Jangan Lempar Kambing

Bang Sem

MENKO Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno tidak sedang slip of the tongue, ketika dia menyindir separuh menuding KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ‘membakar’ dan ‘menggerakkan massa.’ Kepada salah satu stasiun televisi yang mewawancarainya di Istana (Sabtu siang, 24/1/15), Tedjo mengaku kecewa dengan sikap pimpinan KPK.

Sambil menyatakan dirinya sebagai penanggungjawab keamanan negeri ini, Tedjo menilai, pimpinan KPK tidak berusaha menenangkan situasi. “Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan,”ungkapnya.

Dia mengatakan, pimpinan KPK tidak mematuhi apa yang diminta Presiden Jokowi.

Sungguhkah pimpinan KPK, seperti yang dimaksudkan Tedjo? Artinya, Pimpinan KPK tidak menjernihkan suasana, tapi justru sebaliknya. Tedjo menyatakan hal itu, hanya karena melihat sampai tengah malam masih ada pergerakan di KPK, termasuk membiarkan masih adanya pernyataan-pernyataan  yang membuat panas.

Kita sependapat dengan pandangan Letnan Jendral (Purn) Junus Yosfiah yang mendatangi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) di Bareskrim – Polri, Jum’at malam (23/1/15). Bukan KPK yang membakar rakyat, melainkan penangkapan dengan cara-cara tak patut itu, justru yang membakar rakyat.

Rakyat tidak akan bergerak, bila penangkapan yang tidak patut itu tak pernah ada. Pimpinan KPK, bahkan termasuk BW sendiri sampai tengah malam, justru memberikan berbagai pernyataan yang menyejukkan dan menurunkan tensi rakyat.

Sebelum mengeluarkan pernyataan, seorang menteri, mestinya melakukan lebih dulu verifikasi informasi yang diterimanya, dan mengkonfirmasi sumber informasinya. Apa sesungguhnya yang ada di balik pergerakan rakyat yang akan terus berlangsung?

Di saat rakyat sudah mulai reda dan mulai kembali ke dalam aktivitas regulernya sehari-hari, pernyataan yang disampaikan Tedjo Edhy itu justru dapat menjadi pemicu naiknya kembali suhu kemarahan dan kekecewaan rakyat.

Mestinya, Tedjo Edhy melihat dengan jernih, hampir semua massa yang bergerak, termasuk para tokoh masyarakat yang memberi pernyataan di KPK, adalah mereka yang selama kampanye Pilpres 2014 lalu, merupakan pendukung pasangan Jokowi – JK. Mereka bereaksi negatif atas penangkapan tak patut yang dilakukan petugas Bareskrim – Polri kepada BW, karena melihat hal itu tidak semata-mata merupakan tindakan hukum. Melainkan bagian dari aksi politisasi untuk melakukan kriminalisasi terhadap KPK.

Seharusnya yang dilakukan Tedjo adalah melakukan verifikasi, sekaligus menemukan fakta obyektif dari seluruh proses yang akhirnya memicu semua ini. Antara lain dari proses politik pencalonan Mayor Jendral Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, dan berbagai aksi ikutannya dalam situasi ketika dukungan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi – JK termasuk bulan madu dengan media, mulai perlahan surut.

Adalah benar pandangan yang mengingatkan semua pihak, bahwa Presiden Jokowi berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, semua pihak memusatkan perhatian pada gerakan pemberantasan korupsi. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah memperkuat sinergi positif antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk tujuan tersebut.

Berbagai aksi politik yang berlangsung sejak beberapa hari terakhir, ditangkap rakyat sebagai bagian dari upaya melemahkan dan bahkan menghancurkan KPK. Terutama, karena Komisi III DPR RI menunda pembahasan untuk menetapkan calon pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas. Lantas, pembiaran  terhadap aksi penghancuran kredibilitas Ketua KPK, Abraham Samad, dan kemudian penangkapan tak patut atas BW.

Pemerintah mestinya memikirkan dengan sangat serius langkah cepat untuk memperkuat KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung sebagai instrumen negara dan pemerintah dalam upaya mengelola spirit kolektif memberantas korupsi. Ini yang harus dilakukan Jokowi, dengan menindak pemicu kemarahan rakyat.

Dalam konteks itu, tak ada salahnya ditempuh inisiatif untuk mengajak bersama seluruh petinggi partai politik, tak peduli koalisi the ruling party atau partai di luar pemerintahan, untuk menegaskan komitmen kolektif terhadap upaya-upaya yang lebih efektif, efisien, proporsional, dan profesional untuk melanjutkan gerakan pemberantasan korupsi. Termasuk mengusung stabilitas politik dan keamanan.

Caranya? Dengarkan dan pahami sepaham-pahamnya aspirasi dan inspirasi rakyat !  Tak perlu menyalahkan pimpinan KPK. Jangan 'lempar kambing,' buruk cermin muka dibelah.. | Bang Sem