Harus Kreatif Atasi Kemiskinan

AKARPADINEWS.COM | SIDANG Paripurna Tahunan MPR RI di Senayan – Jakarta, Selasa (16/8) pagi, itu seperti tahun sebelumnya. Formal dan lancar.

Presiden Jokowi berpidato di hadapan para pimpinan dan anggota MPR RI, yang tidak sepenuhnya tekun menyimak. Beberapa anggota nampak sibuk dengan gadget.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan, diperlukan keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara, dan nilai-nilai keutamaan bangsa. “Tanpa itu, kebesaran kita sebagai bangsa akan punah, akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak mau itu terjadi!,” ujarnya.

Kalimat ini, menggarisbawahi pentingnya ketaatan konstitusi negara, setelah beberapa hari sebelumnya, Presiden Jokowi memberhentikan Archandra Tahar, Menteri Energi Sumberdaya Mineral, yang bekewarganegaraan ganda (Indonesia – Amerika Serikat). Pengangkatan Archandra – yang hanya 20 hari menjabat – itu dinilai publik – melalui berbagai pendapat di media mainstream dan media sosial – melanggar konstitusi negara.

Sepanjang sejarah Republik Indonesia, peristiwa yang terjadi menjelang peringatan 71 tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), itu terbilang pengangkatan dan pemberhentian menteri paling gaduh.

Tak terkait dengan peristiwa itu, tentu, bila dalam pidatonya Presiden Jokowi mengemukakan, sekarang kita berada pada era persaingan global. Kompetisi antar negara luar biasa kerasnya, luar biasa sengitnya. Untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman.

Cara keluar dari zona aman, itu tersirat dalam penegasannya di bagian lain pidatonya: “Kita harus kreatif, optimistis, bahu membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa.”

Tanpa keberanian untuk keluar dari zona aman, itu menurut Presiden Jokowi, kita akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Sesuai teks pidatonya, Presiden Jokowi mengemukakan, diperlukan langkah-langkah terobosan, diperlukan kecepatan kerja, diperlukan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi tiga masalah utama bangsa tersebut.

Lantaran itulah, semua komponen bangsa diajak Presiden Jokowi, menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai inspirasi untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kemanusiaan, dan untuk meraih kemajuan bersama.

Jokowi menghargai kiprah MPR yang terus memperluas sosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekaligus, menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang.

“Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan,” ungkapnya.

Terkait perencanaan pembangunan seperti yang dimaksudkan dalam Pidato Presiden Jokowi tersebut, hanya mungkin dilakukan, ketika pergantian pemerintahan dan kekuasaan tidak serta merta mengabaikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Terutama berkaitan dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 25 tahunan. Kemudian menyempurnakannya untuk kepentingan kiprah generasi baru di masa mendatang.

Dimensi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

BERBAGAI badan internasional dan nasional, telah menetapkan prinsip-prinsip luas dari pembangunan berkelanjutan. Resolusi 42/187 Majelis Umum PBB mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah ikhtiar memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Di Inggris, misalnya. Pemerintah Inggris telah menetapkan prinsip-prinsip Strategi Pembangunan Berkelanjutan Mengamankan Masa Depan. Setidaknya terdapat lima prinsip untuk memandu pembangunan berkelanjutan di sana. Yakni: hidup dalam batas-batas lingkungan planet; memastikan masyarakat yang kuat, sehat dan adil; mencapai ekonomi yang berkelanjutan; mempromosikan tata pemerintahan yang baik; dan menggunakan pengembangan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab.

Ada tiga dimensi untuk pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimensi ini menuntut keperluan sistem perencanaan untuk menegaskan peran ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam hal peran ekonomi, titik beratnya pada kontribusi semua kalangan untuk membangun ekonomi yang kuat, responsif dan kompetitif. Terkait dengan hal itu, setiap pemerintah di berbagai negara, perlu memastikan lahan yang cukup, dari jenis yang tepat tersedia di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi. Selain itu, juga melakukan identifikasi dan koordinasi keperluan pengembangan pembangunan, termasuk penyediaan infrastruktur;

Dalam hal peran sosial, diperlukan rancangan kebijakan yang sungguh untuk mendukung masyarakat yang kuat, bersemangat dan sehat. Antara lain dengan menyediakan pasokan perumahan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah perlu menciptakan kualitas tinggi atas  lingkungan yang dibangun, dengan layanan lokal yang mudah dan murah diakses oleh rakyat. Karena, di situlah pemerintah sungguh memenuhi keperluan masyarakat, sekaligus mendukung kesehatan, sosial, budaya dan  kesejahteraan lainnya.

Dalam hal peran lingkungan, pemerintah dan masyarakat didorong untuk berkontribusi melindungi dan meningkatkan alam kita, antara lain dengan mengembangkan lingkungan yang kelak bersejarah. Upaya-upaya lain yang harus dilakukan pemerintah terkait hal ini, adalah menciptakan kondisi untuk meningkatnya keanekaragaman hayati, efisien dan bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam. Sekaligus, meminimalkan limbah dan mengurangi polusi, sehingga masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Terutama dengan melakukan perubahan orientasi ekonomi ke ekonomi karbon rendah.

Selain dihadiri oleh pimpinan dan anggotanya, Sidang Paripurna Tahunan MPR RI, itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, istri Presiden RI ke-4 Shinta Nurriyah Wahid, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Boediono, para Ketua dan Wakil Ketua pimpinan lembaga negara, dan para menteri Kabinet Kerja. Juga undangan lainnya | JM Fadhillah