yang bertebaran di dunia maya yang mengandung pesan untuk tidak memilih kandidat yang diusung partai yang pernah mendukung penista agama. Partai yang dimaksud adalah partai yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat melaju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Seperti diketahui, Ahok terseret perkara penistaan agama yang membuat Pilkada DKI Jakarta berlangsung panas.

Meme bertendensi politis itu dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mungkin, demi tujuan politis, mereka ingin menjadikan Pilkada di beberapa daerah berlangsung panas seperti Pilkada DKI Jakarta. Jika dibiarkan, perhelatan Pilkada DKI Jakarta yang destruktif, bisa merembet ke daerah lain.

Kampanye hitam, apalagi yang berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dapat mengusik harmoni sosial. Mereka yang menebar SARA, melabrak Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ketentuan itu menegaskan larangan menunjukkan rasa kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Mereka yang terbukti menghembuskan kebencian berdasarkan SARA, terancam hukuman lima tahun penjara. Para penebar SARA di dunia maya juga dapat dijerat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mereka terancam pidana penjara maksimal enam tahun.

Para penebar SARA tak lain orang-orang yang tidak memahami keanekaragaman sosial sebagai realitas bangsa ini. Mereka harusnya sadar jika Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang disatukan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Tindakan anarkis pun terjadi di awal laga. Di Kabupaten Jayawijaya, Papua, massa pendukung salah satu calon kepala daerah, bertindak anarkis karena jagoannya tidak mendapat perahu partai politik. Selasa (10/1), mereka merusak kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jayawijaya.

Tiga orang terluka karena terkena panah dan lemparan batu. Tujuh mobil dan dua motor dihancurkan. Massa yang marah juga menebar intimidasi dan melarang calon lain yang ingin mendaftar ke KPUD setempat. Aparat kepolisian terpaksa membubarkan demontrasi guna mencegah terjadinya benturan antarpendukung.

Tindakan anarkis yang memperlihatkan ketidakdewasaan dalam berpolitik itu, kemungkinan bakal menghiasi proses suksesi di sejumlah daerah sehingga perlu antisipasi. Pangkalnya, ketidakpuasan elit politik menerima kekalahan. Mereka yang tidak menerima kekalahan, menebar agitasi dan memobilisasi massa pendukungnya untuk menolak hasil Pilkada. Cara-cara itu dapat memicu massa bertindak anarkis. Dan, yang ditakutkan adalah munculnya konflik horizontal dengan massa yang digalang kubu lawan yang tak menerima jika kemenangan jagoannya diperkarakan.

Presiden Joko Widodo menyerukan, perbedaan pilihan politik di Pilkada, tidak boleh mengusik kerukunan masyarakat. "Jangan sampai karena perbedaan pilihan jadi tidak rukun. Jangan retak karena pilihan politik yang berbeda. Boleh beda pilihan, tidak apa-apa, tapi ojo ngerusak seduluran (jangan merusak persaudaraan)," kata Presiden di Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1). Menurut Kepala Negara, Pilkada yang hanya lima tahun sekali digelar, harus dimanfaatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang paling baik. "Setelah itu rukun kembali antartetangga, antarkampung."

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Polisi) Tito Karnavian menyatakan, dinamika politik yang berkembang saat ini masih relatif aman. Namun, jajarannya akan mengidentifikasi potensi munculnya gejolak karena dipicu isu-isu sensitif, berupa rumor negatif terkait salah satu pasangan kandidat. "Sepanjang isu-isu provokatif tidak keluar, menurut perhitungan Polri, akan aman-aman saja," ujar Kapolri usai bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (15/1).

Pilkada sangat rawan konflik karena melibatkan banyak kepentingan. Karenanya, elit politik harus benar-benar berkomitmen untuk memastikan Pilkada berlangsung damai. Perlu dilakukan upaya mendorong interaksi konstruktif antarkelompok yang berseberangan secara politik.

Upaya itu tidak hanya diorganisir penyelenggara Pemilu. Namun, perlu keterlibatan elit politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kalangan masyarakat sipil. Semua pihak harus memastikan, perhelatan politik, diawali dan diakhiri dengan damai. Tak ada guna Pilkada digelar jika masyarakat terpecah, bermusuhan, apalagi harus baku hantam.

"Kami harapkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, mari kita sama-sama memberikan kesejukan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Inspektur Jenderal (Polisi) Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin. Dia menyesalkan jika para bakal calon dan elit partai politik sudah mulai melontarkan pernyataan-pernyataan yang berpotensi memanaskan suasana. "Diharapkan tidak overheat (terlalu panas), bahkan terbakar," ucapnya.

Manuver Elit Politik

Pilkada serentak kali ketiga ini, diyakini bakal berlangsung panas. Karena, kemenangan di kontestasi kali ini, diyakini berpengaruh terhadap kemenangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. "Pilkada 2018 adalah stepping stone (batu loncatan) ke Pemilu 2019," kata Sohibul seraya berharap agar tiga partai yaitu PKS, Gerindra, dan PAN bisa mempertahankan koalisi hingga 2019.

Pendapat itu bisa jadi benar. Keberhasilan partai politik menempatkan kadernya di pucuk kekuasaan di daerah, dapat memudahkan mobilisasi dukungan masyarakat di daerah tersebut untuk kepentingan politik yang lebih luas. Apalagi, kemenangan itu diraih di zona pemilihan yang padat penduduknya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Sebagian kalangan menganggap, kemenangan di Jawa kunci menguasai Indonesia. Wajar jika Pilkada di tiga propinsi itu, mendapat perhatian serius dari para pentolan partai politik. Mereka turun gunung untuk menggalang dukungan masyarakat guna memenangkan kandidat yang dijagokannya.

Berbagai pertimbangan juga dijadikan rujukan. Tentu, tak sebatas memenangkan jagoannya di Pilkada. Namun, ada kepentingan politik yang lebih luas: Pemilu 2019. Karenanya, jelang pendaftaran, pentolan partai pada sibuk melakukan lobi dan menimang-nimang calon yang akan diusulkan. Sampai-sampai, keputusan pimpinan partai politik, membuyarkan rencana koalisi yang sudah dijajaki.

Di Pilkada Jawa Barat, Deddy Mizwar yang semula berpasangan dengan Akhmad Syaikhu, tiba-tiba berpisah. Lantaran obrolan di tingkat elit, Syaikhu meninggalkan Demiz dan berlabuh ke Sudrajat. Dan, tak di nyana, Demiz berduet dengan Dedi Mulyadi yang diusung Partai Golkar. Dedi Mulyadi semula diprediksi terpental dari bursa pemilihan calon kepala daerah. Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, merekomendasikan Ridwan Kamil, Walikota Bandung, yang bukan kader beringin, untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat.

Namun, kala Golkar dikendalikan Airlangga Hartanto, menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dukungan kepada Ridwan Kamil dibatalkan. Airlangga lebih mengarahkan dukungan ke Dedi Mulyadi yang tak lain merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat.

Kegamangan juga diperlihatkan Partai Amanat Nasional (PAN). Semula, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu mendukung Deddy Mizwar. Zulkifli telah melontarkan pernyataan dukungannya kepada Deddy Mizwar. Dia juga sempat ngopi barang bersama Naga Bonar, julukan Deddy Mizwar. Namun, tiba-tiba Zulkifli mengubah haluan, dengan mendukung Sudrajat-Syaikhu.

Dalam penentuan kandidat, masing-masing partai politik ingin mengusung kadernya. Apalagi, bagi partai besar, tak ingin sebatas menjadi penyokong kandidat yang merupakan kader dari partai lain. Karenanya, di Pilkada Jawa Timur, mundurnya Anas, harus dinilai sebagai kesempatan bagi PDIP untuk mengusung kadernya sendiri, mendampingi Gus Ipul.

Anas maupun Gus Ipul bukan kader partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Gus Ipul, meski pernah bergabung dengan PDIP, kini merupakan kader PKB. Demikian pula Anas, yang juga kader dari partai yang sama.

Sebagai partai penguasa---yang tentu ingin mempertahankan kekuasaannya, PDIP tentu ingin kadernya yang menguasai Jawa Timur. Itu penting karena wilayah itu padat penduduknya, kedua terpadat di Indonesia, setelah Jawa Barat. Karenanya, setelah Anas menyatakan mundur, pentolan PDIP langsung membujuk Tri Rismaharini, Walikota Surabaya agar bersedia menggantikan Anas. Namun, kader PDIP yang berlatar belakang birokrat itu menolak. Hingga akhirnya, PDIP menjatuhkan pilihan ke Puti Guntur Soekarno, kader PDIP, sebagai pengganti Anas. Meski memilih trah Soekarno, popularitas Puti tidak setara Risma atau kader PDIP lainnya yang berasal dari Jawa Timur. Basis dukungan Puti sendiri bukan Jawa Timur. Puti adalah anggota DPR dari Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat X (Ciamis, Kuningan, Kota Banjar).

Karenanya, mesin politik PDIP, harus kerja ekstra mendongkrak dukungan warga Jawa Timur untuk Puti. Berbeda dengan Anas yang asli berdarah Jawa Timur, dan memiliki basis dukungan yang jelas di wilayah Arek. Dia juga sebelumnya telah melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Jawa Timur untuk mendongkrak dukungan.

Demokrat tak mau kalah. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu mengusung Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emil Dardak. Selain Demokrat, pasangan itu juga didukung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Khofifah-Emil Dardak diyakini dapat mengalahkan Gus Ipul-Puti.

Khofifah memiliki pengaruh di basis massa NU. Sosoknya diyakini dapat memecah suara NU agar tidak dominan mengalir ke Gus Ipul. Dia juga merepresentasikan dukungan dari wilayah Tapal Kuda. Mantan Menteri Sosial itu pun sudah melakoni Pilkada Jawa Timur sebelumnya, meski kalah tipis dengan pasangan Soekarwo-Gus Ipul. Meski demikian, hal itu menunjukan Khofifah memiliki dukungan akar rumput yang jelas. Sementara Emil Dardak, selain karena tren hasil survei yang positif, dirinya merepresentasikan basis dukungan dari Mataraman.

Karena itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepincut untuk mendukung pasangan itu. Meski Khofifah dan Emil bukan kader Demokrat, pengaruh SBY tidak bisa diabaikan. SBY yang lahir di Pacitan tentu ingin mempertahankan trahnya di Jawa Timur, setelah Soekarwo yang merupakan salah satu pentolan Demokrat, mengakhiri kekuasaannya sebagai Gubernur Jawa Timur dua periode (2009-2014 dan 2015-2019).

Dukungan mantan Presiden dua periode itu, ditambah pengaruh Soekarwo, Demokrat, dan partai pendukung lainnya, diyakini sangat berpengaruh terhadap kemenangan Khofifah-Emil Dardak di ajang suksesi Jawa Timur.

Wajar jika manuver yang dilakukan SBY, memicu reaksi elit PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto menuding Ketua Umum Partai Demokrat itu melakukan politik oursourching. Elit PDIP sempat kaget kala beredar foto Khofifah-Emil Dardak dengan SBY yang didampingi Soekarwo. Wajar, karena suami Arumi Bachsin itu menjadi Bupati Trenggalek didukung PDIP. Tudingan itu dibantah SBY. Saat mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung Demokrat, SBY menegaskan, mayoritas kandidat yang diusung adalah kader Demokrat.

Sementara Gerindra dan PAN yang kesulitan mendapatkan jagoan, terpaksa menjatuhkan pilihan ke Gus Ipul. Mungkin, tak ada pilihan setelah gagal merealisasikan rencana poros baru. Sebelumnya, muncul wacana jika Gerindra, PAN, dan PKS, akan memunculkan poros baru di Pilkada Jawa Timur, dengan mengusung pasangan Suyoto dan Moreno Suprapto.

Suyoto kini Bupati Bojonegoro. Sementara Moreno dikenal sebagai pebalap nasional dan anggota DPR dari Fraksi Gerindra. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga menyambangi Yenny Wahid, putri Abdurahman Wahid untuk menjadi calon gubernur. Namun, Yenny tak bersedia dicalonkan.

Manuver elit politik itu memperlihatkan Jawa Timur menjadi medan pertaruhan yang sengit. Wajar, karena Jawa Timur merupakan lumbung suara yang sangat signifikan. Jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 42 juta orang dengan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi.

Bagi pentolan partai politik, kemenangan kader di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dapat menjadi jala untuk menangkap dukungan mayoritas masyarakat. Secara nasional, mayoritas pemilih menetap di Jawa. Dari 93,21 juta pemilih di Jawa, sekitar 21,3 persen berada di Jawa Timur, 21 persen di Jawa Tengah, dan 24,5 persen di Jawa Barat. Kader partai yang berhasil menancapkan kekuasaan di tiga daerah itu, diharapkan dapat menggerakan birokrasi dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, demi tujuan politik di 2019.

Dominasi Elit dan Mahar Politik

Pilkada bukan sekadar hajat elit politik berburu kekuasaan. Pilkada sejatinya hajat masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pilkada merupakan momentum bagi masyarakat menggunakan hak politik dalam menentukan pemimpin di daerah.

Karenanya, menjadi ironi, ketika elit politik lebih dominan menentukan calon kepala daerah. Sementara masyarakat sebagai pemberi mandat, hanya menyimak dan tak memiliki posisi tawar untuk menyodorkan kandidat.

Elit partai, selevel ketua umum, memang memiliki "hak veto" dalam menentukan sosok yang bakal bertarung di ajang suksesi. Namun, dalam Pilkada langsung, tanpa mempertimbangkan suara-suara masyarakat, maka sulit bagi partai politik memobilisasi dukungan masyarakat. Apalagi, calon yang diusung itu memiliki rekam jejak yang bermasalah dan tidak dikenal masyarakat. Partai politik juga sulit menggalang dukungan lantaran tidak memiliki basis massa yang mengakar karena gagal menancapkan pengaruhnya di akar rumput. Massa yang diorganisir partai politik sifatnya mengambang (floating mass). Bisa jadi, massa bayaran yang dikerahkan elit politik untuk unjuk kekuatan.

Partisipasi politik masyarakat adalah prinsip demokrasi. Partisipasi itu tidak sekadar diukur penggunaan hak pilih yang dilakukan masyarakat. Namun, masyarakat harus terlibat dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari penentuan calon kepala daerah, mengorganisir dukungan, hingga mengawasi jalannya suksesi.

Keterlibatan masyarakat dalam berpolitik pun berlanjut usai suksesi yang diaktualisasikan dengan mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi itu juga diarahkan untuk membangun pemerintahan-masyarakat, di mana kebijakan maupun program pemerintahan yang didesain dan dilaksanakan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Hal itu bisa terbangun jika ada kedekatan hubungan antara kepala daerah dengan masyarakat. Inilah pentingnya mengusung calon kepala daerah yang merakyat, yang misi visinya sejalan dengan aspirasi masyarakat. Dia juga teruji, baik secara kompetensi maupun intergritas.

Dan, akan lebih baik jika sosok itu merupakan kader partai politik. Sementara beberapa kandidat yang diusung partai politik, tak sedikit yang bukan kader partai. Lihat saja ada beberapa jenderal purnawiran yang tiba-tiba banting stir jadi politisi. Ada pula kandidat yang berlatar belakang politisi, namun bukan "anak kandung" yang lahir dan besar dari partai politik pengusung.

Dengan kata lain, mereka adalah politisi yang besar tanpa melewati kaderisasi di partai politik. Lantaran tak ada kader, dan kebetulan elektabilitas dan kepemimpinan yang bersangkutan teruji, maka dijadikan sebagai calon kepala daerah yang namanya disebut-sebut sebagai kader partai. 

Inilah konsekwensi kuatnya pengaruh oligarki politik di partai politik. Hal itu bisa berdampak pada terbentuknya dinastokrasi dan menghambat ruang bagi kader-kader partai yang berkualitas untuk menjadi pemimpin. Mekanisme rekrutmen demikian juga rawan menciptakan konflik internal. Bagaimana tidak, kader partai politik yang telah berupaya keras membesarkan dan membangun partai, tiba-tiba terganjal karena adanya pendatang baru. Soliditas internal partai pun bisa terguncang karena calon yang direstui pentolan partai, tidak didukung mayoritas kader.

Oligarki pun menyebabkan partai politik tak ubahnya ”barang dagangan” di mana para elit menjadikan partai politik yang dipimpinnya menjadi sarana transaksi politik untuk kepentingan pragmatis, yang mereduksi visi dan misi, ideologi, dan program kerja partai politik.

Hal itu juga memperlihatkan tidak berjalannya regenerasi di internal partai. Padahal, regenerasi sangat penting guna menjamin eksistensi partai politik. Makanya, jelang suksesi, partai politik sibuk mencari tokoh dari luar partai yang dianggap mumpuni dan mampu menyedot dukungan masyarakat. Jika demikian, buat apa dibentuk partai politik?

Secara normatif, pentolan partai politik selalu mengklaim, penentuan kandidat mempertimbangkan kompetensi, integritas, popularitas maupun elektabilitas. Namun, indikator yang paling dominan dalam penentuan calon kepala daerah nampaknya seputar kekuatan logistik. Makanya, sering mengemuka polemik seputar mahar politik yang jumlahnya bikin geleng-geleng kepala.

Belum lama ini, publik dihebohkan "nyanyian" La Nyalla Mattalitti yang menuding Prabowo Subianto, mematok mahar sebesar Rp40 miliar untuk pencalonannya sebagai calon gubernur Jawa Timur. Uang itu harus diserahkan paling lambat tanggal 20 Desember 2017. Jika tidak, La Nyalla tidak mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra. Bahkan, La Nyalla juga mengaku diminta uang sebesar Rp170 miliar dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur.

Namun, nyanyian La Nyalla itu terdengar sumbang karena dilantunkan setelah dirinya gagal mencari pendamping usai diberikan mandat dari Gerindra pada 11 Desember. Mungkin, dia tidak akan melontarkan soal mahar politik yang rada sensitif itu jika berhasil mendapatkan pendamping di Pilkada Jawa Timur.

Apa yang diungkap La Nyalla sebenarnya sudah lama menjadi gunjingan. Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pernah menyebut, ada kandidat yang harus mengeluarkan dana sebesar Rp100 miliar untuk menjadi kepala daerah. Padahal, jika dikalkulasikan, selama lima tahun menjabat, gaji kepala daerah tidak menutupi modal yang telah dikeluarkan sebesar itu. Gaji gubernur hanya Rp8,4 juta per bulan, dan bupati atau walikota Rp5,8 juta per bulan. Jika dikalkulasikan selama lima tahun masa kerjanya, maka gaji gubernur berkisar Rp510 juta dan bupati atau walikota, hanya Rp384 juta.

Gaji kepala daerah memang kecil. Tetapi, "seseran" kepala daerah sangat fantastis---meski tidak ada data yang menunjukan jumlah pasti seseran yang mengalir ke rekening kepala daerah. Namun, dari sejumlah kasus korupsi yang menyeret kepala daerah, seseran itu mengalir dari sejumlah pihak yang terlibat dalam penggarapan proyek pemerintahan.

Bersama kroninya, kepala daerah memanipulasi anggaran proyek dan melakukan penggelembungan harga barang (mark up). Bisa juga merakayasa tender agar dimenangkan peserta tender yang telah memberikan setoran padanya. Padahal, peserta tender itu tidak memiliki kompetensi. Inilah yang menyebabkan banyak masalah di proyek-proyek pemerintahan.

Bagi politisi pemburu rente, berapa pun jumlah mahar yang disodorkan, tidak menjadi persoalan. Mereka bersedia menggeluarkan banyak uang karena telah berhitung jika jumlah yang didapat kelak bisa melebihi modal yang dikeluarkan.

Karenanya, mereka yang awalnya suka menebar bantuan dan hadiah ke masyarakat kala kampanye, tiba-tiba berubah menjadi buas kala kekuasaan telah direngkuhnya. Mereka menjadi serakah karena dibayangi motif melipatgandakan keuntungan dari modal yang telah dikeluarkan.

Dalam politik, tak ada makan siang gratis (there's no free lunch). Apalagi, di arena pertarungan politik yang liberal seperti saat ini. Dibutuhkan logistik yang sangat besar. Persoalan itu yang kemudian membuka celah bagi pemodal untuk "menanamkan investasi" di ranah kekuasaan. Mereka berkoalisi dengan elit politik yang berambisi merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan motif berburu rente.

Pemodal bersedia menggelontorkan dana dengan syarat jika kelak memenangkan pertarungan, sang kepala daerah mengakomodasi kepentingan bisnisnya. Akibatnya, terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam penyelengaraan kekuasaan yang dampaknya merugikan kepentingan masyarakat. Pasalnya, kekuasaan dikendalikan segelintir orang yang merasa sudah menanamkan investasi kala kampanye digelar.

Mereka dengan mudah mempengarui kebijakan dan program-program pemerintahan dengan motif kepentingan pribadi dan kelompoknya. Contohnya, kasus suap yang menjerat Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. Perkara itu mengurai perselingkuhan antara politisi dengan pengusaha. Amran yang divonis pidana penjara tujuh tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terbukti menerima suap dalam pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Buol sebesar Rp3 miliar dari pengusaha Siti Hartati Murdaya yang juga divonis 2,8 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan penjara.

Amran diminta perusahaan Hartati, PT Hardaya Inti Plantations untuk membuat surat rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan surat rekomendasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait HGU atas lahan seluas 4.500 hektare milik PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) yang juga milik Hartati.

Padahal, pembuatan surat rekomendasi itu bukan kewenangan Amran sebagai Bupati Buol. Namun, Amran tetap membuat surat rekomendasi IUP tersebut karena telah mendapatkan jatah dari Hartati. Dan, Amran mengakui jika uang suap dari Hartati itu digunakan untuk kampanye Pilkada Buol, di mana dirinya maju kembali sebagai calon bupati Buol yang diusung Partai Golkar.

Fakta itu mengurai, politisi sangat tergantung dengan modal dari pengusaha. Sementara pengusaha ingin mendapatkan lisensi dari politisi yang menjabat kepala daerah agar dapat mengeksploitasi sumber daya alam, menggarap proyek pemerintah, dan mengelola potensi lain yang menguntungkan di daerah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menghimbau, para kandidat dan elit partai politik menjauhi politik uang di Pilkada 2018. Menurut dia, mahar politik berpotensi memicu korupsi. "Mahar politik atau menggunakan uang untuk memengaruhi pemilih cenderung akan mengantarkan kepala daerah terpilih pada risiko korupsi yang sangat tinggi saat menjabat," katanya di gedung KPK, Jakarta.

KPK juga mengingatkan soal balas budi kepala daerah terpilih kepada tim sukses yang telah membantunya memenangkan kontestasi politik. Dia tak ingin tim sukses menjadi kepanjangan tangan kepala daerah untuk menumpuk kekayaan demi mengembalikan modal atas biaya politik yang dikeluarkan dalam proses pencalonan.

Idealnya, kandidat maupun partai politik, memobilisasi dana publik. Tentu, disertai transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan dana publik juga mencerminkan kedekatan hubungan antara politisi dengan publik. Dengan harapan, kekuasaan yang dijalankan, lebih akuntabel dan sejalan kehendak rakyat.

Dengan begitu, politisi juga terbebas dari kooptasi pemodal. Namun, itu bisa dilakukan jika partai politik benar-benar dipercaya masyarakat. Bukan seperti saat ini, di mana partai politik, mengutip pendapat Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR di program Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One, Selasa (16/1) sebagai mesin pemakan uang yang paling buas dan ganas.

Menebar Jargon dan Iklan Artifisial

Di musim kampanye, masyarakat disuguhkan iklan-iklan kampanye kandidat yang bertebaran di setiap sudut kota dan desa. Tujuannya, mendongkrak popularitas. Hampir sebagian besar kandidat menebar jargon, "Peduli pada rakyat." Mereka juga laksana politisi salon yang menebar tampang bersahabat di spanduk, poster, maupun baliho yang dipajang di setiap sudut kota dan desa. Cara-cara pemasaran politik konvensional itu gencar dilakukan, meski memaksa para kandidat merogoh kocek lebih dalam.

Memang, popularitas berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih. Namun, popularitas tidak cukup mengantarkan sang kandidat menuju puncak kekuasaan. Selain populer, kandidat harus memiliki rekam jejak mumpuni sebagai pemimpin, kompeten, berintegritas, dan memiliki syarat-syarat lain sebagai pemimpin.

Brand personality itu tidak bisa dibentuk dalam hitungan bulan. Namun, terbentuk lewat penetrasi politik yang membutuhkan waktu panjang. Jika sang calon adalah petahana, maka brand personality itu terbentuk setelah dirinya mewujudkan birokrasi yang melayani, memaksimalkan program-program pro rakyat, mewujudkan pemerintahan yang bersih, tidak melakukan tindakan tercela, dan sebagainya.

Sementara calon non petahana, brand personality itu bisa dibentuk lewat perjuangannya melakukan advokasi, pendidikan politik, melakukan kegiatan-kegiatan sosial maupun tindakan yang memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat.

Dengan bekal "investasi politik" tersebut, maka masyarakat dengan sendirinya akan menjadi pemilih setia, bahkan menjadi agen kampanye sang kandidat. Mereka akan menyosialisasikan rekam jejak sang kandidat dari mulut ke mulut. Dan, itu lebih efektif dalam mempengarui pilihan politik masyarakat, daripada sekadar menebar jargon dan janji maupun memoles citra lewat iklan.

Poster, spanduk, dan baliho, memang merupakan produk reklame yang masih digunakan dalam pemasaran tradisional. Kesan visual yang disuguhkan memang dapat mempengarui persepsi orang yang melihatnya.

Namun, apakah alat promosi itu masih sangat efektif, sementara persepsi masyarakat sudah berubah? Masyarakat tidak lagi bodoh, yang bisa diberdaya dengan spanduk, poster maupun baliho. Mereka justru kian muak dengan kampanye yang menebar "sampah" itu.

Masyarakat tahu jika suksesi bakal diramaikan dramaturgi yang penuh manipulasi seakan memperlihatkan sang kandidat berjiwa humanis dan merakyat. Masyarakat saat ini sebenarnya haus referensi. Mereka mencari-cari informasi seputar rekam jejak para calon kepala daerah lewat berbagai saluran informasi (koran, televisi, internet), termasuk dari obrolan di warung kopi. Dan, mereka nampaknya lebih lebih percaya informasi yang disampaikan teman-teman terdekat dan orang-orang yang berada di komunitasnya.

Karenanya, akan lebih bermartabat jika kampanye dilakukan secara dialogis. Kandidat dapat mengunjungi warga di kampung-kampung, lalu menggelar diskusi tikar untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di hadapan warga, mereka dapat menawarkan "obat mujarab” untuk menyembuhkan persoalan masyarakat, dan memaparkan program maupun misi dan visinya.

Dengan begitu, masyarakat akan dapat menilai kapasitas dan keseriusan sang kandidat dalam memecahkan persoalan yang dihadapi di lingkungannya. Dengan kata lain, setiap tatap muka dijadikan uji kompetensi bagi para kandidat. Jadi, tidak sekadar berjabat tangan dan menebar senyum (shake hand and smile).

Cara kampanye dari pintu ke pintu (door to door) memang rada melelahkan. Namun, kampanye lebih mengena ke titik sasaran. Model kampanye demikian juga lebih mencerdaskan daripada lewat pengerahan massa yang diselingi hiburan. Cara-cara kampanye demikian justru membuat masyarakat larut dalam hiburan daripada menyimak pesan-pesan kampanye yang disampaikan kandidat dan tim suksesnya.

M. Yamin Panca Setia

Editor : M. Yamin Panca Setia | Sumber : Antara
 
Humaniora
19 Feb 18, 14:03 WIB | Dilihat : 19602
Anies Memang Harus Dihadang untuk Turun
14 Feb 18, 12:10 WIB | Dilihat : 1319
Politik Hijab di Iran
03 Feb 18, 11:29 WIB | Dilihat : 1104
FORHATI : Berantas LGBT Cegah Kerusakan Bangsa
28 Jan 18, 00:02 WIB | Dilihat : 1295
Sendiri
Selanjutnya
Sporta
12 Okt 17, 09:39 WIB | Dilihat : 1142
Golf Memadupadan Olah Raga dengan Olah Rasa
12 Okt 17, 06:56 WIB | Dilihat : 674
Perkumpulan UMA Gelar Unity Golf Tournament 2017
16 Jan 17, 11:59 WIB | Dilihat : 866
Tim Elit Membidik Lallana
05 Jan 17, 10:12 WIB | Dilihat : 256
Laga Pembuktian Si Rubah
Selanjutnya