Adu Kuat Pilkada Jakarta

AKARPADINEWS.COM | PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta laksana pemilihan presiden. Sampai-sampai, para pentolan partai pada turun gunung. Mereka tentu tak ingin salah dalam menentukan pasangan kandidat yang bakal diadu di ajang Pilkada DKI Jakarta.

Setelah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan calon wakil gubernur, Djarot Saiful Hidayat, pemimpin partai Koalisi Keluargaan, berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas, Jawa Barat, Rabu malam (21/9).

Elit partai yang merapat itu antara lain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Hadir pula beberapa pentolan partai lainnya.

Mereka menimang-nimang jago yang bakal diusung untuk mengalahkan pasangan petahana yang diusung PDIP, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Golkar.

Namun, dalam pertemuan itu, belum ada keputusan nama yang bakal diusung. Karena, hasil pertemuan itu akan dibahas lagi dengan Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menjadi bagian Koalisi Kekeluargaan. Meski demikian, Zulkifli memastikan, akan ada kejutan di Pilkada DKI Jakarta.

Gerindra dan PKS sebelumnya memunculkan dua nama yang bakal bertarung: Sandiaga Uno dan Mardani Ali Sera. Sandiaga memilih Mardani, tentu berdasarkan kalkulasi dan kejelasan arah politik. Dengan dukungan 26 kursi di DPRD DKI Jakarta (Gerindra 15 kursi dan PKS 11 kursi), maka Sandiaga dan Mardani sudah memenuhi syarat maju sebagai kandidat, yang mensyaratkan dukungan 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Di Pemilu 2014 lalu, di Jakarta, PKS meraih posisi ketiga dengan dukungan 9,34 persen, di bawah PDIP (27,67 persen) dan Gerindra (14,17 persen). Di tahun 2009, jumlah suara PKS yang mencapai 620.207, berhasilkan mengantarkan kadernya menduduki 18 kursi di DPRD DKI Jakarta. Meski begitu, pada tahun 2014, suara PKS turun, yakni 424.400 suara (11 kursi). Dukungan itu melemah lantaran kasus korupsi yang melilit elit partai dakwah itu.

Namun, pasangan itu diperkirakan sulit mengalahkan Ahok-Djarot. Pasangan itu juga memunculkan penolakan di internal PKB dan PPP. Mencermati resistensi itu, Sandiaga sempat merespons. Dia menyatakan, keputusannya bersanding dengan Mardani belum final. Sandiaga pun dikabarkan legowo jika dipasangkan dengan siapapun, meski menjadi calon wakil gubernur.

Lalu, Yusril Ihza mendeklarasikan maju di ajang Pilkada DKI Jakarta, berpasangan dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Yusril menyebut, didukung Partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN. Dengan menggandeng Saefullah, Yusril pun berharap mendapat dukungan dari massa Nahdatul Ulama (NU) karena Saefullah merupakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

Namun, Demokrat belum mengumumkan jagonya, meski nama Yusril menjadi salah satu yang dibidik. Sementara PKB menginginkan Saefullah maju di ajang Pilkada DKI Jakarta. Namun, awalnya, partai berbasis massa NU itu mengarahkan Saefullah mendampingi Sandiaga. 

Lalu, muncul nama Anies Baswedan yang oleh lembaga survei Poltracking diperkirakan menjadi calon kuat yang bisa mengalahkan Ahok. Nama Anies juga digadang-gadang oleh PPP dan Demokrat. "Pak Anies adalah salah satu calon yang kita pertimbangkan," kata Asrul Sani, Sekretaris Jenderal PPP Asrul Sani.

Koalisi memang merupakan suatu keniscayaan, yang tak bisa dihindari di dalam proses politik. Namun, koalisi kadang bubar di tengah jalan lantaran elit politik cenderung berebut posisi sehingga sulit terbangun soliditas. Di sinilah Koalisi Kekeluargaan diuji soliditasnya.

Jika mengacu pada hasil survei beberapa lembaga survei, sosok yang bisa mengimbangi Ahok adalah Tri Rismarini, Walikota Surabaya yang semula dijagokan PDIP. Namun, perempuan yang karib disapa Risma itu tidak bersedia meninggalkan Surabaya. Selain Risma, sosok selanjutnya yang layak diperhitungkan adalah Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diyakini dapat mengimbangi Ahok. Dan, akan lebih seru lagi jika Anies head to head dengan Ahok. Tinggal, partai-partai pendukungnya menentukan wakilnya.

Jika koalisi penantang Ahok itu bersatu mendukung Anies, maka total dukungan mencapai 54 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sementara Ahok-Djarot, meraih dukungan 52 kursi.

Nama Sandiaga dinilai paling tepat disandingkan, mendampingi Anies. Peluang Anies-Sandiaga untuk mengalahkan Ahok-Djarot terekam dari hasil survei Poltracking. Dari hasil simulasi yang dilakukan lembaga survei itu, jika head to head, elektabilitas Anies-Sandiaga mencapai 36,38 persen. Sementara Ahok-Djarot unggul tipis, dengan 37,95 persen. Itu menunjukan ancaman bagi petahana.

Di bursa pemilihan, nama Anies kurang banyak disorot sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan belum melakukan kerja-kerja politik. Dan, bukan mustahil, elektabilitas Anies-Sandiaga bisa menyalip pasangan petahana itu karena masih ada banyak waktu untuk melakukan penetrasi guna mendongkrak dukungan warga DKI Jakarta. Meski harus pula diakui, hasil survei belum tentu sejalan dengan hasil perhitungan suara resmi yang dilakukan penyelenggara Pemilu.

Survei itu merekrut sampel adalah warga DKI yang menjadi pemilih, minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan anggota TNI/Polri. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 400 responden dengan margin of error kurang lebih 4,95 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode pengumpulan data melalui wawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner dan dilakukan pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara, bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu kelurahan. Survei dilakukan tanggal 6-9 September 2016 itu dibiayai oleh PT Poltracking Indonesia.

Terkait dukungan terhadapnya, Anies mengatakan, sejauh ini belum memastikan bakal maju atau tidak di ajang Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya, dia belum tahu dukungan dari pimpinan partai politik. "Sejauh ini, belum ada dukungan apa-apa. Semuanya ada di tangan mereka yang menjadi pimpinan partai politik. Biarkan mereka bermusyawarah, nanti kita tunggu hasilnya," katanya. Semua memang tergantung keputusan pimpinan partai politik karena Anies bukan orang partai.

Sementara Sandiaga nampaknya tidak mempermasalahkan. Bahkan, dia siap diusung sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Anies. Sandiaga menyadari tidak cocok Anies dijadikan calon wakil gubernur yang berpasangan dengannya karena saat Pemilihan Presiden 2014 lalu, Anies merupakan bakal calon presiden.

Anies juga mantan menteri yang levelnya di atas gubernur. Rekam jejaknya selama menjadi menteri pun diapresiasi. Karennaya, keputusan Presiden Jokowi memberhentikan Anies disesalkan oleh banyak kalangan lantaran Anies telah melakukan sejumlah terobosan.

Misalnya, mendorong orang tua mengantarkan anak-anaknya ke sekolah pada hari pertama sekolah. Program itu disambut antusias oleh orang tua murid. Anies merealisasikan program itu agar orang tua lebih perhatian dengan sekolah anak. Kebanyakan, orang tua hanya hadir saat pembagian rapor sekolah. Pada hari pertama sekolah, orang tua, bukan sekedar mengantar anak di depan gerbang sekolah, tetapi bertemu dengan guru agar tercipta kolaborasi dalam mendidik anak. Anies juga mendorong membaca buku 15 menit pertama untuk pelajar, menghapus tindakan kekerasan dan pemberian tugas MOS yang tidak mendidik, dan sebagainya.

Anies dikenal sebagai pemimpin yang orientasi perjuangannya membangun kualitas manusia Indonesia. Misalnya, dia mengembangkan dan mengelola Indonesia Mengajar. Sejak didirikan dari 2009, puluhan ribu orang yang mendaftar. Menjadi pengajar di Indonesia Mengajar, tentu bukan untuk mendapatkan pekerjaan yang nyaman dengan pendapatan yang tinggi.

Namun, Anies menanamkan jika ada nilai hidup yang paling esensial yang akan mereka dapatkan, yaitu mengabdi demi kemajuan negeri. Setidaknya, pengabdian mereka mengajar, akan memberikan inspirasi seumur hidup bagi anak bangsa yang dididiknya. Anies menganggap seorang pemimpin berperan sebagai pendidikan yang menerbar nilai, pandangan, dan visi.

Dalam bidang pendidikan, lulusan Doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat itu memainkan peran signifikan dalam ranah pendidikan Indonesia sebagai Rektor Universitas Paramadina, sekaligus rektor termuda di Indonesia.

Anies menjadi rektor kala usianya belum genap 40 tahun. Tak hanya itu, Anies pun masuk 100 intelektual dunia versi jurnal Foreign Policy (FP) yang terbit di Amerika Serikat. Namanya sejajar dengan tokoh dunia seperti Noam Chomsky, Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus, dan Amartya Sen, serta Vaclav Havel.

Sementara, World Economic Forum, yang berpusat di Davos, pada Februari 2009 lalu, memilih Anies sebagai salah satu Young Global Leaders. Anies juga terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010 lalu.

*****

Sementara itu, Rabu (21/9), Ahok-Djarot bersama partai pendukungnya sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Megawati Soekarnoputri turut mendampingi pasangan itu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengklaim, partainya memilih Ahok atas dasar aspirasi warga DKI Jakarta. Pertimbangan peta politik di DKI Jakarta juga menjadi alasan partai berlambang banteng bermoncong putih itu mendukung calon petahana.

PDIP mengusung Ahok tentu atas dasar kalkulasi politik. Apalagi, di atas kertas, Ahok disebut-sebut paling moncer elektabilitasnya oleh beberapa lembaga survei. Wajar, karena dia adalah petahana.

Tapi, bukan berarti petahana tidak bisa dikalahkan. Tergantung, bagaimana soliditas mesin partai dan relawan bergerak, menggalang dukungan warga, termasuk kekuatan figur yang turut mempengarui pilihan politik warga.

Kemenangan Joko Widodo dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu misalnya. Kekuatan figur Jokowi kala itu diyakini berpengaruh terhadap pilihan warga. Sosok Jokowi berhasil menjungkir balikkan hasil survei beberapa lembaga survei yang menjagokan pasangan petahana kala itu, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

Belajar dari pengalaman Pilgub 2012 lalu, dukungan partai politik, memang cukup menentukan kemenangan kandidat di ajang suksesi. Pasalnya, partai politik memiliki basis massa dan jaringan yang luas. Namun, hitungan itu bisa hanya di atas kertas. Daya ungkit partai politik tak mampu mengantarkan kandidat mencapai puncak kekuasaan lantaran sosok yang dijagokan tak mampu menarik hati rakyat. Apalagi, pemilih rasional, yang tidak mudah terpengaruh seruan elit partai politik untuk memilih kandidat yang rekam jejaknya bermasalah.

Selain itu, pilihan PDIP, Nasdem, Golkar, dan Hanura, terhadap Ahok dan munculnya nama Anies yang digadang-gadang Koalisi Kekeluargaan, membuktikan partai politik gagal dalam memproduksi kader dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan layak diusung ajang suksesi.

Sebelumnya, radar PDIP tidak begitu mengarah kepada Ahok. Dari simulasi yang dilakukan PDIP, Ahok tidak diperhitungkan sebagai calon gubernur. Ahok lebih pas sebagai calon wakil gubernur, mendampingi beberapa kader PDIP, antara lain Tri Rismaharini (Risma), FX Hadi Rudyatmo yang tengah menjadi Walikota Solo, atau Djarot.

Megawati juga sempat menunjukan gelagat untuk mendukung Risma yang kini menjabat Walikota  Surabaya. Sosok perempuan yang karib disapa Risma itu dinilai sosok ideal yang mampu menjabarkan harapan Megawati. Risma dinilainya merepresentasikan jargon PDIP sebagai partai wong cilik (rakyat kecil).

Risma juga mampu membangun interaksi yang baik dengan publik sehingga mandat kekuasaan benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan rakyat kecil. Risma diidentikan dengan Jokowi sebagai kepala daerah yang merakyat.

Tak hanya itu, dukungan relawan kepada Risma sangat tinggi. Kharisma, relawan Risma, dari Jakarta, sempat mendatangi Risma di Surabaya. Namun, Risma menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang memutuskannya untuk maju atau tidak di Pilkada DKI Jakarta. "Saya tidak menginginkan jabatan. Semua tergantung kehendak Tuhan," tegas Risma di Surabaya, Senin (19/9).

Beratnya Risma meninggalkan Surabaya inilah yang kemudian membuat PDIP terpaksa mengusung Ahok, meski di tingkat akar rumput yang menjadi basis PDIP, Ahok bukan pilihan utama. Apalagi, basis massa di tingkat menengah ke bawah.

PDIP pun sempat menempatkan posisi berlawanan dengan Ahok dengan membuka kesempatan bagi calon lain mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Elit PDIP juga sempat marah saat Teman Ahok mempublikasikan karikatur yang bertuliskan, “Maju Independen Saja, Pak Ahok!” yang menggambarkan seakan Ahok sedang dihipnotis PDIP yang digambarkan sosok hitam berkepala banteng dengan mata merah.

Penolakan terhadap Ahok juga diperlihatkan dengan beredarnya sebuah video yang berisi yel-yel perlawanan yang beredar di dunia maya. Yel-yel yang dinyanyikan sejumlah fungsionaris PDIP itu nadanya, "Satu padu untuk menang. Gotong royong untuk menang. Perjuangan untuk menang. Ahok pasti tumbang!"

Di internal PDIP, memang terlihat tarik menarik antara pendukung dengan penentang Ahok. Tapi, pro dan kontra itu tenggelam tatkala Megawati sudah memutuskan. Mereka yang sebelumnya berseberangan, kini mendukung Ahok. Takut kualat jika berseberangan dengan titah sang ketua umum.

Bukan tanpa alasan penolakan terhadap Ahok di internal PDIP. Sosok Ahok sempat disebut-sebut berbeda dengan Jokowi. Saat menjadi Walikota Solo, Jokowi bekerja bersama masyarakat. Dia bukan tipikal kepala daerah bertangan besi, tanpa kompromi ketika berurusan dengan kepentingan warga. Program pemerintahan yang dilaksanakannya mampu berjalan dengan baik, tanpa memunculkan gejolak di masyarakat.

Saat menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Taman Banjarsari ke lokasi baru, Pasar Klitikan Notoharjo misalnya. Jokowi tidak mengerahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), apalagi militer, untuk bertindak represif terhadap para PKL lantaran tidak tertib menjajakan dagangan sehingga merusak keindahan tata Kota Solo.

Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga mendatangi para pedagang pasar Tanah Abang yang menolak direlokasi PD Pasar Jaya. Dia mendengarkan aspirasi para pedagang. Dia mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, untuk dijadikan bahan dalam mengambil keputusan, lalu mengeksekusinya. Jokowi juga berhasil merelokasi warga yang tinggal di sekitar waduk dan bantaran Sungai Ciliwung ke rusun. Warga yang tadinya menolak direlokasi, setuju direlokasi setelah Jokowi memastikan jika tempat baru mereka layak huni.

Berbeda dengan Ahok yang cenderung mendepankan cara-cara paksa. Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan, selama tahun 2015, terjadi 113 kasus penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Total jumlah korban sebanyak 8.145 kepala keluarga (KK) dan 6.283 unit usaha. Sebanyak 67 persen di antaranya dibiarkan tanpa solusi. Ahok dinilai tidak mau mendengar dan berempati pada warga miskin. Pernyataan Ahok juga menciptakan polarisasi warga.

Forum Kampung Kota juga mengkritik keterlibatan militer saat melakukan penggusuran karena bertentangan dengan UU No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). UU tersebut menyatakan, TNI hanya berwenang mengurusi pertahanan, bukan ketertiban umum yang menjadi tugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tak hanya itu, Ahok dianggap lebih berpihak kepada korporasi seperti dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Seorang pemimpin idealnya mendengar masukan, kritik, saran, dan aspirasi dari masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sehingga menumbuhkan swadaya, berkerja sama dalam mengatasi masalah bersama dengan pemerintah. Masyarakat bukanlah sekumpulan orang-orang bodoh yang hanya bisa maju kalau mendapatkan perintah atau intruksi.

Idealnya, sebagai partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, PDIP mengusung kadernya sendiri untuk bertarung di ajang Pilkada DKI Jakarta. Tentu, partai yang sudah lama malang melintang dalam perpolitikan di negara ini, punya banyak kader berkualitas yang layak menjadi pemimpin.

Dan, PDIP dapat menyodorkan kadernya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dengan perolehan 28 kursi di DPRD Propinsi DKI Jakarta atau dukungan suara mencapai 27,67 persen, PDIP bisa melaju sendiri di ajang suksesi DKI Jakarta. Namun, PDIP rupanya menjagokan Ahok, yang notabene bukan kader partai. PDIP agaknya sudah puas jika menempatkan kadernya, Djarot, sebagai pendamping Ahok.

Memang, menurut Hasto, idealnya PDIP mencalonkan kadernya. Namun, kata dia, PDIP mempertimbangkan peta politik. Hasto pun mengklaim jika pilihan kepada Ahok mengatasnamakan suara rakyat. "Kami harus menghormati suara rakyat," katanya. Semua partai politik pastinya akan menjual jargon suara rakyat adalah suara Tuhan.

PDIP tentu akan lebih terhormat mencalonkan kadernya sendiri. Mendorong kader yang berkualitas untuk menjadi calon pemimpin di DKI Jakarta, menunjukan berjalannya regenerasi di internal partai. Jika regenerasi di internal partai tidak berjalan, maka partai kelak di hadapkan krisis kepemimpinan.

Dalam kondisi demikian, tatkala menjelang suksesi, partai politik sibuk mencari tokoh dari luar partai yang dianggap mumpuni dan mampu menyedot dukungan rakyat untuk diusung menjadi kandidat presiden. Jika demikian, buat apa dibentuk partai politik?

Tentu, keputusan mengusung kadernya, tidak didasari subyektifitas elit. Tetapi, berbasis pada dukungan nyata di akar rumput (grass root) terhadap sosok sang calon. Itu penting karena pilihan politik masyarakat yang akan menentukan kemenangan di ajang suksesi.

Namun, kekuatan logistik nampaknya juga menjadi perhatian untuk menghadapi laga politik. Sementara soal kesamaan ideologi, kadang sekadar kamuflase. Pragmatisme yang pada akhirnya menjadi penentu pilihan politik.

Karenanya, di tengah kebingungan menentukan pilihan kader yang terbaik, PDIP pun menempuh cara pragmatis, merapat ke kandidat yang oleh lembaga survei diprediksi kemungkinan besar akan menang. Elit PDIP yang tadinya berseberangan, kini mendukung Ahok. Dalam politik memang tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan.

Terlepas dari itu, Pilkada bukan sekadar ajang para elit politik berebut dan mempertahankan kekuasaan. Pilkada juga tidak sekadar ajang bagi rakyat dalam menentukan kehendak politiknya. Namun, Pilkada harus benar-benar menempatkan kedaulatan rakyat dalam posisi terhormat, yang tidak disimplikasikan secara sempit: sebatas membuka ruang bagi rakyat dalam menentukan pilihan politiknya.

Namun, rakyat juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengorganisiran, mengusulkan kandidat, termasuk mengintervensi keputusan politik strategis yang dipastikan berpengaruh terhadap kepentingan bersama. Inilah demokrasi partisipatif, di mana rakyat menjadi bagian dalam penyusunan rencana aksi dan mengembangkan keputusan bersama. Partisipasi politik rakyat itu perlu berlanjut meski suksesi berakhir, dengan memastikan menjadi pengontrol kebijakan-kebijakan kepala daerah. Ini penting agar kekuasaan dijalankan tetap sesuai kehendak rakyat, bukan justru kian memarginalkan rakyat. |  M. Yamin Panca Setia