Kedubes Australia : Presiden SBY dan Megawati Tidak Terlibat Pencetakan Uang

JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | Kedutaan Besar Australia di jakarta melalui siaran pers yang dikirimkan ke berbagai media pada Kamis, 31/7 menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan bekas Presiden Megawati Soekarnoputri tidak terlibat dalam kasus Securency.



"Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency. Kami menyikapi pelanggaran (informasi) perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian," ungkap siaran pers itu.



Meski tidak secara langsung, siaran pers itu terkesan menjawab desakan Presiden SBY dalam jumpa pers di kediaman pribadinya Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014), yang menuduh dirinya dan bekas Presiden Megawati Soekarnoputri terlibat dalam kasus pencetakan uang Republik Indonesia di Australia pada tahun 1999.

Presiden SBY menegaskan, tuduhan Wikileaks itu sangat menyakitkan. Karenanya, Presiden SBY mendesak pemerintah Australia segera mengeluarkan pernyataan yang jelas agar nama baiknya dan Megawati tidak tercemar.

Informasi sampah Wikileaks itu dikutip begitu saja, tanpa konfirmasi, oleh Sindonews.com milik Harytanoe Sudibyo. Berita itu menyebutkan mengenai perintah pencegahan penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia oleh otoritas hukum Australia.



Berita yang dilansir 29 Juli lalu, itu menyebut, Presiden SBY dan mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri dilindungi perintah khusus pemerintah untuk tidak terkena dalam penyelidikan.

“Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tak berdasar. Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama. menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka," demikian keterangan pers dari Kedubes Australia itu.

Presiden SBY sendiri dalam keterangan pers di kediaman Puri Cikeas menyebutkan beberapa butir penting informasi Wikileaks yang diberitakan oleh sindonews.com itu. Sindonews.com menggunakan judul bombastis: "Ungkap Dugaan Korupsi, Wikileaks Sebut SBY dan Mega"

Disebutkan, situs anti kerahasiaan wikileaks merilis perintah pencegahan pemerintahan Australia utk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut wikileaks.

Menurut dokumen wikileaks per tanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yg secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh, dan pemimpin Asia, seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk warga dan pejabat senior masing-masing negara itu.

Diberitakan lebih lanjut oleh sindonews.com, perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional Australia, untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini oleh siapa saja. Tujuannya untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia. Begitu yang diungkapkan. Wikileaks juga menyebut ada 17 individu dalam kasus itu, tentu di seluruh Asia, negara-negara yang disebut-sebut.

“Berita seperti ini saya tahu cepat beredar, dan kemudian karena sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri, baik Ibu Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Indonesia, maupun saya sendiri, maka saya ambil keputusan tadi pagi untuk melakukan sesuatu untuk bertindak dan kemudian mengeluarkan pernyataan,” jelas Presiden SBY.

Presiden SBY menilai, pemberitaan wikileaksdan sindonews.com itu mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri. Juga menimbulkan spekulasi dan bisa-bisa fitnah terhadap baik Ibu Mega maupun saya. Presiden SBY menyatakan, setiap pernyataan yang dikeluarkannya, berangkat dari fakta, keterangan dan informasi yang lengkap.

Presiden SBY berharap, keterangannya didengar oleh pimpinan, pengelola, dan wartawan wikileaks, sindonews.com , pemerintah dan otoritas Australia dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). “Saya ingin segala sesuatunya terang benderang di negeri ini. Semangat kita sama, untuk melakukan pencegahan pemberantasan korupsi, karena diberitakan seolah-olah ada korupsi,” ujar Presiden SBY. “Saya berharap saudara-saudara yang ada di KPK juga bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini,” lanjutnya.

Sebelum memberikan pernyataan, Presiden SBY mendapatkan penjelasan, dan keterangan dari sejumlah pihak, melalui telepon, antara lain Gubernur BI Saudara Agus Martowordojo, Menkeu Saudara Chatib Basri melalui telepon, dan Kapolri. Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan kepada Presiden SBY, bahwa benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia, dilaksanakan pada tahun 1999.

Menurut Agus, seperti disampaikan Presiden SBY, yang mencetak dikatakan adalah NPA (Note Printing Australia) yang berada dalam naungan Bank Central Australia. Yang dicetak pada tahun 1999 sebanyak 550 juta lembar, dengan pecahan 100 ribu rupiah.

“Keputusan, kebijakan, pengawasan dan kewenangan untuk mencetak uang itu termasuk mencetak uang di Australia pada tahun 1999 ada pada Bank Indonesia, bukan pada pemerintah, bukan pada presiden,” tegasnya.

Kewenangan itu berada di Bank Indonesia, sesuai dengan UU BI dan peraturan yang berlaku bagi BI. “Ada landasan hukum, ada legal basis,” ujarnya.

Presiden SBY juga menegaskan, “Baik Ibu Mega maupun saya sendiri tahun 1999 belum menjadi Presiden.” Yang menjadi point bagi Presiden SBY, kewenangan mencetak uang adalah kewenanganBI. “Siapapun presidennya saat itu, atau saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan ataupun mengeluarkan perintah-perintah presiden.”

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo kepada wartawan menyatakan, pemberitaan Wikileaks yang diulang-siarkan itu merupakan upaya mencari sensasi belaka.

Dalam pandangan Guru Besar Hukum Tata Negara – Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, tuduhan Wikileaks itu prematur. Karenanya, pemerintah Australia harus mengklarifikasi soal proses hukum yang sedang berjalan hingga keluarnya putusan sela dari Pengadilan Australia yang didasarkan permohonan pemerintah Australia untuk melakukan pencegahan bocoran Wikileaks dikutip oleh Media Australia.


“Pemerintah Australia perlu melakukan klarifikasi ini agar hubungan dengan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia tidak rusak. Terlebih lagi di Indonesia dimana Presiden SBY akan segera menyelesaikan tugasnya dan Ibu Megawati sebagai ketua umum yang kader partainya telah terpilih menjadi Presiden RI pengganti SBY,” tegas Hikmahanto.

Sebelum ini, Wikileaks telah melakukan serangan fitnah dan kabar bohong tentang Presiden SBY, Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono, dan Almarhum Taufiq Kiemas. | delanova