Bangkitkan Marwah Banténois

Bang Sém

Memperingati dua dekade usia Provinsi Banten (4 Oktober 2000 - 2020) dengan realitas hari ini, bagi saya, tak cukup dengan upacara atau ritual formal belaka.

Lepas dari kisah-kisah dramatik yang mempengaruhi dan menyertai perjuangannya, Pemerintah Provinsi Banten (eksekutif dan legislatif) perlu mengambil berbagai inisiatif untuk memberikan penghargaan khas kepada para tokoh inisiator, pelopor, penggerak dan penegak berdirinya Provinsi Banten.

Perjuangan mereka adalah perjuangan dimensional yang khas. Tak sekadar memanfaatkan momentum perubahan undang-undang (UU) tentang pemerintahan di daerah, yang lalu kita kenal dengan istilah otonomi daerah.

Apalagi, dalam praktiknya, undang-undang tersebut tak sepenuhnya memanifestasikan prinsip dasar otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Khasnya, karena masih terjebak oleh politik sentralisasi di sektor lain, seperti yang tersurat dan tersirat dalam UU Politik (mulai dari UU tentang partai politik, sampai UU Pemilu dan UU Pilkada), termasuk Undang Undang No.23 tentang  Pembentukan Propinsi Banten. Bahkan, termasuk UU No. 6/2020 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No.1/2015 tentang Pilkada Serentak.

Gagasan, cita-cita, ghirah dan ghairah yang melatari pembentukan Provinsi Banten sudah melintasi masa yang sangat panjang, yang melekat pada seluruh proses perjuangan merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus perjuangan keadilan dan kemanusiaan dalam mendapatkan hak-hak dasar, yang juga memakan banyak korban.

Secara formal, paling tidak kita mesti menyegarkan kembali sikap dan tindakan aksi perjuangan formal Hasan Djajadiningrat, K.H. Achmad Chatib, Brigjend K.H Sam'un, KH Mas Abdurrahman, dan lain-lain. Perjuangan yang sering saya sebut sebagai lutte pour l'estime de soi, perjuangan untuk menegakkan integritas dan nilai kemanusiaan, untuk mencapai kualitas keadaban dan peradaban.

Perjuangan panjang otonomi Banten, sekurang-kurangnya mesti dipahami dan diimplementasikan dalam bentuk pembangunan sebagai gerakan kebudayaan (cultural movement), yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kecil: politik, sosial, ekonomi, hankam, dan aspek-aspek lainnya. Muaranya adalah keadilan, peradaban, dan kemanusiaan.

Dimensi nilai ini yang menjadi nilai dasar ketika Sultan Hasanuddin membangun ibukota baru dengan konsep planologi fungsional dan berwawasan global (di masanya), kontekstual dengan aksi yang dilakukan Maulana Yusuf di Kaduhejo (Pandeglang), perlawanan Syeikh Abdul Karim di Cilegon, dan berbagai peristiwa lain, seperti perlawanan petani Banten, peristiwa Lengkong, Tangerang dan Mauk. Bahkan sampai perlawanan tiga dekade atas ketimpangan sosial, ekonomi, budaya yang bersimbah kemiskinan.

Masa lalu Banten adalah heroisme patriok berbasis konsepsi perjuangan universe prosperity yang Islami, dan sangat relevan kini, ketika nanomonster Covid-19 membuka secara telanjang rapuhnya mondial sosialisme dan global capitalism.

Kata kuncinya adalah kesadaran aksi kolektif untuk menghidupkan ketahanan bersama dalam menghadapi berbagai hal, termasuk menghadapi nanomonster Covid 19.

Banten, meminjam istilah Romain Bertrand, adalah melting pot Timur - Barat, tempat meleburnya rhytms and culture, ritme dan budaya, tradisionalisme dengan modernisme, dan menjadi titik suar peradaban yang memancarkan kearifan dan kecerdasan budaya dengan parameter brighten (cerdas, bijak, berani), achievement ( mendahulukan prestasi katimbang prestige), norm ( berbasis etika, artistika, estetika), trusty (berbasis kompetensi dan kejujuran), egaliterian (kosmopolit, terbuka, setara, adil), dan natural (alamiah, istiqamah, qana'ah, optimistik).

Dalam konteks itulah, mendaratnya kapal-kapal Houtman di Banten, yang tular (viral) 'membuat sesuatu peristiwa' yang seakan-akan berhasil mencapai gold - gospel - gloria di kalangan Belanda dan bangsa-bangsa Eropa, tapi tidak bicara tentang navigasi pertama interaksi dan kontak dengan Banténois.

Setidaknya, teks Jawa dan Melayu (abad 17 dan abad 18), mencatat kedatangan Houtman biasa-biasa saja, tak lebih dari catatan kaleidoskop. Meski dalam catatanb teks Melayu menukilkan kisah penaklukan Belanda atas Portugis sebagaimana kisah penaklukan Inggris atas Portugis di Tanah Malaka.

Snouck Hourgronje -- yang rekomendasinya kemudian dimanfaatkan oleh Daendels --, bahkan tidak memberi pengaruh besar, karena beroleh perlawanan nilai. Khasnya, karena Banténois -- manusia Banten mempunyai pilihan-pilihan prinsipal hidup menjadi yang terbaik (insan kamil), dengan marka nista - madya - utama. Walaupun berhasil menjebak Syekh Abdul Karim untuk meninggalkan Banten dan menjadi mufti di Temasek (Singapura) yang melayani Johor dan Pahang.

Douwes Decker di kemudian hari, bahkan memberikan gambaran pahit tentang realitas Banten setelah dia bertugas di sana. Terjadi proses pemiskinan dan pembodohan secara sistemik. Belanda tak hendak menggunakan pola-pola interaksi yang dipergunakan Portugis sebelumnya, yang walaupun penetratif, tetap menjamin berlangsungnya jalan diplomasi terhadap pemerintah Banten.

Banten yang -- antara lain -- unggul dengan lada dan hendak dikuasainya mampu menjaga integritas - marwah yang dihidupkan oleh spirit Islam. Toleransi Sultan Banten yang mengalir dalam diplomasi dengan Portugis tidak kehilangan karakter, karena rasa hormat dengan Ko Jongjo yang membuka ruang bisnis dengan China dan Portugis.

Kewaspadaan tetap dijaga oleh Sultan Hasanuddin dan Sunan Gunung Djati, dengan menguatkan aliansi strategis bersama Demak. Kolaborasi itu berhasil mempertahankan Pelabuhan Banten yang ingin dikuasai secara licik, memanfaatkan perjanjian dengan Henrique Leme sebelumnya, sebagaimana mereka menggunakan kelicikannya ketika berhubungan dengan Prabu Surawisesa dari Padjadjaran.

Sikap Sultan Hasanuddin jelas dan tegas, menolak permintaan Francisco de Sá untuk membangun benteng di muara Cisadane, sehingga de Sá mengambil jalan bergerak ke Malaka dan mulai menyusun lagi strategi dari sana.

Cerita sekilas tentang Banten di abad ke 16 ini adalah ilustrasi, bagaimana strategisnya Banten, sekaligus bagaimana sikap pemerintah Kesultanan Banten memiliki marwah dalam menjaga kedaulatan, tanpa harus menafikan perjuangan diplomasi. Langkah ini adalah eksporesi modernitas penyelenggaraan pemerintahan.

Modernitas Banten di masanya, telah menegaskan prinsip keadilan dalam menerapkan regulasi dan hukum pidana yang berlaku bagi penduduk asli dan pendatang dari Bugis, Johor, Aceh, Gujarat, India, China, Eropa, Persia dan Arab. Termasuk pengaturan monetasi di wilayah Banten.

Tata kelola pemerintahan bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muru'ah atau marwah yang ditanamkan Sunan Gunung Djati dengan dua orientasi utama: masjid sebagai tempat ibadah sekaligus sentra komunitas (ingsun titipna tajug) dan kesejahteraan rakyat (lan fakir miskin). Ditupang oleh kesalehan pribadi yang ditandai oleh ibadah berkelanjutan, bersyukur kepada Allah, dan tahu diri (ibadah kang tetep, manah den syukur ing Allah, kudu ngakehaken pertobat).

Karakteristik kepemimpinan yang selalu harus ditegakkan dilandasi oleh sikap: tidak ingkar janji (aja nyidra janji mubarang), jauhi bad practise governance (singkirna sifat kanden wanci), lakukan good governance (duwehna sifat kang wanti), tidak rasuah - korupsi (amapesa ing bina batan), jauhi konflik antar sesama (angadahna ing perpadu), fairness dan tabayyun melalui verifikasi - konfirmasi - akuntabel (aja ilok ngamad kang durung yakin), transparan (aja ilok gawe bobat), orientasi kemuliaan melayani (kenana ing hajate wong, aja ilok ngijek rarohi ing wong), responsible berorientasi manfaat (yen kaya den luhur), independen berakhlak (den bisa megeng ing napsu, angasana diri, tepi saliro den adol, aja akeh kang den pamrih), bijak - humble (gegunem sipat kang pinuji, aja ilok gawe lara ati ing wong), rendah hati (aja ngagungaken ing salira, aja ujub ria suma takabur), memiliki integritas (ake lara ati, namung saking duriat - aja duwe ati ngunek).

Nilai-nilai ini masih relevan hingga kini, ketika Provinsi Banten saat ini mesti memainkan peran sebagai pintu gerbang Indonesia dalam berbagai konteks. Termasuk dalam konteks perubahan asasi orientasi dunia dari Eropa - Amerika ke Asia - Pasifik. Terutama, ketika Banten masih terus menjadi destinasi investasi yang menarik, terutama dari para taipan China.

Dalam konteks menghadapi tantangan abad ke 21, mulai dari bagaimana mengatasi kesenjangan laten antara kawasan Utara dan Selatan Banten yang meninggalkan dutch desease (penyakit Belanda) dengan orientasi membalik kemiskinan, mengenali secara proporsional struktur demografi (yang bisa mengubah bonus demografi ke malapetaka demografi), mencermati singularitas, melayari transhumanitas, sampai merancang peradaban baru.

Cermati dengan seksama perkembangan Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) yang akan banyak mengubah pola tata ruang dan fungsi wilayah. Cermati juga oligarki kekuasaan yang menyertainya. Hitung dengan tepat megaproblem yang akan dihadapi. Karenanya, membangkitkan  marwah Banténois adalah pilihan tak tertawar |