Eksplorasi Kebohongan dalam Pemilu

| dilihat 784

Catatan Bang Sem

Kita sedang memasuki jebakan fantasi yang gila. Tak lagi jebakan kaum Machiavellian yang menghalalkan segala cara untuk beroleh atau mempertahankan kekuasaan. Lebih dari itu. Kita sedang memasuki tahap paling menistakan akal sehat dan kemanusiaan, memasuki era kebohongan terstruktur dan sistemik.

Era ini, disebut sebagai era post-truth, era 'pasca kebenaran.' Istilah 'post truth' itu sendiri, pada tahun 2016 masih dalam kamus Oxford dan dinyatakan sebagai 'kata terbaik' tahun itu.

Adalah José Antonio Llorente, founding partner dan Chairman Llorente & Cuenca - AS-Spanyol yang  menyebutkan hal itu dalam pengantarnya pada pumpunan tulisan dalam majalah UNO bertajuk The Post Truth Era : Reality vs Perception.

Populernya istilah 'Post Truth,' menurut Llorente, mestinya tidak mengejutkan banyak orang, terutama karena panorama politik dan sosial memang telah diramalkan akan ditandai oleh iklim pasca-kebenaran ini. Iklim, dimana objektivitas dan rasionalitas 'memberi jalan' kepada emosi, atau kesediaan untuk menjunjung tinggi kepercayaan, meskipun fakta menunjukkan sebaliknya.

Para pelacur intelektual yang menjual pengetahuannya sebagai konsultan politik dengan lembaga-lembaga survey, serta-merta menyantap hal ini, dan menjadikannya sebagai resep baru. Antara lain melalui quick count dalam proses pemilihan umum di berbagai negara dengan menutup, bagaimana proses pengumpulan data dan informasi berlangsung. Menutup rapat-rapat berapa banyak relawan yang menjadi pemasok data dari setiap titik sample yang mereka ambil. Pun, dengan menutup, seberapa besar terjadi duplikasi dan copy paste data dari satu lembaga survey ke lembaga survey yang lain. Apalagi biaya operasi melakukan quick qount yang dilakukan bekerjasama dengan media (khasnya televisi), dan siapa pula yang membiayai (mengingat lembaga-lembaga survey itu merupakan perusahaan swasta).

Di beberapa negara quick count dilakukan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan umum, seperti Malaysia, melalui Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia (SPRM), yang memungkinkan rakyat tahu siapa yang unggul, beberapa jam setelah pemungutan suara. Quick Count SPRM merupakan bagian integral dari proses penghitungan real count dengan sistem hitung yang terjaga obyektivitasnya.

Di Indonesia, sejak 2014 - Quick Count dilakukan tanpa keterbukaan informasi, meski sudah berlaku undang-undang keterbukaan informasi publik. Lembaga survey sekadar menyampaikan informasi standar tentang margin of error, jumlah sample yang diambil secara acak, dan mengunci publik dengan bungkus quotation A.C Nielsen Jr- saudagar survey - "If you don't believe in random sampling, the next time you have blood test, tell the doctor to take it all."

Padahal, persoalannya, bukan metode random sampling, tetapi bagaimana data random sampling itu diambil dan dihitung. Llorente mengungkapkan, ihwal keputusan rakyat Inggris dalam konteks Brexit - Uni Eropa. Ia juga mengambil contoh ihwal hasil pilihan rakyat Italia dalam referendum reformasi konstitusi yang diusulkan Matteo Renzi, sambil menyebut kasus meningkatnya dukungan partai-partai politik dalam Front Nasional Perancis yang dipimpin Marine Le Pen, tetapi terjungkal dalam quick count, yang diyakini menggambarkan real count. Dia juga menyebut kasus Geert Wilders, pemimpin Partai Liberal, Belanda.

Post Truth atawa pasca kebenaran berpegang pada pepatah lawas, "kebohongan yang dinyatakan berulang-ulang adalah kebenaran." Inilah yang kemudian dijadikan sebagai cara berkontestasi dalam pemilihan umum politik. Dengan eksplorasi kebohongan yang kemudian diyakini sebagai kebenaran, dalam kemasan retorika berisi kepalsuan, yang seolah-olah kebenaran, Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden Amerika Serikat, mengalahkan Hillary Clinton.

Instrumen-instrumen pembenar, seperti Quick Count dalam pemilihan umum, khasnya pemilihan Presiden yang berlangsung secara head to head (hanya menampilkan dua kandidat), dengan segala reason-nya (termasuk intuitive reason) melambungkan kepercayaan dalam kemasan, yang lebih memainkan emosionalitas katimbang realitas dan rasionalita. Antara lain dengan memainkan secara sistemik dan terstruktur melalui teknik penetrative hypodermic media -- khasnya televisi dan digital -- untuk membangun kepercayaan pribadi -- yang tak dapat disangkal. Karena seolah-olah sudah mendapatkan kekuatan dalam menghadapi logika dan fakta, dan dianggap sahih sebagai asumsi masyarakat, di tengah kebingungan dalam opini publik.

Kebohongan yang dikemas seolah-olah kebenaran itu, lantas diperkuat secara cepat melalui pernyataan-pernyataan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, yang 'membenarkan' metodologi (khasnya tentang statistika). Bersamaan dengan itu, digunakan cara-cara baru opini publik melalui media alternatif, real time, melalui saluran komunikasi yang selaras dengan perkembangan multimedia, multiplarform, dan multi channel, antara lain dalam bentuk blog pribadi, obrolan facebook, paparan whatsApp, Telegram, YouTube, yang esensinya ditebar melalui Twitter atau Snapchat.

Tak keliru pendapat Llorente, yang menyatakan opini cepat dalam bentuk cuitan sederhana dapat memobilisasi massa dan memberikan hasil yang tak terbayangkan. Bahkan lewat saluran-saluran media alternatif -- yang membuka ruang bagi siapa saja untuk mengemukakan opini -- penyebaran berita palsu menjadi massive, dan akhirnya menjelma dalam pandangan masyarakat luas, bahwa kebohongan merupakan hal yang lumrah, dan sekaligus merelatisasi kebenaran. Apalagi nilai dan kredibilitas media, kian memudar dibandingkan dengan pendapat pribadi.

Dalam fase-fase era yang gila ini, yang dilakukan bukanlah bagaimana mengungkapkan kebenaran, melainkan bagaimana memberikan pembenaran. Hal ini relevan dan selaras dengan editorial policy (kebijakan redaksional) dalam newsroom yang didominasi oleh pertimbangan industrial - komersial, katimbang pertimbangan sosial - ideal berdimensi komersial.

Bila kemudian publik menggerakan aksi 'memburu kebenaran' - terutama karena kekeliruan yang tampak, sehingga kebohongan nampak -- dalam bentuk infografis, media dengan mudah akan melakukan klarifikasi, dengan alasan klasik: ada kesalahan dalam coding, entri data, dan hal yang sejenisnya. Dan, publik sebagai konsumen media tak berkutik, karena posisinya sebagai obyek berita atau informasi.

Dalam situasi demikian, fakta-fakta dan ketepatan informasi diabaikan, setidaknya dinomorduakan, karena yang diutamakan, menurut Llorente adalah informasi yang sudah dikomunikasikan secara diseminatif, harus terus dieksplorasi dengan penguatan para opinion leader. "Bagaimana" informasi diubah menjadi cerita, lebih diutamakan katimbang menghadirkan "apa" dan "mengapa."

Informasi yang diterima masyarakat luas, bukan lagi tentang apa yang telah terjadi, melainkan tentang apa yang telah didengar, dilihat, dan dibaca. Dalam konteks itu, perlawanan yang harus dilakukan adalah menggerakkan kognisi dan psikomotor masyarakat untuk mendengar, melihat, dan membaca fakta yang sesungguhnya.

Boleh jadi 'ketegangan' dan kegaduhan menyoal quick count dan real count, sejak pemungutan suara Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2019, 17 April 2019 terkait dengan adopsi 'post truth' alias kebohongan sistemik yang menghinakan kedaulatan rakyat di bilik suara. |

Editor : Web Administrator | Sumber : UNO Mag
 
Budaya
22 Jul 19, 16:15 WIB | Dilihat : 173
Dimensi Kaum Betawi
21 Jul 19, 14:19 WIB | Dilihat : 209
Refleksi dari Arena Lebaran Betawi
12 Jul 19, 13:30 WIB | Dilihat : 943
Menikmati Instalasi Bambu Avianto di Pusar Jakarta
11 Jul 19, 16:53 WIB | Dilihat : 1006
Mengikuti Langkah Diro dan Yesmil Mengolah Daya Haiku
Selanjutnya
Energi & Tambang