Bertarung di Palagan Politik Pemilu 2019

Bang Sem

SEPTEMBER 2018, bakal calon anggota legislatif sudah harus kampanye. Beberapa calon anggota legislatif yang baru sekali terjun atau pindah daerah pemilihan, sudah sejak setahun lalu, sudah terjun ke lapangan menyosialisasikan dirinya. Berbagai billboard sudah menghadirkan wajah mereka.

Para caleg petahana yang sudah merawat daerah pemilihannya selama empat tahun, nampak mulai terjun ke daerah pemilihannya masing-masing sejak bulan Ramadan 1439 Hijriah lalu, persisnya ketika masa reses berlangsung.

Seluruh daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, sering disebut palagan politik. Merujuk dari data Pilkada serentak 2018 lalu, Jawa Barat merupakan palagan politik terbesar yang harus diperebutkan 16 partai politik.

Di provinsi yang kini dipimpin Ridwan Kamil, itu tercatat sekurang-kurangnya 31.730.042 orang konstituen, meliputi 15.945.499 pria dan 15.784.543 perempuan. Tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan 5.957 kelurahan/desa. Ini merupakan palagan politik yang sengit, bahkan dipandang, menentukan juga dalam konteks Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019 mendatang.

Palagan politik kedua adalah Jawa Timur, yang kini dipimpin Chofifah Indar Parawansa, dengan jumlah pemilih sekitar 30.155.719 orang, terdiri dari 14.840.353 pria dan 15.315.366 wanita. Tersebar di 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan 8.497 kelurahan/desa.

Setelah itu, Jawa Tengah, dengan jumlah pemilih sekira 27.068.500 orang. Terdiri dari 13.479.004 pria dan 13.589.496 wanita. Tersebar di 35 kabupaten/kota, 573 kecamatan, serta 8.559 kelurahan/desa.

Ketiga provinsi ini merupakan palagan politik dengan beragam tantangan dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019. Seluruh daerah pemilihan di Indonesia tak sampai 10 juta orang, dengan sebaran yang lebih luas dan sporadis.

Di luar Jawa, palagan politik terfokus di Provinsi Sumatera Utara yang kini dipimpin Edi Rahmayadi, misalnya memiliki jumlah pemilih sebanyak 9.050.622 orang, dan Sulawesi Selatan yang kini dipimpin Nurdin Abdullah, dengan jumlah pemilih sebanyak 6.022.987 orang.

Menyikapi daerah palagan politik, itu agaknya tak semua partai politik berlomba menguasai medan. Sejumlah partai politik, seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB, paham betul, harus menerjunkan siapa di daerah-daerah pemilihan itu. Mereka merujuk dari pengalaman dalam Pilkada 2018 lalu. Meminjam teori Doug J. Chung, profesor administrasi bisnis di Harvard Business School, yang bersama Lingling Zhang, membangun pola analisis preferensi pemilih dalam berbasis data dan informasi dua pemilu terakhir, untuk memenangkan ‘pertempuran’ di palagan politik, partai dan kandidat atau calon anggota legislatif harus menguasai medan.

Pola komunikasi dan kampanye politik para kandidat yang masih menggunakan empat instrumen (iklan kandidat sendiri, iklan luar ruang, kampanye ritel, dan operasi lapangan), tak akan mampu melakukan penetrasi sampai ke minda pemilih. Terutama untuk pemilih yang sudah terbina oleh partai dan caleg yang memang berasal dari daerah pemilihannya di wilayah palagan politik itu.

Dalam konteks iklan kandidat sendiri yang diciptakan oleh tim suksesnya dengan presumsi-presumsi hanya berdasarkan hasil survey lapangan sporadis, ditambah kondisi partai yang memungkinkan terjadinya kompetisi internal antar caleg separtai, akan selalu mengemuka perbedaan mencolok antara strategi partai dengan taktik lapangan caleg. Belum lagi energi politik lebih nyaris terkuras untuk Pilkada, mesin partai, meskipun masih hangat, belum sepenuhnya bisa dipacu untuk menggerakkan kemampuannya mendulang suara.

Mengacu pada teori Chung, ketika mesin partai tidak berfungsi untuk melakukan delivery yang pas citra caleg, apalagi struktur partai di tingkat lapangan dikuasai oleh salah satu kandidat (dalam satu partai), akan terjadi kendala lapangan yang ‘penuh ranjau.’ Membentuk dan menggunakan jejaring bekas kandidat dalam pemilu sebelum-sebelumnya dengan rentang masa yang lama, akan membuat caleg ‘kehabisan nafas.’

Kecuali caleg yang menggunakan kompetisi neck to neck. Artinya, caleg untuk tingkat pusat yang memperebutkan kursi parlemen di tingkat nasional, mempunyai akar yang kuat di tataran pemilih atau grass root. Menurut Chung, berbeda dengan pola dan skenario pemasaran produk barang dan jasa, pada umumnya, dimana semua produk mendapatkan sebagian pangsa pasar. Dalam konteks pemilihan umum atau kompetisi merebut pangsa pasar politik, kandidat harus merebut daerah pemilihan dengan skenario ambil semua pangsa.

Dalam konteks itu, menurut Chung, investasi pemasaran yang cerdas dan bijaksana dari caleg, sampai hari terakhir kampanye, baru akan mempengaruhi pemilih pada survey, belum pada eksekusi perolehan suara di bilik suara. Ini terutama untuk caleg yang menggunakan operasi lapangan dengan presumsi beroleh efek yang besar, mempekerjakan staf dan relawan untuk bergerak simultan dan secara pribadi berinteraksi dengan konstituen. Kata kuncinya adalah struktur partai dan aksi caleg harus bergerak harmonis. Di sini, diperlukan imagineering politik. Terutama untuk membangun antusiasme, simpati, empati, dan loyalitas berbasis kecenderungan rakyat (konstituen) memilih.

Pemilu 2019 yang setarikan nafas dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bagi caleg yang cerdas, sistem ini memberi peluang yang besar untuk menang. Kecuali ada kebijakan partai yang mendua, split, antara fokus kepada pemenangan kursi parlemen atau pemilihan Presiden – Wakil Presiden. Terutama, karena asumsi analis partai, bahwa petahanan sudah ‘menguasai’ sebagian terbesar (sampai 80 persen) pemilih.

Beranjak dari pandangan tersebut, meskipun jumlah kursi DPR RI tahun 2019 bertambah sepuluh, komposisi perolehan partai politik peserta pemilihan umum 2019 nyaris tak akan berubah. PDIP yang kini merupakan jumlah peraih kursi terbanyak, masih akan manggung di posisinya (109 kursi), disusul oleh Partai Golkar (91 kursi), Partai Gerindra (73 kursi), Partai Demokrat (61 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Partai Amanat Nasional (49 kursi), Partai Keadilan Sejahtera, (40 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi), Partai Nasdem (35 kursi), dan Partai Hanura (16 kursi).

Melihat nama-nama dan komposisi caleg yang dipasang partai-partai politik di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, kompetisi perolehan kursi itu sangat dinamis. PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, dan Nasdem akan menjadi partai yang secara signifikan saling ‘curi kursi.’ Terutama dilihat dari kondisi mesin partai dan sosok caleg yang diterjunkan ke palagan itu.

Di Jawa Barat, meskipun pasangannya kalah dalam Pilkada 2018 lalu, Golkar, Gerindra, PDIP, dan Demokrat masih akan mampu mempertahankan kursinya. Dari palagan utama ini, bisa jadi Hanura akan kehilangan kursi, PDIP, Golkar, dan Demokrat akan berkurang perolehan kursinya. Sedangkan Nasdem akan bertambah 2 kursi, Gerindra dan PKB, masing-masing akan bertambah minimal 1 kursi. Akan halnya untuk PKS, PAN dan PPP daerah pemilihan Jawa Barat belum akan bertambah kursinya, bahkan untuk mempertahankan masing-masing 7 kursi dari daerah pemilihan ini, sangat berat. Meskipun kadernya terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, basis pertahanan PPP di Kabupaten Bogor, mengalami penurunan. Dari Jawa Barat, Partai Berkarya, PBB, Perindo, dan PSI dapat diproyeksi, akan beroleh 1 kursi.

Dari Jawa Timur, Hanura, PPP, dan PKS boleh diduga akan kehilangan kursi untuk DPR RI. Sebaliknya, daerah pemilihan Jawa Timur akan menambah kursi untuk PKB dan Nasdem, dan memberikan masing-masing satu kursi untuk Partai Berkarya, Perindo, dan Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing minimal 1 kursi. Golkar, PDIP, Gerindra, PAN, akan berkurang jumlah kursinya, minimal masing-masing satu kursi. Demokrat harus berjuang sangat keras di daerah ini untuk mempertahankan 11 kursinya di DPR RI. Partai-partai lain, seperti PKPI, Garuda, dan PSI pada Pemilu 2019 belum akan memperoleh kontribusi kursi dari Jawa Timur.

Dari Jawa Tengah, PDIP dan Gerindra akan beroleh tambahan masing-masing dua kursi. Begitu juga Gerindra akan beroleh tambahan minimal 1 kursi. Sedangkan PPP akan kehilangan minimal 1 kursi DPR RI, walaupun Gus Yassin terpilih sebagai Wakil Gubernur. PAN akan kehilangan 2 kursi, PKB dan PKS akan berkurang masing-masing 1 kursi. Partai Berkarya akan beroleh 1 kursi dari Jawa Tengah, demikian juga PSI dan PBB. Demokrat harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan 4 kursi di DPR RI dari daerah ini, bila lengah dan mesin partai tidak berjalan, 1 kursi DPR RI dari Jawa Tengah untuk Demokrat malah akan raib. PDIP masih menguasai perolehan kursi dari Jawa Tengah, karena mesin partai dan jaringan calegnya bergerak. Dari daerah Jawa Tengah, Nasdem masih akan beroleh 5 kursi.

Dari Sumatera Utara, kursi DPR RI RI untuk PDIP akan berkurang 1, demikian juga dengan Demokrat, Hanura, dan PPP. Gerindra akan bertambah 1, Nasdem dan PAN masing-masing bertahan dengan 3 kursi. Partai Berkarya, Perindo, dan PSI dapat beroleh 1 kursi dari provinsi ini. PKB, boleh jadi tak mendapat kursi daeri daerah pemilihan ini.

Dari Sulawesi Selatan, Nasdem akan mampu mempertahankan perolehan 2 kursi, demikian halnya dengan PKS dan PDI Perjuangan masih bisa beroleh masing-masing 2 kursi. Demokrat, PAN dan PPP akan berkurang masing-masing 1 kursi. Hanura, akan kehilangan kursi. PBB punya kans untuk mendapatkan 1 kursi, demikian pula halnya dengan Partai Berkarya. Perindo harus berjuang keras untuk beroleh 1 kursi.  |