2018 Tahun Seleksi Parpol

Selasih Dinihari

SALAH satu problem besar yang dihadapi bangsa ini adalah lambannya proses regenerasi. Salah satu kunci masalahnya adalah abaimnya Partai Politik melakukan dua tugas utamanya, yaitu: melakukan kaderisasi internal dan proses pendidikan politik bagi rakyat. Kalaupun ada yang melakukannya, teramat sedikit untuk sebuah bangsa yang sedang mengeja demokrasi.

Salah satu indikator yang nampak dari kasad mata adalah apa yang akan terjadi pada tahun 2018 mendatang. Menghadapi peristiwa demokrasi Pilkada Serentak 2018, boleh dikata, partai-partai politik yang memperoleh suara besar dalam Pemilu 2014, masih mengandalkan kader dari kalangan eksternal.

Dua fenomena di penghujung tahun 2017 memberikan gambaran, bagaimana partai-politik tidak konsisten dalam memilih bakal kandidat dalam pemilihan kepala daerah (Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, dan Walikopta-Wakil Walikota).

Para pemimpin dan pengurus partai politik, masih cenderung menempatkan dirinya masing-masing hanya sebagai ‘perahu politik,’ tanpa mempertimbangkan tantangan apa yang akan dihadapi lima tahun ke depan.

Sebab itulah, kriteria yang dipergunakan, tidak terkoneksi langsung dengan persoalan yang dihadapi rakyat di daerah tersebut. Partai politik tidak mempunyai visi dan misi yang jelas dalam memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan di daerah, itu. Lantas lebih suka menunggu Visi dan Misi para kandidat, sekaligus tak memahami, apakah yang mereka sajikan sebagai Visi dan Misi, sungguh merupakan Visi dan Misi, bukan sekadar fantacy trap yang ketika diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, begitu berjarak dengan harapan rakyat.

Partai politik lebih senang mempertimbangkan mereka yang ditetapkannya sebagai kandidat, melulu hanya dari faktor popularitas dan (katanya) elektabilitas yang disajikan melalui polling atau survey yang dilakukan sejumlah lembaga survey dengan metode yang nyaris seragam.

Itulah yang nampak dalam peta percaturan Pilkada Serentak 2018, khususnya di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain. Hubungan antara kandidat yang petahana dengan partai politik pengusung dan pendukungnya, pun tak nampak harmonis. Hal tersebut tampak dari kecenderungan sejumlah petahana yang memilih jalur independen untuk bertarung dalam Pilkada Serentak 2018.

Partisipasi Politik Rakyat

TAHUN 2018 partai politik ditantang untuk sungguh jujur, cerdas, realistis, dan logis dalam memposisikan dirinya, sekaligus menentukan nasibnya pada Pemilihan Umum 2019 mendatang. Utamanya adalah sikap para pemimpin dan pengurus partai politik dalam menghambat terjadinya transaksi politik dan politik uang, atau jual beli suara.

Mereka harus mampu menjadikan Pilkada Serentak 2018 sebagai ajang untuk menguji, seberapa besar mesin politik partai sungguh telah berjalan baik.

Bagi partai politik yang selama ini terus menerus memelihara relasi politiknya dengan rakyat selaku konstituen, dengan kerja dan karya nyata, tahun 2018 merupakan tahun untuk melakukan konsolidasi penuh untuk terus memelihara loyalitas dan dedikasi kader dalam memperjuangkan platform perjuangannya, sekaligus menguatkan basis keanggotaannya di tengah masyarakat.

Bagi partai politik yang baru saja disahkan sebagai peserta Pemilu 2019, tahun 2018 merupakan tahun untuk tanpa henti melakukan pendidikan kader, mengembangkan sosialisasi dengan cara-cara baik. Dan yang terpenting adalah membangun kesadaran kolektif untuk memerangi hoax dalam praktik politik.

Tanpa begitu, mereka akan dicatat sebagai partai yang menjadi penghambat utama proses pematangan demokrasi sebagai cara mewujudkan harmoni kebangsaan. Artinya, keberadaan mereka dalam panggung demokrasi nasional, bukan sebagai faktor yang berperan besar  menyelamatkan bangsa ini dari perilaku politik buruk.

Setarikan nafas, seluruh partai politik, sepanjang 2018 ini juga akan menjadi pusat perhatian masyarakat, khasnya generasi baru yang belakangan disebut generasi milenial. Seberapa jauh, partai-partai politik berani menyediakan kader-kader muda yang fresh, sportif, demokratis, dan visioner untuk mengisi lembaga perwakilan rakyat (DPR RI, DPRD I, dan DPRD II) yang belum terkontaminasi oleh praktik politik yang banyak merugikan rakyat dan bangsa.

Senafas dengan itu, kita perlu mengkritisi aksi partai politik dan perilaku politisinya, untuk kepentingan kolektif bangsa secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya, bagaimana meningkatkan angka partisipasi politik rakyat, baik dalam Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Umum 2019, dan Pemilihan Presiden – Wakil Presiden 2019.

Jadikan tahun 2018, tahun seleksi partai politik. |

*) Penulis, kaum muda yang peduli politik