Daulat Rakyat vs Intervensi Teritori Internasional

| dilihat 499

Hanggawangsa

Suatu pergerakan daulat rakyat tak pernah pupus dan berhenti di suatu masa. Selalu akan tubuh pada masa, ketika penyelenggara negara dan pemerintahan, mengambil jarak dengan rakyat. Khasnya, karena merasa, rakyat melalui pemilihan umum sudah menyerahkan kedaulatannya kepada institusi negara dan pemerintahan. Tak peduli, bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dan bagaimana kualitasnya.

Mencermati gerakan rakyat selama ini, yang mengemuka adalah pupusnya kepercayaan rakyat kepada semua institusi pengemban amanah. Dalam satu tarikan nafas, terkesan pemerintah yang menempatkan diri sebagai penguasa, tak peduli dengan realitas itu. karena merasa masih mampu mempengaruhi sebagian rakyat lainnya untuk loyal mati kepada mereka.

Kontestasi dalam pemilihan umum, pun dilakukan dengan cara-cara yang mengemuka di berbagai media: curang! Ironisnya, yang dilakukan pemerintah adalah memelihara sejumlah kalangan yang memungkinkan aparatur negara menggunakan otoritas administrasinya untuk membungkam kalangan oposisi (pembangkang).

Dalam situasi semacam ini, gerakan perjuangan kedaulatan rakyat tak akan pernah sepi dan akan terus berlangsung, sampai rakyat merasa sudah sungguh berdaulat (real souverignity). Terutama, ketika rakyat memandang, ada kekuatan dan otoritas administrasi teritorial internasional di balik penampakan formal pemerintah.

Barbara Delcourt, mantan guru besar di Université Libre de Bruxelles, mengungkap ada persoalan terkait prinsip kedaulatan yang ditantang oleh bentuk-bentuk baru administrasi teritorial internasional. Apa yang sedang berlaku di beberapa negara berkembang saat ini, termasuk Indonesia, sudah diprediksi bakal terjadi sejak 2005 oleh Delcourt.

Dalam artikelnya di Jurnal Pyramides (2005) bertajuk, Le principe de souveraineté à l’épreuve des nouvelles formes d’administration internationale de territoires, Delcourt menulis, pada tingkat teoretis, prinsip kedaulatan menyiratkan pengakuan kesetaraan kedaulatan Negara, hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan aturan non-intervensi dalam urusan internal.

Tapi realitasnya tidak begitu. Westphalian ataupun Easphalian system yang menjadi jalan masuk intervensi otoritas internasional ke dalam persoalan domestik suatu negara, bisa terjadi. Sistem ini telah mengakomodasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan nyata suatu negara. Kamboja, Kosovo, dan Irak pernah mengalami hal ini.

Alasan utamanya adalah pemerintahan domestik yang lemah dalam menghadapi intervensi otoritas internasional atau negara lain yang 'menjerat pemerintah' dengan pinjaman dan bunga. Atau sebaliknya, perlawanan sengit pemimpin negara yang menolak intervensi internasional itu.

Globalisasi (dengan pendekatan George Soros) dalam konteks penguasaan sumberdaya keuangan dan sumberdaya alam suatu negara oleh korporasi multinasional, memungkinkan hal itu. Dalam konteks hal semacam ini, Delcourt memandang gerakan pembebasan nasional atau gerakan kedaulatan rakyat terus berkobar untuk memastikan kemerdekaan politik penuh untuk komunitas politik rakyat yang lebih luas.

Kolonisasi atau penjajahan baru di alaf ke 21 tak lagi menggunakan moncong senjata atau sistem persenjataan berat untuk menakut-nakuti rakyat, karena rakyat tak akan pernah gentar melawannya. Terutama, karena rakyat pembayar pajak yakin, seluruh senjata dan gaji para pemegang senjata itu, bersumber dari rakyat.

Padahal, kolonisasi di era post truth yang penuh kebohongan, ini bisa dilakukan sambil minum kopi atau makan malam, sambil tertawa terbahak-bahak, wine toast, dan cium pipi. Pemerintah (baca: penguasa) yang menjadi representasi entitas politik, selalu merasa legitimated berlaku apa saja, untuk dan atas nama kedaulatan rakyat, kendati dalam proses pemilihan umum, perolehan suara yang didapat tidak jauh berbeda dengan kompetitornya. Situasi ini, memungkinkan intervensi otoritas administrasi teritori internasional berlaku untuk menekan prinsip kedaulatan.

Selama hampir lima tahun terakhir kita melihat, teori Hinsley menemukan wujudnya di Indonesia, ketika asumsi tentang otoritas politik final dan absolut dalam komunitas politik, tidak dipandang sama oleh rakyat. Kasus-kasus hit, seperti divestasi saham Freeport, proyek kereta semi cepat Jakarta Bandung, dan berbagai hal lainnya, menunjukkan fakta: otoritas politik yang dianggap final oleh pemerintah, dianggap belum selesai dan belum final oleh rakyat.

Dalam situasi semacam itu, keberadaan Prabowo-Sandi dalam proses Pemilihan Presiden telah menjadi katarsis bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Pasangan ini dipandang sebagai simbol kongkret daulat rakyat.

Pandangan ini mengemuka, ketika proses pemilihan umum serentak 2019 tak semulus rencana. Mulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT), perkakas Pemilu (kotak kardus), sampai hitung cepat Quick Count dan tatalaksana hitung real count yang dinilai Badan Pengawas Pemilu (Bappilu) sebagai pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lantas kematian 600 orang lebih petugas KPPS.

Sampai di sini, persoalan masih terkait dengan kontestasi Capres-Cawapres 01 (Jokowi Ma'ruf) vs Capres-Cawapres 02 (Prabowo Sandi) yang masing-masing dijagokan oleh para followers-nya.   

Persoalan sudah lepas dari kedua pasangan Capres-Cawapres, ketika Prabowo-Sandi dan Badan Pemenangannya menyatakan tidak akan mengikuti lagi proses perhitungan yang dilakukan oleh KPU, bila prinsip pemilu yang jujur dan adil belum dapat diwujudkan.

Pernyataan yang disampaikan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi (BPN) - Joko Santoso yang diperkuat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, itu menandai pupusnya kepercayaan kepada KPU. Artinya, Prabowo Sandi sebagai kontestan dalam proses pemilihan itu, bersifat pasif atas keputusan KPU, meskipun -- kelak -- perolehan suara memenangkan pasangan ini. KPU sebagai penyelenggara Pemilu lah yang bersifat aktif.

Dengan cara ini, Prabowo Sandi yang berkomitmen terus berjuang bersama rakyat untuk menegakkan kedaulatan, menyadarkan kita untuk melihat dengan jeli, seberapa jauh rakyat masih berdaulat atas dirinya; seberapa besar kedaulatan bangsa ini masih nyata; dan seberapa besar pula kepentingan otoritas administrasi teritori internasional bermain.

Isu kedaulatan rakyat adalah isu utama yang tak akan mampu digoyahkan oleh beragam isu cémpéngan, seperti isu: khilafah sampai isu anjing penjaga keamanan.

Isu kedaulatan rakyat akan terus bergerak seolah snowball, bahkan menjadi isu yang jauh lebih utama dari sekadar siapa Presiden/Wakil Presiden. Dan ini pada masanya akan menyadarkan seluruh elemen bangsa untuk melihat persoalan sangat laten di era post trust ini:  kedaulatan rakyat versus intervensi administratif wilayah internasional, yang hanya memerlukan selembar kertas, sebuah pulpen, dua atau empat tanda-tangan. |

Editor : Web Administrator | Sumber : Jurnal Pyramides
 
Humaniora
24 Agt 19, 09:12 WIB | Dilihat : 14
Melanesia Destinasi Perburuan Kepentingan Masa Depan
23 Agt 19, 16:41 WIB | Dilihat : 108
Segarkan Pertemanan
12 Agt 19, 11:00 WIB | Dilihat : 384
Umrah Digital
11 Agt 19, 13:59 WIB | Dilihat : 325
Bertemu Cinta Sesungguh Cinta di Arafah
Selanjutnya
Sainstek
30 Okt 18, 00:11 WIB | Dilihat : 746
Menerima Realitas Kecelakaan Lion JT610
19 Jul 18, 09:52 WIB | Dilihat : 1565
Volante Vision, Visi Kendaraan Udara Aston Martin
20 Feb 18, 12:07 WIB | Dilihat : 2478
Tragedi Archimides di Tangan Serdadu
10 Jan 17, 15:25 WIB | Dilihat : 1188
Honda Kembangkan Teknologi Motor Pintar
Selanjutnya