Selain Menyoal LGBT, FORHATI Siapkan Sekolah Demokrasi

| dilihat 3781

PRESIDIUM Nasional FORHATI (Forum Alumni Hmi Wati) yang dipimpin Hanifah Husein, terus bergerak, menunjukkan kiprahnya.  Rabu (4/4/2018) bersama Sekretaris Jendral Jumrana Salikki, dan beberapa pengurus lainnya, dari berbagai profesi, Hanifah menjumpai Ketua MPR Zulkifli Hasan di kompleks Gedung Parlemen – Senayan Jakarta.

Kepada Zulkifli, Hanifah menyampaikan aspirasi tentang penyelematan keluarga dan generasi muda dari perilaku LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) yang juga sering diplesetkan dengan Lanang Gak Betina Tidak (LGBT). Isu yang sama akan disampaikan FORHATI ke berbagai lembaga negara lainnya, seperti DPR RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lainnya. Juga kepada pimpinan ormas-ormas keagamaan, dan lain-lain.

Aspirasi itu mengemuka, sejak FORHATI Nasional menggelar seminar terbatas tentang LGBT di Jakarta, Jum’at (2/2/18). (Baca FORHATI : Berantas LGBT Cegah Kerusakan Bangsa).

LGBT sangat membahayakan kehidupan masyarakat, terutama anak-anak.  “Kita terus mengawal dan memperjuangkan, agar perilaku LGBT ini masuk dalam tindak pidana RUU KUHP,” kata Koordinator Presidium FORHATI Nasional, Hanifah Husein usai bertemu dan berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, itu. Zul, memang salah satu petinggi negeri yang paling vocal soal LGBT.  Karenanya, Ketua MPR itu merespon aspirasi yang disampaikan Presidium FORHATI Nasional itu. Zul memandang sama, persoalan LGBT memang tak bisa dianggap angin lalu. Apalagi, komunitas LGBT ditengarai memperoleh dukungan lembaga internasional.

LGBT tidak bisa dibiarkan, karenanya menurut Hanifah, FORHATI Nasional sudah menyiapkan beberapa pemikiran dasar soal ini, yang akan disampaikannya kepada DPR RI. Khasnya terkait dengan pembahasan tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Hanifah, hingga saat ini, masalah LGBT belum terjangkau oleh Undang Undang yang ada, karena sebagian besar isi KUHP masih merupakan produk pemerintah Hindia Belanda. Artinya, belum ada pasal khusus dalam UU yang memberikan hukuman berat, sebagai efek jera dari perilaku dan tindakan LGBT ini.

“Karena itu kita harus perjuangkan secara sungguh-sungguh,” ujarnya.

Di sisi lain, FORHATI Nasional tak berhenti mengangkat isu LGBT ini, lantaran belakangan hari, isu ini tak lagi dihiraukan banyak pihak dan nyaris tenggelam dari kepedulian publik.

Untuk itu, katanya, Presidium FORHATI Nasional beserta seluruh slagordenya, akan terus mencermati hal ini. Jangan sampai, diam-diam KUHP sudah diketuk dan diundangkan, dan tak ada pasal yang menghukum LGBT sebagai tindakan pidana.

Padahal, dari berbagai analisis yang mengemuka dalam diskusi yang diselenggatakan Forhati Nasional, jelas-jelas dampak kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh perilaku LGBT. Terutama terkait dengan anak-anak dan keluarga. Berbagai pemikiran yang berkembang dalam diskusi dan tindak lanjut diskusi tersebut, FORHATI Nasional memandang, tak pernah henti menyoal LGBT.

“Intinya, kami ingin menyelamatkan keluarga dan sekaligus menyelamatkan keutuhan NKRI. Bangsa ini tak boleh disamakan dengan bangsa lain, yang melegalkan LGBT. Pasalnya, NKRI jelas berdasarkan Pancasila, berpangkal Ketuhanan Yang Mahaesa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” tegasnya.

Hanifah mengungkapkan, penelitian menyebutkan prilaku menyimpang ini memberikan dampak 50 Kali lebih besar terhadap kematian dibanding dengan lainnya. “Sebagai perempuan kami bertanggung jawab melindungi anak-anak, suami, dan seluruh anggota keluarga. Prioritas kami, menyelamatkan keluarga,” ungkapnya.

Aspirasi dan sikap Presidium FORHATI Nasional itu direspon positif oleh Zulkifli Hasan. “Saya berterimakasih atas perjuangan ibu-ibu semua dan  saya akan berada yang barisan  paling depan  untuk melawan dan siap mendukung penolakan LGBT di Indonesia,” tanggap Zul. 

Mengakhiri pertemuannya dengan Zul, Sekjend Presidium FORHATI Nasional, Jumrana membacakan puisinya, bertajuk Dari Rahim Ibu, yang mengekspresikan tanggungjawab seorang ibu, baik di lingkungan domestik maupun masuyarakat, negara, dan bangsa.

Kepada akarpadinews.com, Hanifah mengemukakan, perjuangan Presidium FORHATI Nasional yang dipimpinnya, terkait dengan keluarga, perempuan dan anak, bersifat komprehensif.  Mereka sedang menyusun beberapa program aksi yang berdimensi edukatif, informatif, juga mendorong apresiasi budaya. “Supaya ada keseimbangan aspek jasmaniah dan ruhaniah,” ujar Hanifah.

“Program-program aksi kita diharapkan memberi dampak positif bagi pematangan pribadi alumni hmiwati, baik terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Juga kecerdasan budaya,” ujar Hanifah.

Untuk itu selain menyelenggarakan program-program mandiri, Presidium FORHATI Nasional juga menyiapkan berbagai program kerjasama, baik dengan lingkungan internal Korps Alumni HMI Wati (KAHMI) seperti Lembaga Seni dan Budaya yang dipimpin Geisz Chalifah dan Lembaga Pengkajian Strategis yang dipimpin Afni Achmad.

Dalam waktu dekat Presidium FORHATI Nasional siap menyelenggarakan Pergelaran Perempuan Indonesia Baca Puisi yang didukung penyair Taufiq Ismail. Selain itu, atas dukungan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Siti Zuhro, mereka juga siap menggelar Sekolah Demokrasi Insan Cita.

“Untuk tahap pertama, peserta sekolah demokrasi ini adalah para alumni HMI-wati yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019,” ujar Hanifah.

“Kita ingin berpartisipasi dalam menyiapkan perempuan politisi anggota legislatif yang lebih berkualitas dan mempunyai kapasitas dalam ikut serta menentukan arah perjalanan bangsa ke depan,” ujarnya.

“Selain itu, kita juga akan menyelenggarakan pelatihan untuk para anggota alumni HMI-wati yang para suami mereka mempunyai potensi karir sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Karena peran istri sangat strategis dalam menciptakan kondisi penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih dan mampu mencegah korupsi,” sambungnya.

Menurut Jumrana, sedang dimatangkan berbagai program pengembangan potensi kewirausahaan atau entrepreneurship di kalangan alumni HMI-wati yang merupakan energi utama pergerakan FORHATI.

Pendek kata, FORHATI Nasional berusaha, selama lima tahun berjalan, organisasi ini memainkan peran fungsional strategis dalam seluruh proses peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan muslimah Indonesia. Termasuk memfasilitasi tersedianya perempuan, yang siap mengemban amanah sebagai pemimpin di Indonesia.

Hanifah dan Jumrana sama berpandangan, FORHATI Nasional harus tumbuh menjadi organisasi intelektual kreatif, inovatif, sekaligus wadah pengabdian alumni hmiwati dalam mewujudkan tanggungjawabnya terhadap seluruh proses tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.

“Kami konsisten dengan Kualitas Insan Cita dan untuk itu kami akan bergerak optimal,” kata Hanifah yang pernah menjadi Ketua KOHATI PB HMI beberapa tahun lalu.

Dia mengatakan, FORHATI tak sekedar mengatakan Yakusa (Yakin Usaha Sampai) sebagai jargon, melainkan memanifestasikannya melalui ikhtiar dalam bentuk program kerja dan program aksi. Terkelola dengan baik sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola organisasi yang baik :  jelas, bertanggungjawab, akuntabel, wajar, dan mandiri. | karita

Editor : sem haesy
 
Energi & Tambang
01 Agt 18, 13:45 WIB | Dilihat : 2609
Mendulang Kemandirian di Blok Rokan
05 Des 17, 20:09 WIB | Dilihat : 643
Kelola Sumberdaya Alam secara Efisien
19 Des 16, 10:43 WIB | Dilihat : 1078
Perlu Kesadaran Kolektif untuk Efisiensi Energi
Selanjutnya
Budaya
15 Sep 18, 01:15 WIB | Dilihat : 203
Di Tengah Pusaran Zaman Fitan
13 Sep 18, 13:36 WIB | Dilihat : 215
Isfahan - Shiraz dan Suara Hati Penyair Fatemeh Shams
24 Jun 18, 12:18 WIB | Dilihat : 943
Betawi Kembali ke Laut Arungi Tantangan Masa Depan
20 Mei 18, 22:08 WIB | Dilihat : 4568
Abah Iwan Dian Tak Pernah Padam
Selanjutnya