Anies Baswedan Pemimpin Pas di Masa Sungsang

| dilihat 215

N. Syamsuddin Ch. Haesy

Anies Rasyid Baswedan bukan Ratu Adil. Dia Gubernur DKI Jakarta yang sedang memperjuangkan keadilan. Dia intelektual yang mempunyai kapasitas kepemimpinan tinggi, fungsionalis yang berfikir, bersikap, bertindak proporsional dan profesional. Basisnya, kompetensi keilmuan.

Anies bisa membedakan intuitive reason dengan rational action. Itu sebabnya, keputusan-keputusan yang diambilnya dalam banyak hal relevan dengan dinamika yang berkembang di tengah perubahan.

Anies menunjukkan dirinya sebagai pemimpin pas di masa sungsang.

Tahun 2008, sahabat saya, Dato Adenan - salah seorang Direktur Jenderal di Kantor Perdana Menteri Malaysia dengan serius membincangkan Anies. Ketika itu, Anies dipercaya sebagai Rektor Universitas Paramadina. Kala itu, usianya 38 tahun. Dia Rektor termuda di Indonesia.

"Anies itu pemimpin ASEAN masa depan," ujar Dato Adenan. Dia gembira ketika Anies diangkat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada paruh pertama kepemimpinan Joko Widodo - M. Jusuf Kalla. "Indonesia beruntung punya Anies," ujarnya lagi.

Dato Adenan dan beberapa sahabat lain, akademisi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) menilai Anies sebagai sosok atau figur pemimpin visioner masa depan yang dapat memainkan peran sebagai praercursor (pelopor) perubahan, minimal di Asia Tenggara.

Apalagi, Anies mengambil program master dalam bidang kebijakan ekonomi dan jaminan  internasional (security and economic policy) di Maryland University, College Park. Lantas menyelesaikan program doktor-nya di Departemen Ilmu Politik Northern University, Illinois dan berhasil mempertahankan disertai tentang otonomi daerah dan pola demokrasi di Indonesia.

Sejumlah kolega di Malaysia kecewa ketika Jokowi memberhentikannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi gembira ketika Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, 2017 lalu.

Saya katakan kepada mereka, Anies menemukan tempatnya yang pas sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena persoalan keadilan dan ketimpangan sosial di Jakarta, hanya mungkin diselesaikan oleh figur pemimpin yang paham betul tentang kebijakan ekonomi, social security, otonomi daerah dan demokrasi.

Karenanya, dia bisa senafas seirama dengan Sandiaga Uno, yang menjabat sebagai Wakil Gubernur selama beberapa bulan. Anies akan lebih sungguh menjadi model pemimpin daerah yang fokus pada keadilan berdampak kesejahteraan dan kebahagiaan warganya, bila para petinggi parpol yang mendukungnya, memberikan dia pasangan, seorang yang berpengalaman sebagai birokrat sekaligus auditor.

Dalam berbagai kesempatan bertemu dan berbincang khas, terasa sekali, Anies mempunyai komitmen kuat 'memajukan kotanya dan membahagiakan warganya.' Siapa saja yang mau menelikung dan menjebak dia dengan cara-cara politicking, boleh gigit jari. Apalagi hanya sekadar ingin menjaring keuntungan ekonomi.

Anies salah seorang tokoh Indonesia yang komitmennya terhadap pemberantasan korupsi sangat kuat.

Rabu (5/12/18), Anies untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta, beroleh tiga penghargaan sekaligus dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Dia menerima penghargaan dalam kategori penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) terbaik 2018; Pemerintah Daerah dengan nilai gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara 2018, dan Pemerintah Daerah dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik 2018.

Penghargaan itu diraih Anies dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, karena dia berhasil membangun kerja kolektif, menguatkan sinergi dan kolaborasi aparatus yang kompak dalam menerapkan pakta integritas secara nyata.

Sistem yang dibangunnya bersama aparatur Pemprov DKI Jakarta memungkinkan termanifestasinya prinsip 'ta'awanu alal birri wat taqwa,' bersinergi dalam kebajikan dan ketaqwaan. Best practise-nya, ada unit kerja yang pro aktif menyosialisasikan ihwal gratifikasi dan pelaporan keuangan. Unit kerja itu berada di Inspektorat. Maknanya, dalam hal pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, titik beratnya pada pencegahan.

Anies juga membentuk Komite Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Muaranya, seperti ungkap Anies, Pemprov DKI Jakarta dinilai berhasil menumbuhkan kesadaran jajarannya untuk terbebas dari jerat korupsi, terlebih laporan yang masuk sebesar Rp23 miliar dari 300 laporan.

Maknanya, aparatur di jajaran Pemprov DKI mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaporkan dan membebaskan diri dari praktek korupsi.

Selebihnya, Anies membuka ruang partisipasi aktif dan kritis dari warga, yang terlibat dalam pengendalian dan pemberantasan korupsi melalui aplikasi Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU). Dengan sistem ini, bila masyarakat menemukan praktik korupsi yang dilakukan jajaran pemprov, mereka bisa lapor.

Dengan sistem semacam itu, Anies tak pernah ragu mengambil tindakan yang sebelum-sebelumnya dianggap tidak mungkin. Ketika berpidato di hadapan jutaan jama'ah mujahid mujahidah 212 yang sedang ber-reuni di lapangan Monas, Ahad (2/12/18), Anies mengemukakan, semua yang dianggap tak mungkin (penutupan tempat maksiat, menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, perumahan dengan DP 0 persen) menjadi mungkin dan dapat dilaksanakan tanpa kekerasan. Cukup dengan selembar kertas dan tandatangan.

Reuni Mujahid Mujahidah 212 juga terbukti membahagiakan jutaan orang, bahkan, menurut Anies ikut  menggerakkan perekonomian. Peristiwa bersejarah itu, yang oleh Rocky Gerung disebut sebagai perubahan dari momen ke monumen akal sehat, dan Monas singkatannya bertambah menjadi Monumen Akalsehat.

Peristiwa 212 membawa berkah, tak hanya bagi pedagang kecil dan kaki lima, tetapi bahkan pengusaha hotel, maskapai penerbangan, dan lainnya.

Dan, yang terpenting bagi Anies sebagai Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta, kegiatan itu terselenggara dengan tertib, rapi dan semua yang hadir tidak meninggalkan sampah, sehingga terjaga ketertibannya. Jakarta yang semula diperintah dengan cara sentak sengor dan terkesan sangar, kini merasakan kepemimpinan yang sehat, cerdas, tangkas, tegas, dan manusiawi.

Semua itu mencerminkan kepemimpinan yang sungguh berbudaya dan memancarkan keadaban sebagai modal utama menjadikan Jakarta sebagai salah satu ibukota beradab di dunia, minimal di Asia. Ibukota yang islami, dan seperti ungkap Anies ketika berdialog dengan para ulama beberapa waktu yang lalu, DKI Jakarta harus menjadi ibukota bagi suatu bangsa yang sungguh berdaulat, maju perekonomian dan dinamika sosialnya, unggul dalam konteks peradaban.

Kaum yang beradaban, kudu terus memberikan dukungan dalam bentuk partisipasi aktif, korektif dan edukatif terhadap kepemimpinan Anies. Maklum, masih ada kalangan yang masih belum beradab, seperti mereka yang melakukan unjuk dasa  (bukan unjuk rasa) di depan Balaikota, yang hendak mengacaukan Reuni Mujahid 212 (namun tak nampak lagi wajah sangar dan pongahnya, selepas Reuni 212 berlalu) |

Editor : Web Administrator
 
Lingkungan
03 Okt 18, 15:25 WIB | Dilihat : 535
Gunung Soputan Minahasa Tenggara Meletus
01 Okt 18, 17:02 WIB | Dilihat : 399
Mari Menanam Kebajikan di Donggilu
29 Sep 18, 09:58 WIB | Dilihat : 347
Bangun Solidaritas Sosial Bantu Korban Gempa Sulteng
Selanjutnya
Energi & Tambang
25 Nov 18, 12:33 WIB | Dilihat : 326
Nicke Widyawati di Tengah Arus Transformasi Pertamina
24 Nov 18, 08:44 WIB | Dilihat : 143
Menjaga Marwah Jurnalis Via AJP2018
01 Agt 18, 13:45 WIB | Dilihat : 2759
Mendulang Kemandirian di Blok Rokan
05 Des 17, 20:09 WIB | Dilihat : 781
Kelola Sumberdaya Alam secara Efisien
Selanjutnya