Kabupaten Cianjur dari Cianjuran sampai OTT Bupati

| dilihat 434

Catatan Lepas Ki Sabrang

OPERASI tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar ditanggapi sukacita oleh berbagai tokoh masyarakat. Khasnya kalangan ulama.

Pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan yang menyebut tindak pidana korupsi sang Bupati, sangat mengecewakan. Terutama, karena tindak kejahatan korupsi yang dilakukannya adalah memotong dana pendidikan, yang seharus digunakan untuk membangun fasilitas sekolah.

Dalam jumpa pers di Gedung KPK, jakarta, Rabu (12/12/18) malam, Basaria menjelaskan, yang dilakukan koruptor ini adalah memotong dana alokasi khusus yang seharusnya diberikan kepada anak didik. Besaran pemotongan itu adalah 14,5 persen dari nilai anggaran Rp46,8 miliar.

Terkait juga dalam kejahatan korupsi itu, kakak iparnya, Cepy Sethiady, yang menyerahkan diri ke KPK sehari setelah operasi tangkap tangan berlaku.

Irvan, dalam catatan media, beberapa kali berpindah partai, dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan kemudian Partai Nasdem (bahkan dia menjadi Ketua Garda Pemuda Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat), itu dinilai telah mencemarkan performa pemerintahan Kabupaten Cianjur, yang dikenal sebagai kabupaten dengan performa budaya dan agama yang luar biasa. Kabupaten yang menjadi salah satu sumber akalbudi masyarakat Sunda di Jawa Barat.

Dari Pendopo Kabupaten Cianjur lahir karya seni adiluhung, Cianjuran, hasil proses cipta rasa dan karsa Bupati Cianjur IX, R. Aria Adipati Kusumaningrat (1834-1861) yang dikenal sebagai Dalem Pancaniti, dibantu seniman setempat, Rd, Natawiredja, Aem dan Maing Buleng yang kemudian diberi restu mengembangkan tembang Cianjuran.

Ketika R.A.A. Prawiradiredja II (1861-1910) memerintah sebagai Bupati, tembang Cianjuran dikembangkan dengan memadupadan kecapi dan suling. Sejumlah rumpaka yang lahir dari Pendopo Kabupaten itu, menawarkan berbagai nilai kebaikan dan keluhuran akalbudi.

Pemerintahan di Cianjur sudah dikenal sejak abad ke 17, ketika R.A Wiratanu I (1677-1691) menjabat Bupati, yang kemudian dilanjutkan oleh R.A Wiratanu II (1691-1707) dan R.A Wiratanu III (1707-1707).

Pemerintahan dilanjutkan oleh para bupati berikutnya, yakni : R.A. Wiratanu Datar IV, V, dan VI dari tahun 1927 sampai 1813. Pemerintahan dilanjutkan oleh Bupatio R.A.A Prawiradiredja I (1813-1833), R. Tumenggung Wiranagara (1833-1834), R.A. Kusumahningrat (Dalem Pancaniti - 1833-1834), R.A. Prawiradiredja II (1862-1910), R. Demang Natakusumah (1910-1912), R.A.A. Wiranatakusumah (1912-1920), R.A.A Suriadiningrat (1920-1932).

Kabupaten dengan tradisi Kuda Kosong, itu kemudian dipimpin oleh Bupati R. Sunarya (1932-1934), R.A.A Suria Nataatmadja (1934-1943), R. Adiwikarta (1943-1945). Di awal Kemerdekaan Republik Indonesia, memerintah selama setahun Bupati R. Yasin Partadiredja, selanjutnya kepemimpinan dilanjutkan oleh Bupati R. Iyok Mohammad Sirodj (1945-1946), R. Abas Wilagasomantri (1946-1948), R. Ateng Sanusi Natawiyoga (1948-1950), R. Ahmad Suriadikusumah (1950-1952), R. Akhyad Penna (1952-1956), R. Holland Sukmadiningrat (1956-1957), R. Muryani Nataatmadja (1957-1959), R. Asep Adung Purawidjaja (1959-1966).

Di masa pergolakan, transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, jabatan Bupati diberikan kepada perwira TNI, Letkol R. Rahmat selama setahun, dilanjutkan oleh Letkol Sarmada (1966-1969), sampai situasi dinyatakan aman dan Kabupaten Cianjur bisa dipimpin kembali oleh sipil. Selanjutnya, R. Gadjali Gandawidura menjabar Bupati selama setahun (1969-1970), dilanjutkan Drs. Ahmad Endang (1970-1978).

Selepas itu, Kabupaten Cianjur dikenal sebagai Kabupaten yang berhasil memainkan peran sebagai salah satu lumbung padi nasional bersama-sama Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu. Terjadi perubahan dalam tata kelola pemerintahan semasa kepemimpinan Ir. H. Adjat Sudrajat Sudirahdja (1978-1983) yang menerapkan pola pembangunan spasial dengan terjemahan aksentuatif atas Undang Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.

Atas prestasinya di Cianjur, Ir. H. Sudrajat dipercaya untuk pertamakalinya memimpin Badan Kerjasama antar Pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat khusus untuk mengembangkan wilayah bufferzone yang kemudian dikenal dengan Jabotabek, yang menjadi cikal bakal pertumbuhan kota-kota metropolitan baru yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

Performa Kabupaten Cianjur terus meningkat di era Ir. H. Arifin Yoesoef dengan konsep pembangunan spatial, berbasis tata ruang, yang mengharmonisasi pembangunan di Jawa Barat Tengah dan Selatan yang diarahkan sebagai kawasan konservasi dengan titik berat pada pembangunan pertanian dan pariwisata, serta pembangunan industri berbasis pertanian.

PIr. Arifin kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat. Perubahan lanjut dilakukan oleh penerusnya, Bupati Drs. H. Eddi Soekardi (1988-1996) dengan membuka berbagai daerah yang semula terpencil menjadi terhubung satu dengan lainnya, antara lain Cidaun. Bupati Eddi juga membedahi manajemen pemerintahan daerah dengan menerjemahkan prinsip-prinsip otomi nyata luas dan bertanggungjawab.

Termasuk mensinkronisasi amanat UU No.5/74 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5/79 tentang Pemerintahan Desa yang landasannya sudah dilakukan sejak masa kepemimpinan Bupati Adjat Sudradjat dan Bupati Arifin Yoesoef. Selepas mengakhiri kepemimpinannya, Drs. H. Eddi Soekardi diangkat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Daerah - Departemen Dalam Negeri.

Kepemimpinan berikutnya diemban oleh Dr. H. Harkat Handiamihardja (1996-2001) yang menjalankan kepemimpinan di era transisi dan mesti mengendalikan pemerintahan di masa krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis politik. Antara lain dengan mewujudkan kebijakan strategis Jawa Barat yang dikeluarkan Gubernur R. Nuriana.

Drs. H. Harkat Handiamihardja dibantu Sekwilda Ir. H. Wasidi Sawstomo -- yang sebelumnya adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi -- mewujudkan berbagai program terkait dengan ketahanan pangan, perluasan lapangan kerja, penguatan akses rakyat terhadap ekstensi pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan layanan umum.

Ir. H. Wasidi Swastomo melanjutkan kepemimpinan Bupati Harkat dengan program monumentalnya yang mengintegrasikan pembangunan fisik dan mental spiritual, menjadi Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah). Selain fokus kepada program pembangunan yang menganggit kemampuan ekonomi daerah, Bupati Wasidi juga menitikberatkan pada program pendidikan dan kematangan spiritual yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas.

Akses ke berbagai daerah terpencil dibuka bersamaan dengan penguatan akses sosial ekonomi masyarakat. Berbasis akademik sebagai sarjana pertanian yang berpengalaman dalam memimpin perencanaan pembangunan, selama periode kepemimpinannya, Ir. Wasidi menitik beratkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas mulai dari lingkungan perdesaan, yang bermuara pada dua hal utama: mengendalikan angka kemiskinan dan meningkatkan kesadaran keimanan - keagamaan masyarakat.

Sampai pada masa ini, Kabupaten Cianjur relatif masih punya benang merah keberlanjutan pembangunan dengan era sebelumnya. Di masa ini berkembang kreativitas masyarakat, antara lain Radio Perdesaan di berbagai desa, yang berisi bahasan tentang pertanian dan hiburan. Terutama di desa-desa yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sukabumi.

Selepas itu, terjadi perubahan. Ir. Wasidi yang didukung partai kecil dalam Pilkada 2006, mengakhiri kepemimpinannya, digantikan oleh Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM.

Dari catatan media, selama periode 20016 - 2016 mencuat berbagai isu ke permukaan terkait dengan kebijakan pertambangan di Selatan - Cianjur, sampai kemudian urusan perizinan di kembalikan oleh pemerintah pusat ke Provinsi.

Selebihnya tak ada kabar yang membuat Kabupaten Cianjur menjadi buah bibir seperti era sebelumnya, sampai meletik berita viral Bupati Irvan mendorong Ketua RT dan RW untuk memilih pasangan Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019 mendatang.

Beberapa hari kemudian, meletik berita yang juga viral, Bupati Irvan yang semula pernah mengenakan jas warna Hijau, Biru, Kuning, dan Biru berbagai partai, lalu mengenakan rompi orange KPK, akibat terciduk operasi tangkap tangan pemotongan dana alokasi khusus pendidikan.

Dan sejumlah tokoh masyarakat, menyambut peristiwa itu dengan syukuran. Boleh jadi, sambil mengingat kembali rumpaka karya Ibu Siti Rokayah bertajuk Kaprabonan:

Hayang ceurik jejeritan / sing tarik maratan langit / cua ku kampah sorangan / mikahayang lain tanding / sakapeung abdi sok mikir /hoyong gaduh elmu ngapung // si pengkuh tangtuna tiwas / dijingjing di guwang-gawing.....// (Ingin menangis menjerit-jerit / hingga menggapai langit / malu pada perilaku sendiri / menginginkan yang bukan tanding / kadang terlintas dalam benak / ingin beroleh ilmu terbang / si keras hati tentunya celaka / ditenteng dibanting-banting ) |

Editor : Web Administrator | Sumber : berbagai sumber
 
Budaya
Energi & Tambang