Berharap Negara Serumpun Selalu Rukun

AKARPADINEWS.COM | IBARAT kakak dan adik. Begitulah mengambarkan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Dua negara serumpun itu memiliki rekam sejarah dan kultur yang sama. Ada yang menganggap, Malaysia adalah negara yang dihuni dua suku bangsa, Melayu Malaysia dan Melayu Indonesia.

Hal yang biasa bila hubungan antara kakak dan adik itu, tidak selalu harmonis. Kadangkala, Indonesia, si kakak, tak mau kalah. Begitu pula Malaysia, si adik, yang maunya menang sendiri. Keduanya terlibat perang kata-kata dan saling sindir secara frontal di media. Beruntung, amarah segelintir masyarakat Indonesia dan Malaysia itu, tak mempengarui komitmen pemerintah kedua negara untuk mempertahankan ikatan persaudaraan.

Indonesia pernah marah lantaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia, sering mengalami perlakuan tak manusiawi dari pemberi kerja, warga Malaysia. Hubungan kedua negara juga sempat memanas tatkala muncul insiden di wilayah perbatasan. Indonesia tak menerima klaim Malaysia atas Sipadan dan Ligitan dikabulkan Mahkamah Internasional di tahun 2002 lalu. Kemarahan itu wajar. Karena, bagi kedua negara, isu itu sensitif karena menyangkut kedaulatannya.

Di Pulau Sebatik misalnya. Indonesia sempat mengkhawatirkan nasibnya akan serupa Sipadan dan Ligitan. Pulau Sebatik yang luasnya mencapai 247,5 kilometer persegi itu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Letak Nunukan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dalam mengelola kawasan perbatasan di Sebatik, Malaysia memang lebih maju. Aktivitas ekonomi di kawasan sebelah utara yang merupakan wilayah Malaysia, lebih maju daripada kawasan selatan, wilayah Indonesia. Itu terlihat dari aktivitas perekonomian masyarakat di pulau itu yang didominasi oleh produk-produk dari Malaysia. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok seperti gas elpiji, masyarakat Sebatik lebih memilih elpiji yang diproduksi Petronas daripada Pertamina. Penggunaan uang ringgit Malaysia juga lebih dominan daripada rupiah.

Hasil-hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan material lainnya juga lebih banyak masuk ke Malaysia. Petani Indonesia banyak menjual hasil pertanian dan perkebunannya ke Malaysia karena lebih dekat jarak tempuhnya daripada di pasar dalam negeri. Begitu pula dengan barang lainnya, penduduk Indonesia di Sebatik terpaksa membeli di Tawau, Malaysia, karena barang yang ada di Pulau Sebatik terbatas.

Indonesia juga pernah marah ketika polisi Malaysia menahan tiga pegawai pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena. Pegawai KKP itu dituduh menangkap tujuh nelayan Malaysia di perairan Berakit, Bintan Utara. Padahal, mereka berupaya menangkap nelayan Malaysia yang berusaha mencuri di perairan Indonesia. Atas insiden itu, kalangan DPR mendesak Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan diplomasi lunak (soft diplomacy) dengan Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia diminta untuk ditarik sebagai bentuk protes keras.

Reaksi kemarahan juga pernah dilampiaskan beberapa orang yang menyebut Laskar Merah Putih. Mereka mendemo kantor Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia. Demonstran melemparkan lumpur dan memanjat bilik keamanan dan gerbang ke kedutaan. Malaysia melayangkan nota protes kepada Pemerintah Indonesia.

Letupan emosi juga pernah mencuat tatkala Malaysia mengklaim budaya Indonesia. Warga Minang, Sumatera Barat, Indonesia, tentu menentang jika Tari Piring diklaim milik Malaysia. Tetapi, bagi warga Negeri Sembilan, Malaysia, Tari Piring dianggap warisan budaya. Demikian pula saat Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayange untuk kepentingan promosi pariwisatanya. Orang Indonesia menentang klaim itu. Tetapi, warga Malaysia juga mengenal lagu itu sudah lama.

Orang Indonesia juga tak terima disebut Indon karena konotasinya menghinakan. Sebutan Indon yang diucapkan orang Malaysia adalah pandangan stereotip kepada orang Indonesia yang berprofesi sebagai buruh kasar, pembantu rumah, pelayan kedai makan, dan lain-lain di Malaysia. Termasuk, sebutan "majikan" bagi warga Malaysia yang mempekerjakan pekerja rumah tangga Indonesia. Seakan warga Malaysia derajatnya lebih tinggi dari Indonesia.

Indon dianggap orang-orang miskin dan kurang pendidikan yang datang dari desa di Indonesia. Mereka bekerja di Malaysia dengan gaji rendah. Padahal, TKI berperan dalam memajukan ekonomi Malaysia karena terlibat dalam berbagai sektor perekonomian, seperti industri minyak, perkebunan, manufaktur, dan sebagainya. Tak sedikit pula orang Indonesia yang bergelar profesor dan mahasiswa di universitas-universitas, menjadi tenaga kesehatan, rumah sakit, dan sebagainya, yang membantu warga Malaysia.

Jauh sebelumnya, percekcokan sudah terjadi. Di era Orde Lama, Presiden Soekarno pernah marah terhadap Pemerintah Malaysia yang menyepelekan Indonesia. Soekarno menganggap Malaysia adalah negara tanpa konsepsi. Pernyataan itu diutarakan Soekarno lantaran Malaysia menyebut suara Indonesia tak lagi di dengar di forum internasional.

Soekarno lalu menantang Malaysia untuk memaparkan konsepsinya untuk kepentingan umat manusia di dunia. Konfrontasi itu sampai mengarah pada kontak senjata. Akar peperangan itu terkait status pulau Kalimantan yang dipersoalkan Malaysia tahun 1962-1966. Malaysia ingin menggabungkan Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak dalam Persekutuan Tanah Melayu tahun 1961. Keinginan itu ditentang Soekarno dan menganggap Malaysia sebagai "boneka" Inggris. 

Sejarah Menyatukan Indonesia-Malaysia

Begitulah hubungan Indonesia-Malaysia. Seringkali mengalami pasang surut. Kini, hubungan Indonesia-Malaysia kembali harmonis. Tentu diharapkan, hubungan yang baik itu langgeng selama-lamanya. Saudara serumpun memang harus senantiasa rukun.

Lantas, apa yang bisa mengukuhkan hubungan Indonesia-Malaysia? Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim menilai, pemahaman mengenai sejarah, dapat mengukuhkan hubungan yang harmonis antara Indonesia-Malaysia.

Sejarah memaparkan, Indonesia-Malaysia memiliki hubungan darah dan pertautan budaya. Zahrain sendiri merasa betah bertugas di Indonesia karena merasa Indonesia seperti negaranya sendiri. Leluhurnya memang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. "Kakek-kakek saya dari Payakumbuh. Bagi saya, Indonesia adalah negara yang membuat saya senang bekerja, dibandingkan negara-negara lain," ucapnya saat ditemui Akarpadinews di ruang kerjanya di Kantor Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Zahrain, seringkalinya terjadi cekcok lantaran kurangnya pemahaman mengenai sejarah Indonesia-Malaysia sebagai suatu bangsa. "Oleh sebab itu, saya selalu tekankan, pahamkan sejarah. Kalau kita paham sejarah, maka kita bisa mengangkat martabat kita sebagai suatu bangsa," katanya.

Dia juga menilai, Indonesia-Malaysia disatukan oleh kesamaan agama Islam, budaya, dan bahasa. "Kamu pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Malaysia, kelihatannya sama. Kalau itu dipahami, kita bisa meningkatkan kongsi, tidak harus bertengkar dan saling klaim. Karena budaya Malaysia-Indonesia, banyak yang sama."

Kesamaan budaya Malaysia-Indonesia tidak terlepas dari proses akulturasi. Budaya Melayu Indonesia, banyak diadopsi masyarakat Melayu Malaysia karena mobilitas sosial tanpa batas. Tak sedikit, orang Melayu berdarah Minang, migrasi ke Semenanjung Malaya.

Jauh sebelum penjajahan Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, tak sedikit warga Minangkabau yang merantau ke Johar, Muar, dan Kolang (Kelang), Malaysia. Bahkan, migrasi orang Sumatera ke tanah Semenanjung Melayu telah dilakukan sebelum bangsa-bangsa Eropa menjajah Indonesia dan Belanda. Dan, kolonialisasi yang memutus pertautan Indonesia-Malaysia sebagai rumpun bangsa.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, George Samuel Windsor Earl tahun 1850 pernah menyematkan nama Malayunesians bagi kawasan Kepulauan Hindia. Nama itu diberikan untuk negeri jajahan Belanda karena dihuni ras berkulit cokelat. Namun, nama Malayunesians dianggap James Logan, kurang tepat. Dia pun mencetuskan nama Indonesian pada tahun 1877. Nama itu makin dipopulerkan oleh Adolf Bastian. Hingga akhirnya, pemerintah kolonial Belanda menyematkan nama Indonesia di negeri jajahannya.

Kedatangan orang Melayu Indonesia---yang oleh Melayu Malaysia disebut berasal dari negeri kepulauan, bertujuan untuk niaga. Lalu, mereka menikah dengan warga sekitar, hingga akhirnya menjadi warga negara Malaysia. Kala itu, perpindahan penduduk adalah fenomena sosial biasa. Sama halnya, ketika warga Padang bertandang ke Jakarta atau daerah-daerah lain di Jawa. Mereka tidak merasa seperti pendatang saat menginjak kaki di Semenajung Malaya.

Orang-orang Minang di sana banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan. Di bagian barat Kaula Lumpur, ada kampung bernama Palimbayan, yang dibangun warga dari Bukittinggi, Sumatera Barat. Di Agam, Sumatera Barat, Palimbayan adalah sebuah kecamatan. Di tahun 1970-an, penghuni Palimbayan masih menggunakan bahasa Minang. Namun, bahasa Minang mulai hilang lantaran tidak lagi diajarkan kepada keturunan berikutnya. Selain Minang, tak sedikit pula warga Malaysia yang berdarah Batak Mandailing, Bugis, Jawa, Riau, dan suku-suku Melayu Indonesia lainnya.

Orang Minang, Kerinci, dan Bawean juga banyak yang menetap di Kampung Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Mereka menetap di sana sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka. Karenanya, menurut Amri Marzali (2014) dari Universitas Malaya, warga berdarah Melayu Indonesia di sana menyebut jika kawasan Semenanjung Malaya sebagai Indonesia Raya Kecil.

Ada yang menganggap, orang Melayu Indonesia yang bertandang ke kawasan Semenanjung Malaya, sama dengan orang-orang China dan India. Namun, ada yang menentang klaim itu. Orang China dan India dinilai datang dari sebuah negara yang berbeda. Mereka juga berasal dari ras, agama, dan kultur yang berbeda. Menurut Amri Mazali, orang-orang China itu sengaja didatangkan dari luar Semenanjung Malaya oleh pemerintah kolonial Inggris untuk terlibat dalam eksploitasi ekonomi kolonial.

Dengan memahami sejarah, menurut Zahrain, maka diketahui Indonesia-Malaysia adalah negara bersaudara. Karenanya, dia senang ditugaskan di Indonesia. "Kalau negara lain, mungkin saya tidak mau menjadi Duta Besar. Bila diminta bertugas di Indonesia, saya senang sekali. Dan, sebelum menjadi duta besar, saya sering datang ke Indonesia," katanya.

Karena merasa seperti di kampung sendiri, Zahrain mudah bergaul. Dia senang bertemu dan berbicara secara terbuka tentang kedudukan hubungan antara Malaysia-Indonesia, dengan sejumlah pihak, baik dengan pejabat pemerintah, pimpinan organisasi kemasyarakatan, media, dan para pelajar Indonesia.  

Sebelum Zahrain ditugaskan di Indonesia, hubungan Malaysia-Indonesia sempat memanas. Muncul berbagai demonstrasi di Indonesia yang menentang Malaysia. Negeri Jiran dikesankan buruk lantaran tidak menghargai orang Indonesia.

Saat ini, kondisi berbeda, hubungan Indonesia-Malaysia membaik. Intensitas kerjasama kedua negara makin meningkat, baik di bidang ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. "Saya confidence (percaya) terhadap masa depan (Malaysia-Indonesia). Ini semua fase job yang kita lakukan. Bagi saya, yang utama adalah understanding, kesepahaman kedua negara," ujar Zahrain. 

Dalam hubungan ekonomi, Zahrain mengatakan, Malaysia adalah investor terbesar kedua bagi Indonesia. Tak sedikit investor asal Malaysia yang berinvestasi di sektor perkebunan, pertambangan, telekomunikasi, perbankan, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, pencapaian target telah mencapai US$20 miliar, dari target yang diharapkan yang mencapai US$30 miliar. Zahrain menyakini target itu bisa dicapai jika perekonomian global kembali pulih. Saat ini, harga sejumlah komoditas, batubara, sawit, minyak, dan sebagainya, sedang jatuh. "Jadi (pencapaian target) itu terkait dengan perdagangan secara keseluruhan. tetapi, dari segi value, meningkat. Kita akan usaha lagi, saya harap jika harga minyak dan sawit naik, target itu bisa tercapai."

Sementara terkait kerjasama di bidang sosial (people to people) guna menghindari gesekan di level masyarakat, Zahrain punya jurus sederhana. Dia menerapkan dialog, berbicara dari hati ke hati dengan seluruh stakeholders di Indonesia, baik dengan pejabat pemerintahan, tokoh organisasi kemasyarakatan, maupun pelaku bisnis di Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia-Malaysia membentuk Eminent Person Group (EPG) yang terdiri dari tujuh orang yang kredibel dalam menjawab permasalahan baik di sosial, budaya, ekonomi, agama, dan bidang lain yang dianggap penting. EPG diresmikan pada 7 Juli 2008, yang merupakan wujud hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, Malaysia. EPG bertugas menyikapi isu yang berkembang di masyarakat kedua negara dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

Zahrain menilai, polemik biasanya muncul karena belum adanya pemahaman. "Terlihat (masalah) sebenarnya adalah pemahaman, bagaimana orang Indonesia memahami orang Malaysia dan bagaimana orang Malaysia, memahami orang Indonesia."

Karenanya, Zahrain menekankan pentingnya pemahaman masyarakat kedua negara. Pemahaman yang menyangkut sejarah hubungan Indonesia-Malaysia sebagai ras Melayu yang sudah sekian lama terwujud. "Indonesia dan Malaysia disatukan sejarah. Kita jangan lupa hubungan dan asal kita. Dan, kalau kita berpikir sebagai suatu bangsa, walaupun terbagi menjadi dua negara, saya percaya, tidak ada halangan Indonesia-Malaysia membangun hubungan yang lebih dekat," katanya.

Dari pengalaman selama meredam eskalasi konflik, Zahrain menilai, tidak begitu susah. Caranya mengembangkan dialog, berbicara dari hati ke hati. "Kalau kita tidak bertemu, ini akan jadi masalah, karena pikiran manusia itu beda-beda. Nanti dianggap terlalu sombong, angkuh," ucapnya.

Dia juga menyakinkan jika orang Malaysia sudah paham tentang orang Indonesia. Sebelumnya, banyak orang Malaysia yang tak paham, dengan menganggap orang Indonesia hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Padahal, Indonesia adalah negara yang berkembang dengan pesat.

Menjadi Tonggak Kemajuan ASEAN

Dengan kesamaan latar belakang sejarah, budaya, bahasa, dan agama, Malaysia-Indonesia dapat memainkan peran optimal sebagai tonggak kemajuan ASEAN. Langkah awal yang perlu terus dilakukan adalah mendorong bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, setidaknya diadopsi di kawasan ASEAN.

Menurut Zahrain, hampir setengah penduduk di ASEAN yakni berkisar 400-500 juta jiwa, menggunakan bahasa Melayu Indonesia-Malaysia. Bahasa Melayu tidak hanya dipakai orang Indonesia dan Malaysia. Namun juga digunakan masyarakat Brunei Darussalam, Singapura, dan negara lainnya di ASEAN. "Jadi, bahasa Melayu harus diangkat. Usaha itu sedang terus berjalan, dan kita melihatnya akan lebih serius." Zahrain menganggap penting dijadikannya bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Apalagi, di tahun 2015, sudah dilaksanakan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Menurut Zahrain, keinginan untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa antarbangsa di negara-negara ASEAN, sudah dibicarakan dalam pertemuan antar pejabat Pemerintah Malaysia dengan Pemerintah Indonesia. "Kita harus cari jalan untuk menyatukan, meski ada (kata dalam bahasa Melayu Indonesia-Malaysia) yang tidak sama. Tetapi, kalau kita serius dalam memanfaatkannya, maka jiwa bangsa akan lebih kuat."

Selain itu, untuk menjadi tonggak ASEAN, Zahrain menekankan pentingnya mengukuhkan hubungan, baik antar pemimpin Indonesia-Malaysia, antar institusi pemerintah (government to government), antar pelaku bisnis, (business to business), dan antar masyarakat (people to people). Kerjasama antar militer kedua negara juga tak kalah penting untuk menjaga keamanan di wilayah kedaulatan masing-masing negara demi kepentingan bersama.

Terkait hubungan antar pemimpin kedua negara, Zahrain menilai, hubungan antara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, sangat baik. Hubungan konstruktif itu tidak hanya terlihat dalam acara-acara protokoler. Namun juga terlihat secara personal kedua pemimpin itu. Najib pernah bertandang ke Jakarta, untuk menghadiri pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2014-2019. Bahkan, Najib sempat memperlihatkan hasil foto selfie-nya bersama Jokowi. Hubungan yang harmonis juga nampak di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Abdullah Badawi. SBY dan Badawi sering mengelar pertemuan bilateral.

Hubungan baik juga terlihat di level pemerintah dan militer. Dalam mengembangkan hubungan dengan pejabat pemerintahan di Indonesia, Zahrain mengedepankan pendekatan informal yang lebih lebih produktif. "Kalau informal, kita dapat berbicara dari hati ke hati. Kepercayaan lebih muncul," katanya seraya menyakini setiap masalah akan selesai jika dibicarakan secara terbuka dan menguntungkan kedua belah pihak.

Kerjasama militer kedua negara juga berjalan dengan baik dalam menyikapi setiap masalah terkait dengan pengamanan di wilayah masing-masing, termasuk soal isu di kawasan perbatasan dan ancaman terorisme. "Sangat baik, walaupun ada satu dua tiga (oknum militer) yang nakal. Tetapi, keseluruhan kerjasama militer kedua negara sangat baik, apakah terkait isu-isu di kawasan perbatasan, politik, dan sebagainya."

Militer kedua negara juga meningkatkan kerjasama pengawasan guna mengantisipasi kasus-kasus kejahatan seperti yang dilakukan gerombolan Abu Sayyaf di perairan Sulu dan Sulawesi yang sering menculik warga negara Indonesia dan Malaysia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) yang melintasi perairan tersebut. Misalnya, Zahrain mencontohkan, program pengawasan kawasan perairan dengan menggunakan satelit.

Meski demikian, Zahrain menilai, pengamanan perairan dari gerombolan Abu Sayyaf sangat tergantung dari komitmen dan keseriusan Pemerintah Filipina. "Kita minta Filipina lebih keras, tegas, dan komit terkait penanganan Abu Sayyaf. Filipina pengawasannya kurang sekali, dan terlalu banyak berharap dari Indonesia dan Malaysia," tegasnya. Selain menangkal Abu Sayyaf, Zahrain menambahkan, kerjasama militer Malaysia dan Indonesia juga diarahkan untuk mencegah ancaman radikalisme ISIS.

Terkait insiden di kawasan perairan yang melibatkan warga Malaysia maupun Indonesia, Zahrain mengatakan, Pemerintah Malaysia mendukung bila Pemerintah Indonesia bertindak tegas dalam mengatasi kejahatan pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan nelayan Malaysia. Demikian pula saat otoritas perairan Malaysia menangkap nelayan Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus menghormati hukum yang berlaku di Malaysia.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia adalah negara berdaulat dan memiliki peraturan perundangan masing-masing. "Yang paling penting adalah kita menghormati peraturan perundangan-undangan masing-masing. Kalau kita berpegang pada UU, maka tidak akan menjadi problem."

Misalkan, Zahrain mencontohkan, upaya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengebom kapal-kapal nelayan asing yang diketahui mencuri ikan di perairan Indonesia. "Bagi kita, tidak ada pilihan karena itu (peledakan kapal) diatur dalam UU dan hak Pemerintah Indonesia," ujarnya. Namun, dia menilai, otoritas Indonesia tidak sekadar meledakan begitu saja kapal-kapal asing, tanpa melalui proses hukum yang adil. Tuduhan pencurian ikan harus dibuktikan di pengadilan, lalu dihukum. Langkah tersebut juga dilakukan otoritas Malaysia ketika menangani nelayan Indonesia yang diketahui mencuri ikan di perairan Malaysia.

Sementara terkait isu di kawasan perbatasan seperti di Pulau Sebatik, Zahrain menganggap, tidak begitu sensitif bagi Pemerintah Malaysia maupun Indonesia. "Sensistif di media, praktiknya biasa saja. Media menulis Malaysia akan ambil alih desa di wilayah Indonesia, itu tuduhan, tidak ada bukti," ujarnya. Namun, dia mengatakan, perlu diketahui, banyak masyarakat Indonesia yang bekerja, sekolah, dan belanja di wilayah Malaysia.

Permasalahan di perbatasan, dia menilai, lebih disebabkan karena kesalahpahaman dan persoalan pemetaan (mapping) yang tumpang tindih di wilayah perbatasan sejak jaman penjajahan. "Saat penjajahan Belanda dan Inggris, mapping sudah tumpang tindih. Jadi, kita mewarisi perkara itu sejak jaman penjajah. Mereka (penjajah) gaduh dulu, lalu kita sambung gaduhnya," kata Zahrain seraya tertawa ringan.

Di kawasan Tanjung Datu misalnya, banyak tumpang tindih wilayah tersebut. Setidaknya, ada empat kawasan yang tumpang tindih di sana, di bagian selatan yang berbatasan dengan Singapura dan di perairan Sulawesi dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. "Itu kawasan yang tumpang tindih," katanya.

Jika diketahui ada kapal nelayan Malaysia masuk ke perairan Indonesia di kawasan itu, maka berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU), petugas perairan Indonesia dapat menghalau kapal nelayan Malaysia. Begitu pula jika diketahui kapal nelayan Indonesia masuk ke perairan Malaysia, maka otoritas Malaysia berwenang melakukan upaya serupa. Sejauh ini, kata dia, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menunjukan upaya serius dalam meningkatkan kerjasama keamanan di wilayah perbatasan.

Sementara terkait hubungan business to business, Zahrain menekankan perlu ditingkatkan. Dia juga senang dengan meningkatnya hubungan antara masyarakat Malaysia dengan masyarakat Indonesia (people to people). "Alhamdullilah, orang (Indonesia-Malaysia) lebih memahami. Saya sering bertemu dengan pimpinan Ormas, media, pelajar, ceramah di berbagai universitas di Indonesia, menceritakan kedudukan dua negara, hubungannya, serta yang akan dituju."

Islam dan Demokrasi 

Selain dilandasi kesamaan budaya, Indonesia-Malaysia juga disatukan oleh kesamaan agama. Ada sebuah pandangan yang menyebut Malaysia-Indonesia akan menjadi pusat kajian Islam untuk masa depan yang lebih baik. Terkait hal itu, Zahrain menilai, Malaysia-Indonesia, sama-sama mengadopsi nilai-nilai Islam yang moderat, tidak fundamentalis dan konservatif. Tetapi, tidak juga Islam liberal.

Menurut dia, Islam moderat perlu menjadi pedoman bagi masyarakat Malaysia dan Indonesia. "Harus menjadi way of life. Indonesia-Malaysia mengamalkan Islam moderat, dan ini harus didukung. Jika kita mengamalkan, maka tidak akan ada perang dan kegaduhan,"

Untuk menjadi Islam moderat sebagai way of life, Malaysia mengembangkan sebuah institusi formal bernama Global Movement Moderates (GMM) Foundations. GMM sedang mencari fatner di Indonesia guna bekerjasama mempromosikan pemahaman Islam moderat. Promosi nilai-nilai moderat juga disampaikan pihak-pihak perguruan tinggi, baik di Indonesia dan Malaysia.

Indonesia-Malaysia bisa menjadi pusat perkembangan Islam terkenal seperti yang pernah terjadi di pertengahan abad ke-15. Kala itu, perkembangan Islam di Indonesia-Malaysia tidak terlepas dari peran ulama. Mereka tidak sekadar menyebarkan Islam, namun juga menguraikan sejarah Islam.

Terkait dengan demokrasi di Indonesia, Zahrain menilai, Indonesia telah berdemokrasi dengan matang. Hal itu terlihat dari kemampuan menyelesaikan konflik politik dengan damai. "Itu menunjukan tingkat kematangan berdemokrasi. Meski ada perbedaan ideologi dan politik, tetapi bila keputusan telah dicapai, transformasi bergerak dengan baik. Kita bisa bertukar pengalaman," katanya. 

Kelebihan dari sistem politik di Malaysia, kata Zahrain, lebih jelas arahnya. Sebab, lebih mengangkat ekonomi masyarakat Melayu. Namun, jika terkait dengan ekonomi lokal, maka diarahkan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah menganggap, penting memprioritaskan kepentingan masyarakat Melayu karena di tahun 1970, kondisinya sangat miskin.

Menurut Zahrain, orang Melayu yang menguasai aset negara kala itu hanya dua persen di Malaysia. Saat ini, meningkat drastis, hampir mencapai 24 persen. "Kalau tidak ada dasar ekonomi baru, maka jurang perbedaan ekonomi antara pribumi dan non pribum, makin mencolok dan ini menjadi masalah." Ketimpangan ekonomi itu yang salah satunya memicu kerusuhan massa antara etnis Tionghoa dengan etnis Melayu. "Negara tidak akan stabil jika terjadi disparitas pendapatan. Jadi (jurang perbedaan ekonomi Melayu-non pribumi) harus diturunkan."

Pemerintah Malaysia kini terus mendorong transformasi di bidang ekonomi (economic transformation) dan pemerintahan (government transformation). Di bidang ekonomi, Malaysia menargetkan menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi (high income) di tahun 2020. Sebuah negara dianggap negara maju jika pendapatan per kapita penduduknya mencapai US$15 ribu per kapita. "Saat ini, sudah mencapai US$11 ribu per kapita, termasuk peningkatan Human Development Index. Kita dalam menuju mencapai target tersebut," jelasnya. Untuk mencapai target itu, Pemerintah Malaysia terus melakukan evaluasi guna memperbaiki kelemahan yang dihadapi.

M. Yamin Panca Setia