Karena Kita Adalah Rakyat

N. Syamsuddin Ch. Haesy

Apa yang bisa diharap lebih dari partai-partai politik peserta Pemilihan Umum legislatif 2019? Tak banyak tentu. Terutama ketika menyaksikan para petinggi partai lebih sibuk berkonsentrasi mempersiapkan diri berebut kekuasaan.

Jargon-jargon dan sesanti yang mereka pasang sebagai pesan atas platform perjuangan, nampak hanya kitsch message, yang berbeda dengan perilaku sebagian terbesar petinggi, pengurus, dan kader-kadernya.

Hanya Partai Bulan Bintang yang jelas tegas memasang sesanti, Bela Islam – Bela Bangsa, sebagai ekspresi perjuangan partai yang sudah mereka buktikan sebelumnya.

Jargon dan sesanti yang beda panggang dari api. Hanya sekadar sabda tanpa makna. Laksana tungku tanpa bara, yang dipajang di etalase melalui berbagai baliho. Plus desain visual yang ‘seragam’ dan tak menunjukkan korelasi dengan kondisi obyektif dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kita tak menemukan satupun jargon yang khas dan spesifik berisi butir-butir utama perjuangan mereka, baik ideologis maupun politis.

Berkeliling di berbagai kota, baik di Jawa, Kalimantan, Sumatera ataupun Sulawesi, baliho dan poster para bakal calon anggota legislatif bernada tunggal dengan pose yang seragam.

Menangkupkan kedua telapak tangan di dada, berkemeja koko, berkopiah dan berkerudung ketika secara tematis berhubungan dengan hari-hari besar Islam – karena realitasnya, sebagian besar konstituen adalah muslim dan muslimah. Padahal, dalam spektrum dan tradisi Islam, tak ada ucapan salam semacam itu.

Selebihnya adalah billboard, banner, dan poster berupa potret diri dengan jaket dan logo partai, plus wajah Ketua Umum Partai atau sosok tokoh yang dikojokan oleh partai. Seolah-olah, tanpa gambar-gambar itu, sang bakal calon anggota legislatif itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.

Faktanya sih memang begitu. Lantaran sebagian terbesar partai politik abai mengurusi kaderisasi, maka setiap menjelang pendaftaran calon anggota legislatif, partai-partai politik itu sibuk membuka pendaftaran bagi siapa saja untuk mewakili partai (bukan rakyat) di legislatif.

Karena hanya sekadar kader jadi-jadian, maka nampak sekali – melalui ekspresi visual – mereka kikuk. Gambar-gambar yang tidak mengkaribkan mereka dengan konstituen, tapi justru membentang jarak.

Jarak mereka dengan konstituen itulah yang membuka ruang berlangsungnya – kelak – pertukaran suara rakyat dengan uang, yang nilainya setara hanya dengan harga beberapa ekor ayam.

Para bakal calon anggota legislatif dibentuk oleh para konsultan politik untuk memandang penting pengenalan sosok untuk mendapatkan empati dan simpati, tetapi tak sedikit yang justru menunjukan sikap tidak simpatik.

Mereka kunjungi rakyat yang sebagian besar masih miskin dan mesti berkutat dengan nasib dengan menggunakan aneka kendaraan yang membuat mereka berjarak dengan rakyat. Hanya kepanjangan tangan mereka saja mengenakan mobil branding, yang dalam banyak hal berisi pesan tak ubahnya pesan yang mereka tebarkan melalui banner dan media peraga lainnya.

Mereka lupa, rakyat bertahun-tahun ditempa pengalaman pahit, terutama karena orang yang disodorkan partai untuk mereka pilih sebagai wakil rakyat, setelah jadi, sibuk dengan dirinya sendiri. Tak sedikit bahkan yang dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lalu dihempang ke penjara.

Partai politik lantas sibuk dengan kuota perempuan. Dalam banyak hal hanya memperjuangkan kaum perempuan secara artifisial. Tak sedikit para anggota legislatif perempuan dicomot dan dipasang hanya untuk memenuhi kuota, tapi setelah duduk di lembaga legislatif lebih banyak menjadi pemenuh ruang sidang atau daftar absen.

Apa yang bisa diharap lebih dari partai-partai politik yang akan berkompetisi meraih amanat rakyat, kali yang mereka sodorkan sebagai calon-calon anggota legislatif – sebagian besar – justru menempatkan dirinya lebih sebagai wali rakyat, katimbang wakil rakyat.

Belakangan hari, hanya untuk kepentingan politik semata, sejumlah orang yang – entah bagaimana – oleh media ditasbihkan sebagai – seolah-olah – representasi rakyat dan umat, dipasang sebagai calon anggota legislatif.

Bahkan, di hari-hari terakhir, beredar rumors ihwal para anggota legislatif – yang mewakili beberapa partai – dengan enteng, pindah haluan untuk menjadi calon anggota legislatif partai lain – bak atlet profesional yang dengan mudah pindah-pindah klub dengan imbalan tertentu. Mereka tak peduli, bahwa rakyat memilih mereka untuk lima tahun penuh di lembaga perwakilan rakyat.

Jadi, jangan salahkan rakyat, kalau berfikir transaksional. Jangan juga salahkan para calo suara, berkeliaran menjajakan jasa mereka kepada para bakal calon dan calon anggota legislatif.

Di sisi lain, kita tak melihat partai politik mempunyai sistem assesment kader yang baik. Boleh jadi, hampir semua partai politik tak mempunyai pengelompokan potensi dan talent kadernya secara fungsional dan profesional. Mereka yang mantan menteri dan menteri pun ikut bertarung dalam pemilihan umum legislatif, padahal sistem pemerintahan kita bukan sistem parlementer.

Dari luar kita menyaksikan tak banyak yang bisa diperbuat partai dengan para calon anggota legislatifnya untuk meningkatkan income perkapita rakyat, menjamin ketersediaan sandang – pangan – papan yang cukup, dan seterusnya. Kita menyaksikan banyak calon anggota legislatif tak nampak kreativitas genialnya untuk sungguh boleh dipercaya mampu mengemban amanat rakyat.

Saya sempat terhenyak menyaksikan dan mendengar seorang petinggi dari salah satu partai politik yang dipasang sebagai caleg di suatu daerah pemilihan, kala diminta menyampaikan pidato, lebih banyak menyoal: mengapa balihonya dikoyak orang dan dicopot Satpol PP, katimbang menegaskan apa yang akan diperjuangkannya, selepas (katanya) jumpa muka dan berdialog dengan rakyat.

Lima tahun ke depan kita masih akan menghadapi masalah sebagai dampak dari realitas hari ini : harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat, melonjak-lonjak, tak meluasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, masih tingginya kesenjangan orang kaya dengan orang miskin – di kota dan di desa. Tak terkecuali beragam persoalan lain terkait dengan akses rakyat terhadap berbagai instansi dan ekstensi pelayanan pemerintah. Termasuk masih lebih rendahnya belanja pembangunan katimbang belanja rutin pemerintah.

Mudah-mudahan para petinggi, pengurus dan kader seluruh partai politik paham dan mengerti, apa sunggu yang kudu mereka lakukan, sehingga jelas ideologinya, integritasnya, dan komitmennya kepada rakyat. Tak hanyut dengan beragam hasil survey ihwal persepsi publik terhadap beragam tema yang dalam banyak hal, boleh diragukan beragam aspeknya.

Hal lain, dan ini penting, ihwal caleg mantan terpidana kasus korupsi dan beragam kejahatan lainnya. Rakyat harus ngeh, ketika mereka berkampanye mematut-matut dirinya, kita juga harus berkampanye : mengingatkan diri kita sendiri, keluarga, dan tetangga, bahwa mereka tak layak dan tak patut menerima amanat kita.

Saatnya rakyat menempatkan dirinya sebagai pemilik kedaulatan penuh dan tak boleh lagi direduksi perannya hanya dengan sembako dan dana yang begitu masuk saku, lenyap seketika, karena harga kebutuhan bahan pokok pun melonjak.

Pergunakan hak pilih dan jangan tergoda oleh aksi politik kelontong. Karena kita adalah rakyat, kita kudu paham posisi kita sebagai subyek demokrasi. Kita yang menentukan siapa kelak yang akan berada di lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi dan DPR RI).

Kita musti paham, siapa sungguh yang memperjuangkan nasib kita dan bukan mempermainkan (apalagi memperdagangkan) amanat, sehingga nasib kita sebagai rakyat berubah, seperti pergerakan keong.

Karena kita adalah rakyat, kita yang menentukan, siapa pantas dan patut menerima amanah kita.. |

                                                                                                                                                                                                                                            Bandung, 18 Juli 2018