Generasi Milenial di Pusaran Politik

| dilihat 1182

NATHAN Law Kwun-chung dan Joshua Wong Chi-fung dikenal sebagai ikon demokrasi di Hong Kong. Menjadi tersohor karena idealisme dan cita-cita politiknya berseberangan dengan politik mainstream. Keberanian keduanya pun luar biasa. Di usia muda, Law dan Wong, pasang badan menghadapi rezim penguasa yang dikendalikan Pemerintah China.

Aksi massa yang mereka organisir, mengantarkannya ke penjara. Hak-hak politiknya pun dipangkas. Law dan Wong juga masuk dalam daftar hitam lantaran membahayakan integrasi China. Anak-anak muda itu, memang begitu agresif memobilisasi dukungan massa anti-China. Mereka lantang menyuarakan perlawanan terhadap intervensi Negeri Tirai Bambu yang menyumbat demokrasi di Hong Kong.

Hukuman yang mendera tak menurunkan tensi perjuangan. "Anda dapat memenjarakan tubuh kami, tetapi tidak pikiran kami. Kami ingin demokrasi di Hong Kong. Dan, kami tidak akan menyerah," tulis Wong di akun twitternya usai divonis enam bulan oleh pengadilan, 17 Agustus 2017. Law juga divonis delapan bulan. Alex Chow, mantan pemimpin Federasi Mahasiswa Hong Kong juga divonis enam bulan. Mereka harus merasakan pengapnya penjara karena dituduh mendalangi aksi massa anti-China di sepanjang tahun 2014.

Wong mengingatkan, upaya rezim penguasa membungkam kebebasan berpendapat, tidak akan bisa memenangkan hati dan pikiran rakyat Hong Kong. "Mereka bisa menghentikan protes, menyingkirkan kita dari legislatif, dan menahan kita. Tapi, mereka tidak akan memenangkan hati dan pikiran rakyat Hong Kong." Hukuman justru kian menguatkan tekad mereka. "Kita lebih kuat, lebih bertekad, dan kita akan menang," imbuhnya.

Langkah progresif dilakukan sebagai perlawanan terhadap status quo. Demi perubahan yang fundamental, mereka menempuh jalur politik dengan membentuk partai baru, Demosisto, pada April 2016. Law dan Wong menjadi pentolan partai tersebut. Law menjadi ketua dan Wong menjabat sekretaris jenderal.

Demosisto menentang pemberlakukan kebijakan satu negara dengan dua sistem yang diterapkan Deng Xiaoping, pemimpin revolusi Partai Komunis China. Kebijakan yang bertujuan reunifikasi China itu, baru berakhir pada tahun 2047. Manifesto politik Demosisto adalah mendorong penyelenggaraan referendum bagi rakyat Hong Kong. Tujuannya, memberikan kesempatan kepada rakyat Hong Kong untuk diberikan kebebasan dalam menentukan masa depannya sendiri. Perjuangan politiknya mengadopsi taktik tanpa kekerasan.

******

Sebelum bergelut di ranah politik, Law dan Wong merupakan aktivis. Law yang lahir 13 Juli 1993 di Shenzhen, Guangdong, China, pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan dan Presiden Serikat Mahasiswa Universitas Lingnan. Dia juga menjabat Sekretaris Jenderal Hong Kong Federation Students (HKFS). Selain mengorganisir aksi Umbrella Revolution tahun 2014 yang diikuti ratusan ribu orang, Law juga memimpin aksi mogok di dermaga Hong Kong tahun 2013.

Kepiawaian memobilisasi dukungan akar rumput (grass root), mengantarkan Law ke kursi parlemen. Di usia 23 tahun, pada 4 September 2016, Law terpilih sebagai anggota legislatif Hong Kong. Sarjana jurusan Budaya dari Universitas Lingnan itu menjadi wakil rakyat termuda dalam sejarah perpolitikan Hong Kong. Dia mendapat dukungan 50.818 suara, tertinggi kedua dari semua kandidat yang bertarung untuk daerah pemilihan Hong Kong.

Kesuksesan itu kian menyakinkannya jika rakyat Hong Kong mendukung gerakan demokrasi politik. Lau Siu-lai dan Eddie Chu, dua aktivis pro demokrasi lainnya juga sukses menduduki kursi parlemen. Sedangkan Wong, kala itu belum cukup umur. Dia masih berusia 19 tahun. Syarat calon anggota parlemen minimal berusia 21 tahun.

Empuknya kursi parlemen, tak membuat Law nyaman. Dia rupanya tak ingin masuk dalam pusaran politik rezim konservatif yang melanggengkan dominasi China di Hong Kong. Karenanya, Law bersama tiga anggota parlemen pro demokrasi lainnya, yakni Lau Siu-lai, Edward Yiu, dan Leung Kwok-hung, melayangkan sikap anti-China. Saat dilantik sebagai wakil rakyat, mereka menolak menyatakan sumpah janji setia kepada China. Alasannya, Hong Kong bukan bagian dari negara komunis tersebut.

Manuver itu membuat riuh perpolitikan Hong Kong. Bahkan, menjadi perhatian media internasional. Pemerintah pun berang. Manuver Law, Wong, dan kawan-kawannya pun dianggap membahayakan integrasi China. Status Law bersama rekan-rekannya sebagai anggota parlemen diperkarakan. 14 Juli 2017, pengadilan mendiskualifikasi mereka sebagai anggota parlemen.

Sementara Wong memulai debutnya sebagai aktivis pergerakan, dengan mendirikan kelompok pelajar, Scholarism. Di usia 18 tahun, dia berhasil menancapkan pengaruhnya dalam gerakan pro demokrasi di Hong Kong. Majalah TIME's menominasikannya sebagai Most Influential Teens tahun 2014. Majalah Fortune juga menempatkannya sebagai salah satu pemimpin terbesar dunia pada tahun 2015.

Wong lahir di Hong Kong, 13 Oktober 1996. Di masa kanak-kanak, dia didiagnosis menderita disleksia atau gangguan perkembangan kemampuan baca tulis. Memasuki fase remaja, empati sosial Wong sangat tinggi. Kepribadian itu dipupuk oleh sang ayah, Roger Wong, yang sering mengajaknya mengunjungi orang-orang kurang mampu.

Wong belajar di United Christian College (Kowloon East), sebuah sekolah menengah swasta Kristen di Kowloon. Di sekolah itu, dia mengembangkan kemampuan berorganisasi di kelompok gereja. 29 Mei 2011, Wong dan temannya, Ivan Lam, mendirikan Scholarism. Kelompok ini melakukan gebrakan dengan menggelar demonstrasi sederhana.

Caranya, mendistribusikan selebaran yang isinya menentang kurikulum moral dan pendidikan nasional (Moral and National Education/MNE). Kurikulum itu mengagungkan ideologi komunis dan nasionalis China serta merendahkan demokrasi. Gerakan para pelajar itu menuai dukungan dari rakyat Hong Kong.

Di tahun berikutnya, Scholarism turut mengorganisir demonstrasi politik yang dihadiri lebih dari 100 ribu orang. Sejak itu, nama Wong melambung. Dia kian serius menjadi aktivis politik. Juni 2014, Scholarism merancang upaya mereformasi sistem pemilihan guna mendorong kebebasan hak pilih bagi rakyat Hong Kong. Wong mengorganisir aksi boikot para pelajar di Hong Kong untuk mengirim pesan pro demokrasi kepada Beijing.

27 September 2014, Wong bersama 77 orang lainnya berurusan dengan polisi karena mengorganisir aksi besar-besaran. Mereka ditangkap karena menduduki Civic Square. Dalam gerakan Occupy Central with Love and Peace itu, ribuan massa menyuarakan demokrasi dan menuntut otonomi Hong Kong. Wong mengungkap kebrutalan polisi yang melukai pangkal pahanya saat ditangkap. Dia pun dihina saat mendekam di penjara. Bahkan, saat sidang di Pengadilan Magang Kowloon 27 November 2014, Wong dilempari telur oleh dua penyerang.

Beberapa media mengabarkan Wong menerima sumbangan dan bersekongkol dengan AS. Dia juga dianggap ekstrimis yang menentang pemerintah tanpa alasan jelas. Sebuah artikel yang diterbitkan koran pro Beijing, Wen Wei Po, merilis kabar pertemuan Wong dengan Konsulat Jenderal AS di Hong Kong, Stephen M Young tahun 2011. Wong pun dicurigai memiliki hubungan dengan Central Intelligence Agency (CIA) AS. Wong menganggap artikel itu hanya fiksi dan lelucon semata.

Wong juga dilarang masuk ke Malaysia saat berada di Bandara Internasional Penang, pada 26 Mei 2015. Tindakan itu dilakukan otoritas setempat karena khawatir keberadaan Wong dapat mengusik hubungan Malaysia-China. 28 Juni 2015, dua hari sebelum demonstrasi, Wong dan pacarnya diserang seorang pria tidak dikenal setelah menonton film di Mong Kok. Akibatnya, mereka dilarikan ke rumah sakit. Wong menderita luka di hidung dan mata. Pelaku penyerangan tidak berhasil ditangkap.

Saat bepergian ke Taiwan untuk menghadiri sebuah seminar, Wong juga dihadang sejumlah orang yang mendukung China. Mereka mencoba menyerang Wong saat berada di aula kedatangan Bandara Internasional, Chiang Kai Shek di Taoyuan. Pelaku penyerangan diketahui gangster setempat.

Dia juga ditahan saat tiba di Thailand pada 5 Oktober 2016. Wong berada di negara itu karena diundang menjadi pembicara. Dia diminta untuk berbagi pengalaman saat mengorganisir Umbrella Revolution. Acara yang diselenggarakan Universitas Chulalongkorn itu untuk mengenang 40 tahun pembantaian di Universitas Thammasat. Menurut Netiwit Chotiphatphaisal, aktivis mahasiswa Thailand yang mengundang Wong, pihak berwenang Thailand menerima permintaan dari Pemerintah China untuk menahan Wong. Setelah ditahan hampir 12 jam, Wong dideportasi ke Hong Kong.

Terasing dari Politik

Law dan Wong adalah politikus muda  progresif yang langka dari generasi milenial saat ini. Generasi milenial (Generasi Y) adalah kelompok demografi setelah Generasi X. Ilmuan sosial menggunakan tahun 1980-an sebagai awal kelahiran dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran generasi ini.

Milenial umumnya adalah anak-anak dari generasi Baby Boomers dan Gen-X yang tua. Kadang disebut Echo Boomers karena adanya peningkatan besar (booming) tingkat kelahiran di tahun 1980-an dan 1990-an. Mereka juga disebut-sebut generasi yang datang saat industri hiburan mulai terpengaruh oleh internet. Generasi ini umumnya akrab dengan komunikasi, media, dan teknologi digital.

Kehidupan generasi milenium cukup unik. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka yang berkembang seiring perkembangan teknologi informasi begitu dekat dengan gadget. Mereka hidup di antara TV layar datar, iPads, laptop, dan alat komunikasi lainnya yang dilengkapi permainan online dan media sosial. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang ditemani komputer yang rada lemot beroperasi.

Mereka kadang seperti mati kutu tatkala beraktivitas tanpa gadget. Kadang sampai merengek jika tidak memegang iPad maupun iPhone. Generasi dulu, peralatan bermain menyerupai alat sebenarnya. Misalnya, peralatan dokter palsu, perabotan rumah tangga palsu, boneka, dan sebagainya. Alat permainan itu dijadikan media untuk melakoni peran layaknya benaran. Permainan pun dilakoni bersama-sama. Berbeda dengan sekarang. Alat permainan utama adalah iPad, iPhone dan laptop. Mereka menggunakan jari-jari dan otaknya untuk memainkan permainan virtual.

Generasi sebelumnya mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan menggunakan pensil atau pulpen. Saat ini, generasi milenial menggunakan laptop untuk mengerjakannya. Mereka membuat presentasi tugas-tugas sekolah. Jari-jari mereka bergerak lebih cepat merangkai kalimat dengan cara memencet tombol di keyboard laptop, daripada dengan cara menulis.

Dengan gadget mereka bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka juga dapat bergosip ria dan ketawa ketiwi dengan rekan-rekannya lewat percakapan di group whatsApp dan BBM. Untuk bermain bersama, tidak harus berkumpul di sebuah tempat. Mereka cukup menggunakan teknologi internet di laptop atau komputer untuk memainkan permainan virtual. Berbeda dengan generasi dulu yang memakai telepon rumah atau via surat jika ingin berkomunikasi. Mereka pun harus bertemu di sebuah tempat jika ingin bermain bersama.

Kedekatan mereka dengan gadget juga menyebabkan generasi milenial lebih senang mengetik di handphone daripada berbicara. Bahasa dan struktur kalimatnya pun kadang acak-acakan, lucu dan kekanak-kanakan. Mereka juga lebih senang menyatakan perasaan di Facebook maupun Twitter.

Populasi generasi milenial sangat besar. Namun, hanya sedikit yang berani tampil progresif di ranah politik yang hingar bingar. Sebagian besar memilih apatis, bahkan alergi dengan politik. Di tengah gaya hidup kaum milenial yang cenderung hedonis dan pragmatis, Law dan Wong melakukan gebrakan. Menjadi martir perjuangan demokrasi.

Mereka hadir di tengah defisit demokrasi akibat disfungsi institusi politik. Mereka memperlihatkan idealisme kaum muda yang merindukan perubahan politik fundamental di Hong Kong. Pengetahuan dan jam terbang politik mereka memang tak sebanding dengan politisi senior yang anti perubahan karena sudah berada di zona nyaman. Namun, daya juang mereka lebih kuat untuk mendorong perubahan politik yang lebih baik di Hong Kong.

Law, Wong, dan anak-anak muda lainnya, membangun kolektifitas untuk mengusir bayang-bayang China yang mengkooptasi. Ikhtiar politik itu memang tidak mudah. Namun, dengan modal idealisme dan keberanian, mereka yakin akan meraih kemenangan.

Perjuangan politik Law dan Wong mengingatkan sepak terjang tokoh pergerakan bangsa ini. Sosok Soekarno misalnya. Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu, merambah ke ranah pergerakan politik sejak usia muda. Di usia 15 tahun, Soekarno telah aktif di organisasi pergerakan, Jong Java cabang Surabaya. Lima tahun kemudian, dia mendirikan Algemeene Studie Club (ASC) di Bandung yang menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan tahun 1927.

Di usia sekitar 26 tahun, Soekarno menjadi ancaman Pemerintah Hindia Belanda. Dia menjadi musuh pemerintah kolonial karena menentang imprealisme Belanda. Soekarno mengaktualisasikan cita-cita politiknya lewat PNI. Dia gencar menggalang dukungan rakyat dengan menebar cita-cita kemerdekaan Indonesia. 29 Desember 1929, Pemerintah Hindia Belanda menangkap Soekarno bersama tokoh PNI lainnya seperti Gatot Mangkoepradja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja. Soekarno dijebloskan ke Penjara Banceuy, lalu dipindahkan ke Sukamiskin.

Penjara tak menyurutkan perjuangan Bung Karno. Tekadnya kian kuat memerdekakan Indonesia. 18 Desember 1930, di Pengadilan Landraad Bandung, Soekarno membacakan pledoinya yang fenomenal, "Indonesia Menggugat". 31 Desember 1931, Soekarno dibebaskan dari penjara. PNI pun dibubarkan. Namun, motivasinya berpolitik tidak berkurang. Tahun berikutnya, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Lagi-lagi, Soekarno ditangkap pada Agustus 1933. Dia lalu diasingkan ke Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

*****

Generasi milenial nampaknya mengasingkan diri dari riuh politik. Sebagian menganggap politik itu membosankan lantaran sering diwarnai dramaturgi dan patalogi. Mereka pun masih sebatas objek politik bagi politisi dan partai politik dalam mendulang dukungan suara. Padahal, populasi mereka sangat besar. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, jumlah pemilih milenial mencapai 53 juta jiwa dari 186 juta pemilih. Dengan jumlah yang begitu besar, mereka seharusnya memiliki posisi tawar yang kuat di ajang suksesi.

Di Amerika Serikat, suara generasi milenial sangat menentukan kemenangan Barack Obama saat Pemilihan Presiden 2008 lalu. Calon presiden yang diusung Partai Demokrat itu berhasil mendapatkan dukungan mayoritas dari generasi milenial. Karena, janji-janji kampanye Obama merefleksikan harapan mereka, di antaranya masalah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Dari studi yang dilakukan The Case Foundation, generasi milenial yang lahir di tahun 1980 hingga 1999, sebagian besar ingin ada perbaikan ekonomi. Mereka merasakan betul dampak resesi ekonomi global seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kecilnya upah yang diterima.

Namun, jelang periode kedua pemerintahan Obama, suara pemilih generasi milenial menurun enam persen dibandingkan pada Pemilihan Presiden 2008. Jumlah pemilih muda berusia 18-29 tahun, turun dari 51 persen pada Pemilihan Presiden 2008 menjadi 45,2 persen pada Pemilihan Presiden 2012. Penurunan dukungan suara itu mencerminkan kekecewaan generasi milenial terhadap kinerja pemerintahan Obama.

Dari hasil survei, John Della Volpe, dari The Instute of Politic (IOP) Harvard University, menjelaskan, pemilih muda mengkritisi rusaknya institusi pemerintahan di Washington. Mereka kurang menaruh kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Sinisme terhadap pejabat publik mengalami kenaikan lima poin sejak tahun 2010. Dan, hampir 47 persen pemilih muda, setuju dengan pernyataan yang menganggap politik, tidak mampu lagi mengatasi tantangan negara. Hanya 36 persen yang menyatakan tidak setuju dengan pandangan tersebut.

Resesi global juga mempengarui pandangan pemilih muda yang kecenderungan mengarah ke kiri. Pasalnya, krisis ekonomi global menjadi penyebab pengangguran paling banyak berasal dari kelompoknya. Mereka juga kecewa lantaran menerima upah kecil dibandingkan kelompok lain. Padahal, sebagian besar dari lulusan perguruan tinggi dan produktif. Dengan argumentasi sederhana, benar, dan mudah dimengerti, mereka menganggap Wall Street gagal menciptakan resep ekonomi yang mujarab.

Dari laporan pada September 2013, jumlah pengangguran dari kalangan milenial (berusia 20-24 tahun) mencapai lebih dari 2 juta atau sekitar 12,9 persen. Pengangguran juga menyasar ke generasi milenial yang lebih tua (25-34 tahun), dengan tingkat pengangguran mencapai 7,4% dengan jumlah 2,5 juta pengangguran. Dan, nenurut Genaration Opportunity, ada 1,7 juta generasi milenial (berusia 18-29 tahun) yang mengalami kehilangan pekerjaan. 

Dominasi Elit

Memang belum ada survei yang memotret tingkat kesukaan mereka dalam menilai dan menyikapi isu maupun dinamika politik. Belum diketahui pula seberapa besar minat mereka berlaga di panggung politik. Namun, gejala alergi politik terlihat dari pandangan, persepsi, dan sikap mereka terhadap politik. Suara mereka kurang terdengar dalam menyikapi isu-isu politik. Gerakannya pun tidak terlembaga dengan baik.

Generasi milenial umumnya non partisan, yang pilihan politiknya tidak berbasis ideologi. Mereka juga dihinggapi pesimisme jika penggunaan hak pilih tidak begitu penting dan dapat mempengarui masa depannya. Mereka merupakan massa mengambang (floating mass) yang pilihan politiknya cenderung karena ikut-ikutan. Tidak berdasarkan referensi dan informasi.

Menggunakan hak pilih laksana membeli kucing dalam karung. Bagaimana berharap akan terpilih pemimpin yang kapabel dan berintegritas jika dipilih oleh pemilih yang minim referensi seputar rekam jejak, integritas, dan kompetensi calon pemimpin yang akan dipilihnya? Realitas demikian tentu tidak menyehatkan demokrasi.

Namun, sangat tidak tepat jika masalah tersebut disalahkan kepada mereka. Partai politik dan politisi yang gagal merefleksikan persepsi dan kepentingan remaja agar tertarik dalam berpolitik. Apatisme politik pada dasarnya implikasi disfungsi partai politik dan adanya sekat yang membatasi hubungan mereka dengan politisi.

Mereka juga dihadapi keterbatasan dalam mengonsumsi literasi politik. Mereka cenderung lebih menyimak konten maupun wacana apolitis seperti hiburan (entertainment), budaya popular, gaya hidup, seputar kegiatan kreatif, dan hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan mereka.  Informasi yang terpapar itu yang turut membuat mereka enggan masuk dalam pusaran politik. Mereka khawatir terpengaruh perilaku buruk politisi jika masuk dalam pusaran politik. Itu ditandai kian rendahnya kepercayaan terhadap partai politik. Sebagian besar masyarakat, termasuk kalangan milenial, kurang percaya partai politik.

Hasil survei Political Communication Institute (Polcomm Institute) yang dirilis 2014 lalu menunjukan, mayoritas responden (58,2 persen) tidak mempercayai partai politik. Kemudian, yang menyatakan percaya 26,3 persen dan menyatakan tidak tahu sebesar 15,5 persen. Rendahnya kepercayaan terhadap partai politik itu karena banyaknya kader partai politik yang terjerat korupsi, pelanggaran etika, dan konflik internal partai politik.

Keterbatasan wadah dan akses berpolitik juga menstimulan munculnya gejala tersebut. Di ranah politik, keberadaan mereka masih sebatas objek yang senantiasa dibidik politisi yang berburu suara. Elit politik sengaja menutup ruang bagi mereka untuk mengembangkan karir di jalur politik. Politisi senior yang telah merasakan nyaman duduk di jabatan politik, tentu tetap ingin mempertahankan jabatannya. Kondisi itu sengaja diciptakan elit sebagai subkelompok yang sangat kecil, yang menikmati keuntungan dari kekuasaan.

Mereka tidak memikirkan kepentingan demokrasi jangka panjang. Pendidikan politik dianggap tidak begitu perlu karena khawatir akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi yang menyebabkan kompetisi politik kian selektif. Sementara jika pemilih apatis dan tingkat pemahaman politiknya rendah, akan memudahkan politisi melakukan penetrasi guna meraih dukungan suara. Politisi kawakan tahu betul jika para pemilih tidak peduli siapa yang akan dipilih.

Mereka juga masih menganggap remaja tidak cukup berkualitas dalam mengartikulasikan kepentingan politiknya. Kapasitasnya juga diragukan dalam menghasilkan produk kebijakan lantaran keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Pengabaian itu menyebabkan mereka kian apatis lantaran merasa tidak memiliki pengaruh untuk membuat dan menentukan kebijakan. Belum lagi minimnya modal dalam mengikuti pertarungan politik yang kian liberal, membuat mereka hitung-hitungan berpolitik.

Sebatas Objek

Memang sebagian besar partai politik berupaya menyasar ke mereka. Namun, sebatas demi mendapatkan dukungan. Generasi milenial diolah sedemikian rupa karena jumlahnya yang sangat besar. Namun, upaya penetrasi itu tidak mudah. Persepsi negatif terhadap partai politik, turut menyulitkan upaya mempengarui pilihan politik, khususnya kepada mereka yang terdidik.

Di satu sisi, sikap demikian harus dipandang sebagai bentuk protes terhadap akuntabilitas partai politik. Tak salah jika mereka menganggap partai politik mendekat jika ada maunya saja seperti jelang suksesi.

Ruang partisipasi bagi kalangan milenial, disimplifikasi sebatas aktualisasi hak memilih di ajang suksesi. Padahal, partisipasi mengandung makna yang luas. Partisipasi politik merupakan prinsip dasar berdemokrasi. Partisipasi politik itu harus terus didorong untuk mengukuhkan demokrasi deliberatif. Aktualisasinya tidak sebatas kebebasan menggunakan hak pilih. Namun, keterlibatan secara langsung dalam kegiatan politik seperti mengawasi proses kompetisi politik dan mempengarui kebijakan politik.

Sejauh ini, belum terlihat langkah institusionalisasi maupun prosedural di partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik rakyat, khususnya bagi generasi milenial. Hal ini harus dipikirkan mengingat gejala apatisme dan ketidakpercayaan terhadap partai politik sangat tinggi. Fenomena apatisme politik merupakan sinyal yang mengarah terjadinya defisit demokrasi.

Politisi harusnya menyadari, remaja kelak menjadi orang dewasa, yang akan menggantikannya. Karenanya, mereka harus dibekali pengetahuan, kesempatan, dan partisipasi dalam berpolitik. Proses yang mereka lalui akan meningkatkan kecakapan dalam berpolitik. Harapannya, cakap berpolitik berbasis nilai, etika, dan moral.

Kaderisasi yang tidak berjalan dengan baik dan ruang partisipasi yang sempit, harusnya juga dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi partai politik. Partai politik akan dibelit defisit kepemimpinan di masa yang akan datang---yang pada akhirnya menurunkan derajat demokrasi.

Seperti yang nampak saat ini, partai politik seakan hanya menjadi perahu bagi para petualang politik yang berambisi merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan uang. Dominasi elit menjadikan partai politik tak terlembaga, sebatas subordinasi kepentingan para pentolannya dan orang-orang yang memiliki kekuatan uang. Akibatnya, institusionalisasi bergerak lamban.

Meski demikian, patut pula diapresiasi jika ada sedikit kaum milenial yang terlihat dalam aktivitas politik, meski tidak terlibat dalam partai politik. Mereka menjadi bagian dari gerakan civil society yang menuntut perubahan dan kondisi yang diharapkan.

Aspirasi disuarakan dengan menggelar kreasi simpatik dan mencerdaskan seperti kegiatan seni dan budaya, stand up comedy, diskusi, hingga demonstrasi damai. Agar pesan-pesannya tersampaikan luas, mereka menggunakan media sosial yang menjadi bagian dari kehidupannya. Ada juga yang menggelar kampanye kreatif anti politik uang, anti korupsi, anti politisi busuk, dan sebagainya.

Memang ada partai yang dihuni kaum muda. Sebut saja Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dikomandoi Grace Natalie. PSI merekrut beberapa politisi muda untuk menjadi pengurus partai. Namun, apa tujuan utama mereka berpolitik? Apakah motifnya sekadar merebut kekuasaan? Dan, bagaimana komitmen mereka dalam mengaktualisasi politik berbasis nilai dan ideologi?

Jawaban atas pertanyaan itu harus dibuktikan, bukan retorika belaka. Karena, saat ini banyak politisi yang cakap berkata-kata, namun praktik politiknya jauh dari landasan nilai, etika maupun ideologi. Sebagian besar menempuh cara-cara pragmatis dan menempatkan politik sebagai ranah memperbaiki nasib. Mereka hanya bermodal akses politik, tanpa memiliki loyalitas dan militansi sebagai politisi ideolog yang konsisten memperjuangkan kepentingan kolektif.

Tak heran jika di antara mereka memilih tindakan kontraproduktif. Misalnya, ramai-ramai mempreteli upaya pemberantasan korupsi. Simak saja beberapa politisi yang lantang mendesak pembubaran KPK atau berupaya mengkerdilkan kewenangan KPK lewat jalur politik. Padahal, korupsi adalah kejahatan luar biasa, merusak sendi-sendi kehidupan, melemahkan legitimasi politik, dan mendistorsi demokrasi. Perilaku politisi demikian yang membuat khalayak mengasingkan diri dari politik dan muak dengan politisi.

Dalam kondisi demikian, dibutuhkan kehadiran politisi muda yang idealis dan progresif. Mereka harus berperan dalam menciptakan iklim politik yang lebih demokratis dan anti korupsi. Berpolitik tidak melulu terkait upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan. Berpolitik juga mengandung dimensi etis, yang menuntut pertanggungjawaban, jujur, berintegritas, sense of crisis, dan tidak mementingkan golongan.

Jangan sampai mereka justru mengikuti jejak politisi saat ini yang penuh kepura-puraan, menjungkirbalikkan nilai dengan tujuan mempertahankan dan merebut kekuasaan. Jika demikian, kian runyam masa depan bangsa ini.

Di tengah apatisme politik saat ini, upaya mendorong generasi milenial agar melek politik perlu dilakukan. Misalnya, memanfaatkan media sosial sebagai saluran sosialisasi dan pendidikan politik karena begitu dekat dengan kehidupan generasi milenial.

Pengguna internet di Indonesia sangat tinggi. Di tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat, penggunanya mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen di antaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun.

Sayangnya, media sosial saat ini lebih diramaikan kabar bohong (hoax). Dan, menurut Ketua Masyarakat Indonesia Anti-Fitnah, Septiaji Nugroho, generasi milenial sangat rentan mengonsumsi hoax. Di media sosial juga bertebaran akun-akun yang menebar konten provokatif. Akun-akun itu menyusup ke facebook, twitter, youtube, dan saluran media sosial lainnya. Ulahnya meracik isu sering membuat dunia maya riuh. Tak jarang pula memicu gaduh lantaran menebar kebencian dan saling menghinakan.

Apalagi, di kala musim suksesi. Akun-akun palsu gentayangan. Kadang memancing resah lantaran menebar fitnah dan menyerempet ke persoalan yang menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Fenomena itu tentu tidak bisa dibiarkan karena bisa mengusik harmoni sosial.

Konten informasi juga lebih banyak mendeskripsikan carut-marut perpolitikan yang turut membentuk persepsi negatif kalangan milenial terhadap politik. Konten-konten konstruktif dan kritis perlu disuguhkan guna meningkatkan literasi dan membentuk persepsi politik yang ideal di kalangan generasi milenial. | M. Yamin Panca Setia

Editor : M. Yamin Panca Setia | Sumber : BBC/The Guardian/Time
 
Seni & Hiburan
31 Des 16, 10:27 WIB | Dilihat : 392
Tan Sri SM Salim Johan Musik Melayu
05 Des 16, 16:14 WIB | Dilihat : 613
Sabdo Pandito Rakjat, Memotret Kegaduhan Bangsa
25 Nov 16, 22:15 WIB | Dilihat : 428
Sting Menebar Pesan Damai di Bataclan
17 Nov 16, 12:59 WIB | Dilihat : 840
Dedikasi Jackie Chan Berbuah Oscar
Selanjutnya
Sainstek
10 Jan 17, 15:25 WIB | Dilihat : 112
Honda Kembangkan Teknologi Motor Pintar
23 Des 16, 05:31 WIB | Dilihat : 241
Menanti Kehadiran Penghasil Listrik Berteknologi Nano
16 Des 16, 07:34 WIB | Dilihat : 334
Oasis, Mobil Unik dengan Kebun Mini
11 Nov 16, 14:21 WIB | Dilihat : 836
Motochimp, Si Mungil yang Unik
Selanjutnya