Dua Menteri Anwar Ibrahim Kecewakan Wartawan Malaysia

KUALA LUMPUR | Wartawan Malaysia kesal, marah, dan menilai, Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution, dan Menteri Sumber Manusia Malaysia V. Simakumar tidak profesional. Ekspsi kemarahan mereka ditampak dalam pemberitaan banyak media Malaysia, Jum'at (6/1/23).

Pasalnya, dua mentei dalam Kabinet Pemerintahan Gabungan Anwar Ibrahim tersebut, mengabaikan dan membiarkan wartawan selama tiga jam untuk menunggu konferensi pers yang mereka gelar pada Kamis (5/1/23).

Kedua menteri tersebut, mengundang wartawan untuk konferensi pers pukul 14.30 petang, namun konferensi pers baru dilaksanakan pukul 17.30 petang. Saifuddin Nasution yang juga Sekretaris Jendral Pakatan Harapan (PH) itu, lantas minta ma'af lewat akun twitternya.

Meski demikian, ia tak merasa bersalah. Dalam akun twitternya dia ungkapkan, acara konferensi pers itu dikelola oleh pihak lain. Dan.. dia hadir dalam konferensi pers tersebut, sesuai dengan rentang waktu jadual yang diberikan kepadanya.

Saifuddin dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri setelah diangkat sebagai senator, anggota Dewan Negara, karena gagal menjadi anggota Dewan Rakyat dari daerah pemilihan Kulim - Bandar Baharu, Kedah. Dikalahkan oleh Roslan Hashim (Perikatan Nasional).

Keterlambatan dua menteri tersebut disebut wartawan menunjukkan sikap tidak profesional, dan mendapatkan tanggapan dari kalangan wartawan senior negeri jiran tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) Malaysian Press Institute, Datuk Dr. Chamil Wariya, sebagaimana dilansir Sinar Harian, menyatakan, tindakan mereka yang menggelar konferensi pers pada pukul 14.30 dan kemudian baru menggelarnya pada pukul 17.30 seharusnya tidak terjadi.

Menurut Wariya, pihak yang bersangkutan (kedua menteri) tidak menepati janji, dan tidak menghormati wartawan yang datang lebih awal.

Kepada Sinar Harian, Wariya mengemukakan, tindakan kedua menteri tersebut menurutnya kurang tepat. Sebagai bagian dari pemerintahan baru, mereka harus memberikan contoh yang baik kepada media.

Dikemukakannya, bagian komunikasi korporat kantor kementerian harus memberi perhatian dan peka terhadap hal-hal seperti ini.

“Kalau mau publikasinya luas, mereka harus paham sistem kerja redaksi,” ujar Wariya.

Wartawan senior ini menyarankan, agar mereka mengikuti kursus untuk memahami fungsi media, sehingga mereka tahu bagaimana cara mengundang media dan sebagainya.

Para wartawan Malaysia yang memenuhi undangan konferensi pers tersebut telah berkemas sejak awal, termasuk merapikan perangkat kerjanya, seperti kamera, mikropon, dan duduk rapi di tempat yang disediakan.

Menteri Saifuddin berkilah, yang menyelenggarakan konferensi pers dan mengundang media adalah pihak Kementerian Sumber Manusia. Dia tak tahu menahu kapan waktu konferensi pers itu akan dilaksanakan.

Pada waktu yang bersamaan dia sedang memimpin rapat, dan setelahnya bersiap-siap untuk konferensi pers dengan wartawan. Dia juga terkejut begitu tahu, wartawan sudah menunggu selama tiga jam.

Menteri Sumber Manusia V. Simakumar juga dari koalisi Pakatan Harapan dari Partai Aksi Demokratik (DAP). Dia anggota Dewan Rakyat dari daerah pemilihan Batu Gajah, Perak. Pada PRU 15 dia memperoleh kursi mayoritas (81,38 persen) dari 74,955 pengundi di daerah pemilihan tersebut.

Kantor berita Malaysia BERNAMA mengabarkan, dalam konferensi pers tersebut (Kamis, 5/1), Menteri Saifuddin mengatakan, pengelolaan Tenaga Kerja Asing antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia akan disesuaikan kembali dengan mempersingkat waktu perekrutan tenaga kerja asing menjadi kurang dari 30 hari.

Akan halnya Simakumar mengemukakan, ditolaknya lamaran tenaga kerja asing disebabkan oleh kegagalan majikan menyediakan akomodasi yang layak, selain alasan  majikan yang masuk daftar hitam.

Simakumar mengemukakan, 676.070 (43%) aplikasi pekerja asing disetujui tahun lalu dari total 1,6 juta yang diterima.

“Kami tidak menolak begitu saja (aplikasi). Ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan badan pengatur yang perlu kami perhatikan sebelum menyetujui aplikasi apa pun," jelasnya.

Dikatakan pula, “Kita tidak bisa begitu saja mendatangkan buruh ketika majikan tidak menyediakan akomodasi yang layak. Akibatnya sangat buruk bagi negara. Citra negara akan tercoreng, dan kemudian akan menimbulkan masalah lain juga."

Ia memperkirakan, saat ini ada sekitar 1,4 juta tenaga kerja asing di Malaysia, dan jumlahnya akan meningkat menjadi 1,9 juta pada kuartal pertama tahun ini.

“Dengan kuota yang disetujui, kita hampir mencapai level pra-pandemi 1,9 juta. Dan selama pandemi, banyak yang kembali ke negara asalnya, makanya kita kekurangan," tegasnya. | Sharia, Masybitoch