Elektabilitas Ahok Kian Melorot

AKARPADINEWS.COM | ELEKTABILITAS calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kian melorot. Jika sebelumnya hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga survei, menempatkan Ahok berada di puncak, kini tingkat elektabilitas Ahok berada paling bawah, dengan selisih yang cukup jauh dibandingkan dua rival politiknya, Agus Bambang Harimurti dan Anies Baswedan.

Status sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama, menjadi penyebab kian meredupnya magnet elektoral Ahok. Anjloknya elektabilitas calon gubernur petahana itu terekam dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Jum'at (18/11) di Jakarta.

Hasil survei lembaga yang dipimpin Denny JA itu menunjukan, tingkat elektabilitas Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, hanya 10,9 persen. LSI menempatkan Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno di posisi puncak, dengan tingkat elektabilitas mencapai 31,9 persen, terpaut tipis dari Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni, yang mencapai 30,9 persen.

Anjloknya elektabilitas Ahok-Djarot itu dalam hitungan hari. Karena, pada 10 November lalu, LSI telah merilis hasil survei, yang menempatkan elektabilitas Ahok-Djarot yang mencapai 24,6 persen. Meski menunjukan tren penurunan, elektabilitas Ahok-Djarot kala itu, masih lebih tinggi dari Anies-Sandi. Saat sebelum Ahok dinyatakan tersangka, elektabilitas Anies-Sandi mencapai 20 persen, kalah tipis dibandingkan Agus-Sylvi yang mencapai 20,9 persen.

Tergerusnya elektabilitas Ahok menunjukan jika agama masih menjadi referensi pemilih, khususnya umat Islam di Jakarta, dalam menentukan pilihan politiknya. Pernyataan Ahok yang mengutip Al Quran, Surat Al Maidah ayat 51, selain memancing gelombang demonstrasi besar-besaran pada 4 November lalu, juga memicu resistensi warga DKI Jakarta. Itu diperlihatkan saat menolak Ahok kampanye di kampungnya.

Dukungan warga yang semula diarahkan ke Ahok-Djarot, diperkirakan bergeser ke pasangan Anies-Sandi dan Agus-Sylvi. Peneliti LSI, Ardian Sopa menjelaskan, setelah menyandang status tersangka dugaan kasus penistaan agama, Ahok-Djarot kehilangan dukungan hingga 60 persen. Hanya 40 persen yang konsisten akan memilih pasangan itu. Sebanyak 73,2 persen responden menilai Ahok bersalah terkait Al-Maidah ayat 51. Lalu, sebanyak 65,7 persen yang menganggap Ahok menistakan agama dan 63,7 persen yang ingin Ahok diproses secara hukum.

Al Maidah Effect telah menyebabkan kelas menengah dan atas ibukota yang menjadi basis utama Ahok-Djarot, menurun drastis, dari 40,6 persen menjadi 18,2 persen. Mayoritas responden juga khawatir akan terjadi gejolak sosial jika Ahok kembali memimpin DKI Jakarta.

Meski demikian, tingkat elektabilitas tiga pasangan kandidat itu masih bersifat fluktuatif. Bisa saja, Ahok-Djarot kembali bertengger di posisi puncak. Asalkan ada faktor yang menstimulan berubahnya persepsi pemilih. Misalnya, Ahok dikondisikan sebagai victim playing atau korban dalam kasus penistaan agama. Demikian pula pasangan Agus-Sylviana, dapat menggeser posisi Anies-Sandi, jika kian intensif kampanye dan menerapkan strategi baru dalam merangkul dukungan masyarakat.

Hasil survei LSI yang menunjukan ada 26,60 persen responden yang belum menentukan pilihan (swing voters), juga memacu masing-masing kandidat menerapkan strategi baru. Swing voters, yang jumlahnya cukup signifikan, dapat menjadi penentu kemenangan ketiga pasangan yang bertarung di ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2017.

Swing voters belum menentukan pilihan politik karena keterbatasan referensi seputar rekam jejak dan program kandidat. Ada juga yang tidak merasa pilihannya menentukan masa depannya. Mereka kadang memilih semaunya atau ikut-ikutan suara orang lain. Sebagian dari mereka apatis dengan dinamika politik. Namun, ada juga menjadi golongan putih alias golput yang tidak memilih karena sikap politik. Perilaku demikian, tidak terlepas dari kecewaan terhadap politisi dan partai politik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Kian dekatnya pencoblosan, masing-masing kandidat bersama partai pendukung, tim sukses, dan relawannya, dipastikan akan lebih intensif melakukan penetrasi untuk merebut dukungan dari swing voters Tentu, dibutuhkan referensi mengenai gambaran perilaku dan sikap pemilih yang belum menentukan pilihan. 

Survei yang dilakukan LSI dari tanggal 31 Oktober hingga 5 November, menggunakan metode multistage random sampling dengan merekrut 440 responden dan margin of error 4,8 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner.

*****

Dugaan penistaan agama bisa jadi paling menggerus elektabilitas Ahok. Itu menunjukan agama masih menjadi salah satu referensi bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Dan, dengan status Ahok sebagai tersangka, agaknya sulit bagi Ahok mendongkrak elektabilitasnya dalam hitungan dua bulan, khususnya bagi pemilih Muslim.

Tren peningkatan sentimen agama terhadap Ahok sudah terdekteksi oleh LSI sejak Maret lalu, yang mencapai 40 persen dan meningkat menjadi 55 persen pada September lalu. LSI pun menyimpulkan, jika Pemilukada DKI Jakarta digelar pada September lalu, Ahok-Djarot dipastikan kalah jika head to head dengan Anies-Sandi maupun dengan Agus-Sylviana.

Hasil survei yang dilakukan 28 September hingga 2 Oktober 2016, dengan total responden berjumlah 440 responden menunjukan, Ahok-Djarot mendapatkan 32,1 persen, kalah dari pasangan Anies–Sandi yang mendapatkan 38 persen. Lalu, sebanyak 29,9 persen responden yang menyatakan belum menentukan pilihan.

Sementara jika head to head dengan Agus-Sylvi, Ahok-Djarot diperkirakan mendapatkan 31,9 persen. Sementara Agus-Sylvi meraih 35,1 persen dan yang belum memutuskan 33 persen. LSI juga memetakan secara kalkulatif sebaran massa pendukung masing-masing kandidat.

Pemilih Ahok-Djarot lebih dominan dari kalangan non Muslim, Tionghoa, usia tua, kalangan atas, pendidikan bawah, dan pemilih partai pendukung minus pemilih partai Golkar. Sementara Anies-Sandi dan Agus-Sylvi mengandalkan dukungan pemilih muslim, non Tionghoa, usia muda, pendapatan bawah, pendidikan tinggi, dan pemilih partai pendukung plus pemilih partai Golkar.

Profil pemilih Anies-Sandi dan Agus-Sylvi mempunyai kesamaan. Karenanya, jika Ahok-Djarot head to head dengan Anies-Sandi atau Agus Sylvia, maka diperkirakan akan terjadi perpindahan dukungan. Jika dalam putaran pertama Anies-Sandi kalah, maka dukungan suaranya, mayoritas diperkirakan akan mengalir ke Agus-Sylvi. Begitu pula sebaliknya. Jika Agus-Sylvi kalah, dukungan suara padanya beralih ke Anies-Sandi.

Jika LSI berkesimpulan elektabilitas Anies-Sandi berada di posisi puncak, hasil survei Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) menempatkan Agus-Sylvi yang paling atas. Tingkat elektabilitas pasangan nomor urut satu itu mencapai 30,4 persen.

Sedangkan tingkat elektabilitas Anies-Sandi mencapai 28,7 persen dan Ahok-Djarot memperoleh 27,4 persen. Sebanyak 24,7 persen responden yang tidak menjawab dalam survei itu. Selisih persentase yang tipis itu menunjukan, bukan berarti Agus-Sylvi dapat mudah memenangkan pertarungan. Menurut peneliti LKPI, Dendi Susianto, kepada pers di Jakarta, Senin (14/11), dengan survei margin error 2,8 persen, maka semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, memiliki tingkat elektabilitas yang sama.

Karena, Dendi menjelaskan, hasil survei menunjukan, hanya 56,4 persen responden yang menyatakan pilihannya tidak berubah, 29,5 persen responden mengatakan ada kemungkinan berubah, dan 14,1 persen tidak menjawab.

Survei itu menggunakan metode multistages random sampling dengan melibatkan 1.200 orang responden yang tersebar di 6 kota, 40 kecamatan dan 120 kelurahan. Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner yang dilaksanakan 25 Oktober hingga 3 November 2016. Sementara margin of error plus minus 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

*****

Elektabilitas Ahok menunjukan tren penurunan sejak Anies dan Agus resmi mendeklarasikan pencalonannya. Sejak itu, pilihan politik warga DKI Jakarta mulai tersebar ke dua lawan politik Ahok tersebut.

Jika mengikuti dinamika politik seputar Jakarta, melorotnya elektabilitas Ahok, bukan hanya lantaran dugaan kasus penistaan agama. Kinerjanya sebagai petahana juga mempengerui pilihan politik warga. Ahok dianggap melabrak hak-hak masyarakat kecil di Jakarta. Kinerja Pemprov DKI Jakarta juga pernah dipersoalkan Forum Kampung Kota dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan Indeks Gini di Jakarta (indeks berisi ketimpangan distribusi hasil pembangunan) yang meningkat, dari 0,43 pada 2014 menjadi 0,46 pada 2015.

Demikian pula angka kemiskinan di Jakarta yang dari September 2015-hingga Maret 2016 menunjukan peningkatan hingga 5.630 orang. Ahok juga dianggap cenderung mengendepankan cara-cara paksa saat berhadapan dengan warga. Misalnya, melakukan penggusuran. Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan, selama tahun 2015, terjadi 113 kasus penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Total jumlah korban sebanyak 8.145 kepala keluarga (KK) dan 6.283 unit usaha. Sebanyak 67 persen di antaranya dibiarkan tanpa solusi. Ahok dinilai tidak mau mendengar dan berempati pada warga miskin.

Sentimen anti Ahok juga dipengarui sikap dan pernyataan Ahok yang dianggap arogan dan menuai riuh. Selain itu, tidak optimalnya pergerakan mesin politik dan relawan dalam melakukan penetrasi ke akar rumput turut menyebabkan kian merosotnya elektabilitas Ahok. Sementara di sisi lain, dua rivalnya, bergerak masif, memobilisasi dukungan akar rumput, termasuk di media sosial.

Kasus yang menimpa Ahok bisa dipahami sebagai gesekan antara agama dan politik. Ahok boleh saja membantah tidak ada maksud menistakan agama, terkait pernyataannya yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51. Namun, sadar atau tidak, pernyataan Ahok itu bersifat politis. Sebagai calon gubernur, Ahok yang non Muslim, seakan-akan mengingatkan adanya distorsi dalam memahami Al-Maidah ayat 51, yang dijadikan acuan bagi umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini, dalam menentukan pemimpinnya atas dasar kesamaan agama. Padahal, menurut keyakinan umat Islam, kutipan-kutipan di ayat Suci merupakan firman Tuhan yang kebenarannya mutlak, tidak dapat diperkarakan.

Al-Maidah 51, berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat tersebut menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin. Ulama wajib menyampaikan isi surat al-Maidah 51 kepada umat islam dan setiap orang Islam wajib menyakini kebenaran surat tersebut sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

Karenanya, tidak tepat jika Ahok menafsirkannya seakan-seakan umat Islam dibohongi dengan menggunakan Surat Al Maidah 51 dalam menentukan calon pemimpin. Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat pernyataan resminya menegaskan, Ahok menistakan Islam dan ulama karena menafsirkan surat Al Maidah ayat 51. Kesimpulan itu dinyatakan MUI setelah menganalisa pernyataan Ahok yang menyatakan, "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya."

Jauh sebelumnya, sentimen anti-Ahok memunculkan gerakan bermotif politik. 26 Februari lalu, sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah (MTJB) yang dipimpin Muhammad Habib Rizieq, bergerak memobilisasi dukungan warga DKI Jakarta lewat konvensi calon pemimpin Muslim Jakarta

Front Pembela Islam (FPI) juga paling getol mengkritik Ahok. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pernah dikecam lantaran melarang penjualan dan penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Ahok juga pernah dikritik lantaran merasa bangga menjadi kafir, yang penting tidak korupsi. Pernyataan itu yang kemudian dipersepsikan seakan-akan politisi Islam itu korupsi---meski tak bisa dipungkiri ada politisi yang beragama Islam yang terjerat kasus korupsi.

Islam sejatinya mengharamkan korupsi. Di tahun 2000, MUI juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan korupsi itu haram. Ahok sendiri diperkarakan lantaran dugaan keterlibatannnya dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta yang ditentang masyarakat nelayan dan mengutamakan kepentingan para pengembang.

Agama sejatinya menebar nilai, moral, dan simbol-simbol yang dijadikan acuan bagi umatnya dalam menata dan menjalani kehidupan. Dalam sejarahnya, agama turut mempengarui model kekuasaan sekuler. Tahta Liturgis menyakini Kristus sebagai Tuhan-manusia, sehingga raja-raja Kristen memiliki kapasitas untuk mempengarui kekuasaan sekuler dan spiritual. Perlawanan terhadap raja dianggap penghianatan pada Tuhan.

Dalam konteks ini, simbol-simbol agama dijadikan alat melegitimasi kekuasaan raja. Namun, seiring perkembangan sekulerisme dan kapitalisme, dominasi agama mulai terkikis. Hukum yang dijadikan rujukan dibuat oleh para penyelenggara negara, yang mengacu pada rasionalitas manusia. Nilai-nilai trensedental tergerus oleh perkembangan pemikiran modern. Dimensi metafisik, religis, dan supranatural, ditinggalkan.

Dalam konteks kekuasaan, Voltaire (1694-1778), filsuf terkemuka asal Perancis, menentang sebagian besar dogma-dogma agama. Dia menuding organisasi berdasar keagamaan melakoni tipu muslihat untuk mempertahankan kekuasaan. Voltaire tak percaya dengan simbol-simbol ilahiah yang diklaim golongan darah biru. Dia menyebut, hak-hak suci raja sebagai omong kosong belaka. Dalam setiap tulisannya, dia sering menyebut Ecrasez l'infame yang maknanya ganyang barang brengsek itu. Fanatisme dan kejumudan dianggapnya sebagai barang brengsek.

Cendekiawan muslim, Nurholis Madjid, di era tahun 1970-an juga pernah melontarkan jargon Islam Yes, Partai Islam No, yang membuat politisi-politisi Islam berang. Bagi kelompok Islam konservatif, Nurcholish dianggap sesat. Intimidasi, fitnah, bahkan darahnya pun dianggap halal. Kritik itu tentu berangkat dari realitas. Agama yang sakral dan disucikan, tidak pas jika dikaitkan dengan politik yang profan. Selain itu, ekslusivisme agama juga amat rawan konflik karena harus berhadapan dengan pluralisme. Eksklusivisme sering menampilkan proses-proses sosial yang disosiatif yang bermuara pada konflik.

Meski demikian, realitas sosiologis menunjukan, hingga kini, pengaruh agama masih mengikat umatnya, yang turut mengukuhkan legitimasi kekuasaan negara. Agama dapat menjadi instrumen untuk memobilisasi dukungan umat. Inilah yang dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi kelompok-kelompok kekepentingan yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan ideologis dan politis, yang menginginkan perombakan tatanan kehidupan negara yang sekuler.

Harus diakui, agama yang dijadikan rujukan masyarakat turut mempengarui politik. Ajaran-ajaran agama telah memberikan kontribusi dalam memformulasikan hukum dan tatanan pemerintahan. Kontribusi agama itu diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan pemerintah yang benar (sidik), dapat dipercaya (amanah), menyampaikan kebenaran walau pahit (tabliq), dan cerdas (fatanah). Agama dapat menjadi roh penyelenggaraan kekuasaan yang adil.

Dalam konteks Pemilukada DKI Jakarta, tak bisa dipungkiri, agama, sosio kultural, suku, asal daerah, dan sebagainya, menjadi rujukan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Secara sosiologis, perilaku pemilih cenderung dipengaruhi kesamaan agama, kepercayaan dan sebagainya. Nilai dan norma agama juga menjadi faktor yang mempengarui perilaku pemilih dalam memilih. Karenanya, peran tokoh agama sangat berpengaruh dalam memobilisasi dukungan umat.

Wajar jika politisi berupaya mendapat dukungan tokoh-tokoh agama agar dapat dengan mudah melakukan penetrasi untuk mengarahkan sikap, persepsi, dan orientasi pemilih yang dibidiknya. Sosok kyai, pendeta, pastor, atau tokoh agama lainnya yang berpengaruh dan dihormati, tidak hanya menjadi incaran partai politik berbasis agama. Namun, juga menjadi incaran partai nasionalis karena dapat dimanfaatkan sebagai pendongkrak  suara (vote getter), khususnya pemilih tradisional dan religis.

Di kalangan warga Nahdatul Ulama (NU) misalnya, kyai dan tokoh pesantren menjadi representasi politik komunitas NU yang sangat strategis. Wajar, jika masing-masing partai Islam berupaya menempatkan sejumlah kyai dalam posisi strategis untuk mempertahankan massa riil yang menurut dengan titah para kyai.

Dalam konteks psikologis, perilaku pemilih lebih dipengarui pada loyalitas terhadap kandidat atau partai politik. Perilaku pemilih juga sangat dipengarui oleh kapasitas pemilih dalam melakukan evaluasi terhadap masing-masing kandidat dan partai politik, dan sejaumana merespons isu-isu yang berkembang. Dalam hal ini, perilaku pemilih didasari pada penilaian terhadap misi dan visi, program, rekam jejak, kapasitas, dan integritas para kandidat. Kandidat petahana misalnya, untuk dipertahankan atau ditinggalkan pemilih, tergantung kinerjanya. Jika sang kandidat memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, maka kemungkinan akan terpilih kembali. Sebaliknya, jika mewarisi kepemimpinan yang buruk, maka akan ditinggalkan pemilih.

Sementara pendekatan rasional lebih menekankan pada kemampuan pemilih dalam menilai kapasitas kandidat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi lingkungan. Mereka memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mengantongi informasi yang cukup. Tindakan mereka bukan karena faktor kebetulan atau kebiasaan. Bukan pula untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, berbasis pada pikiran dan pertimbangan yang logis.

Rekam jejak kepemimpinan maupun peristiwa-peristiwa politik tertentu yang dilakoni seorang kandidat, juga bisa mengubah preferensi pilihan politiknya. Di sinilah pentingnya kandidat menjaga citranya.

Pemilih rasional juga mencermati program yang disuguhkan kandidat. Karenanya, mengemas isu atau pesan politik perlu berbasis pada kebutuhan dan realitas yang dihadapi masyarakat. Pemilih yang rasional juga menilai kandidat dari kualitas, prestasi, dan popularitas, kepribadian, integritas, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat, dan sebagainya. Tipe pemilih rasional dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik, kurang mempertimbangkan aspek primordial.