Kapolri bagi Jokowi, Tersangka bagi KPK

JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | Negeri yang riuh. Mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri, Komjen Pol Budi Gunawan, dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/1/2015). Tak berapa lama kemudian, Ketua KPK Abraham Samad menjumpai Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Abraham menegaskan, tak ada motif politik di balik penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Abraham menyatakan, KPK bukan lembaga politik. Polri juga bukan lembaga politik.

Penetapan Komjen Pol Budi Gunawan yang pernah menerima bintang Adhimakayasa, ketika lulus Akpol 1983, sebagai tersangka banyak membuat orang mendelik. Pasalnya, dia baru saja dinilai oleh Presiden Jokowi, sebagai calon Kapolri yang baru. Surat Jokowi kepada DPR RI sudah dikirimkan beberapa waktu berselang.

Agak berbeda dengan kebanyakan petinggi yang diangkat Jokowi, terutama para menteri di Kabinet Kerja, untuk mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan, KPK dan PPATK tak dilibatkan. Abraham menjelaskan, dugaan kasus transaksi mencurigakan Budi sebagai salah seorang polisi dengan ‘rekening gendut,’ sudah masuk ke KPK sejak 2010. Selama lebih empat tahun, KPK melakukan investigasi dan penyelidikan pendahulukan. Juni 2014, lembaga anti rasuah itu, meningkatkan status kasus Budi ke tahap penyelidikan. Akhirnya, Selasa (13/1/2015) itu dinyatakan sebagai tersangka.

Artinya, kata Abraham, KPK telah menemukan lebih dari dua alat bukti dan menemuka pula peristiwa pidana. Jadi, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, tidak ujug-ujug, dan tak pula berdasarkan kepentingan politik. Kapolri Sutarman, beberapa hari lalu menyatakan menghormati keputusan Jokowi memilih Budi Gunawan. Bahkan, ia tak keberatan bila Jokowi melantik Budi Gunawan lebih awal, meski masa jabatan Sutarman berakhir Oktober mendatang.

Kepada wartawan, Sutarman hanya mengatakan, Abraham Samad datang ke Mabes Polri, untuk menyampaikan bahwa KPK tengah melakukan proses hukum terhadap satu orang perwira tinggi Polri. Sikap Sutarman? Menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada KPK. Dia dan Mabes Polri tak akan campur tangan. “Polri akan menghormati proses hukum dari KPK," katanya, usai menerima Abraham, sekitar waktu maghrib, ditemani Komisioner KPK Bambang Widjojanto. Di Mabes Polri, Abraham dan Bambang diterima Sutarman, yang didampingi sejumlah petinggi Polri: Kabaharkam Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno,  Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius, dan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Djoko Mukti Haryono.

Komisaris Jendral Budi Gunawan yang sudah dielu-elukan media massa, itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Sepanjang sejarah Republik Indonesia, inilah kali pertama seorang calon Kapolri dinyatakan sebagai tersangka, pada saat dia dipilih Presiden dan akan menjalani fit and proper test oleh Komisi III DPR RI. Bahkan, Ketua DPR RI, Setia Novanto sudah menyatakan lebih awal, DPR RI menghormati hak prerogratif Presiden dalam memilih Kapolri.

Pramono Anung, anggota DPR RI dari PDIP sudah pula menyatakan, fraksinya akan memberikan dukungan penuh kepada Budi Gunawan. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella menyebut, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, telah mempermalukan Presiden Jokowi. “Itu sama saja ‘menampar’ muka Presiden Jokowi,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, di hari yang sama. Alasannya, Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kapolri oleh Presiden.

Tapi, apa sungguh Jokowi merasa ‘tertampar’ dan merasa ‘dipermalukan’? Apalagi kasus yang diungkap itu, terjadi saat Budi menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri periode 2004-2006. | delanova