Ihwal Perluasan Daratan Ancol

Budaya Pesisir dan Budaya Sungai Bertemu di Ancol

| dilihat 338

catatan Bang Sèm

Sejak enam tahun belakangan saya malas bicara tentang berbagai isu 'gaduh' yang sering memicu orang terjebak dalam 'sentak sengor' (debat kusir), mempersoalkan sesuatu yang tidak produktif dan berkutat pada alasan-alasan atau argumen-argumen cètèk (dangkal) tentang apa saja. Apalagi pemicunya dari kalangan praktisi politik 'cèpèngan,' pecundang, yang sarat kepentingan, dan mudah sekali membungkus pikirannya dengan 'kepentingan rakyat,' dengan 'sobèkan koran.'

Sentak Sengor mutakhir, mencuat pada politisasi jumud kebijakan Gubernur Jakarta tentang perluasan daratan Ancol. Sudah terbaca, politisasi  di tengah kepungan epidemi Covid-19 dan epideformasi sasarannya adalah mendelegitimasi (sekaligus menafikan) prestasi dan langkah Anies yang kian bersinar sebagai pemimpin. Bisa juga untuk kepentingan popularitas dan 'mengutip' pencitraan.

Dalam banyak hal, kegaduhan buatan (artificial noises) yang diletupkan para politisi yang sedang 'ngopepang jeung capetang,' -- belajar rèwèl dan ngecabak  -- terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan, tidak menarik perhatian saya. Tapi, ketika ada politisasi dalam penolakan perluasan pantai Ancol (Keputusan Gubernur No. 237 Tahun 2020), itu saya memandang perlu untuk merespon.

Saya sependapat dengan substansi pandangan politisi senior Betawi - H. Ridwan Saidi, Bestari Barus - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, dan pemerhati lingkungan Irfan Pulungan - dalam live show Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa (malam), 14 Juli 2020.

H. Ridwan Saidi - anak Betawi - Sawah Besar -- mengatakan, warga Jakarta, dengan populasi 12 juta pada siang hari -- sangat memerlukan pantai. Karenanya, sangat wajar bila Bestari Barus - yang lama menjadi penduduk Kepulauan Seribu itu mengingatkan perlunya perluasan pantai (bukan membangun pulau buatan) hingga tiga mil laut dari lepas pantai teluk Jakarta. Terutama, karena sejumlah pantai di teluk Jakarta, sebagai akibat langsung dari alih fungsi lahan secara brutal telah raib. Antara lain, pantai Sampur. Bahkan pantai di kawasan Marunda.

Kawasan, itu pada masanya menjadi salah satu lokasi historis, ujung tragedi ekspedisi Magellen - penjelajah Portugis yang memantik gagasan 'penjajahan' orang-orang Eropa atas Jawa. Di kawasan Marunda, itu dari catatan Pigafetta -- saya yakini -- ekspedisi Magellen mendapatkan perlawanan, seperti yang mereka dapatkan di Davao - Filipina, sehingga salah satu kapalnya -- setelah melintasi Ternate dan Tidore -- terdampar di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur.

Saya juga sependapat dengan pandangan dan argumen detil Bestari Barus tentang gagasan perluasan darat (bukan reklamasi dalam pengertian membangun pulau-pulau buatan) hingga 3 mil di beberapa bagian tepian laut teluk Jakarta yang sudah dialihfungsikan lahannya menjadi permukiman mewah.

Alhasil, Jakarta memang memerlukan perluasan daratan -- tanpa harus membangun pulau buatan (reklamasi) -- supaya terjadi penguatan akses rakyat terhadap pantai, tempat rakyat menikmati siklus alam di pantai secara gratis. Tentu mesti dengan pengawasan ketat, bahwa perluasan akses itu sungguh untuk perluasan ruang terbuka hijau, tempat kelapa (nyiur) kembali tumbuh berbanjar dan hutan mangrove dengan segala keragaman hayatinya hidup kembali. Zona inklusif di luar kawasan Taman Impian Jaya Ancol yang kini menerapkan tagline "Symphony of the sea." Zona pantai publik tak berbayar. Terutama, ketika perluasan daratan Jakarta, itu terhubungkan dengan upaya asasi mengatasi banjir Jakarta dengan mengeruk sedimentasi dua sungai utama dan 13 anak sungai yang melintasi Jakarta.

Bila menyimak penjelasan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tentang perluasan daratan Ancol dengan pengenalan, pemahaman, dan pengetahuan masalah yang cukup - meskipun secara minimalis, tentu akan mampu melihat visionery tentang Jakarta sampai dua dasawarsa ke depan. Terutama dalam keseluruhan konteks pembangunan Jakarta secara berkebudayaan (meliputi seluruh aspek kehidupan: budaya, sosial, ekonomi, politik -- termasuk politik cerdas) dengan peradaban baru masa depan.

Proyeksi pemikiran Anies -- yang kelak, setelah melalui proses dialog scenario plan -- akan dapat dirumuskan oleh generasi baru yang cerdas dan bermental ksatria -- sebagai visi baru Jakarta hingga 2045 dengan segala tantangan dan peluangnya. Terutama, setelah pandemi Covid-19 menggedor mereka yang insaf tentang masa depan, akan melihat bertemunya kembali arus coastal and river culture, yang biasa dikenali dengan istilah coastal and river for life. Malaysia dan Singapura sudah melangkah beberapa depa ke depan, dalam konteks konektivitas Singapura - Johor.

Anies sesuai bidang keilmuannya -- economic development -- dan wawasan budayanya yang luas, melakukan aksi quantum leaps --  mulai dari pembenahan pedestrian Jakarta -- dengan narasi masa depan yang jelas. Dari sudut pandang imagineering, Anies sedang menyiapkan kekuatan pendorong (driving forces) - mulai dari demokrasi politik, pengembangan budaya lokal - nasional - internasional, pemikiran ulang tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sampai financial viability.

Tinggal lagi, mitra sanding dan mitra tanding-nya mesti memacu 'kecepatan berfikir, bersikap, beraksi, dan berlari' yang sama. Paling tidak, untuk memahami, bagaimana Anies bernyali menghadapi tantangan masa depan. Ini yang membuatnya berani mengambil risiko dan mempertaruhkan reputasi politiknya. Mita sanding dan mitra tanding yang seimbang, akan memungkinkan masyakarakat, kelak dapat merumuskan focal concern yang lebih substantif. Khasnya dalam melihat pembangunan sebagai gerakan kebudayaan. Tidak lagi hanya bermain-main di kubangan politik praktis jumud.

Symphony of The Sea dan JEDI

MENYIMAK penjelasan Anies Baswedan tentang perluasan daratan Ancol dengan segala problematika dan rima-rimanya, saya aksi menerbitkan Keputusan Gubernur, sudah tepat. Dalam perspektif budaya, keputusan itu akan mempertemukan arus coastal and rivers culture.

Saya tidak melihat Anies mempertaruhkan reputasinya dengan menempuh langkah politik yang tidak populer. Anies justru sedang memantik siapa saja memperlihatkan cara berfikir dan cara pandang berbagai kalangan dalam menyikapi dan berdialog tentang kebijakannya dalam memberikan cara menemukan dan mewujudkan solusi atas permasalahan Jakarta yang kompleks. Termasuk persoalan laten, seperti banjir dan perluanya ruang katarsis.

Gunemcatur ILC pada Selasa malam, itu menyediakan panggung kepada sejumlah pihak untuk memperlihatkan dan mempertontonkan kualitas kecerdasan, pengalaman, dan keilmuan mereka. Termasuk kepantasan dan kepatutan -- berdasarkan kriterium tertentu -- mereka sebagai public figur yang layak bicara tentang suatu topik aktual kebijakan Gubernur.

Dari forum ILC, itu Anies memang mesti bekerja lebih ekstra lagi untuk melakukan berbagai edukasi. Termasuk, misalnya, berfikir yang benar dan tepat tentang beberapa terminologi pengelolaan dan pembangunan kota yang kadung salah tampa. Misalnya, terminologi tentang "megapolitan" yang sejak era Sutiyoso hanya dipahami melulu dalam konteks perluasan wilayah (Jabedetabogjur: Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, Cianjur). Seperti ketika van Mook memasukkan Jatinegara sebagai bagian dari Batavia.

Dalam konteks perluasan daratan Ancol, pandangan Bestari Barus membuka ruang pemahaman lebih menyeluruh tentang substansi persoalan, tidak terjebak pada 'sentak sengor mencari ketiak ular.' Khasnya dalam melihat front line Jakarta, dengan membalikkan minda (tata pikir) mengembalikan pantai - pesisir dan sungai sebagai beranda depan.

Senafas dengan pandangan Barus, perspektif lingkungan yang dikemukakan Irfan Pulungan - pengamat lingkungan, membuka pemahaman yang proporsional dan obyektif. Terutama, ketika dikaitkan dengan pemahaman tentang pantai sebagai ruang antara laut dengan kawasan pesisir dalam berbagai konvensi internasional. Khasnya terkait dengan posisi pantai di tengah persimpangan masalah lingkungan, sosial dan ekonomi, dengan perubahan nyata dalam beberapa dekade terakhir.

Kebijakan Anies tentang perluasan daratan Ancol dari Barus dan Pulungan, sebenarnya memantik siapa saja untuk melihat persoalan dalam konteks Integrated Coastal Zone Management (ICZM), yang kelak mesti juga didorong untuk merespon tantangan - tantangan baru yang akan timbul di sepanjang bentang Teluk Jakarta. Misalnya, ketika idealistic frame yang ditawarkan Barus - menambah 'beranda Jakarta' di kawasan itu sampai sejauh 3 mil.

Ketika idealistic frame itu menjadi pilihan, pertemuan coastals and rivers culture akan melahirkan dimensi kebudayaan baru. Tidak hanya dalam konteks memperbarui dinamika tentang kebijakan maritim yang terintegrasi. Tetapi, bahkan, dalam konteks pendekatan yang lebih global, dapat didorong mengarah pada identifikasi kebijakan yang menghasilkan tata kelola Jakarta berdasarkan metode ICZM. Termasuk merumuskan strategi dan modalitas operasional pemerintah Provinsi Jakarta dalam melakukan intervensi di wilayah pesisir dan laut. Tentu, mesti dibarengi dengan pembahasan detil terkait dengan peraturan daerah, berkaitan dengan perencanaan kota yang memungkinkan berlangsungnya karakterisasi untuk melindungi kawasan, itu dari kerusakan antropogenik, sambil memastikan masa depan sosial ekonomi.

Seirama dengan perkembangan pemikiran tentang hal itu, tak bisa tidak, penerbitan dan pemberlakuan regulasi yang berlaku di zona pantai dan pesisir harus dirumuskan dengan dimensi masa depan yang jauh ke depan. Sekurang-kurangnya untuk memulai dinamika budaya baru yang akan memperjelas tantangan wilayah ini yang harus dihadapi secara terpadu. Terkait dengan hal ini pandangan Komisaris Jaya Ancol, Geisz Chalifah tentang sesanti 'shymponi of the sea,' mesti diartikulasikan melalui berbagai program. Termasuk presentasi dan eksibisi ragam budaya Jakarta ditopang budaya Betawi (dalam arti luas dan fundamental).

Setarikan nafas juga mesti diartikulasikan konektivitas berbagai gagasan (antara lain, pembangunan Museum Rasulullah Muhammad SAW) dengan berbagai sentra budaya di wilayah pesisir teluk Jakarta itu, terutama Jakarta Islamic Center (JIC) yang mesti didorong sebagai pusat keunggulan peradaban. Beberapa pemikiran yang pernah berkembang dalam kongkow budaya Betawi tentang budaya pesisir di Pasar Seni Jaya Ancol (atas inisiatif komunitas generasi baru Betawi Kita) beberapa waktu yang lalu, kebijakan Anies relevan dengan renjana menghidupkan kembali sisi lain wajah budaya Betawi sebagai salah satu produk coastal and rivers culture.

Di luar itu semua, merespon pertemuan arus coastal and rivers culture, yang bisa juga didekati dengan perspektif cross culture (dari tradisionalisme sampai post modernisme), kebijakan Anies tentang perluasan daratan Ancol yang paralel dengan aksi pengerukan sedimentasi sungai dalam kaitan JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative) memang kebijakan visioner. Melihat kebijakan itu, tidak bisa dengan cara berfikir yang 'cètèk' dan asal 'nguap.' |

Editor : Web Administrator | Sumber : berbagai sumber
 
Lingkungan
04 Okt 20, 19:49 WIB | Dilihat : 128
Bangkitkan Marwah Banténois
20 Sep 20, 09:04 WIB | Dilihat : 690
Manusia Cerdas versus Manusia Pandir
16 Agt 20, 12:41 WIB | Dilihat : 259
Wak Wak Gung
10 Agt 20, 15:39 WIB | Dilihat : 232
Melihat Ferry Membayangkan Cainis dan Bolsonaroan
Selanjutnya
Seni & Hiburan
06 Okt 20, 11:37 WIB | Dilihat : 240
Warkah Pelangi di Ujung Cakrawala
03 Sep 20, 21:13 WIB | Dilihat : 342
Cerita Seputar Alterasi Seni Rupa - Seni Tari
26 Agt 20, 09:04 WIB | Dilihat : 382
Tilik Indonesia Gaya Bu Tedjo
25 Jul 20, 17:36 WIB | Dilihat : 634
Butong Tak Bisa Pisah dengan Akordeon
Selanjutnya