Profesor Terhormat

| dilihat 452

catatan haedar mohammad

Ketika Effendi Gazali (selanjutnya saya sebut Ega), guru besar ilmu komunikasi secara resmi mengembalikan jabatan akademik tertingginya sebagai profesor di Univesitas dr. Mustopo Beragama (21.04.21), saya menangkap kesan ihwal tanggungjawab akademik yang tak sebatas hanya dalam proses belajar mengajar.

Ega mengambil tindakan tak lazim di dunia akademik di Indonesia, itu setelah terbentur oleh fakta di lapangan, bahwa ilmu komunikasi yang diajarkannya, khasnya tentang jurnalisme tak lagi relevan dan kontekstual dengan realitas praktik jurnalis dan jurnalistik di lapangan. Khasnya terkait dengan praktik jurnalistik yang terikat oleh etik.

Apa yang dilakukan Ega memberi isyarat baik tentang tanggungjawab seorang guru besar -- setelah melalui proses penjenjangan yang panjang --, yang di dalamnya melekat tanggungjawab (yang menyertai hak-haknya), begitu surat keputusan pengangkatannya -- sebagai status hukum personal -- sebagai guru besar.

Karenanya, secara administratif berlaku mekanisme, seorang guru besar dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya dan perannya, yang tersusun dalam uraian tugas.

Konsep akuntabilitas dengan sendirinya berlaku, yang terkait dengan tanggung jawab individu, kelompok atau sistem sebagai tanggung jawab kolektif atau sosial.

SK pengangkatan seorang guru besar atau profesor, adalah formalitas hukum yang menegaskan tanggungjawabnya secara individu atas proses pembelajaran. Sesuatu yang sekaligus menegaskan, seorang guru besar, bertanggung jawab secara kolektif dan sosial atas perannya dalam organisasi institusi pendidikan dan proses pendidikan secara keseluruhan.

Sebagaimana guru pada umumnya, seorang guru besar, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya sebagai individu dan secara sosial, sebagai bagian tak terpisahkan dari kelompok atau subsistem dari komunitasnya, yang juga memikul tanggungjawab.

Tindakan Ega, terkait dengan tanggungjawab sosial dan mestinya, menjadi cermin pertanggungjawaban akademik, yang tak hanya diwakili melalui publikasi karya tulis (paper)hasil penelitian, yang kadangkala dituliskan oleh penulis hantu (ghost writers).

Apalagi, dari perspektif dimensi ruang dan waktu yang telah mengglobal, dimensi tanggungjawab guru besar juga bersifat kumulatif. Terutama karena dalam dimensi waktu tanggungjawab itu juga menjangkau masa depan.

Para guru besar yang konsisten dengan faham tanggungjawab sosial, memasukkan ke dalam fatsoen jabatan akademiknya, tanggungjawab moral yang bersifat sukarela dan merdeka, tidak menghadapi tekanan internal atau eksternal dalam pelaksanaannya. Tanggungjawab yang tumb uh karena prinsip akuntabilitas, karena tanggungjawab iru sendiri mengandaikan kemerdekaan dengan segala konsekuensi logis yang melekat pada kinerja.

Kalangan guru besar di dunia internasional, seperti Belanda, merumuskan tanggungjawab moral guru besar menegaskan beberapa prinsip dasar. Yakni: Praktik pelaksanaan tugas dan kewajiban formal - informal - nonformal; Aksi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab meliputi proses (termasuk proses kreatif) dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan rencana dan konsekuensinya termasuk umpan balik dalam aktivitas terintegrasi; Aksi pelaksanaan tugas yang bersifat solusi-solusi dalam menghadapi hambatan dengan segala risiko dan konsekuensinya, termasuk hubungan kausal antara rencana dan pelaksanaan aksi; Independensi dan kesadaran membuka ruang partisipasi peserta didik lainnya dan masyarakat yang terkoneksi; serta, (dalam hal penelitian) tanggungjawab kepada klien.

Rumusan ini dapat menjadi indikator bagi badan penilai dari pemerintah dalam memberikan penilaian, termasuk memeriksa perilaku moral dalam proses aksi, niat, pelaksanaan, hasil dan konteks.

Di Indonesia, sejak lama berlaku prinsip ideal, yang tersimpul dalam Tridharma Perguruan Tinggi (meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) yang memberi ruang bagi setiap guru besar merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan membuka ruang evaluasi bagi tugas dan tanggungjawab profesionalnya. Termasuk penguatan minda pengelola manajemen lembaga pendidikan tinggi dalam menempatkan perspektif sosial dalam proses pembelajaran.

Tridharma Perguruan Tinggi secara tersirat menegaskan, bahwa institusi pendidikan tinggi secara sosiologis merupakan bagian dari masyarakat. Artinya, proses pembelajaran selalu mempunyai konteks sosial. Karena institusi pendidikan tinggi juga dapat dipandang sebagai suatu komunitas yang terorganisir.

Di dalam institusi pendidikan tinggi, itu para guru  besar, sebagaimana halnya dosen taqu pensyarah, bekerja di unit struktural yang berbeda, memenuhi sejumlah fungsi sosial dan mengupayakan proses pembelajaran yang berkualitas.

Sebagai institusi otonomus, institusi pendidikan tak hanya harus dipandang sebagai bagian dari sistem dan jaringan pendidikan yang mesti didukung dan dinilai oleh pemerintah, melainkan sebagai institusi yang menerima otoritas tertinggi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah hanya harus menata institusi pendidikan tinggi, dengan berbagai peraturan, melainkan juga, wajib memberikan dukungan yang mampu meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi tersebut dalam bentuk pendanaan dan pemajuan mutu manajemen.

Karenanya prinsip 'kampus merdeka' mesti diimbangi dengan kemauan dan kemampuan pemerintah mengharmonisasi dinamika di dalam institusi pendidikan tinggi dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Di situ hakikat kolaborasi, partisipasi, sinergi, dan interaksi komunitas akademis dengan masyarakatnya menjadi penting.

 Dalam konteks ini, keberadaan guru besar mesti seimbang secara kualitatif adan kuantitatif dengan pengembangan sistem pengajaran, penelitian  dan pengabdian masyarakat. Pemerintah mesti mengatur dengan jelas keseimbangan reward dan punishment dalam secara berkeseimbangan. Termasuk mengambil tindakan atas guru besar yang tidak memenuhi tugas dan kewajibannya, atau mengemban amanah sosial (sebagai pejabat publik), termasuk tindakan tegas mencabut status hukum guru besar yang melakukan pelanggaran etik dan hukum, korupsi misalnya.

Dalam konteks pengembangan tanggungjawab guru besar, pemerintah mesti selalu menyegarkan fungsi katalisasi dan fasilitasi, sehingga selalu tune in dalam memelihara dan mengembangkan tanggungjawab kolektif.

Merujuk pada pandangan Hester IJsseling, seorang filosof, guru besar dan blogger yang intensif mengembangkan pemikiran tentang tanggungjawab guru besar, kita meyakini, masih sangat banyak guru besar yang terus menerus melakukan self control terhadap dirinya.

IJsseling mengemukakan, salah satu tanggungjawab guru besar adalah merespon fenomena dan dinamika sosial dengan berbagai pemikiran kritis, menghidupkan akalbudi yang sehat, berdasarkan kompetensi keilmuan dan akademik. Itulah pandangan profesional,

Kita bisa bersepakat dengan pandangan IJsseling, bahwa salah satu tanggungjawab sosial guru besar adalah mengembangkan kesadaran internal akademik - kampus untuk selalu dalam situasi fresh dan jernih dalam merespon fenomena sosial. Terutama, karena begitu kuatnya arus kepura-puraan universalitas dalam kehidupan sosial.

Dengan cara demikian, nilai manfaat keilmuan yang diajarkan kepada mahasiswa, mesti selalu menggerakkan transformasi sosial menuju kebaikan dan kebajikan kolektif. Bukan sebaliknya, melahirkan masyarakat terdidik yang mudah terkontaminasi oleh kepura-puraan universal.

Kesadaran inilah yang selalu menjadi energi bagi seorang guru besar untuk selalu antusias mengajar, meneliti, dan mengembangkan beragam aksi pengabdian masyarakat. Karena di situ, ada komitmen pada pelaksanaan kewajiban pekerjaan dan jabatan akademik, menghidupkan masyarakat kampus untuk tidak terkungkung di menara gading. ( Baca: Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading)

Dari sinilah seorang guru besar mengembangkan potensi dan kualitas dirinya, mulai dari guru besar paruh waktu (adjunct profesor), guru besar madya (associate professor), sampai profesor ulung (distinguished professor) berkaliber internasional dengan standar akademik - keilmuan tertinggi -- dan pemikirannya banyak mempengaruhi perkembangan masyarakat dan bangsa (bukan profesor kehormatan). Kata kuncinya adalah sikap dan aksi konsisten pada komitmen manifesto pendidikan tinggi.

Jabatan profesor atau guru besar, ungkap Bruce Macfarlane, penulis Intellectual Leadership of Higher Education, adalah jabatan yang 'licin'  dan bisa membuat penyandangnya tergelincir, karena tanggungjawab keilmuan dan akademiknya luar biasa. Guru besar yang memiliki professorship, sebagai seseorang yang mempunyai prestasi ilmiah dengan nilai akademik tertinggi.

Mereka bukan pemburu gelar dan penikmat jabatan, melainkan seorang yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab mendidik sangat konsisten. Dari mereka, kata Gert Biesta dan Carl Anders Säfström (Manifesto for Education), "minat pendidikan merupakan minat pada sesuatu yang tidak dapat dijabarkan." |

Editor : eCatri | Sumber : berbagai sumber
 
Ekonomi & Bisnis
03 Des 22, 15:17 WIB | Dilihat : 41
Ginanjar Nilai Semua Investasi Jepang Lancar
15 Jun 22, 09:26 WIB | Dilihat : 361
Gobel : PMK Hewan Memukul Kedaulatan Pangan
Selanjutnya
Seni & Hiburan
31 Jul 21, 04:03 WIB | Dilihat : 452
Mata Maut
Selanjutnya