Golkar Ingin Menceraikan Papa Setnov

| dilihat 570

SEJUMLAH elit dan kader Partai Golkar kian nyaring menyuarakan pergantian pucuk pimpinan. Suksesi diyakini menjadi alternatif yang efektif dan legitimate dalam menyelamatkan partai beringin setelah sang ketua umum, Setya Novanto (Setnov), ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Papa" Setnov tak lagi berdaya setelah ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Percepatan pergantian pucuk pimpinan partai lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dirasakan mendesak. Karena, tahun depan sudah memasuki tahun politik. Selain menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Golkar beserta partai lainnya, akan menghadapi kontestasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sulit rasanya bagi pengurus maupun kader Golkar, memobilisasi dukungan masyarakat jika pemimpinnya terjerat korupsi. Namun, desakan suksesi bisa jadi akan menciptakan konflik baru di internal Golkar yang mediasinya tidak mudah sehingga berpengaruh terhadap kinerja partai. Setnov sendiri hingga saat ini, belum menyatakan mundur dari kursi ketua umum. Beberapa elit Golkar pun masih menyatakan setia pada Papa Setnov.

Karenanya, perkara Setnov bisa menjadi badai yang menghantam Golkar kali kedua. Jelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada pertengahan Mei 2016 lalu, elit Golkar terbelah menjadi dua kubu: Aburizal Bakrie versus Agung Laksono. Konflik sulit terurai lantaran kepentingan pragmatis para elit. Lelaku patron and client juga kian mengukuhkan polorisasi elit di internal partai itu. Masing-masing kubu, "mati-matian" memperjuangkan kepentingannya. Jika tidak, mereka akan terdegradasi dari struktur kekuasaan partai yang bisa mengancam karir politiknya.

Dampaknya luar biasa. Mesin partai bergerak stagnan. Konflik yang mengemuka sejak tahun 2015 itu menyebabkan Golkar kehilangan daya ungkit untuk mendongkrak elektabilitas dan melakukan mobilisasi dukungan masyarakat. Akibatnya, jago-jago Golkar yang bertarung di Pilkada 2015 pada berguguran. Golkar yang sebelumnya selalu mendominasi di setiap ajang suksesi di daerah, pada Pilkada serentak kali pertama itu, hanya merengkuh kemenangan sekitar 34 persen. Itu pun sebatas menjadi pendukung kandidat yang diusung partai lain.

Seperti ramai diberitakan, Setnov dibidik KPK karena diduga terlibat korupsi e-KTP yang nilai proyeknya mencapai Rp5,6 triliun. Pada Minggu malam (19/11), sekitar pukul 23.35 WIB, politisi berlatar belakang pengusaha itu digiring ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan para pencari berita, Setnov tak berbicara. Dia yang terlihat lemah tak melemparkan senyum. "Papa" Setnov pun terpaksa dipapah dan menggunakan kursi roda. Mungkin, dia masih lelah dan trauma akibat kecelakaan yang dialaminya pada Kamis malam (16/11) lalu.

Namun, usai diperiksa penyidik KPK pada Senin, dini hari, Setnov yang menggunakan rompi tahanan KPK, tak lagi menggunakan kursi roda. Dia mengaku tidak menyangka langsung ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK setelah selesai rawat inap di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). "Ya saya sudah menerima tadi dalam kondisi saya yang masih sakit, masih vertigo karena tabrakan, tapi ya saya mematuhi hukum," katanya Setnov.  Meski menerima penahanan, Setnov menyatakan tetap melakukan perlawanan terhadap proses hukum yang dilakukan KPK terhadap dirinya.

"Saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di Kepolisian dan mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, dan saya sudah pernah praperadilan," katanya. Setnov sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Dia mendapatkan perawatan medis setelah kendaraan yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan. Dari foto yang beredar, nampak perban putih menutup dahi sebelah kirinya. Jarum inpus pun menancap di lengannya.

Namun, tak lazimnya korban kecelakaan umumnya. Tidak terlihat bercak darah maupun luka memar pada bagian wajah Setnov maupun bagian tubuh lainnya. Syukurlah, nyawanya tidak melayang. Sementara Mobil Fortuner warna hitam bernomor polisi B-1732-ZLO yang ditumpanginya rusak. Bumper depan sebelah kanan mobil itu nyaris copot. Ban depan sebelah kiri juga melengot. Entah bagaimana kisah mobil yang disetir oleh Hilman Mattauch, wartawan Metro TV itu bisa menaiki trotoar, lalu menabrak tiang listrik? Sementara tiang listrik yang ditabrak, nampak "Sehat walafiat".

Setnov yang sebelumnya sempat menghilang tatkala penyidik KPK menyambangi kediamannya di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta Selatan, harus berurusan dengan KPK karena diduga terlibat korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Dia diduga bersekongkol dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman yang menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sugiharto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Dari dokumen yang didapat jaksa, terungkap pula dugaan keterlibatan isteri dan anak-anak Setnov dalam kasus itu. Di persidangan yang menghadirkan Setnov sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, (3/11), dengan terdakwa Andi Narogong, terungkap jika isteri dan anak Setnov, Deisti Astriani Tagor dan Reza Herwindo, diduga memiliki saham mayoritas (80 persen) di PT Mondialindo Graha Perdana yang menjadi peserta proyek e-KTP.

Dalam persidangan itu, Setnov mengaku, pada tahun 2002, saham miliknya di PT Mondialindo diserahkan kepada Heru Taher. Karena Heru meninggal dunia, Setnov mengalihkan sahamnya ke Deniarto Suhartono, yang pernah menjabat Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera. Sementara menurut jaksa penuntut umum KPK, Taufiq Ibnugroho, kepemilikan saham dialihkan dari Heru ke Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Direktur PT Murakabi Sejahtera tahun 2008-2011. Irvanto diketahui keponakan Setnov. Dari Irvanto, saham itu dialihkan ke istri Setnov. Jaksa juga menanyakan soal posisi Dwina sebagai komisaris di PT Murakabi tahun 2011.

Munaslub dan Potensi Konflik

Tokoh senior Golkar, Akbar Tanjung menyatakan, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar perlu mencari pengganti Setnov. "Yang paling memiliki legitimasi dan efektif, melalui Munaslub," kata Akbar di sela menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan, Sumatera Utara, Sabtu, (18/11).

Akbar khawatir, perkara Setnov kian merontokkan elektabilitas Golkar. Apalagi, saat ini, elektabilitas Golkar kian melorot. Dia mengutip hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Golkar hanya enam persen. "Yang saya takutkan raihannya empat persen. Kalau kurang dari empat persen, maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas," kata Akbar. Karenanya, mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 1998-2004 itu menekankan pentingnya pengurus dan kader Golkar untuk mengantisipasi dampak yang muncul akibat perkara yang menjerat Setnov. Sosok Setnov dengan rekam jejak yang bermasalah diyakini menjadi salah satu penyebab anjloknya elektabilitas Golkar.

Akbar berharap, pengganti Setnov adalah sosok yang tidak bermasalah secara hukum. Akbar memang rada berseberangan dengan "Papa" Setnov. Dia pernah mempersoalkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang dikendalikan Setnov karena mencopot Ade Komaruddin dari posisi Ketua DPR. Alasannya, putusan yang menguntungkan Setnov itu---yang lengser dari posisi Ketua DPR karena perkara "Papa Minta Saham" di PT Freeport Indonesia, tidak dibahas bersama Dewan Pembina Golkar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menilai perlu pergantian ketua umum. Soal prosesnya, tokoh senior Golkar itu menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus partai. Jusuf Kalla juga menganggap, kasus yang menjerat Setnov merupakan kampanye negatif bagi Golkar. Pernyataan itu disampaikannya saat Setnov menghilang kala akan ditangkap KPK.

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono juga berharap Munaslub dapat digelar akhir tahun ini. Menurut dia, Munaslub harus segera digelar karena tahun depan sudah memasuki tahun politik. Dia berharap, Golkar dipimpin sosok yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Agung ingin, Golkar dipimpin kader yang lebih muda sehingga Golkar lebih percaya diri. Sedangkan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyerahkan proses pergantian pucuk pimpinan kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II.

Desakan dari pengurus DPD Golkar telah bermunculan. Mereka ingin Setnov mundur dari jabatannya. "Dengan segala kerendahan hati, Pak Novanto dengan legowo, kalau bisa mengundurkan diri. Itu lebih bagus," kata Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), John Keban, di Yogyakarta seperti dikutip Antara, Sabtu (18/11). Keban juga menyebut, pengurus Golkar di daerah lain mendorong Setnov mundur dari pucuk pimpinan partai. "Pak Jusuf Kalla sudah bicara, ketua DPD Golkar Jawa Barat juga sudah bicara dan 21 provinsi memberikan sinyal untuk itu," kata dia.

Namun, dia mengingatkan, proses pergantian kepemimpinan harus melalui prosedur yang benar. "Tidak ada jalan lain selain melalui Munaslub." Dia juga berharap, proses hukum yang menjerat Setnov tidak berlangsung lama karena akan menyandera Golkar. "Kalau kasus hukum Pak Novanto ini berlarut-larut, maka akan membuat posisi politik Golkar semakin sulit," kata dia.

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera menyusun strategi penyelematan partai. Dedi mengaku, sudah menjalin komunikasi dengan Ketua DPD Golkar se-Indonesia, terutama di Jawa.

Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Mirwan BZ Vauly juga mendesak perlunya digelar segera Munaslub. "Paling lambat Desember, Munaslub dilaksanakan," katanya dalam talkshow politik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (16/11). Dia juga menyebut, mundurnya Setnov dari posisi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR adalah pilihan logis. "Kami meminta beliau (Setnov) melihat kepentingan bangsa dan negara, publik, dan Golkar. Tidak lagi bisa kita main-main, melihat hal ini biasa," kata Mirwan.

Desakan agar segera digelarnya Munaslub, sangat realistis. Namun, tidak bagi elit Golkar yang berada di kubu Setnov. Mereka tidak akan diam menghadapi manuver yang mendesak Setnov lengser dari puncak jabatan struktural partai. Karena, mereka tak ingin terkena dampak akibat posisinya bosnya tergusur. Apalagi, hasil Munaslub 2016 menunjukan, dukungan terhadap Setnov sangat besar.

Dia terpilih menjadi ketua umum setelah menyisihkan tujuh kandidat lainnya. Setnov berhasil meraup 277 suara, disusul Ade Komarudin (173 suara), Airlangga Hartarto (14 suara), Mahyudin (2 suara), Priyo Budi Santoso (1 suara), Aziz Syamsuddin (48 suara), Indra Bambang Utoyo (1 suara), Syahrul Yasin Limpo (27 suara), dan suara tidak sah berjumlah 11 suara.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, jauh-jauh hari menyakinkan jika, status tersangka Setnov tidak mempengaruhi organisasi Golkar. "Kepemimpinan di Partai Golkar tetap efektif dan sesuai sistem," katanya. Dia juga menegaskan, Golkar tetap dalam koalisi pendukung pemerintah, termasuk mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyatakan, belum ada rencana menggelar Munaslub untuk mengganti Setnov. Dia menyarankan agar seluruh kader Golkar bersabar dan mengikuti aturan dan prosedur di internal Golkar. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, Munaslub harus diusulkan 2/3 pengurus DPD Golkar se-Indonesia. Hingga saat ini, kata dia, DPD masih solid dengan kepengurusan partai di bawah kepemimpinan Setnov.

Arah Politik Golkar

Tersingkirnya Setnov juga tak menuntup kemungkinan bakal mengubah arah politik Golkar. Bukan mustahil, pengganti Setnov nantinya mencabut dukungan Golkar terhadap pemerintah, termasuk dukungan terhadap pencalonan Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Elit Golkar tentu harus berhitung lagi. Dengan menjagokan Jokowi, dengan posisinya sebagai petahana, memang peluang untuk merebut kekuasaan lebih besar. Tetapi, dengan catatan: Jokowi tidak menyisahkan catatan buruk di akhir kepemimpinannya. Bisa saja dukungan Golkar itu berubah jika tingkat elektabilitas Jokowi melorot lantaran buruknya kinerja pemerintahan yang dipimpinnya.

Dari hasil survei beberapa lembaga survei yang dirilis beberapa hari lalu, elektabilitas Jokowi masih bertengger di posisi puncak. Wajar, karena sebagai petahana, dia paling disorot media. Jokowi pun memiliki ruang untuk mendongkrak elektabilitas lewat implementasi program kerja pemerintah.

Hasil survei Political Marketing Consulting (PolMark) Indonesia yang dirilis Minggu (22/10) menunjukan, elektabilitas Jokowi mencapai 41,2 persen. Elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto (21 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (2,9 persen), Anies Baswedan (2,2 persen), Hary Tanoesoedibjo (2,0 persen), Gatot Nurmantyo (2,0 persen), Jusuf Kalla (1,9 persen), Megawati (1,1 persen), Rhoma Irama (1,0 persen), dan Moh Mahfud MD (0,6 persen). Lembaga Media Survei Nasional (Median) juga merilis survei elektabilitas pada 2 Oktober 2017. Hasilnya, Jokowi berada di posisi teratas, dengan tingkat elektabilitas 36,2 persen, mengalahkan Prabowo dengan 23,2 persen.

Namun, terlalu dini menyimpulkan Jokowi pasti menang dalam pertarungan. Karena, persepsi publik terkait pilihan politik, bergerak fluktuatif. Dengan tingkat elektabilitas di bawah 50 persen, posisi Jokowi juga rawan tergusur. Apalagi, ada kecenderungan jika masyarakat lebih menyukai tokoh alternatif, selain Jokowi dan Prabowo.

Itu terlihat dari hasil survei Median yang dilakukan 14-22 September lalu. Dari 1.000 responden yang direkrut, sebanyak 40,6 persen responden ingin calon presiden alternatif. Lalu, 63,8 persen responden ingin pergantian rezim dan 36,2 persen yang ingin kepemimpinan Jokowi dua periode.

Peluang tokoh alternatif untuk mengalahkan Jokowi sangat besar karena masih ada waktu dua tahun memompa elektabilitas. Kubu yang berseberangan juga dipastikan akan kian intensif mempreteli elektabilitas Jokowi. Mereka bakal makin tajam mengkritisi klaim-klaim keberhasilan pemerintah.

Masyarakat juga sudah dapat menilai kinerja pemerintahan Jokowi selama tiga tahun ini. Harus diakui, ada pencapaian yang ditorehkan, meski belum mencapai target yang diharapkan. Di bidang perekonomian misalnya, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Pada Oktober 2017, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01 persen, turun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,02 persen. Angka pertumbuhan tersebut, di bawah target pemerintah yaitu 5,3 persen di tahun 2017. Sementara tingkat kemiskinan mencapai 10,64 persen dan tingkat pengangguran 5,393 persen. Angka itu juga meleset dari target, di mana tingkat kemiskinan berkisar 9,5 persen-10,5 persen.

Selain itu, di tengah kian melorotnya elektabilitas Golkar---yang menurut hasil survei Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang dirilis pertengahan September lalu, berada di posisi ketiga (10,9 persen), di bawah Partai Gerakan Indonesia Raya (14,2 persen), dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kinerja partai.

Menjadi kekuatan penyeimbang dapat menjadi pilihan strategis bagi Golkar untuk meningkatkan elektabilitasnya. Diakui atau tidak, selain karena sosok Setnov yang memiliki rekam jejak bermasalah, keputusan Golkar merapat ke kubu pemerintah, menyulitkan Golkar melakukan manuver sehingga berpengaruh terhadap elektabilitasnya.

Dengan menjadi kekuatan penyeimbang, Golkar dapat menjadi mitra pemerintah, yang fungsinya mengawasi, mengkritik, sekaligus memberikan rekomendasi yang cerdas kepada pemerintah. Golkar dapat menjadi lidah rakyat dalam menghalau penyalahgunaan kekuasaan dan menentang penerapan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Jika peran itu mampu dilakoni dengan baik, maka akan mendongkrak elektabilitasnya.

Di bawah kendali Setnov, Golkar miskin manuver yang menghentak jika berhadapan dengan pemerintah. Beda dengan Golkar di periode sebelumnya. Golkar tak pernah kehabisan energi memainkan aksinya di panggung politik. Bisa dikatakan, Golkar paling piawai melakukan manuver dibandingkan partai politik lainnya. Dalam urusan lobi kekuasaan, Golkar jagonya. Peran itu menguntungkan bagi Golkar. Selain mendapatkan jatah kekuasaan, elektabilitasnya tetap bertahan di posisi puncak perolehan suara. Setelah Pilpres 2004 lalu, meski kalah dalam mengusung jagonya, Golkar tetap mendapatkan jatah kekuasaan di pemerintahan. Di Pemilu Legislatif 2004 dan 2009, Golkar hanya tergusur oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dan Partai Demokrat.

*****

Kemenangan Setnov di ajang suksesi, sebenarnya tidak terlepas dari skenario pemerintah. Jelang suksesi, Luhut Panjaitan yang kala itu menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menyatakan dukungan kepada Setnov. Intervensi pemerintah juga terlihat kala Golkar didera konflik internal. Pemerintah cenderung membela kubu Agung Laksono yang berseteru dengan kubu Aburizal Bakrie. Dua pentolan Golkar itu pun akhirnya sepakat untuk tidak ikut di ajang suksesi guna menghindari konflik berkepanjangan. Dan, Setnov yang dikenal politisi yang juga pengusaha tajir, berhasil memanfaatkan momentum suksesi. Dia terpilih menjadi nahkoda Golkar periode 2014-2019.

Namun, Setnov nampaknya lebih mencari posisi aman, dengan cara merapat ke pemerintah. Posisinya rawan digoyang lantaran didera sejumlah dugaan kasus korupsi. Jika Golkar kelewat "galak" terhadap pemerintah, bukan mustahil akan menuai serangan balik yang membahayakannya. Setnov pernah lengser dari jabatan Ketua DPR karena diduga mencatut nama Presiden Jokowi dalam perkara "Papa Minta Saham" PT Freeport Indonesia.

Perkara itu membuat Jokowi berang. Dalam kasus itu, sejumlah kalangan menilai ada unsur pelanggaran etik, termasuk dugaan pidana korupsi. Dalam perkara Freeport, Setnov bisa dijerat pidana korupsi jika ditemukan ada unsur memperdagangkan pengaruh (trading influence). Setnov bisa dinyatakan memperdagangkan pengaruh bila terbukti memanfaatkan atau dimanfaatkan pihak lain untuk mempengaruhi pejabat agar kebijakannya menguntungkan pihak yang menjadi kliennya.

Sebelumnya, Setnov bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga pernah diperkarakan karena menghadiri kampanye Donald Trump yang maju di ajang Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Perilaku keduanya dianggap sejumlah kalangan tidak etis dan mencoreng kehormatan institusi DPR. Karena, terkesan merepresentasikan DPR memihak salah satu calon presiden AS.

Tetapi, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) seakan tak berdaya mengusut dugaan pelanggaran kode etik itu. Setnov pun seakan mengabaikan pemanggilan yang dilayangkan MKD. Sampai-sampai, MKD mengancam akan meminta polisi memanggil paksa dirinya bersama Fadli Zon jika sampai tiga kali mangkir dari pemanggilan. Proses pemeriksaan pun berlangsung tertutup sehingga publik tidak bisa melakukan pemantauan.

Setnov juga pernah berurusan dengan KPK dalam kasus suap pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue PON XVIII di Riau. Setnov pernah dimintai keterangan untuk Lukman Abbas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau yang juga menjabat staf ahli Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang dijebloskan ke penjara.

Di tahun 1998, Setnov juga disebut-sebut terkait dalam kasus cassie Bank Bali yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar. Di tahun 2006, dia juga pernah diperiksa lantaran diduga terlibat penyelundupan impor beras 60 ribu ton dari Vietnam.

Lantaran diduga terjerat sejumlah kasus, Setnov agaknya menyadari posisinya rawan diperkarakan. Agar aman, jabatan sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar dijadikan sebagai alat posisi tawar (bargaining position). Sementara pemerintah membutuhkan Setnov agar dapat "menjinakan" Golkar.

Karenanya, seiring kian meredupnya kasus tersebut, apalagi sejak menjadi bos partai beringin, hubungan Setnov dengan Jokowi yang sempat memanas, kembali mencair. Hubungan keduanya pun kian dekat setelah Golkar di bawah kendali Setnov menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Berbeda saat dipimpin Aburizal. Golkar memilih berada di gerbong Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai kekuatan penyeimbang. Manuver KMP bersama Golkar dalam menguasai jabatan pimpinan di parlemen, sempat membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pendukung pemerintah kewalahan. Pemerintah pun tak mau kalah. Lewat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, kekuatan KMP digergaji. Salah satunya, dengan melakukan intervensi kala konflik internal mendera Golkar.

Mau tidak mau, elit Golkar mencari jalan aman agar mendapat legitimasi kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM, dengan cara mengalihkan dukungan ke pemerintah. Dengan mendapatkan dukungan politik dari Golkar, ditambah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional, kubu pendukung pemerintah menjadi dominan di parlemen. Sejak bergabung ke kubu pemerintah, Golkar terlihat sulit melakukan manuver. Berbeda jika pengganti Setnov nantinya mencabut dukungan terhadap pemerintah. Manuver politik yang dilakukan Golkar jelang Pemilu 2019 diperkirakan akan berubah.

Di tengah situasi dilematis, para pentolan Golkar harus meredam kepentingan pribadi. Jika tidak, konflik berkepanjangan terjadi sehingga akan membuyarkan target politik yang ingin dicapai di Pilkada 2018 maupun di Pemilu 2019. Karenanya, jika Munaslub digelar, tidak justru mengeksploitasi kepentingan pragmatis para elit. Namun, menjadi momentum mempersatukan kekuatan Golkar.

Sebagai partai politik tertua, Golkar gagal menjadikan konflik sebagai pemersatu. Tak sedikit elit Golkar yang tersingkir, justru membentuk partai baru. Misalnya, Mbak Tutut yang membentuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Edi Sudrajat membentuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Prabowo dan Wiranto mendirikan Partai Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Lalu, Surya Paloh membentuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) lantaran kalah dengan Aburizal Bakrie dalam pertarungan merebut kursi ketua umum Partai Golkar. Untungnya, fenomena itu tidak terjadi saat Golkar dihadapi konflik sepanjang tahun 2015 lalu. Itu karena dua pentolan Golkar, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, sepakat untuk tidak maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019. Mereka yang kalah juga sepakat untuk tidak membentuk partai baru.

Ketidakmampuan mengendalikan konflik, selain merugikan Golkar, akan mengundang intervensi pihak luar, termasuk menumbuhkan persepsi negatif dari masyarakat. Konflik elit juga dipastikan akan mengalir ke kader Golkar di tingkat bawah, yang pada akhirnya menghambat mobilisasi dukungan masyarakat. | M. Yamin Panca Setia

Editor : M. Yamin Panca Setia | Sumber : Antara
 
Humaniora
08 Des 17, 21:57 WIB | Dilihat : 199
Mufakat
25 Nov 17, 18:59 WIB | Dilihat : 615
Bu Aisyah Guru dan Ibu Kami
23 Nov 17, 20:26 WIB | Dilihat : 327
Mengintip Mappasitinaja di Munas KAHMI dan FORHATI
17 Nov 17, 08:48 WIB | Dilihat : 605
DOA ISTERI
Selanjutnya
Energi & Tambang
05 Des 17, 20:09 WIB | Dilihat : 269
Kelola Sumberdaya Alam secara Efisien
19 Des 16, 10:43 WIB | Dilihat : 646
Perlu Kesadaran Kolektif untuk Efisiensi Energi
15 Des 16, 21:23 WIB | Dilihat : 865
Pertamina Serius Investasi di Hulu
Selanjutnya