Gedubrak! Politisi Bergaduh, Meja Rakyat Terguling
DUA meja di ruang rapat paripurna DPR RI yang dibeli uang rakyat, dirobohkan, Selasa (28/10). Yang merobohkan, satu di antara dua Ketua Fraksi (kembar) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hazrul Azwar. Meja yang dirobohkan, meja sang ketua Fraksi dan meja Romahurmuzy – Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Surabaya.
Penyebab meja dirobohkan? Pimpinan Sidang Rapat paripurna alat kelengkapan DPR RI, Agus Hermanto mengetuk palu, menutup sidang, ketika banjir interupsi dari anggota fraksi PPP sedang meninggi. Penyebab utamanya: kisruh di partai yang didirikan untuk menyatukan umat Islam di kancah politik, yang sedang mendua.
PPP kini memang sedang mendua. Satu kubu dipimpin Suryadharma Ali yang disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat kasus korupsi perjalanan haji. Karena kasusnya bekas Menteri Agama, itu didesak mundur oleh pengurus DPP PPP. Kubu sebelahnya dipimpin oleh Romahurmuzy, bekas Sekjend PPP era Suryadharma Ali, yang menggelar Muktamar di Surabaya beberapa waktu berselang, dan terpilih sebagai Ketua Umum.
Engkel-engkelan dimulai sejak Suryadharma Ali memecat Romahurmuzy dan kawan-kawan yang membangkang. Sebaliknya, kubu Romy (begitu Romahurmuzy biasa dipanggil) lewat jalur Muktamar, menganggap Suryadharma Ali sudah selesai. Sudah bukan Ketua Umum lagi, meski bakal menggelar Muktamar Ishlah di Jakarta, sebentar lagi. Suryadharma Ali yang semula mengangkat Hazrul sebagai Ketua Fraksi PPP berubah pikiran, lantaran Hazrul ikut barisan Romy. Ia mengangkat orang lain, Epyardi.
Saling klaim antar kedua kubu sebagai pimpinan Fraksi PPP yang sah, membuat rapat paripurna itu riuh dan gaduh. Ketika pimpinan sidang yang adalah pimpinan DPR RI meninggalkan ruangan, itulah Hazrul mendorong meja yang dibeli uang rakyat itu. Dia dan juga Romy menganggap, pimpinan sidang kudu mendengar semua interupsi dan memberi kesempatan bicara. Dan, ini yang menarik. Hazrul dan Romy menyebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly – kader PDIP yang baru dilantik Jokowi sebagai menteri (27/10) telah mengesahkan kepengurusan DPP PPP yang dipimpin Romy.
Laoly mengakui telah menandatangani SK, pada hari itu: Rabu, 28 Oktober 2014. Alasannya? “Rapat dengan Presiden, jangan tunda masalah kita kerja terus.. Kalau tidak puas silakan ke jalur hukum,”ujar politisi yang mencibiri Partai Demokrat, ketika fraksi PD walk out di sidang paripurna pengesahan Pilkada, tempo hari.
Yang keruh makin kisruh, yang kisruh makin gaduh. Dan dua meja itupun terguling, gedubrak! Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memperingatkan Menteri Kehakiman asal Sumatera Utara, itu agar tidak bermain-main dengan hukum. “Jangan politisasi hukum,”kata Fadli Zon yang membuat keputusan pertama Menteri Hukum dan HAM itu jadi pelajaran buruk.
Tapi, apa konon penyebab itu semua? Jawabnya sederhana saja: kenaifan politik.
Para politisi naif, telah membuat persekongkolan politik menjadikan jejaring koalisi praktis – pragmatis kekuasaan, menjadi Koalisi Indonesia Heboh. Mereka kudu menghadapi politisi yang tergabung dalam Koalisi Macan Petarung. Dan kita, dipertontonkan drama politik bertajuk, “Engkel-engkelan.”
Persatuan berubah makna menjadi perseteruan. Merisaukan? Tentu.
Tapi apa boleh dikata, rakyat kadung sebal menyaksikan semua laku tak elok dan tak cerdas itu. Karenanya, dalam Pemiluan Umum anggota Legislatif dan Presiden 2014, tak ada satupun calon yang sungguh beroleh sepenuh rakyat. PDIP dan kopardu (koalisi partai pendukung)-nya tak cukup kuat menghadapi realitas ihwal dukungan rakyat dalam mayoritas lemah di eksekutif.
Seperti pernah diramalkan. Panggung politik kita, bakal terus bergaduh. Dimulai pada hari Sumpah Pemuda: politisi bergaduh, meja rakyat terguling.. | delanova
