Bincang Petang Menlu Malaysia dengan ISWAMI dan Jurnalis Indonesia

Pertemuan itu tak lama. Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir (DS Zambry) didampingi Kuasa Usaha Sementara Malaysia di Jakarta, Adlan Mohd Shaffieq dan beberapa staf, berjumpa dan berbincang dengan Presiden ISWAMI (Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia) Indonesia, Asro Kamal Rokan dan Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari 'memimpin' beserta sejumlah jurnalis media arus utama.

Saya menyebut pertemuan ini sebagai 'say hello moment.' Tak ada hal mendalam yang dibicarakan. Pertemuan antar 'saudara sebati' yang ibarat 'piring dalam rak,' kerap bersinggungan. Seperti kata Asro, persinggungan antara Indonesia - Malaysia lebih sering terjadi, katimbang Indonesia dengan negara dan bangsa lain. Pernyataan itu 'diaminkan' oleh Ds Zambry. Ia mengamsalkan hubungan adik dan kakak dalam satu keluarga yang kerap bergaduh, lantaran 'saling cubit.' Selebihnya adalah hubungan mesra. Paling tidak sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto dan Tun Dr. Mahathir Mohammad.

DS Zambry juga bercerita dialog dan pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo. Tak banyak isu baru yang mengemuka dalam perbincangan santai tersebut, kecuali rencana kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia ke 10, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah dikenal luas oleh berbagai kalangan di Indonesia. Baik kunjungan resmi yang sudah menjadi tradisi akan dilakoni PM Malaysia, awal Januari 2023, maupun rencana kunjungan resmi dalam konteks ASEAN, bulan berikutnya. Termasuk rencana kunjungan memenuhi undangan seminar budaya ke Sumatera. Anwar pernah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang (29/10/2018).

Selebihnya, isu yang mengemuka masih isu yang 'itu-itu juga.' Pasal tenaga kerja Indonesia (TKI), khasnya, pekhidmat keluarga alias asisten rumah tangga dan tenaga kerja Indonesia pelintas batas, yang sering memantik pergesekan antara dua negara. Pihak Malaysia dan Indonesia, sama berkomitmen untuk memperbaiki berbagai hal terkait penanganan isu ini.

Komitmen itu, sebelumnya sudah diperbarui semasa PM ke 9, DS Ismail Sabri Yaakob berkunjung ke Indonesia (1/4/2022). Mendatang, masalah TKI akan diurus hanya oleh satu agensi (badan) - satu kementerian saja. One channel system (OCS), yang diharapkan oleh Menlu Retno Marsudi dapat berjalan baik. Zambry mengemukakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berharap, pemerintahan baru yang terbentuk setelah Anwar Ibrahim dilantik (24/11/2022), memberikan perhatian utama terhadap isu perlindungan warga negara Indonesia di Malaysia. Termasuk penguatan OCS dalam sistem perekrutan TKI (istilah kini, pekerja migran Indonesia).

Usai bertemu Presiden Jokowi pada siang harinya, Retno Marsudi mengemukakan, kedatangan PM Malaysia ke 10 tersebut, diharapkan ada kerja sama lebih konkret antara Malaysia dengan Indonesia.

DS Zambry juga mengemukakan dukungan dan kepercayaan Malaysia kepada Indonesia yang kini memegang tampuk kepemimpinan sebagai Ketua ASEAN, organisasi persatuan negara-negara di Asia Tenggara yang dibentuk era Presiden Soeharto. DS Zambry memuji, kepemimpinan Indonesia atas ASEAN kini, sangat kuat di tengah tantangan global yang cukup banyak, dan dalam banyak hal berpengaruh atas situasi dan kondisi di kawasan Asia Tenggara..

Zambry juga mengemukakan isu mutakhir tentang Myanmar yang berdampak pada terjadinya migrasi etnis Rohingya ke Malaysia dan Indonesia. Ihwal pengungsi Rohingya ini, Malaysia dan Indonesia memang sering menjadi tumpuan. Termasuk tumpuan kesalahan. Mantan aktivis dan akademisi yang juga Sekretaris Jendral (Sekjend) Barisan Nasional, ini mengemukakan, Malaysia memberikan dukungan kepada Indonesia yang memimpin penyelesaian isu tentang Myanmar ini.

Hal lain yang mengemuka dalam perbincangan petang itu adalah isu tentang budaya, yang paling sering memantik gesekan antara dua negara. Mulai dari soal produk budaya dalam bentuk kesenian, kuliner, batik, sampai kesalahpahaman tentang hak atas kekayaan intelektual. Belakangan mencuat isu tentang kebaya.

Baik Asro, Atal, maupun jurnalis Indonesia lainnya mengingatkan semua isu tersebut bila tak ditangani dengan sebaik-baiknya, sangat rentan memicu gesekan. DS Zambry sama memahami dan bersepakat, bahwa keseriusan menangani hubungan baik peoples to peoples mesti menjadi agenda prioritas untuk memperkuat hubungan mesra dan karib yang sudah terjalin antar pemerintah dan pemimpin.

Zambry menerima baik saran dan usulan tentang menghidupkan kembali program pertalian budaya antar media yang sama dikelola dalam naungan negara. Antara lain menyediakan laman 'Indonesia' di salah satu produk kantor berita Bernama dan Antara, serta antara TVRI dan RRI dengan RTM (Radio Talivisyen Malaysia) yang pernah punya program Titian Muhibbah. Program-program tersebut penting maknanya, karena secara historis seniman Malaysia dan Indonesia, seperti P. Ramlee, Syarifah Aini, Jin Shamsudin, Said Effendy, Bing Slamet, Usmar Ismail, Djamaluddin Malik mampu membangun kemesraan persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia.

Dalam perbincangan tersebut, isu anyar yang  mengemuka adalah ihwal persekutuan Pakatan Harapan (PH) dengan Barisan Nasional (BN) yang membentuk pemerintahan gabungan saat ini. Di dalam PH terdapat unsur partai UMNO (United Malay Nation Organization) dan DAP (Democratic Action Party) yang sejak berbilang dekade tak pernah akur dan selalu berseteru. Dari masa ke masa, selama masa kampanye menjelang pilihan raya umum (pemilihan umum) kedua partai saling menyerang dan menerjang dengan terbuka. Perhimpunan Agung (Kongres) UMNO, misalnya mengusung sikap "No Anwar, No DAP."  Sebaliknya PH memposisikan BN, tak terkecuali UMNO sebagai partai yang menjadi sarang rasuah. PH berkomitmen memberantas rasuah. Akankah Anwar konsisten, karena faktanya dia mengangkat Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri.

Zambry secara tersirat mengatakan, pada dasarnya Anwar Ibrahim, Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin adalah mantan aktivis petinggi UMNO. Bahkan, tersirat ia mengatakan, hubungan Anwar dan Zahid laksana guru dengan murid. Zambry mengutip istilah, "Tak ada musuh dan teman yang abadi dalam politik...," ia tak menyebut "yang abadi hanyalah kepentingan."

Ia hanya mengemukakan, Tun Mahathir pernah bekerjasama dengan Lim Kit Siang -- musuh bebuyutannya -- dan Anwar Ibrahim untuk kepentingan bersama, mengalahkan UMNO yang bersama MIC (Malaysia Indian Congres) dan MCA (Malaysia China Association) di dalam BN berkuasa selama 64 tahun. Bahkan PAS (Parti Al-Islam Se-Malaysia) untuk tujuan yang sama pernah bekerjasama dengan DAP dan PKR (Parti Keadilan Rakyat) dalam Pakatan Rakyat. Kini PAS dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) bekerjasama dalam Perikatan Nasional (PN), yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah PH dalam PRU 15, Nopember 2022 lalu.

Ia juga menceritakan, dalam PRU 15 tidak ada partai yang menang mayoritas, sehingga tidak ada partai yang bisa membentuk pemerintahan sendiri. PH hanya memenangkan 82 dari 220 kursi yang diperebutkan. PN hanya memenangkan 74 dari 171 yang diperebutkan. BN hanya memenangkan 30 dari 178 kursi yang diperebutkan. GPS hanya memenangkan 23 dari 31 kursi yang diperebutkan. GRS hanya memenangkan 6 dari 13 kursi yang diperebutkan.  Warisan hanya memenangkan 3 dari 52 kursi yang diperebutkan. Akibatnya terjadi 'hang government.'

Yang Di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, atas masukan raja-raja Melayu mengambil inisiatif, menasihati Anwar Ibrahim (PH) dan Muhyiddin Yassin (PN) untuk bekerjasama membentuk pemerintahan, yang akan memungkinkan terjadinya pemerintahan dengan mayoritas kuat ( dengan dukungan 156 kursi). Namun Muhyiddin menolak. BN yang saat itu sudah berkomitmen menjadi pembangkang (oposisi), akhirnya menjadi 'penentu' untuk kerjasama membentuk pemerintahan.

Akhirnya terjadilah perbincangan dan kesepakatan kerjasama antara PH dengan BN, yang dengan sendirinya membawa serta GRS (Gabungan Rakyat Serawak), GPS (Gabungan Parti Sabah) yang selama ini lebih dekat dengan BN, dan Parti Warisan yang selama ini lebih dekat dengan PH, sehingga terbentuk pemerintahan gabungan saat ini yang dipimpin Anwar Ibrahim. Konsekuensi logisnya, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadhilah Yusof dari GPS dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Zahid memangku jabatan tersebut untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya menjadi timbalan pada masa kepemimpinan Dato' Seri Najib Razak menjabat Perdana Menteri Malaysia ke 6. Pemerintahan gabungan ini memperoleh dukungan kurang lebih 144 kursi parlemen (Dewan Rakyat).

Yang Di-Pertuan Agong, menitahkan, kepentingan politik gabungan ini adalah membentuk pemerintahan yang  mampu menciptakan stabilitas politik untuk kesejahteraan rakyat, termasuk memberantas rasuah. Masing-masing partai yang bekerjasama terikat perjanjian dasar yang mengikat kerjasama tersebut, khasnya dalam melaksanakan konstitusi. Teristimewa tentang: Sistem kekuasaan raja-raja Melayu, Islam sebagai agama negara, dan Bahasa Melayu. Sebagai bangsa multi ras dan multi etnis negara menjamin harmoni antar ras dan etnis dengan perlindungan pada pribumi dan pemberian dan kewajiban seluruh etnis sebagai rakyat Malaysia. | Masybitoch